PROSESNEWS.ID – Ketua DPRD Bone Bolango mengungkapakan pembicaraan tindak lanjud dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek yang mengunakan dana anggaran PEN yang perlu di awasi oleh DPRD di Bone Bolango.
“Kalau tidak akan selesai tentu ini akan menjadi sorotan, kita sudah mengutang tetapi pekerjaan tidak selesai” Tega Halid Tangahu
Ketua DPRD Bone Bolango mengatakan ada beberapa pengerjaan yang mengalami putus kontrak dan berharap kejadian putus kontrak tidak akan terjadi lagi.
“Seperti di Rumah Sakit toto kabila ada yang putus kontrak” Jelasnya, Selasa (6/6/2023)
Ketua DPRD mendesak Secepatnya di lakukan pelelangan mengingat ini sudah masuk pada pertengahan tahun 2023.
“Fungsi DPRD sebagai pengawasan kami harus memangil TAPD untuk melakukan singkronisasi antara eksekutif dan legislatif dalam hal untuk pelaksanaan pembangunan yang ada di Bone Bolango”, Pungkasnya
