PROSESNEWS.ID – Seorang narapidana kasus Asusila Rustam alias Meni (43) yang kabur beberapa waktu lalu saat berobat di Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) Boalemo, berhasil ditangkap Tim Butota Polres Boalemo.

Pelarian napi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II Boalemo itu pun, dihentikan pada 08 September 2021. Ia diamankan di lokasi pertambangan rakyat Desa Lintidu, Kecamatan Palele, Kabupaten Buol, Sulteng.

Akun Facebook Tim Butota Polres Boalemo menyebut, Meni melarikan diri sejak 24 Agustus 2021 saat berobat di RSTN Boalemo. Meni melarikan diri dengan cara merusak borgol di kaki dan tangannya.

“Alhamdulillah Tim Butota Polres Boalemo yang diback up Tim Buser Polres Buol dan Opsnal Polsek Palele, berhasil mengamankan Lk Rustam Husain alias Meni Narapidana Kelas II B Boalemo,” tulis akun Facebook Tim Butota Polres Boalemo, pada Kamis, (09/09/2021).

Sementara itu Kepala Lapas Boalemo Giyono mengatakan, keberhasilan dari penangkapan ini berkat bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, khususnya TNI-Polri yang senantiasa sigap akan situasi.

“Ini adalah bukti komitmen nyata dan bentuk kerja sama yang sangat baik yang terjalin antar lembaga. Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut hingga dalam membangun Daerah ke depan,”tandasnya. (PR)

The post Tim Butota Bekuk Napi Asusila yang Kabur dari RSTN appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bakti sosial NKRI peduli yang dirangkaikan dengan pendistribusian bahan pokok bantuan langsung pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G), bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19 di Wilayah Barat Kabupaten Pohuwato, dilakukan di tiga Kecamatan.

Diawali dari Kecamatan Popayato Timur, agenda tersebut berlangsung di aula kantor Camat Popayato Timur. Dihadiri langsung Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, Anggota DPR RI Komisi VIII, Idah Syahidah Rusli Habibie, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, Wakil Bupati, Suharsi Igirisa, dan Forkopimda Pohuwato, Kamis, (09/09/2021).  

Atas nama Pemerintah dan masyarakat Pohuwato, Bupati Saipul menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Gubernur Gorontalo, atas kepedulian kepada masyarakat Pohuwato, yang telah datang berkunjung pada kegiatan baksos NKRI.

“Program ini selama 9 tahun dari sejak awal periode pertama NKRI peduli ini, sudah dicanangkan dan direalisasikan bantuan kepada masyarakat. Untuk itu disisa kepemimpinan Gubernur, atas nama Pemerintah dan seluruh masyarakat Pohuwato, berdoa semoga Gubernur dan istri diberikan kesehatan dan kekuatan,” ucap Saipul.

Sementara itu, Wabup Suharsi Igirisa menambahkan, Gubernur gorontalo dengan berbagai program khususnya baksos NKRI, memberikan bantuan sejumlah 2.400 KPM untuk 3 Kecamatan di Wilayah Barat.

“Bukan hanya bantuan seperti ini, tetapi berbagai jenis bantuan berupa perikanan, pertanian, serta lainnya yang bersentuhan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Olehnya terima kasih banyak disampaikan kepada Gubernur Rusli Habibie bersama ibu Idah Syahidah Rusli Habibie,” pungkas Suharsi.

Adapun jenis bantuan yang diserahkan yakni, uang tunai sejumlah Rp. 5 Juta, untuk rumah ibadah di Musala Al-ikhlas, di Desa Milangodaa, Kecamatan Popayato Timur. GPIG, Wilayah X Popayato, Desa Kelapa Lima senilai Rp. 7,5 juta, serta gereja pantekosta jemaat londoun Rp. 5 juta.

Selanjutnya, pendistribusian bahan pokok BLP3G tersebut, dilanjutkan di aula Kecamatan Popayato. Untuk Popayato Barat, dilangsungkan di aula Kecamatan Popayato Barat, dan berakhir di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato.

Reporter : Iskandar Badu

The post Warga di Wilayah Barat Pohuwato Tersentuh Bantuan BLP3G appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pengembangan konsep pariwisata belakangan semakin unik dan menarik. Kalau biasanya wisatawan diajak ke tempat yang indah-indah dan memesona, ada tren wisata unik yang mengajak wisatawan ke dalam “masa gelap”, yaitu dark tourism.

Tren wisata dark tourism lahir dari pariwisata hitam atau kesedihan, merujuk pada aktivitas pariwisata yang dilakukan di tempat-tempat terjadinya sebuah tragedi atau peristiwa penting di masa lampau. Umumnya berupa sisa perang, bencana, pengungsian, dan sebagainya.

Kemunculan dark tourism pertama kali pada 1990-an. Pada dekade tersebut, dark tourism dianggap sebagai hal yang tabu. Namun saat ini pandangan masyarakat terhadap dark tourism telah berubah. Indonesia dinilai menjadi lokasi potensial dalam pengembangan dark tourism karena pernah memiliki pengalaman sejarah berbagai peristiwa penting yang sarat dengan tragedi di masa lalu dan tersebar di seluruh daerah.

Bahkan Indonesia dilirik oleh penyedia layanan streaming, Netflix, yang pada bulan Juli 2012 merilis serial dokumenter berjudul Dark Tourist. Dalam salah satu episode dokumenter tersebut mengunjungi acara pemakaman khas di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yaitu Rambu Solo.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) juga memiliki antusias yang tinggi terhadap pengembangan dark tourism di Indonesia.

Tujuan pengadaan dark tourism adalah mengenang kembali atau mempelajari latar belakang kejadian di tempat tersebut, khususnya bagi generasi milenial Indonesia.

Lantas, di mana saja destinasi dark tourism di Indonesia? Berikut ini adalah beberapa destinasinya:

Museum Tsunami Aceh

Tragedi Tsunami yang terjadi di Aceh pada 2004 silam membawa duka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Gempa berkekuatan 9 SR yang diikuti gelombang tsunami besar tersebut membuat lebih dari 280 ribu nyawa melayang.

Sebagai pengingat momen duka tersebut, didirikanlah Museum Tsunami Aceh pada 2009. Selain menjadi pengingat, museum Tsunami Aceh juga menjadi pusat edukasi dan informasi masyarakat akan bencana tsunami. Salah satu bagian yang paling menyita perhatian di museum ini adalah ruangan yang berisikan ribuan nama korban tsunami.

Monumen Lubang Buaya

Salah satu destinasi dark tourism di Indonesia yang cukup legendaris adalah Monumen dan Museum Lubang Buaya. Tempat ini menjadi saksi bisu pembunuhan 7 pahlawan revolusi Indonesia dalam peristiwa pemberontakan G30S/PKI.

Di Monumen Lubang Buaya ini terdapat sumur tua (lubang buaya) yang dulunya digunakan sebagai tempat membuang jenazah para pahlawan revolusi. Selain koleksi foto, dipajang juga beberapa diorama yang menggambarkan pemberontakan PKI di berbagai daerah kala itu.

Tugu Peringatan Bom Bali

Salah satu peristiwa yang mengguncang pariwisata Indonesia di awal 2000-an adalah peristiwa Bom Bali. Setidaknya ada sekitar 200 orang tewas dalam peristiwa ini, dan mayoritas adalah wisatawan mancanegara.

Tugu Peringatan Bom Bali merupakan salah satu dark tourism yang cukup fenomenal hingga kancah internasional. Pada monumen ini terdapat papan berisi nama korban, bendera-bendera, hingga bunga yang selalu menghiasi tugu tersebut.

Makam Juang Mandor

Makam Juang Mandor merupakan destinasi dark tourism yang terletak di Kalimantan Barat. Tempat ini menjadi saksi sejarah peristiwa pembunuhan besar-besaran oleh tentara Jepang.

Jepang yang secara tiba-tiba menjatuhkan serangan bertubi-tubi menyebabkan tewasnya ribuan warga Pontianak. Di Makam Juang Mandor terdapat 7 makam besar. Namun tidak diketahui pasti berapa jumlah warga yang dibantai di setiap makam.

Museum Sisa Hartaku

Museum Sisa Hartaku merupakan salah satu dark tourism terpopuler di Yogyakarta. Museum ini dibangun untuk memperingati dahsyatnya bencana letusan Gunung Merapi pada 2010 silam.

Pada museum ini terpajang harta benda milik warga yang tersisa pasca letusan Gunung Merapi. Wisatawan pun dapat melihat berbagai peralatan rumah tangga: ember, gelas, hingga motor-motor usang yang tinggal rangkanya sebagai bukti keganasan letusan Merapi kala itu.

Itulah destinasi-destinasi dark tourism paling potensial di Indonesia. Melakukan kunjungan ke destinasi dark tourism akan memberikan makna tersendiri bagi wisatawan, khususnya para milenial dalam mengingat, atau bahkan mengetahui sejarah di balik sebuah tempat.

Artikel ini tayang di Kemenparekraf.go.id berjudul Destinasi Dark Tourism: Memoar dan Edukasi untuk Generasi Muda

The post Destinasi Dark Tourism, Edukasi untuk Generasi Muda appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan 41 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang, Provinsi Banten, meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran pada Rabu (08/09/2021) dini hari sekitar Pukul 01.45 WIB.

“41 orang meninggal dunia, delapan orang dirawat di RSUD dan sembilan dirawat di klinik,” kata Kepala Bagian Humas Kemenkumham, Tubagus Erif Faturahman, melalui keterangan tertulis, Rabu (08/09/2021).

Tubagus mengatakan, terkait detail peristiwa tersebut, kapan waktu kejadian, penyebab, dampak kerusakan dan kerugian, korban jiwa dan lain-lain akan disampaikan nanti.

“Kami saat ini sedang menuju lokasi,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti, mengatakan kebakaran terjadi di Blok C.

“Kebakaran terjadi pukul 1.50 Waktu Indonesia Barat (WIB) di Blok C Lapas Kelas I Tangerang,” kata  Rika melalui keterangan tertulis, Rabu (08/09/2021).

Saat ini kata Rika, pihaknya akan berkonsentrasi pada pemulihan, evakuasi korban, dan menjaga lapas kelas 1 tangerang tetap kondusif.

Sedanglan  Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Banten Agus Toyib, mengatakan korban tewas kebakaran Lapas Kelas I Tangerang masih proses identifikasi.

“Masih diidentifikasi, nanti kalau sudah ketahuan siapanya, maka kita akan kabarkan ke keluarganya,”pungkas Agus.

Sumber : Infopublik

The post Kebakaran, 41 Orang Napi di Lapas Klas 1 Tangerang Meninggal Dunia appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, berbagai strategi pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan pascapandemi Covid-19. Salah satunya adalah akselerasi vaksinasi dan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) berbasis CHSE.

Demikian dikatakan Sandiaga saat menghadiri Pekan Orientasi Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP), di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (07/09/2021).

“Kunci untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan sekaligus kebangkitan sektor parekraf adalah program vaksinasi dan protokol kesehatan. Ini yang akan terus kita lakukan. Sehingga ketika saatnya tiba, kita siap menyambut wisatawan,” ujarnya.

