PROSESNEWS.ID – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, memberikan apresiasi atas capaian realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang digelar secara daring, Rabu (24/12/2025).
Berdasarkan laporan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri per 23 Desember 2025, realisasi pendapatan Provinsi Gorontalo telah mencapai 99,75 persen. Sementara itu, realisasi belanja tercatat berada pada angka 84 persen.
Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, menjelaskan bahwa capaian tersebut mendapat perhatian khusus dari Menteri Dalam Negeri karena menempatkan Gorontalo di jajaran provinsi dengan kinerja pengelolaan keuangan terbaik secara nasional.
“Mendagri mengapresiasi dan memuji realisasi yang kita capai, karena tidak banyak provinsi yang pendapatannya di atas 95 persen. Dengan capaian ini, realisasi pendapatan kita masuk lima besar dan untuk belanja ada di zona hijau atau 10 besar,” jelas Sukril Gobel.
Sebelumnya, Kemendagri juga merilis data yang menunjukkan realisasi pendapatan Provinsi Gorontalo telah mencapai 99,27 persen dan menempati peringkat keempat tertinggi secara nasional. Adapun realisasi belanja pada periode tersebut berada di angka 79,80 persen dan masuk kategori zona hijau.
“Evaluasi minggu lalu itu kita bahkan berada pada peringkat pertama untuk realisasi pendapatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sukril mengungkapkan bahwa hingga saat ini pendapatan daerah yang berhasil dihimpun Pemerintah Provinsi Gorontalo mencapai Rp1,679 triliun dari target sebesar Rp1,683 triliun.
Dengan sisa waktu beberapa hari menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2025, ia optimistis realisasi pendapatan akan mencapai 100 persen.
Menurutnya, tingginya realisasi pendapatan tersebut salah satunya ditopang oleh capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD tercatat mencapai Rp442 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp412 miliar.
“Tingginya capaian PAD ini dipengaruhi oleh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang beberapa kali dilaksanakan sepanjang tahun 2025,” pungkasnya.
Tingginya realisasi pendapatan dan belanja daerah ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang berjalan optimal, efektif, dan efisien di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie.
Capaian tersebut juga menunjukkan ketepatan perencanaan program pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendorong pergerakan perekonomian daerah.
