PROSESNEWS.ID – Perdebatan mengenai sulitnya mengakses ruang kerja Gubernur Gorontalo terus bergulir dan memantik diskursus publik. Menanggapi kritik tajam yang sebelumnya dilayangkan oleh kalangan akademisi dan mantan pimpinan mahasiswa, aktivis pemuda Gorontalo, Rizal Agu, angkat bicara. Ia mengajak masyarakat dan kaum muda untuk melihat persoalan birokrasi ini secara lebih objektif, proporsional, dan tidak terjebak pada narasi emosional semata.
Menurut Rizal, dinamika komunikasi antara kelompok pemuda dan pemerintah daerah perlu dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, semangat kritis dan gagasan besar dari kaum intelektual patut diapresiasi. Namun di sisi lain, tata kelola pemerintahan (good governance) memiliki koridor dan mekanisme kerja yang harus dihormati bersama.
“Sebagai sesama pemuda, kita tentu memahami keresahan ketika gagasan segar ingin segera disampaikan kepada pemangku kebijakan. Namun, kita juga harus jujur melihat bahwa beban kerja seorang Kepala Daerah sangatlah kompleks,” ujar Rizal saat dihubungi di Gorontalo, Jumat (2/10/2026).
Rizal menjelaskan, kesibukan seorang gubernur tidak hanya terbatas pada agenda seremonial atau menerima audiensi langsung, tetapi juga mengurus target-target makro pembangunan yang mengikat, mulai dari pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, hingga koordinasi percepatan investasi daerah.
“Ketika kepala daerah sulit ditemui secara instan, itu bukan serta-merta bentuk arogansi feodal atau sikap anti-pemuda. Seringkali hal tersebut murni soal manajemen waktu dan skala prioritas yang ketat. Urusan investasi atau kebijakan lintas instansi pusat misalnya, memiliki tenggat waktu yang berdampak langsung pada kelangsungan fiskal daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, aktivis muda ini menyoroti pentingnya memaksimalkan fungsi birokrasi berjenjang yang telah ada. Ia menilai, struktur pemerintahan di bawah gubernur seperti Sekretaris Daerah, para Asisten, hingga Kepala Dinas teknis, merupakan instrumen resmi yang memang disiapkan untuk menyaring, membedah, dan menindaklanjuti setiap dokumen perencanaan publik.
“Gubernur tidak bekerja sendirian. Melompati jalur birokrasi formal (SOP) dengan menuntut direct access justru berisiko membuat tata kelola pemerintahan menjadi tidak efektif. Dokumen konseptual yang dibawa kaum akademisi juga perlu sinkronisasi teknis yang matang dengan aturan hukum dan kapasitas fiskal daerah, seperti APBD,” lanjut Rizal.
Rizal mengingatkan bahwa skala tanggung jawab seorang kepala daerah sangatlah besar karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia menilai, penyampaian gagasan sebenarnya bisa ditempuh melalui berbagai jalur yang santun tanpa harus mendramatisasi situasi.
”Yang diurus Pak Gubernur satu juta lebih masyarakat Gorontalo. Gagasan itu penting, banyak cara menyampaikannya, salah satunya lewat tulisan di media online. Namun, gagasan diselingi sarkas itu kurang elok sebagai orang yang mengaku memiliki tingkat intelektual,” tegas Rizal.
Meski demikian, Rizal sepakat bahwa ruang partisipasi publik dan kolaborasi dengan kaum muda tidak boleh buntu. Ia mendukung gagasan perbaikan pelayanan publik, seperti peningkatan transparansi dan digitalisasi administrasi surat-menyurat, agar gagasan cemerlang dari kelompok pemuda tidak mengendap tanpa kejelasan.
“Mari kita ubah pendekatan dari sekadar menuntut panggung face-to-face yang emosional menjadi kemitraan strategis yang substansial. Pemerintah harus membuka ruang komunikasi yang lebih ramah pemuda, berdasarkan SOP yang ada dan di sisi lain, pemuda juga perlu memahami koridor administratif birokrasi agar sinergi pembangunan Gorontalo benar-benar berjalan efektif,” pungkasnya.
