PROSESNEWS.ID – Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Gorontalo, Funco Tanipu, menyerukan agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap mantan narapidana terorisme (napiter) dan target pantau di Gorontalo, khususnya dalam hal bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Funco mengatakan, sebanyak 80 persen dari mereka merupakan warga asli Gorontalo, namun hingga kini belum menjadi prioritas penerima bantuan sosial dari pemerintah daerah. Berdasarkan data yang ia peroleh, terdapat sejumlah mantan napiter serta sekitar 60 orang target pantau yang masih belum tersentuh bantuan.
Hal ini disampaikan Funco dalam talk show yang digelar RRI Gorontalo, Rabu (13/5/2025), bertema “Bantuan Sosial Solusi Mengatasi Kemiskinan, Efektifkah?”. Acara tersebut juga menghadirkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone, dan Pengamat Ekonomi dari Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Syarwani Canon.
Funco menjelaskan, akar dari radikalisme, terorisme, dan ekstremisme terletak pada ketidakadilan, baik secara ekonomi maupun politik. Ia menegaskan bahwa sebagian besar mantan napiter dan target pantau berada dalam kondisi ekonomi lemah dan perlu mendapatkan perhatian khusus agar lebih produktif secara ekonomi.
“Saya mendapatkan informasi Satuan Tugas Wilayah Gorontalo Detasemen Khusus Anti Teror 88 bahwa banyak mantan napiter dan target pantau yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, sehingga salah satu bentuk pencegahannya adalah memberikan mereka bantuan sosial serta program inklusi dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi,” ungkap Funco.
Ia juga menyoroti kelompok-kelompok tersebut memiliki persepsi negatif terhadap negara dan umumnya belum memiliki pekerjaan tetap, yang memperparah kondisi mereka.
“Ini tentu menurut saya, karena kita belum memiliki roadmap yang sifatnya komprehensif, terpadu, terintegritas antar lembaga, desa, kabupaten, provinsi hingga pusat. Termasuk roadmap dimaksud mesti memberikan perhatian khusus pada kalangan yang dianggap prioritas,” tutup Funco.