Walaupun secara global kondisi sektor parekraf sangat terpuruk akibat pandemi. Terlihat dari data yang dihimpun oleh World Travel & Tourism Council sekitar 174,4 juta pekerja di sektor ini kehilangan pekerjaan sepanjang tahun 2020. Namun, Menparekraf tetap optimistis, bahwa sektor ini akan pulih.

Selain vaksinasi dan prokes, Menparekraf juga telah menyiapkan lima langkah strategis untuk mendorong pemulihan ekonomi kreatif dan pariwisata. Pertama, peningkatan kapasitas SDM yang berbasis pada kualitas dan berkelanjutan lingkungan.

“Ini yang sedang kita persiapkan secara 360 derajat,” katanya.

Kedua, revitalisasi destinasi dan infrastruktur ekraf. Ketiga, peningkatan resiliensi dan daya saing usaha, melalui pemberian insentif, akses permodalan, sertifikasi usaha, dan CHSE. Keempat, inovasi produk dan jasa yang lebih berkualitas dan berkearifan lokal. Dan kelima, pemulihan dan perluasan pasar, melalui program BeliKreatifLokal, Bangga berwisata #DiIndonesiaAja, serta pemasaran produk ekraf.

Langkah konkrit ini tidak akan berjalan dengan maksimal apabila tidak didukung dengan adanya inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dari berbagai pihak. Untuk itu, peran aktif stakeholder yang dalam hal ini para calon Duta Besar LBBP sangat diperlukan, sehingga ekonomi dapat segera pulih dan terbuka lapangan pekerjaan.

“Selamat dan sukses untuk calon-calon Duta Besar kita. Dan mudah-mudahan kita bisa saling perkuat kolaborasi ke depan demi kemajuan ekonomi Indonesia,” tandas Menparekraf.

The post Vaksinasi dan Prokes Jadi Kunci Pemulihan Sektor Parekraf appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Warga Gorontalo Utara diimbau waspada terhadap berbagai kemungkinan buruk terjadi pada musim hujan sekarang ini. Misalnya, banjir dan pula tanah longsor.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara Ilyas Lagarusu di Kantornya. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan tejadinya banjir dan longsor.

Menurut Ilyas, lahan pertanian yang dibuka masyarakat yang berada pada posisi kemiringan 45 derajat ke atas, juga patut untuk diwaspadai dikala musim hujan seperti sekarang terus mengguyur.  

“Banyaknya aktivitas masyarakat yang membuka lahan sudah melewati batas yang ditetapkan, tentunya tidak ada lagi pohon-pohon yang dapat menahan atau menyerap air,”kata Ilyas, Selasa, (07/09/2021).

Ia pun menyarankan masyarakat,di samping tetap melakukan aktivitas pertanian, agar pula melakukan penanaman pohon untuk mengantisipasi terjadinya berbagai kemungkinan buruk.

“Kesadaran bersama perlu ditingkatkan, agar kerusakan-kerusakan alam yang dapat menimbulkan bencana, bisa kita minimalisir,”pungkanya. (ADV)

The post Warga Gorontalo Utara Diimbau Waspada appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato, menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pelaksana Langsung Tugas (Plt) kepada 6 pejabat yang ada di lingkungan Pemkab Pohuwato.

Masing-masing Plt Kepala BKD, Iskandar Datau, Plt, Sekretaris Inspektorat Daerah, Fidi Mustafa, Plt Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, Sunu H.E. Suhandoko, Plt Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Pohuwato, Wajir Zakaria, Plt Camat Marisa, Hamka Nento, dan Plt Camat Paguat, Arman Mohammad.

Keenam pejabat tersebut, melakukan penandatanganan berita acara sertijab, yang disaksikan langsung Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dan Wabup Suharsi Igirisa. Selanjutnya, Bupati Pohuwato menyerahkan SK Plt, yang berlangsung di Gedung Panua Kantor Bupati Pohuwato, Selasa, (07/09/2021)

Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga, berpesan, agar tugas-tugas yang ada di OPD, kiranya tetap dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan tupoksi yang ada.

“Di samping itu juga, tentu koordinasi dan konsultasi tetap dijalankan sehingga program yang ada tetap jalan,”pinta Bupati Saipul.

Saipul menambahkan, penunjukkan Plt ini, karena beberapa pejabat telah dilantik dan menduduki beberapa OPD yang kosong.

“Sehingga selama menunggu adanya pejabat definitif dan juga menjaga kekosongan pimpinan, maka ditunjuklah saudara sebagai pelaksana tugas yang akan menjalankan roda Pemerintahan yang ada di OPD itu sendiri,”pungkas Bupati Pohuwato.

Reporter : Iskandar Badu

The post Sertijab 6 Plt OPD Pemkab Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Masyarakat Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, tidak lama lagi akan menikmati akses internet dan jaringan telkomsel dengan mudah dan lancar.

Itu, seiring dengan telah dilakukannya peletakan batu pertama pembangunan
Base Transceiver Station (BTS), oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Anggota DPRD, Benny Nento, Kadis Kominfo, Supratman Nento, dan Kades Hulawa, Selasa, (07/09/2021).

Bupati Saipul mengatakan, peletakan batu pertama pembangunan tower di Desa Hulawa ini, adalah yang kelima di Pohuwato setelah Desa Malango, Kecamatan Taluditi, Desa Bohusami, Kecamatan Wanggarasi, Desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, dan Desa Yipilo, Kecamatan Wanggarasi.

Bupati Saipul menambahkan, untuk Tahun ini, ditargetkan ada sekitar 7 tower yang akan dibangun di Pohuwato, yang salah satunya di Desa Hulawa.

“Olehnya, dukungan dari masyarakat sangat diharapkan sehingga apa yang dinantikan bisa terwujud,”ujar Saipul.

“Doakan, semoga pembangunan yang ditargetkan satu Bulan kedepan bisa selesai. Sehingga bapak ibu tidak susah lagi menghubungi keluarga terjauh, serta mudah mendapatkan akses internet untuk mengetahui lebih jauh perkembangan yang terjadi di Dunia,”tandasnya.

Sementara itu, Camat Buntulia, Mohammad Huntoyungo, mewakili Pemerintah Kecamatan dan masyarakat Desa Hulawa, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemda Pohuwato. Karena telah memperhatikan Desa Hulawa dari sisi pemerataan jaringan.

“Karena Desa Hulawa khususnya lokasi dekat tambang ini, susah mengakses sinyal telkomsel,” kata Camat Buntulia.

Pada kegiatan itu pula, juga dilakukan penyerahan BLT Bulan September Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, oleh Bupati Saipul Mbuinga.

Reporter : Iskandar Badu

The post Pemkab Pohuwato Lanjutkan Pembangunan Tower di Desa Hulawa appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, OPINI – Ketika persepsi negatif tentang Islam di tingkat global menguat pascatragedi 9/11, Indonesia menawarkan alternatif dengan wajah Islam moderat (wasathiyah) yang menempatkan Islam, demokrasi, dan modernitas bergandengan tangan. Indonesia tampil percaya diri sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, sekaligus demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Islam moderat, telah menjadi identitas politik luar negeri (polugri) RI sejak pertama kali diperkenalkan Presiden SBY yang menempatkannya sebagai komponen formatif dalam kamus polugri RI. Hasil kajian Anwar (2011) menemukan hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia, serta konsekuensinya bagi politik luar negeri mendapat banyak perhatian. Bahkan, Al Anshori (2016) menunjukkan polugri RI semakin terintegrasi dan mengakomodasi unsur-unsur Islam dan tujuan ormas Islam.

Senada dengan itu, Baihaqie (2017) memandang status sebagai negara mayoritas muslim terbesar telah menjelma menjadi sumber identitas internasional Indonesia. Kedekatan negara dan Islam yang semakin meningkat, menghasilkan ikatan yang bersahabat dan produktif, memungkinkan Islam untuk memengaruhi kebijakan luar negeri. Baik secara dialektis, melalui tekanan kelompok muslim terhadap pemerintah, maupun secara damai, melalui penerimaan sukarela negara atas tujuan kelompok muslim.

Namun demikian, efektivitas identitas luar negeri Islam moderat ala Indonesia ini akan terus diuji dan ditentukan kepemimpinan RI pada forum internasional. Khususnya, pada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), di samping sebagai proyeksi dan konsekuensi dari situasi domestik.

Pertanyaannya kini, apakah RI cukup optimal memanfaatkan kredensial dan kepemimpinannya pada organisasi internasional antarnegara muslim?

Maju-mundur RI di OKI

Organisasi Kerja Sama Islam (dahulu bernama Organisasi Konferensi Islam/OKI) adalah organisasi terbesar kedua di dunia setelah PBB, dengan 57 negara anggota yang tersebar di 4 kawasan, yaitu Arab, Afrika, Asia, dan Amerika. Berdiri atas reaksi pembakaran Masjid Al-Aqsa (1969), OKI menjadikan Al-Quds Al-Sharif, dan perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai sebab musabab (raison d’etre), sekaligus kesepakatan dasar organisasi.

Secara umum, struktur OKI dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Pada tingkat teratas, terdiri dari Islamic Summit (KTT), Council of Foreign Minister (CFM), dan Sekretariat Jenderal. Adapun pada lapisan tengah terdiri dari komite-komite khusus, yang bertanggung jawab atas urusan Al-Quds, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, dan keuangan, dan organ-organ khusus pada lapisan bawah.

Meskipun termasuk pendiri OKI sejak 1969, Indonesia menolak menandatangani Piagam OKI pada 1972, dengan alasan bukan negara Islam. Situasi politik domestik menjadikan Indonesia berjarak dengan isu dunia Islam. Baru pada 1991, RI secara resmi menjadi anggota penuh OKI dan Presiden Soeharto pertama kali hadir pada KTT OKI di Dakar, Senegal.

Pada 1996, RI bahkan menjadi tuan rumah CFM ke-24 OKI di Jakarta, dan otomatis menjadi anggota Executive Committee OKI.

Sejak itu, RI mulai sering hadir dan menjadi tuan rumah sejumlah forum OKI, antara lain pertemuan menteri urusan perempuan (2012), International Forum on Islamic Tourism (2014), dan pertemuan menteri urusan tenaga kerja (2015). Semasa menjabat, Presiden SBY pun tercatat sebagai Kepala Negara RI yang paling sering menghadiri KTT OKI. Puncaknya ialah penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, yang digelar di Jakarta dan dipimpin Presiden Jokowi (2016).

Reputasi multilevel RI di OKI

Meskipun sempat menjadi anggota ‘setengah hati’, dewasa ini Indonesia semakin menunjukkan reputasi kepemimpinannya pada forum-forum OKI. Terdapat beberapa level, ketika RI dipercaya dan dapat menunjukkan karakter Islam moderat ala Indonesia kepada dunia.

Pertama, pada level individu. Mantan Presiden SBY, sejak 2016, dipercaya Sekjen OKI untuk menjadi salah satu anggota Wise Persons Council (WPC) OKI.

