PROSESNEWS.ID – Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo mencatat tingkat inflasi di Provinsi Gorontalo pada bulan Juni 2019 sebesar 0,30%. Angka itu menurut dibanding inflasi Mei 2019 sebesar 1,64% month to month (mtm). Secara keseluruhan IHK Gorontalo tercatat inflasi sebesar 2,04% (ytd), masih di bawah sasaran tahun 2019 sebesar 3,5+1%.
Baca juga : Wagub Idris Rahim, Minta ASN Menjadi Teladan Gerakan Menanam di Pekarangan
Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam rapat Hight Level Meating (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Kamis (4/7/2019). Tim lintas instansi dihadirkan di antara Kantor Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, Badan Pusat Statistik (BPS) serta instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota.
Komoditas utama penyumbang inflasi dari volatile food yakni bawang merah, cabai rawit, dan tomat sayur (Barito). Tomat sayur berkontribusi tertinggi 0,36% mtm dengan inflasi 29,12% mtm. Bawang merah berkontribusi 0,13% dengan inflasi 12,71%, cabai rawit berkontribusi 0,13% inflasi 11,32%.
“Cabe rawit yang sudah menunjukkan tanda-tanda harganya turun, cuma cabai merah ini yang masih trennya naik terus. Ini harus jadi perhatian. Tomat sudah mereda tapi perlu diwaspadai karena bulan Juni masih tinggi. Apalagi tetangga kita di Sulawesi Utara harga tomat yang penyebab tinggi inflasinya,” jelas Gunawan Purbowo, Kepala Tim Advisor dan Pengembangan Ekonomi, BI Perwakilan Gorontalo.
Sementara itu, Wakil Gubernur Idris Rahim meminta agar TPID bekerjasa secara komprehensif. Ia mencontohkan terkait penanganan tingginya harga cabai di pasaran. Dinas Pangan dan Dinas Pertanian tidak cukup dengan mengkapanyekan menanam cabai di pekarangan, tapi perlu disediakan gudang penampungan oleh instansi teknis lainnya.
“Coba bayangkan kalau semua rakyat kita suruh tanam cabai, kemudian produksinya melimpah? Harganya pasti turun. Maka kita harus simpan cabai itu di gudang dengan suhu tertentu,” jelas Idris.
Beberapa rekomendasi yang lahir dari pertemuan tersebut yakni dengan menjaga stabilitas harga melalui ketersediaan pasokan dan distribusi yang lancar. Di antaranya dengan memperkuat produksi di tingkat petani, pengelolaan cadangan pangan pemerintah serta mendorong kerjasama perdagangan antar daerah. (hms)
