PROSESNEWS.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Darsianti Tuna, S.Ked, M.AP, menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 di Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Kamis (5/11/2026) malam.
Reses yang berlangsung secara dialogis tersebut dihadiri Lurah Tomulabutao Selatan dan sejumlah masyarakat, termasuk dua orang penyandang disabilitas. Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Salah satu aspirasi yang mencuat berkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Warga mengeluhkan perubahan status kepesertaan yang sebelumnya gratis, tetapi kini harus membayar iuran. Selain itu, persoalan penerbitan e-KTP dan penentuan desil yang menjadi dasar pendataan penerima bantuan sosial juga dipertanyakan masyarakat.
Warga turut meminta kejelasan mengenai persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan jenjang Strata Dua (S2). Mereka berharap adanya informasi dan kemudahan akses terhadap program beasiswa agar masyarakat memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Tak hanya persoalan kesehatan dan pendidikan, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dukungan pemerintah dinilai penting untuk membantu pengembangan usaha sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga.
Menanggapi berbagai aspirasi, politisi PPP itu menyatakan, seluruh usulan masyarakat akan menjadi perhatian dan catatan penting untuk diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan, baik terkait BPJS Kesehatan, administrasi kependudukan, beasiswa pendidikan maupun bantuan UMKM, akan menjadi catatan penting untuk kami perjuangkan dan tindak lanjuti sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Ia menegaskan, reses merupakan bagian penting dari tugas anggota DPRD untuk menyerap kebutuhan masyarakat secara langsung. Aspirasi yang dihimpun nantinya menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan daerah agar kebijakan pemerintah dapat menjawab persoalan yang dihadapi warga.