Sebagaimana namanya, WPC merupakan dewan para pemimpin bijak dunia yang memiliki kredibilitas untuk meningkatkan peran OKI dalam penyelesaian sengketa secara damai dan pencegahan konflik melalui diplomasi preventif, promosi dialog, dan mediasi. Anggota WPC terdiri antara lain, dari mantan Kepala Negara RI (SBY), Turki (Abdullah Gul), dan Nigeria (Abdulsalami Abubakr), serta sejumlah menteri negara anggota OKI.

Pembentukan WPC ini berangkat dari kegelisahan bahwa menurut SESRIC (badan subsider OKI), sebanyak 61% konflik bersenjata 2016 terjadi di negara anggota OKI, baik yang dimotivasi ideologi maupun keinginan untuk membangun sistem politik baru, seperti Aljazair (AQIM), Nigeria (Boko Haram), Somalia (Al-Shabaab), Afghanistan dan Pakistan (Al-Qaeda dan Taliban), Yaman (AQAP dan Al-Houthis), Irak (IS), dan Suriah (IS dan Front Al-Nusra).

Para anggota WPC diharapkan dapat menggunakan pengalaman dan jasa baiknya, untuk melakukan diplomasi preventif dan mendukung dialog, mediasi, dan negosiasi di antara pihak-pihak yang berkonflik di dunia muslim.

Keanggotaan WPC menguatkan pengakuan keberhasilan RI pada penanganan konflik dan deradikalisasi. Indonesia sejak peristiwa Bom Bali (2002) telah menghadirkan suatu model deradikalisasi dengan tingkat keberhasilan yang baik, terlepas dari dukungan SDM dan pendanaan yang relatif rendah (Sheridan, 2008). Indonesia telah mengubah pola pendekatan tindakan koersif menjadi pendekatan yang lebih humanis, deradikalisasi ideologi, dan moderasi Islam.

Kedua pada level kelompok di OKI, Indonesia memiliki peran dan jejak yang kuat dalam mendorong dialog dan perdamaian dengan mendirikan Contact Group on Peace and Dialogue (CGPD) sejak 2019. Pada awalnya, CGPD ini dimaksudkan sebagai terobosan untuk membangun strategi solusi, atas masalah yang dihadapi negara-negara dunia Islam.

Namun, pada perkembangannya, ketika terjadi serangan teror terhadap masjid di Christchurch, Selandia Baru (2019), CGPD mendapat mandat untuk menguatkan upaya pencegahan diskriminasi agama, Islamofobia, intoleransi, dan kebencian terhadap umat muslim. Melalui wasilah CGPD pula, RI mendorong OKI bekerja sama dengan PBB dan Uni Eropa dalam pemantauan dan pelaksanaan dialog konstruktif terhadap isu Islamofobia.

Melalui CGPD ini, prinsip Islam moderat pada kepemimpinan RI diuji. CGPD dengan cepat berkembang menjadi forum anggota OKI untuk membahas isu-isu nontradisional yang sulit mendapatkan tempat pada struktur formal OKI, dan menjadi forum pertemuan negara anggota OKI, untuk mencari titik temu pada isu sensitif tanpa hambatan politis.

Hasilnya, Indonesia berhasil memasukkan prinsip Islam moderat melalui dokumen keluaran CGPD yang disebut Plan of Action on Islamophobia, Religious Discrimination, Intolerance and Hatred Towards Muslims 2020-2023, yang kini menjadi patokan seluruh dunia.

Ketiga, pada level struktur kelembagaan, OKI memiliki badan subsider yang mengemban tugas menjadi think-tank rujukan fikih (yurisprudensi Islam), bagi komunitas-komunitas muslim di dunia, yaitu International Islamic Fiqh Academy (IIFA). Dewan IIFA mewadahi 57 ulama wakil dari negara OKI merupakan organisasi fikih terbesar di dunia, yang secara periodik menyelenggarakan seminar mengenai fatwa dan pandangan terhadap isu-isu terkini, menerbitkan jurnal dan publikasi, serta proyek ilmiah seperti ensiklopedia hukum Islam.

Menariknya, IIFA tidak hanya berkutat pada kaidah fikih klasik, tetapi juga berperan strategis dalam penentuan kaidah fikih kontemporer, seperti zakat untuk pengungsi (UNHCR), pemberantasan terorisme dan ekstremisme, persaudaraan Sunni-Syiah, vaksin covid-19, dan etika medis (transplantasi organ, kematian otak, dan puasa untuk orang diabetes).

Sayangnya, sudah dua dekade, RI tidak memiliki wakil pada Dewan IIFA. Pada 1983, Indonesia sangat aktif di Dewan IIFA dengan wakil Dr Ahmad Azhar Basyir (pernah menjabat Ketum PP Muhammadiyah 1990-1995), lalu dilanjutkan Satria Effendi (1996-2000).

Padahal, kehadiran wakil Indonesia pada Dewan IIFA sangat bernilai strategis, mengingat dapat mewakili khazanah pemikiran mazhab Syafii dan muslim Nusantara.

Yang tidak kalah penting, keaktifan kembali RI pada Dewan IIFA bernilai strategis, untuk mewarnai pemikiran negara anggota OKI dengan Islam moderat ala Indonesia, sekaligus menjadi lokomotif pemikiran fikih perihal instrumen keagamaan kontemporer, seperti Badan Wakaf, Gerakan Wakaf Uang, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sebagai sovereign welfare fund.

What’s next?

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia ialah natural leader dunia muslim yang memiliki kewajiban moral untuk mengembangkan OKI. Selain inisiatif existing, Indonesia direncanakan akan menggelar dua hajatan besar di OKI, yakni Donor Conference for East Jerusalem 2022 dan Keketuaan RI pada OKI 2024-2026.

Inisiatif penyelenggaraan Donor Conference for East Jerusalem dikemukakan RI pada CFM ke-47 OKI di Niger (2020), sebagai upaya menghimpun dana untuk mempersiapkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan Palestina.

Jerusalem sebagai ibu kota masa depan negara Palestina terus mengalami perusakan dan Yahudisasi demografi, fisik, dan budaya oleh Israel melalui perluasan permukiman, evakuasi paksa, penghapusan hak tinggal, pembongkaran rumah, penyitaan properti, pencabutan kewarganegaraan warga Palestina, dan praktik kekerasan lainnya. Kerusuhan Sheikh Jarrah (Mei 2021) hanya puncak gunung es dari protes kebijakan Yahudisasi Jerusalem.

Hajatan besar kedua, ialah pada 2024/2025, Indonesia untuk pertama kalinya akan menjadi tuan rumah KTT reguler ke-16 OKI. Ini berarti RI akan menjadi Ketua Executive Committee OKI, hingga pelaksanaan KTT selanjutnya 2-3 tahun mendatang. Sebagai Ketua OKI, RI akan memimpin dunia muslim untuk merespons berbagai isu dunia dengan cepat dan solutif.

Dua hajatan akbar ini memerlukan persiapan infrastruktur, modalitas, dan substansi diplomasi, agar tidak berujung sekadar rutinitas seremonial. Sebagai organisasi terbesar kedua, dengan sebaran anggota di empat kawasan, OKI merupakan grouping yang efektif untuk konsolidasi isu dunia muslim di PBB, dan organ-organ lainnya, seperti isu Palestina, Afghanistan, atau pengungsi Rohingya. Melalui dua hajatan ini, karakter Islam moderat, seperti inklusif, moderasi, dan eksternalisasi, yang telah mewarnai pola diplomasi RI di ASEAN dapat menjadi model baru untuk dibawa ke OKI.

Khusus pada Keketuaan RI di OKI, prinsip Islam moderat ala Indonesia akan mendapatkan panggung terbaik, sekaligus ujian terberatnya yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Apakah Islam moderat ala Indonesia dapat mendorong solusi bagi permasalahan dunia? Atau hanya akan menjadi ajang pembuktian tesis Sukma (2004), bahwa isu Islam dalam polugri RI hanya bergumul pada aspek nonsubstansi dan kemelut dilema identitas ganda politik dalam negeri kita.

Sumber : Mediaindonesia.com

The post Islam Moderat dan Kepemimpinan RI di OKI appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mendorong potensi wisata edukasi peternakan di Desa Wisata Cisande, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebagai salah satu bentuk dukungan, ia memberikan sepasang domba untuk bisa dikembangkan masyarakat.

Menparekraf Sandiaga saat melakukan visitasi 50 desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 di Desa Wisata Cisande, Kabupaten Sukabumi, Minggu (05/09/2021), menjelaskan, Desa Wisata Cisande, Kabupaten Sukabumi, memiliki potensi desa wisata berbasis edukasi peternakan. Desa Wisata Cisande menyuguhkan ragam kegiatan dengan nilai-nilai edukasi peternakan untuk wisatawan, seperti budidaya ikan hias dan lele.

Namun menurutnya masih ada yang kurang untuk dikembangkan, yakni peternakan domba. Oleh karenanya, ia memberikan sepasang domba yang ia beri nama “AD dan WI” yang diharapkan dapat membantu Desa Wisata Cisande dalam mengembangkan desa wisata berbasis edukasi peternakan.

“Di sini sudah ada perikanan, lalu juga ada agrowisata tetapi peternakan belum lengkap. Oleh karena itu, saya menyumbangkan sepasang domba kepada Desa Wisata Cisande supaya menjadi permodalan wisata edukasi peternakan. Kita kasih nama si AD dan WI, singkatan dari Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Harapannya sepasang domba ini menjadi permodalan wisata edukasi peternakan,” ujar Sandiaga.

Desa Wisata Cisande juga memiliki potensi kegiatan wisata edukasi lainnya seperti menghias layang-layang caping juga menanam padi. Desa tersebut juga memiliki segudang daya tarik berupa kegiatan outbond flying fox, panahan, river tubing, camping ground serta Bukit Cemara.

Desa Wisata Cisande juga menonjolkan nilai budaya setempat dengan menghadirkan taman kuliner yang di dalamnya ada angkringan, warung kopi, dan kegiatan cooking traditional class khas Cisande.

Wisatawan juga dapat berkunjung ke rumah produksi kriya sandal jepit, rumah produksi permainan tradisional khas Cisande, rumah produksi anyaman bambu, rumah produksi abon lele, rumah produksi batik khas kecamatan Cicantayan, Sukabumi serta pakaian khas pangsi.

Dengan beragam potensi itu, Sandiaga menjelaskan bahwa Desa Wisata Cisande memiliki potensi wisata yang tidak hanya menarik, tapi juga berkelanjutan, punya potensi bersaing dengan desa wisata kelas dunia, hingga mampu mendorong pembangunan daerah kesejahteraan rakyat.

“Desa Wisata Cisande sebagai peserta dari 1.831 jaringan desa wisata dan Jawa Barat menjadi perwakilan dari 50 desa wisata terbaik. Kita harapkan desa wisata ini dapat membangun Indonesia,” ujar Sandiaga

Sawer Opa-Oma Pemain Marching Band

Saat tiba di Agrowisata Cisande, Menparekraf Sandiaga disambut oleh marching band Opa-Oma, yang pemainnya terdiri dari para lansia. Sandiaga juga menyawer pemain marching band Opa-Oma yang merupakan tradisi dari Desa Cisande.

