PROSESNEWS.ID – Langkah konkret untuk mengakhiri keterisolasian masyarakat Kecamatan Pinogu kian menemui titik terang. Hal itu ditandai dengan audiensi strategis antara Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tulabolo–Pinogu dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo, Jasin Usman Dilo, pada Jumat (7/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan resmi yang diajukan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustapa. Audiensi difokuskan pada penguatan komunikasi dan sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna merealisasikan pembangunan jalan yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian sekaligus akses pelayanan dasar bagi masyarakat Pinogu.
Dalam pemaparannya, tim dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyoroti kondisi riil yang dihadapi masyarakat di lapangan. Saat ini, warga Pinogu masih harus melintasi jalan tanah berlumpur sepanjang kurang lebih 31 kilometer yang membelah kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW). Ketiadaan akses jalan yang memadai tersebut telah menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Di sektor kesehatan, proses evakuasi pasien gawat darurat, termasuk ibu hamil, masih harus dilakukan dengan cara ditandu atau menggunakan jasa ojek ekstrem dengan waktu tempuh antara lima hingga 23 jam. Kondisi tersebut tidak jarang berujung pada fatalitas.
Di sektor pendidikan, fasilitas SMA Negeri 1 Pinogu mengalami kerusakan parah dan belum pernah direnovasi sejak 2015 akibat tingginya biaya distribusi material bangunan.
Sementara itu, potensi sekitar 90 hektare lahan sawah padi organik beserta berbagai hasil bumi lainnya belum dapat berkembang secara optimal karena mahalnya biaya transportasi.
Di hadapan tim pelaksana, Jasin Usman Dilo menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh aspirasi masyarakat Bone Bolango di tingkat pusat. Ia memahami bahwa keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Bone Bolango maupun APBD Provinsi Gorontalo dalam membiayai proyek di kawasan strategis hutan tersebut mengharuskan adanya intervensi melalui APBN.
Ke depan, hasil audiensi ini akan menjadi dasar bagi DPD RI untuk melakukan lobi kepada sejumlah kementerian terkait.
“Fokus utama perjuangan ini meliputi dorongan kepada Kementerian Kehutanan untuk mengevaluasi status empat desa di kawasan TNBNW, serta mendesak Kementerian PUPR untuk memasukkan rehabilitasi jalan Tulabolo-Pinogu ke dalam prioritas Infrastruktur Jalan Daerah (IJD) pada APBN mendatang,” jelas Jasin.
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan DPD RI diharapkan dapat membuka peluang percepatan pembangunan infrastruktur jalan menuju Pinogu.
Melalui kolaborasi lintas lembaga tersebut, cita-cita mewujudkan “Pinogu Masa Depan” sebagai wilayah yang terbebas dari keterisolasian, mandiri secara ekonomi, dan berkeadilan sosial diharapkan tidak lagi sekadar menjadi wacana.
