PROSESNEWS.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kabupaten Pohuwato, Rinto Ali, membantah adanya keterlibatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di wilayah itu untuk mendukung bakal calon tertentu.
Menurutnya, sebagaimana tugas PPS adalah melakukan verifikasi faktual dukungan yang dimasukkan calon perseorangan. Nanti, bila dalam proses verifikasi ada nama yang dimasukkan namun ternyata tidak mendukung, maka dukungan itu dinyatakan tidak memenuhi syarat.
“Sekali lagi saya tekankan tidak benar. Tidak ada niat KPU apalagi PPS seperti itu. Mereka hanya menjalankan tugas untuk melakukan verifikasi faktual,” kata Rinto.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar, mengatakan akan menindak tegas penyelenggara pemilu apabila terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini sesuai ketentuan yang tercantum dalam PKPU Nomor 1/2020 pasal 95, ayat 1 dan 2.
“Anggota TNI, Polri, PNS, KPU, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwas kecamatan, PPL, Pengawas tempat pemungutan suara, pegawai kesekretariatan penyelenggara pemilihan, pengawas pemilihan, dan perangkat desa dilarang memberikan kepada pasangan calon perseorangan,” ujar Jaharudin.
Selanjutnya, kata dia, ayat 2 menyebutkan dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
“Jika ada kasus ditemukan penyelenggara ikut terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan kami akan memproses hal tersebut apabila ada laporan dari masyarakat, dengan disertai bukti yang kuat,” katanya.
Namun, kata Jaharudin, masih akan menulusuri kebenaran itu apakah disengaja atau tidak. Sebab, mungkin saja penyelenggara tersebut menghadiri suatu hajatan dan lalu melakukan foto bersama. (hms)