“Opa-Oma semangatnya luar biasa sekali dalam mendukung daya tarik wisata di desa ini. Semangatnya patut kita tiru,” ujar Sandiaga.

Marching band Opa-Oma di Desa Wisata Cisande ini terbentuk sejak tahun 2015. Tujuan dibentuknya marching band ini adalah sebagai daya tarik di Desa Wisata Cisande. Uniknya, para pemain marching band Opa-Oma yang rata-rata berusia 50-70 tahun ini sebelumnya tidak memiliki pengalaman sebagai pemain marching band di usia muda.

Selanjutnya, Sandiaga juga menjumpai booth souvenir fesyen (baju tani atau pangsi), kriya yang berupa kerajinan tangan bambu, bunga lipat dari uang, caping. Ia juga melihat proses pembuatan makanan khas Cisande, dan turut mencoba membuat nasi di tungku dan menggoreng comro bersama ibu-ibu setempat.

Sandiaga juga menyempatkan untuk memberi makan ikan dan bermain panah, hingga menerbangkan layang-layang bersama anak-anak di Desa Cisande. (Kemenparekraf)

The post Wisata Edukasi Peternakan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mendorong pengembangan wisata kesehatan (wellness tourism) di Indonesia untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air.

Demikian dikatakan Sandiaga dalam “Weekly Press Briefing” yang digelar secara daring, Senin 06 September 2021. Ia mengatakan pihaknya menjadikan wisata kesehatan sebagai program unggulan yang menargetkan pemberdayaan wisatawan nusantara.

Wisata kesehatan merupakan kegiatan wisata yang mengedepankan peningkatan kesehatan dan kebugaran fisik serta pemulihan kesehatan spiritual dan mental wisatawan.

“Selama ini, wisatawan nusantara setiap tahunnya menghabiskan hampir 11 miliar dolar AS lebih untuk berwisata kesehatan di luar negeri. Wisata kesehatan serta wisata kebugaran dan herbal ini akan kita kembangkan karena kita mempunyai pangsa pasar yang sangat besar,” kata Sandiaga.

Pada tahap awal pengembangan wisata kesehatan ini, lanjut Sandiaga, rencananya akan diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia. Seperti Jakarta, Medan, dan Bali.

“Nanti akan diperluas ke destinasi lainnya. Kami menggandeng berbagai instansi kementerian dan lembaga maupun pihak swasta seperti rumah sakit, klinik, dan organisasi profesi seperti Perhimpunan Kedokteran Wisata Indonesia (Perkedwi) untuk mendukung wisata kesehatan di Indonesia ini,” katanya.

Untuk menjajal kesiapan pengembangan wisata kesehatan di Indonesia, beberapa waktu yang lalu Sandiaga sempat menjalani general medical check up di Rumah Sakit Siloam Lippo Village, Tangerang, Banten. Menurutnya, Indonesia memiliki fasilitas kesehatan yang cukup lengkap dan memadai sebagai penunjang pengembangan potensi wisata kesehatan.

“Ini adalah pariwisata berbasis quality and sustainability dan kita tidak kalah dengan rumah sakit di luar negeri. Misalnya di RS Eka Hospital, untuk perawatan tulang belakang/spine, sudah menggunakan alat kedokteran buatan Jerman yang merupakan satu-satunya di Asia Tenggara,” ujar Sandiaga.

Selain itu, kata Sandiaga, Bali juga menjadi salah satu sasaran wisatawan untuk menikmati wellness tourism dan herbal tourism. Bahkan, banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali untuk merasakan wisata berbasis wellness dan herbal tourism.

“Antusiasme masyarakat mengenai herbal dan wellness tourism sangat tinggi, terutama di Bali. Untuk itu SDM-nya harus kita tingkatkan melalui program reskilling dan upskilling untuk memberikan pelayanan yang berstandar lebih tinggi lagi,” ucap Sandiaga.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki Handayani, menambahkan alasan pemilihan Jakarta, Medan, dan Bali sebagai daerah pengembangan wisata kesehatan untuk tahap awal dilatarbelakangi oleh jumlah ketersediaan rumah sakit yang ada di ketiga daerah tersebut.

“Selain itu, di Medan mempunyai potensi besar karena selama ini orang Medan yang ke luar negeri itu banyak sekali. Jadi kita harapkan dengan kita mempromosikan atau menyiapkan rumah sakit-rumah sakit yang ada di Medan maka kemungkinan para wisatawan yang berasal dari Sumatra Utara dan sekitarnya berobat ke luar negeri akan semakin kecil,” jelas Rizky.

Selain Bali, lanjut Rizki, untuk pengembangan wellness dan herbal tourism, pihaknya juga akan mengembangkan potensi ini di Solo, Jawa Tengah.

“Solo juga tengah mengembangkan herbal tourism karena di Tawangmangu ada pusat kesehatan herbal milik Kementerian Kesehatan yang sangat berpotensi untuk kita dorong mengembangkan wisata herbal,” jelasnya.

Integrasi Aplikasi PeduliLindungi di Sektor Parekraf

Dalam kesempatan tersebut, Menparekraf Sandiaga juga menyampaikan mengenai pengimplementasian aplikasi PeduliLindungi di semua sektor usaha parekraf.

“Aplikasi PeduliLindungi akan diperluas penggunaannya dari yang sebelumnya hanya di mal, diperluas ke hotel, restoran, dan cafe. Piloting akan dilakukan di empat kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya,” ujar Sandiaga.

Rencananya, penggunaan Aplikasi PeduliLindungi akan menggunakan filtering 4 kondisi user yaitu hijau, kuning, merah, dan hitam. Adapun pengunjung diperkenankan masuk ke tempat-tempat tersebut adalah pengunjung dengan kondisi hijau dan kuning.

“Selain itu bersama dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, kita akan menerbitkan surat edaran bersama mengenai imbauan untuk penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara bertahap sesuai dengan koordinasi Kemenko Marves dan Kemenkes. Penggunaan aplikasi, termasuk untuk MICE di hotel-hotel juga akan dipertimbangkan,” tutur Sandiaga. (Kemenparekraf)

The post Wisata Kesehatan untuk Bangkitkan Sektor Parekraf appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ditulis Indonesia.go.id, Empat BUMN Pelabuhan resmi melakukan merger dengan nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Indonesia Port Corporation. Rencananya, berlaku efektif pada 1 Oktober 2021.

Sebenarnya, rencana penggabungan BUMN Pelabuhan telah berembus cukup lama, bahkan telah muncul pertama kali, pada 16 tahun lalu, sejak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinakhodai Sugiharto.

Ibarat pelampung, rencana merger itu timbul tenggalam dan baru terealisasi di era Menteri BUMN Erick Tohir. Sinyalemen itu terkonfirmasi dari pernyataan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Menurutnya, merger ini sebetulnya merupakan rencana lama dan terwujud di periode saat ini. Di mana penggabungan ini baru akan dilakukan pada 1 Oktober 2021.

“Kita berhasil menyatukan visi. Kita umumkan pada 1 Oktober 2021. Kita menunggu PP (Peraturan Pemerintah, red) dasar dari penggabungan ini,” kata dia dalam konferensi pers, Rabu (1/9/2021).

Apa yang menjadi agenda Kementerian BUMN berkaitan dengan merger pelabuhan itu? Seperti disampaikan Kartika, dia berharap dengan penggabungan sektor kepelabuhanan ini ada sejumlah harapan yang diusung pemerintah terhadap merger pelabuhan tersebut.

Pertama di sektor itu akan dilakukan menjadi roadmap secara terintegrasi. Kedua, melalui merger tidak kalah penting adalah masalah operasional, pelayanan, dan kecepatan bisa lebih terjaga di seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia.

Ketiga, penggabungan ini juga diharapkan agar alokasi investasi dari perusahaan ini bisa lebih optimal secara nasional. Serta diharapkan, banyak kontribusi kepada ekonomi nasional.

“Nilai dari Pelindo meningkat di sisi lain peningkatan nilai ini memberikan lapangan kerja luas memberikan kemudahan layanan dan efisien menggunakan jasa pelabuhan,” tandasnya.

Yang menjadi pertanyaan, apakah proses merger di sektor kepelabuhanan itu akan mudah dan lancar, seperti membalikkan telapak tangan? Tentu tidak semudah itu proses merger tersebut. Banyak proses yang harus dilalui sehingga tercipta efisensi logistik dan pelabuhan memiliki daya saing.

Jadi Induk

Yang jelas, hasil merger itu menempatkan Indonesia Port Corporation (Pelindo II) akan menjadi perusahaan induk dari penggabungan perusahaan tersebut.

Adapun, status Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV akan bubar demi hukum tanpa proses likuidasi. Namun, induk perusahaan, yakni Indonesia Port Corporation, tetap memiliki tanggung jawab untuk menata sejumlah anak perusahaannya.

Proyeksi valuasi dari merger ini cukup besar karena aset yang dimiliki keempat perusahaan juga banyak. Disebut-sebut valuasi perusahaan dari hasil merger itu mencapai Rp120 triliun. Dengan skema merger, nantinya bisnis kepelabuhan BUMN akan dibagi-bagi sesuai intinya.

Sebagai contoh, peti kemas akan memiliki manajemen sendiri, begitupun bisnis nonpeti kemas. Pelayanan kelautan (marine services) juga akan dibikin manajemen tersebut. Artinya, pembentukan subholding-subholding di Pelindo seperti di Pertamina. Nanti subholding ini yang kemungkinan IPO (melantai di bursa saham).

Kelebihan lain dari merger PT Pelabuhan Indonesia, kepemilikan sahamnya 100 persen punya negara. Opsi melakukan penawaran perdana saham perusahaan yang bergerak di kepelabuhanan itu di pasar modal juga dibenarkan Direktur Utama Pelindo II Arif Suhartono.

Dia mengatakan, pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) memang menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan pendanaan. Hal itu bisa dilakukan jika Pelindo membutuhkan investasi yang besar usai penggabungan usaha. “IPO adalah salah satu cara untuk mengumpulkan pendanaan. Apabila kebutuhan investasi melebihi kemampuan internal, tentu opsi untuk mencari dana adalah IPO sangat sangat terbuka,” kata Arif dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (1/9/2021).

Tidak hanya melalui proses IPO, terdapat pula sejumlah opsi lain untuk mencari pendanaan yang siap dijajaki oleh Pelindo untuk mengembangkan bisnis. Untuk itu, perusahaan akan mengkaji terlebih dahulu opsi yang paling optimal bagi perusahaan.

Sebagai pengampu BUMN itu, mereka berhak berharap banyak dengan merger tersebut. Ujung akhir dari merger adalah perusahaan yang kuat, bernilai tambah, dan berdaya saing global.

Melalui paradigma baru ini diharapkan dapat memacu adrenalin BUMN Pelabuhan menghasilkan energi baru dan keberanian menghadapi sejumlah tantangan atas seluruh proses merger yang sangat kompleks. Proses merger yang dieksekusi pada 1 Oktober 2021 harusnya bisa tetap berjalan mulus meski pandemi Covid-19 di dalam negeri masih berlangsung.

