PROSESNEWS.ID – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gorontalo, Juffry Damima, menerima langsung massa aksi yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Gorontalo pada Senin (16/06/2025).
Aksi yang digelar oleh mahasiswa dari berbagai universitas tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Salah satu isu utama yang disuarakan adalah dugaan penyalahgunaan wewenang oleh dua oknum kepala dinas dalam proses seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Silakan copot mereka, karena telah mencederai kinerja pemerintah daerah itu sendiri,” tegas salah satu orator dalam orasinya.
Selain itu, massa juga mempersoalkan belum tersedianya dokter spesialis di Rumah Sakit Boliyohuto. Mereka menilai setiap rumah sakit umum daerah (RSUD) semestinya dilengkapi dengan tenaga dokter spesialis demi optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala BKPSDM Juffry Damima mengungkapkan bahwa dua oknum kepala dinas yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam seleksi PPPK telah diberikan sanksi oleh pihaknya.
Sementara itu, terkait kekosongan dokter spesialis di RS Boliyohuto, Juffry menjelaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan agar penempatan bisa dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Jadi ini sangat menjadi perhatian khusus bagi kami sebagai pemerintahan, dan tentunya saat ini kami dalam proses pemetaan untuk menempatkan mereka sesuai kebutuhan,” pungkasnya.
Reporter: Pian Enpeda