Indonesia Port Corporation harus berubah menjadi perusahaan jasa kepelabuhanan yang berskala global. Wabah pendemi yang kini semakin terkendali bisa menjadi momentum bersama untuk bangkit dan secepatnya bergerak agar sektor pelabuhan semakin lincah menangkap peluang bisnis melalui konsep Indonesia Port Corporation tersebut.

Melalui proses merger, integrasi sistem dan kinerja Indonesia Port Corporation dapat lebih jelas, tertata rapi, tetapi juga perlu lebih luwes. Dan yang terpenting bagi publik adalah setelah merger, kinerja Pelindo dapat memompa nilai tambah yang berkali-kali lipat lebih besar pada masa mendatang, sekaligus membawa peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat dan bangsa.

Setidaknya, pengumuman penting yang telah dipublikasikan Pelindo di sejumlah media nasional akan dicatat sebagai bagian dari saksi kecil sejarah di kemudian hari. Semua demi milestone yang akan diwujudkan Pelindo menjadi pelabuhan besar dengan pelayanan kelas dunia mulai 1 Oktober 2021.

Penulis : Firman Hidranto
Redaktur : Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari
Sumber : Indonesia.go.id

The post Sektor Kepelabuhan Berdaya Saing Global appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara terhadap kemaslahatan masyarakat, patut diapresiasi dan diacungkan jempol.

Tak henti pemerintahan yang dinahkodai Indra Yasin dan Thariq Modanggu ini, berupaya menciptakan terobosan terbaik untuk peningkatan perekonomian Daerah dan masyarakat.

Seperti halnya belum lama ini, di mana melalui Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), Pemkab Gorontalo Utara menindaklanjuti sebuah kebijakan yang sangat berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sidang yang dipimpin Wakil Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu tersebut, menyeriusi pelepasan kawasan hutan sebanyak 83 bidang yang tersebar di 7 Desa Gorontalo Utara.

“Totalnya 37.440 meter bujur sangkar,”kata Thariq usai memimpin rapat, Senin, (06/09/2021).

Kata Thariq, sidang ini penting untuk memastikan 83 bidang tanah yang ada di 7 Desa. Yaitu di Desa Bulalo Kwandang, Desa Pasalae Gentuma Raya, Desa Imana Atinggola, Desa Ibarat dan Ilangata Anggrek, Desa Dunu dan Desa Sogu Monano.

Bidang tanah itu sendiri katanya, juga sudah diukur. Sedangkan SK dari Kementerian untuk pelepasan sudah diterbitkan. Sehingga sudah bisa lanjut pada pengsertifikatan.

“Program ini juga bagian dari program redistribusi tanah di BPN, karena itu kami memberikan apresiasi kepada BPN yang sudah bekerja maksimal,”ujarnya.

Dikatakan Thariq, program ini penting bagi masyarakat Gorontalo Utara. Apalagi lahan yang sudah dilepas itu, merupakan lahan yang sementara dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk kepentingan pertanian, perikanan, tambak dan lain-lain.

Thariq menuturkan, adapun untuk data-data yang diusulkan dan sudah dikeluarkan oleh Kementerian, masih ada 93 bidang yang tidak sempat di kur, karena ada alasan teknis.

“Ini juga perlu kami tindaklanjuti dalam rapat selanjutnya dengan BPKH, karena kami ingin memastikan alasan atau hal teknis, kenapa usulan itu tidak semua bisa keluar,” pungkasnya. (ADV)

The post Alhamdulillah, 83 Bidang Tanah untuk Masyarakat Gorontalo Utara appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Seorang pria di Kota Gorontalo, diringkus Polisi lantaran memiliki dan menyimpan barang yang diduga narkotika jenis Sabu, pada Jumat, (03/09/2021).

Penangkapan ini bermula dari laporan warga yang melihat seseorang melemparkan sesuatu barang di jalan depan SMK Negeri 01 Kota Gorontalo.

Tak menunggu waktu lama, Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Gorontalo Kota bergerak ke lokasi. Benar saja, telah didapati barang yang diduga narkotika jenis sabu.

Tim yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Gorontalo Kota Iptu Mahyudin Popoi, SH dan Kanit Opsnal Aipda Toto Budiyanto ini pun, kemudian mengamankan barang tersebut.

Selang beberapa jam kemudian, penyelidikan lanjut yang dilakukan mulai membuahkan hasil. Dari keterangan saksi, seseorang yang melemparkan barang tersebut bernama Elfis.

Elfis sendiri, bertempat tinggal di sebuah Indekos di Jalan Bengawan Solo, Kota Gorontalo. Namun, Polisi belum menemukannya saat melakukan pencarian di tempat tinggalnya tersebut.

Tak henti sampai disitu, selang beberapa Jam, Polisi akhirnya mendapati informasi, Elfis berada di Mess Haji Kota Gorontalo. Tim lalu bergerak lagi ke Mess Haji.

Alhasil, pria ini tak bisa berkutik saat didapati Tim Satres Narkoba Polres Gorontalo Kota. Ia pun, mengakui bahwa barang yang dilemparkan di depan SMK itu adalah miliknya.

“Setelah pria ini kami amankan dan dilakukan introgasi mendalam, kami selanjutnya melakukan pengembangan dan berhasil mendapatkan barang bukti sabu sebanyak 42 paket, di dalam saluran air yang ada di sekitaran rumah pacarnya,” ungkap Kasat Narkoba Polres Gorontalo Kota kepada Wartawan.

Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti, telah diamankan di Mapolres Gorontalo Kota untuk proses hukum selanjutnya.

Editor : Majid Rahman

The post Polisi Ringkus Pria Pelempar Barang yang Diduga Sabu di Depan SMK Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, OPINI – DUA tahun lalu kami berucap sumpah janji sebagai wakil rakyat daerah. Agustus-September 2019 memang musim pelantikan anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Di dua bulan inilah, dengan tanggal dan hari bervariasi, ratusan gedung dewan di negeri ini menjadi saksi bergemanya sumpah janji para wakil rakyat. (Pelantikan anggota DPR-RI pada 1 Oktober dan pelantikan presiden/wakil presiden 20 Oktober).

Jujur saya bergetar, mungkin juga banyak yang lain, ketika mengucap sumpah janji itu karena baru kali ini melakukannya dalam acara kenegaraan yang formal. Diawali frasa ‘Demi Allah’, di bawah kitab suci, para wakil rakyat bersumpah akan menjalankan tugas seadil-adilnya sesuai konstitusi akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili dengan penuh kesungguhan.

Apakah sumpah itu bisa ditepati? Yang pasti kami melaksanakan tugas kedewanan dalam masa pandemi covid-19. Hingga awal September ini saja di Indonesia, 4 juta orang lebih terpapar (di dunia 219 juta orang) dan 133 ribu orang meninggal (di dunia 4,5 juta orang). Segala gerak kita pun terbatas.

Mahalnya demokrasi

Di kabupaten kami ada 50 anggota dewan yang dilantik. Total di seluruh Indonesia ada 20.392 anggota dewan yang dilantik pada 2019. Perinciannya 17.610 anggota DPRD kabupaten/kota, 2.207 anggota DPRD provinsi, dan 575 anggota DPR. Ada banyak pemekaran wilayah, maka ada penambahan 825 anggota dewan jika dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang berjumlah 19.567 orang.

Ada sekitar 250 ribu calon legislatif (caleg) di seluruh Indonesia yang ikut berlaga pada Pemilu 2019. Ke mana mereka yang tidak terpilih? Ada yang terus berkiprah di partai. Mungkin juga ada yang kapok. Mungkin ada yang mengalami gangguan jiwa. Masyarakat boleh jadi mencibir.

Kita tahu para caleg banyak yang menghabiskan uang ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah untuk pemilu. Di daerah terutama, tak sedikit yang menjual aset yang paling berharga. Mereka paham dengan sistem pemilihan terbuka, politik berbiaya mahal.

Para caleg menyadari, dalam pemilihan terbuka ‘episentrum’ utama ialah diri sendiri. Survei menunjukkan kedekatan masyarakat kita terhadap partai, party identifi cation (party-ID) hanya 15%-20%. Partai mesti mengirimkan caleg terbaiknya setiap pemilu. Jika ‘caleg terbaik’ ialah sosok bervisi, berintegritas, berkemampuan, berkemauan, dan berelektabilitas, jelas tak mudah.

Kita mafhum setiap musim pemilu, terutama di tingkat kabupaten/kota yang amat ketat dan keras persaingannya, caleg ialah laskar terdepan partai. Mereka kerap harus berhadapan dengan tetangga, teman, bahkan saudara sendiri. Bukan rahasia pula, lawan terberat justru kerap para caleg dari partainya sendiri. Alangkah berat dan mahal menjadi politisi hari ini!

Kepada pejabat KPK yang memberi pembekalan agar kami menghindari korupsi, saya pernah bilang para politikus sesungguhnya korban dari sistem politik yang mahal. Mohon KPK juga ikut memikirkan jalan keluarnya selain melakukan penindakan.

Masyarakat umumnya juga menganggap anggota dewan kabupaten/kota serupa ‘dewa penolong’. Pihak yang harus bisa menyelesaikan segala urusan. Kepada anggota dewanlah terutama masyarakat di dapilnya mengadu hampir seluruh problemnya. Problem kehidupan riil Indonesia.

Tentang mahalnya demokrasi kita, bacalah antara lain buku Pramono Anung, Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik LegislatorKonstituen (2013), buku Edward Aspinall dan Ward Berenschot, Democracy for Sale (2019), dan disertasi Burhanuddin Muhtadi dalam buku Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru (2020). Burhan lebih gamblang lagi menguak praktik klientelisme (pertukaran barang dan jasa untuk dukungan politik). Dalam soal politik uang, Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia.

Tetap menyalakan lilin

Apa pun motivasi kita memilih jalan politik, faktanya pesta demokrasi jadi semarak. Dari kesemarakan pemilu, salah satunya, kita mendapat predikat sebagai negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia. Bahkan, menjadi nomor satu untuk negara muslim. Negara muslim lain berharap Indonesia menjadi model yang bisa menyandingkan demokrasi dan Islam.

Sejak pemilu era reformasi tak sekali-dua kita dinujum bakal menghadapi masalah besar dengan sistem demokrasi ini. Tetapi, pesta demokrasi berjalan lancar meski ada riak-riak di sana sini. Berbagai sengketa bisa diselesaikan dengan penuh martabat di Mahkamah Konstitusi.

Kini partai politik ialah sumber rekrutmen utama para pemimpin di semua tingkatan.
Bayangkan, jika tak ada politisi ikut pemilu. Tak ada presiden, DPR/DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota. Tak ada kabinet yang menjalankan roda pemerintahan. Demokrasi pun mati.

Kita mengapresiasi mereka yang tetap memilih jalan politik meski harus melalui jalan terjal daripada kapok ‘berjemaah’. Bahwa kini demokrasi-prosedural bertumbuh tapi demokrasi-substansial melisut, ini memang PR besar kita. Demokrasi memang bukan proses sekali jadi.

Di tengah masyarakat yang paternalistik, kata Surya Paloh dalam Dialog Kebangsaan yang dihelat CSIS (Centre for Strategic International Studies) beberapa hari lalu, elite politik masih menjadi salah satu penentu arah bangsa. Mereka punya peran menjadi teladan. Partai politik harus punya idealisme agar tetap berwibawa. Tanpa idealisme ujungnya malapetaka.

Agar tidak menjadi malapetaka, para elite politik dan tokoh bangsa secara bersama mesti segera meluruskan arah politik dan demokrasi kita. Saya percaya masih banyak figur yang meniti jalan politik dengan tetap ‘menyalakan lilin daripada berteriak dalam kegelapan’. Demokrasi bukan untuk menenggelamkan, melainkan untuk mengangkat tinggi-tinggi dan menerangi bangsa ini.

Saya tulis catatan ini untuk mengingatkan, terutama diri sendiri, bahwa seremoni sumpah janji setiap mengawali tugas baru sebagai anggota dewan, bukankah serupa buih-buih lautan.

Penulis : Djadjat Sudradjat Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Periode 2019-2024

Sumber : Mediaindonesia.com

The post Dua Tahun setelah Berucap Sumpah Janji appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mendorong potensi ekonomi kreatif berupa kuliner, fesyen, dan kriya selain potensi wisata berbasis alam dan budaya di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan Menparekraf Sandiaga Uno saat melakukan visitasi 50 desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Sabtu (04/09/2021).

Ia tidak menyangka, potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di pulau yang jumlah penduduknya sekitar 2 ribu jiwa itu mampu bersaing dengan desa wisata kelas dunia seperti Desa Wisata Penglipuran (Bali), Jatiluwih (Bali), Nglanggeran (DIY), Pujon Kidul (Jawa Timur), hingga Penting Sari (DIY).

“ADWI ini ajang untuk desa-desa wisata di nusantara. Awalnya saya tidak terpikir DKI Jakarta bisa bersaing dengan desa-desa wisata yang sudah berkelas dunia seperti Penglipuran, Jatiluwih, Nglanggeran, Pujon Kidul, dan Penting Sari itu desa wisata kelas dunia. Ternyata DKI Jakarta memasukan 2, pertama Setu Babakan dan Untung Jawa yang keduanya menyimpan potensi yang luar biasa. Ini yang membuat saya haru. Seribu pulau, seribu pesona,” kata Menparekraf Sandiaga Uno, seperti dilansir Kemenparekraf.go.id.

Ia mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran, baik pemerintah daerah, hingga pelaku pariwisata di Pulau Untung Jawa yang berhasil masuk 50 besar ADWI 2021. Ia berharap kedepan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang itu mampu meningkatkan daya saing yang lebih baik, membuka lapangan kerja, dan menyejahterakan masyarakat melalui potensi pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Saya tidak akan pernah lupa dengan Untung Jawa. Karena saya pernah tugas di sini. Saya doakan pariwisata segera pulih, lapangan kerja terbuka sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu potensi ekonomi kreatif di Untung Jawa yaitu kuliner sukunnya yang merupakan pohon endemik di sini. Sehingga bisa menjadi produk unggulan,” katanya.

Saat berkunjung ke pulau yang terkenal dengan jembatan pengantin yang ikonik itu, Menparekraf Sandiaga sempat membeli dan menggunakan produk UMKM yang dijual masyarakat di sana. Ia membeli baju berwarna hijau dan bermotif bunga-bunga yang memang cocok digunakan saat berwisata ke pantai.

“Selian kuliner ada juga, suvenir berbasis kriya dan fesyen. Saya pakai baju model Hawai ini, sangat cocok digunakan saat di pantai. Seperti ini tidak gerah dan sangat fashionable. Sebetulnya ini bisa dibuat baju khas Untung Jawa, seperti tadi model batiknya. Tinggal diubah modelnya sehingga ini bisa jadi baju khas Untung Jawa,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pulau Untung Jawa sendiri dikenal sebagai destinasi wisata dekat dengan daratan Jakarta dan Tangerang yang menawarkan pemandangan pasir berwarna putih lembut dipadukan dengan air laut berwarna hijau. Untuk amenitas, Pulau Untung Jawa memiliki 220 kamar homestay yang dimiliki 51 pemilik yang dibangun masyarakat.

Pulau Untung Jawa juga menyuguhkan permainan air seperti banana boat, donat boat atau snorkeling, namun semenjak PKKM permainan air tersebut berhenti sementara. Ada pula 12 unit toilet yang dibangun oleh swadaya masyarakat dan pemerintah yang juga diperuntukan sebagai kamar bilas.

Tidak hanya itu, Pulau Untung Jawa juga memiliki hutan mangrove cantik, dilengkapi keunikan Kampung Jepang yang ada di Pantai Sakura. Ada juga wisata konservasi yang ada di Pulau Rambut, wisata sejarah di Pulau Onrust, Pulau Cipir dan Pulau Kelor, serta Pulau Resort di Pulau Bidadari dan Pulau Ayer.

Berenang ke Pulau

Saat hendak tiba di Pulau Untung Jawa, Menparekaf Sandiaga Uno berenang kurang lebih 100 meter dari kapal menuju tepian pulau sambil melihat taman nemo yang berada di dekat Pantai Sakura. Tak lupa dia juga menyapa anak-anak yang juga sedang berenang dan bermain air di sana.

“Saya semenjak di Kemenparekraf bertambah berat badan saya. Tadi pas saya berenang di Pulau Sakura melihat nemo, anak-anak memanggil saya Pak Anies Baswedan, dulu bisa membedakan Anies Sandi, “oh ini Sandi karena lebih kurus”. Sekarang terlihat lebih gemukan,” ujarnya.

Setelah bilas badan dan bersih-bersih, Mantan Wagub DKI Jakarta itu berkeliling pulau dengan sepeda ontel sambil menyapa masyarakat dan pemilik homestay. Para pemilik homestay banyak yang mengungkapkan keinginan agar pariwisata di Kepulauan Seribu khususnya di Pulau Untung Jawa segera dibuka.

Lantaran semenjak penerapan PPKM, jumlah wisatawan menurun drastis sehingga mengganggu perekonomian masyarakat di sana.

“Homestay Baronang nanya kapan di buka? narasinya tunggal, setelah vaksin dan penerapan protokol kesehatan yang disiplin kemudian saya siapkan panduan, kemudian nanti tinggal Pak Bupati yang menentukan kapan dibuka, namun perlu dikoordinasikan ke Gubernur,” tukasnya.

The post Tak Disangka, Wisata di Pulau Ini Mampu Bersaing dengan Wisata Desa Kelas Dunia appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Masih dalam rangkaian Pelantikan dan Serah Terima Jabatan (Sertijab), sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato. Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato, menggelar kegiatan ramah tamah Sekda dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Pohuwato, yang berlangsung di Gedung Panua Kantor Bupati Pohuwato, Sabtu, (04/09/2021).

Dalam sambutannya, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menyampaikan terima kasih kepada mantan Penjabat Sekda, yang kurang lebih dua Bulan melaksanakan tugas di Kabupaten Pohuwato.

“Atas nama Bupati dan Wakil Bupati, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pak Zukri, yang telah melaksanakan tugas sebagai penjabat sekda di Pohuwato. Selama dalam kurun waktu itu, telah melahirkan sekda definitif dan juga mengisi beberapa pimpinan OPD, staf ahli dan assisten,”ujar Saipul.

“Walaupun sudah pamitan, kami tetap melakukan koordinasi dengan pak Zukri, selaku Kepala BKD di Provinsi Gorontalo, terutama terkait dengan kepegawaian,” kata Saipul.

Di tempat sama, mantan Penjabat Sekda, Zukri Surotinojo, tak lupa pula mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Pohuwato dan wabup, dan seluruh jajaran Pemerintahan, yang kurang lebih dua Bulan bekerja bersama dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Pohuwato.

“Alhamdulillah, banyak arahan dan bimbingan dari Bupati dan wakil Bupati. Ini menjadi pengalaman tersendiri bagi kami yang baru kali ini ditunjuk sebagai penjabat sekda. Olehnya, permohonan maaf apabila selama melaksanakan tugas ada salah dan khilaf dari saya dan istri sebagai mantan Ketua DWP Pohuwato,” ucap Kepala BKD Provinsi.

Sementara itu, Sekda Pohuwato, Iskandar Datau, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Saipul Mbuinga, yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya sebagai Sekda Pohuwato.

“Tentu kepercayaan ini bukanlah hal yang ringan. Kami siap mengemban amanah ini dengan bertekat, berkomitmen, untuk bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya serta dukungan dari pimpinan OPD serta seluruh ASN sangat diharapkan,” harap Iskandar.

Reporter : Iskandar Badu

The post Sertijab Sekda, Bupati Pohuwato Sampaikan Ini appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, OPINI – JACQUES Ellul merangkum hubungan antara rasio think globally and act locally. Berpikirlah, bepertimbangan rasionalah seluas mungkin, tetapi bertindaklah secara lokal. Rangkuman ini, di satu pihak, mengingatkan betapa rasio manusia merupakan pusat seluruh pertimbangan, pusat wawasan mencerna kenyataan. Juga menjadi sumber keputusan untuk tindakan real yang harus diambil secara pendek, langsung, dan berskala lokal. Dengan kata lain, rasio dan keputusan ditautkan oleh proses berpikir dan memutusi diri yang pada intinya bersumber pada kesadaran sang manusia penentu putusan dan penimbang wawasan hidupnya.

Tautan satu proses itu akan terkeping manakala dipisahkan dan dimutlakkan pada posisi yang satu hingga terjadi jurang, terpisah dari yang lain. Rasio sebagai potensi, kemampuan budi untuk merancang rajutan budaya, dan mengoperasikan rancang budaya sebagai sebuah sistem, sebenarnya telah tercatat dalam sejarah peradaban, menjadi kunci untuk pembentukan sistem, organisasi, dan mekanisme hidup bersama yang oleh para sosiolog disebut struktur.

Jika dibandingkan dengan spesies hewan, hanya manusialah yang memiliki kemampuan mengambil jarak dengan realitasnya lalu mengolahnya, memprosesnya menjadi rumah budaya untuk ‘kelangsungan hidupnya’, baik individual maupun bersama. Sikap pengambilan jarak ini bisa terjadi karena ada bidang kesadaran budi dalam diri manusia yang membuatnya mampu. Bukan hanya menyesuaikan diri dengan lingkungan, melainkan juga mentransendensinya, mengatasinya.

Manakala tuntutan iklim dingin mau membekukannya, manusia mampu merajut budaya berpakaian tebal. Begitu pula wujud-wujud rajutan budaya yang mengolah air untuk diminum agar sehat maka air dimasak sampai matang. Juga ketika buah-buah hasil bumi disimpan untuk bekal pada musim-musim sulit tanam, di sana kesadaran manusia yang mentransendensi alam muncul dan memberi kualitas pada olahan alam ini.

Akan tetapi, soal kritis yang langsung muncul ialah mengapa kesadaran rasio yang satu mampu memberi kualitas atau dimensi plus bagi proses hidup budaya, sedang yang lain, justru mengeksploitasi, menyedot habis alam dan lingkungan sesama hingga hancur? Mengapa kesadaran rasio yang berkembang dari anak sampai manusia dewasa di satu pihak bisa berfungsi mencerahkan, mencerdaskan, membuat kritis pelaku-pelakunya, sedangkan yang lain malah menyekatnya, memenjarakan manusia dengan hasil temuan rasio teknisnya yang mempermesin?

Kepentingan pengetahuan

Jurgen Habermas dalam tulisannya berjudul Knowledge and Human Interests (Boston, 1971) menjawab dengan membedakan tiga macam kepentingan yang sudah melekat pada proses orang mencari pengetahuannya. Ada tiga kepentingan pengetahuan yang melekat manakala seseorang menghayati kesadaran rasionya untuk mengetahui sesuatu. Pertama, kepentingan teknis yang berikhtiar ‘menguasai realitas secara kognitif teknis’ hingga mengeratnya menjadi sistem teknis dengan penguasaan teknis.

Secara ekstrem, kepentingan teknis ini, ketika mau ‘mengatur masyarakat manusia’, memandangnya sebagai mekanik, mesin sistem yang menomorduakan anggota-anggota masyarakat sebagai aktor kreatif hidupnya. Hasil ekstrem penerapan kepentingan teknis ini ialah teknologisasi masyarakat yang melupakan dimensi kreatif dan komunikatif anggota-anggota masyarakat, yang merupakan aktor-aktor merdeka dan saling hidup sebagai organisme.

Akibatnya, rasionalitas teknis yang dihasilkan merupakan mekanisasi masyarakat secara sistemik hingga sebagai sistem ‘robot’ stabil teratur terstruktur. Namun, para penghuninya dikurung dalam sangkar sistem dan struktur yang membekukan kreativitas individu lantaran secara sistemik mereka diseragamkan.

Kedua, kepentingan praktis. Yang dimaksud dengan ‘praktis’ di sini, oleh Habermas, ialah proses tindakan (praxis) saling memahami untuk mencapai pengenalan, pengertian antarorang, hingga mencapai konsensus. Kepentingan kognitif praktis untuk saling memahami ini berlangsung dalam peradaban ilmu sejarah hermeneutika. Masyarakat dipahami sebagai sosialitas anggota umat manusia yang dengan kesadaran rasionya saling berdialog, berkomunikasi, untuk kepentingan praktis hidup bersama, yaitu saling memahami dan berdampingan.

Di sini masyarakat tidak dipandang secara mekanis teknis untuk diatur. Proses hidup bersama dijalani dalam saling mengenal dan memahami hingga tercapai konsensus. Inikah cita-cita masyarakat komunikatif terbuka yang didasarkan pada kesadaran rasional yang mau mengoreksi rasionalitas teknis mekanik?

Ketiga, kepentingan kognitif emansipatorik. Emansipasi di sini bukan hanya berarti proses menjadi sadar tahunya rasio yang sebelumnya tidur lalu kini sadar diri. Bukan pula hanya sebagai proses transisi dari kebodohan, ketidaktahuan menuju pencerahan dan menjadi tahu. Selain itu, emansipasi berarti pula proses terbebasnya manusia dari konformisme sosial, perbudakan, kolektivisme yang memenjara, menuju otonomi diri yang fajar budi dan bening nurani.

Inilah rasionalitas emansipatorik yang dalam proses sadar tahu semakin mencerahi budi dan membebaskan manusia dari sekat-sekat kendala kebodohan, kebisuan menjadi manusia. Dalam zaman Pencerahan, manusia itu disebut sebagai manusia dengan keberanian berpikir sendiri (sapere aude: beranilah berpikir sendiri), berani memerdekakan diri dari cekokan dikte orang lain atau lembaga ataupun berani melepaskan diri dari ketakutan untuk berpikir lain, berpikir alternatif.

Pada kepentingan kognitif emansipatorik ketiga inilah proses-proses pendidikan, penyadaran yang emansipatif, serta transformasi masyarakat terbuka mengambil sumber dan titik tolak rasionalitasnya.

Dari ketiga kepentingan tersebut, kita langsung bisa menemukan di mana tempat rasionalitas atau kesadaran kritis berada, yaitu pada bagian emansipatorik itu!

Karena itu, persoalan penataan masyarakat yang diusahakan oleh sistem menegara dengan membentuk negara beserta birokrasi, struktur, dan sistem politik yang de facto sedang ditempuh di dunia yang sedang berkembang seperti Indonesia, secara mendasar kerangka rasionalitasnya harus dianalisis prosesnya, dengan pisau pemikiran Habermas. Apa artinya? Maksudnya, setiap rasionalisasi (operasionalisasi rasionalitas yang berwajah tiga, yaitu teknis, praktis komunikatif, dan emansipatorik-kritis), mempunyai bahaya kemacetan proses apabila kaitan dan saling komplementasi (melengkapi) antara tiga kepentingan kognitif tadi dilupakan.

Memilih satu model rasionalisasi dan memutlakkannya sebagai satu-satunya rasionalisasi tertutup serta dianggap terbaik untuk menata atau merestrukturisasi masyarakat akan berakibat dipermesin dan diteknisasikannya masyarakat. Karena itu, bekulah kesadaran kreatif masyarakat itu dengan akibat lumpuhnya sistem. Karena itu, rasionalisasi teknis dengan kepentingan teknis, untuk menata masyarakat selalu mensyaratkan, diikutkannya kepentingan praktis-komunikatif serta rasionalitas emansipatorik kritis yang membebaskan dan selalu kritis menggugat kemandekan, kebekuan sistem pikir atau sistem lembaga.

Keterbukaan

Dengan demikian, bila negara kita yang dengan masyarakat rakyat sebagai individu-individu sejak para pendiri negara RI sudah berniat mendirikan dan melaksanakan masyarakat yang terbuka dan berkeadaban (the open civilized society), di sana sesungguhnya tiga unsur rasionalitas dengan tiga kepentingan kognitifnya Habermas sudah termaktub. Artinya, tidak cukup hanya secara teknis sistemik menata masyarakat dengan birokratisasi, strukturalisasi politis teknis, yang berakibat birokratis dan macetnya hidup politis kita saat ini. Itu bisa terjadi karena kita lupa memberi porsi dan memasukkan proses komunikasi dengan rasionalitas saling memahami, dialogis untuk konsensus dalam proses, yang istilah politisnya ialah keterbukaan atau demokratisasi.

Kita juga lama tidak menaruh pentingnya anggota-anggota masyarakat kita sebagai individu-individu kreatif pelaku kesadaran emansipatorik yang selalu mau kreatif sadar diri, merdeka diri, dan karena itu kritis terhadap teknologisasi, mekanisasi-mekanisasi yang mencekik leher proses kreatif serta kesadaran emansipasi.

Pada tingkat kesadaran saja, sebagai bangsa, tiap individu sudah membawa tiga kepentingan kognitif dalam proses belajarnya, dalam proses peradaban. Lalu merasa herankah kita bila terjadi konflik kepentingan di tahap kesadaran itu lantaran yang satu hanya mau teknis tanpa komunikasi. Sementara itu, yang lain mau kritis demokratis dan menolak mekanisasi teknik yang membuat orang menjadi robot mesin?

Merasa heran pulakah kita bila suhu politik kini hangat memanas lantaran sistem dan mekanisme sebagai saluran aspirasi serta suara perjuangan kepentingan rakyat dan kebutuhannya sedang buntu lantaran sistem itu bukan menjadi saluran suara kepentingan rakyat, melainkan saluran kepentingan penata dan pembuat sistem, yaitu birokrasi sendiri?

Padahal, Habermas mengingatkan bahwa sebuah sistem akan macet dan beku kalau hanya teknis saja dan memperlakukan orang sebagai sekrup, sebagai gerombolan seragam yang bisa diatur. Memang sebenarnya hal itu bisa diatur pada kurun waktu tertentu. Akan tetapi, proses pendidikan berkembang dan kesadaran semakin tercerahkan.

Karena itu, rasionalitas komunikasi terbuka yang dialogis untuk mendialogkan konflik-konflik kepentingan serta rasionalitas kritis emansipatorik untuk otonomi diri tidak bisa dibendung lagi dalam sistem struktur apa pun. Selain itu, mengusahakan nyata-nyata ruang lingkup untuk keduanya, yaitu praktik dialog emansipatorik dan ruang oksigen untuk kritis menggugat serta memperbaiki sistem yang membelenggu ziarah menuju masyarakat terbuka dan berkeadaban.  

Tantangan

Persoalan kognitif atau refleksi kesadaran yang baru saja ditunjukkan semakin menjadi rumit dan kompleks lantaran konflik kepentingannya tidak hanya terjadi di tataran kesadaran, tetapi lebih dahsyat berada dalam kompetisi kalah-menang konflik kepentingannya. Juga lantaran sudah diwajahkan dalam konflik kepentingan politis, kepentingan ekonomis, yang hukum logikanya ialah kekuasaan atau power-lah yang menentukan.

Ketika hubungan dengan sesama warga bukan hanya hubungan komunikasi yang saling menghormati, melainkan mempunyai wajah hubungan majikan dan buruh, penguasa dan yang dikuasai, pemodal dan yang hanya punya tenaga kerja, rektor dan mahasiswanya, yang punya kekuasaan bersenjata dengan yang tidak punya kuasa dan tidak bersenjata.

Pada saat beginilah, refleksi jernih kembali mengenai siapakah sesama dalam hubungan kekuasaan kiranya menjadi jalan keluar yang memberi arah untuk persoalan kita. Konflik kepentingan kognitif yang dipertajam konflik kepentingan dalam hubungan kekuasaan itulah yang melahirkan peradaban sistem masyarakat hukum (negara hukum) yang dengan hukum adilnya mau melindungi hak dan harkat tiap warga masyarakat dari kompetisi konflik kepentingan kekuasaan.

Karena itu, ketika tantangan ke depan semakin berat dan pisau analisis sudah dicoba dipaparkan, kiranya muatan isi tulisan ini mau dengan jelas memberitahu bahwa proses menuju masyarakat terbuka (atau demokratisasi) bukanlah utopia serta proses semakin kritisnya arus ‘bawah’ bukan mengada-ada. Menutup mata dan menutup pemikiran terhadap fenomena ini berarti akan terlambat menangani kebekuan sistem.

Apa jadinya bila sumber-sumber kesadaran kritis emansipatorik yang menggedor rasa mapan kita juga dininabobokkan atau ditakuti atas nama stabilitas dan belum siapnya masyarakat? Maka itu, sistem politik bernegara yang mendukung ialah demokrasi. Akan tetapi, bukan demokrasi prosedural, asal sudah ada pemilu, sudah sesuai prosedur saling kontrol antaryudikatif, legislatif, dan eksekutif, tatapi tantangan riil menghadang ialah oligarki. Artinya, sekelompok elite dengan basis ekonomi kapital bersekongkol dengan pengusaha dengan kepentingannya dan birokrasi kekuasaan. Termasuk yang memerintah dalam legislatif, ‘menguasai’ hajat hidup masyarakat, untuk mencapai tujuan-tujuannya, yang mengorbankan rakyat banyak.

Segitiga negara, masyarakat, dan pasar inilah yang oleh oligarki dimonopoli demi keuntungan dan kekuasaan mereka. Semesta rasional yang kritis dan berfungsi mengawasi monopoli oligarki yang tidak untuk tujuan emasipatorik, sejahtera, dan keadilan warga masyarakat akan menjadi tolok ukur proses bernegara kita.

Penulis : Mudji Sutrisno Budayawan/Sumber : Mediaindonesia.com

The post Semesta Rasionalitas appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Melansir Indonesia.go.id, Indonesia perlu terus memberi sinyal positif ke depan. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan optimisme dan bisa tumbuh lebih tinggi.

Pemerintah dan sejumlah pemangku ekonomi menyakini geliat pemulihan ekonomi terus menuju arah yang positif, termasuk kesepakatan pemerintah dan DPR soal asumsi dasar ekonomi makro yang akan menjadi dasar RAPBN 2022.

Asumsi dasar pertumbuhan ekonomi 2022 disepakati 5,2 persen hingga 5,5 persen, sedikit lebih optimistis dibandingkan usulan pemerintah dalam Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2022.  Dalam Nota Keuangan Beserta RAPBN TA 2022 yang disampaikan Senin (16/8/2021), pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,0 persen hingga 5,5 persen.

Sementara itu, dalam Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022 pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,2 persen–5,8 persen. Ini berarti, ada perubahan batas bawah pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis dari 5,0 persen menjadi 5,2 persen.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ketika berbicara soal nota keuangan, Senin (16/8/2021), Presiden Jokowi menyadari sesuatu di sisi pertumbuhan ekonomi yang tadinya 5,2 persen–5,8 persen. Namun seiring dengan munculnya varian Delta dan dinamikanya hingga harus digelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lebih dari sebulan dan berbagai macam prediksi varian yang mungkin muncul, Kementerian Keuangan melakukan modifikasi di 5 persen–5,5 persen.

“Namun, bapak Presiden dalam pidatonya menyampaikan bahwa pemerintah berharap akan mencapai titik paling atas 5,5 persen,” ujar Menkeu dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (30/8/2021).

Berkaitan dengan asumsi dasar laju inflasi ditetapkan 3 persen, pemerintah memutuskan tidak mengalami perubahan dari usulan pemerintah.

Tidak Berubah

Demikian pula dengan nilai tukar rupiah yang dipatok Rp14.350 per dolar Amerika Serikat (AS). Itu juga tidak berubah dari usulan awal. Sedangkan soal tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun 2022 ditetapkan sebesar 6,8 persen, turun dari semula 6,82 persen.

Pada rapat kerja antara Menkeu RI dan Anggota Komisi XI DPR RI, disepakati beberapa target ekonomi tahun depan. Pertama, tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditetapkan 5,5 persen hingga 6,3 persen. Kedua, tingkat kemiskinan ditetapkan 8,5 persen hingga 9,0 persen. Ketiga, rasio gini di kisaran 0,376–0,378, dan Indeks Pembangunan Manusia di 73,41–73,46.

Tiga target tersebut sama dengan yang disampaikan pemerintah dalam nota keuangan. Pemerintah dan DPR juga menyepakati target nilai tukar petani sebesar 103 hingga 105 serta nilai tukar nelayan ditetapkan 104–106.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) M Sarmuji mengatakan, peningkatan batas bawah target pertumbuhan ekonomi di tahun depan dapat memberikan sinyal positif terhadap optimisme pasar. “Kita perlu memberi sinyal positif ke depan. Pertumbuhan ekonomi (di kisaran tersebut) menggambarkan optimisme, sehingga pasar bisa melihat Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi dari sekarang,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, tahun depan merupakan momentum penting untuk pemulihan ekonomi. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan optimisme yang realistis kepada publik.

Sebab, pemulihan ekonomi tahun ini masih belum optimal karena pemerintah masih fokus pada penanganan pandemi. “Sehingga masih terdapat recovery gap yang lebar. Akan tetapi pada 2022 nanti sangat penting untuk pemulihan,”kata dia.

Suharso menambahkan, pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan yang tepat agar target pertumbuhan ekonomi nasional bisa dicapai. “Terlebih pemerintah menargetkan Indonesia agar bisa menjadi negara maju pada 2045.”

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 per 1 September 2021 kasus konfirmasi positif Covid-19 secara nasional masih 4,1 juta orang. Namun, yang sembuh mencapai 3,77 juta dan meninggal 133.676 orang.

Secara umum, kasus yang terkonfirmasi telah mengalami penurunan. Demikian pula rata-rata bed occupancy ratio (BOR) nasional berada di angka rata-rata 27 persen.

Bagaimana dengan sektor industri sebagai motor pemulihan ekonomi nasional? Pemulihan sektor manufaktur mulai menggeliat. Setelah sempat terjun ke jurang kontraksi pada Juli 2021, perlahan tetapi pasti, kinerja industri pengolahan mulai terungkit.

Kondisi itu tergambar dalam Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Agustus 2021 yang dirilis IHS Markit. Kendati masih berada pada zona kontraksi sebesar 43,7 sepanjang bulan lalu, index tersebut beranjak naik dari posisi Juli 2021 sebesar 40,1 atau yang terendah dalam setahun terakhir.

Berdasarkan laporan IHS Markit, gangguan rantai pasok akibat pandemi memang masih terjadi sepanjang Agustus. Dampak gelombang kedua penyebaran Covid-19 pun masih sangat dirasakan.

Namun, kabar baiknya sejumlah indikator terkait pandemi terus membaik sehingga mulai memperbaiki tren permintaan dan produksi pabrikan yang sempat jatuh. Adapun, kenaikan PMI manufaktur tersebut seiring dengan penyesuaian kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sejak pertengahan Agustus, kebijakan pemerintah lebih akomodatif terhadap sektor manufaktur seiring dengan menurunnya laju penambahan kasus harian Covid-19. Contohnya, industri berorientasi ekspor dan domestik mulai dapat beroperasi hingga 100 persen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis PMI manufaktur Indonesia akan kembali ke level ekspansi di atas 50 pada bulan ini. “Sektor manufaktur di Indonesia sangat berkorelasi dengan aktivitas masyarakat. Dengan adanya pembukaan sejumlah aktivitas masyarakat, operasional industri pun mulai berdenyut, pemulihan ekonomi pun terus menuju arah yang positif.”

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

Sumber : Indonesia.go.id

The post Indonesia Perlu Terus Memberi Sinyal Positif ke Depan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengapresiasi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang sedang dikembangkan pengelola Desa Wisata Perkampungan Budaya Betawi, Jakarta Selatan, yaitu Bank Sampah Pemuda Mandiri.

Hal ini dikarenakan Bank Sampah Pemuda Mandiri sesuai dengan konsep pariwisata ke depan yaitu sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Dalam program ini, pengelola Bank Sampah Pemuda Mandiri mengumpulkan sampah yang masih layak pakai untuk diolah menjadi produk ekonomi kreatif.

“Tadi kita melihat ada Bank Sampah yang sedang dikembangkan, ini merupakan bagian dari pariwisata berkelanjutan dan juga membuka peluang usaha bagi pelaku ekonomi kreatif masyarakat Betawi. Untuk itu, saya imbau kepada seluruh masyarakat untuk menabung sampah dan menyetornya ke Bank Sampah,” kata Menparekraf Sandiaa Uno, saat visitasi ke Desa Wisata Perkampungan Budaya Betawi, Jakarta Selatan, Jumat (3/9/2021).

Desa Wisata Perkampungan Budaya Betawi ini menjadi salah desa wisata yang masuk ke dalam 50 besar ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Dikatakan Menparekraf Sandiaga, ADWI merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kemenparekraf/Baparekraf untuk mewujudkan desa wisata sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Jadi bukan lagi kita yang membangun desa, tapi justru desa wisata yang membangun Indonesia,” ujarnya.

Desa Wisata Perkampungan Budaya Betawi terletak di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administratif Jakarta Selatan. Sesuai dengan namanya, desa wisata ini merupakan kawasan yang difungsikan sebagai tempat pelestarian budaya Betawi, sehingga keseharian serta adat istiadat masyarakat Betawi dapat dijumpai disini. Seperti latihan pencak silat, palang pintu, aqiqah, injak tanah, hingga ngarak penganten sunat.

Desa seluas 289 hektare ini juga memiliki dua setu, yaitu Setu Babakan dan Setu Mangga Bolong yang dimanfaatkan untuk wisata air, seperti sepeda air, olahraga kano, dan memancing.

Suasananya pun asri dan sejuk karena dikelilingi rindangnya pepohonan khas Betawi seperti kecapi, rambutan, sawo, nangka, melinjo dan pisang.

Selain adat istiadat yang masih kental, ada pula kuliner khas dari Betawi yang sangat menggugah selera dan memanjakan lidah diantaranya kerak telor, laksa, es selendang mayang, toge goreng dan juga bir pletok. Menparekraf pun berkesempatan untuk belajar meracik es selendang mayang, mulai dari menuangkan es batu, kemudian selendang mayang, mutiara, lalu santan, dan gula aren.

Produk ekonomi kreatif seperti batik Betawi juga menjadi produk yang diunggulkan, karena memiliki ciri khas warna tersendiri yaitu warna yang mencolok dan motifnya menggambarkan tentang kebudayaan Betawi.

Desa ini juga menghadirkan wisata agro yang mampu menjadi daya tarik wisata, yaitu kampung alpukat, di mana para pengunjung mendapatkan pengalaman untuk memetik buah alpukat.

Selain itu, desa wisata ini memiliki Museum Betawi yang sudah tersertifikasi “Indonesia Care” berbasis CHSE. Tidak hanya itu saja, penerapan protokol kesehatan di kawasan ini pun sudah sangat baik, terlihat dari tersedianya tempat cuci tangan serta hand sanitizer, sign untuk jaga jarak, dan dilakukannya disinfektan secara berkala.

Hal tersebut yang kemudian menjadikan Desa Wisata Perkampungan Budaya Betawi sebagai salah satu desa wisata yang paling lengkap, menarik serta menjadi pilihan bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

“Ini adalah satu kawasan yang dapat menggerakkan ekonomi dan membuka peluang kerja seluas luasnya. Tentu harapannya, dampak dari pada desa ini bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf/Baparekraf, Indra Ni Tua; Walikota Jakarta Selatan, Marullah Matali; Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana; Kepala Desa Wisata Perkampungan Budaya Betawi, Imron; serta para anggota Pokdarwis Desa Wisata Perkampungan Budaya Betawi.

The post Luar Biasa, Desa Wisata Perkampungan Budaya Betawi Hadirkan Bank Sampah appeared first on Prosesnews.id.