PROSESNEWS.ID – Positif covid-19 tidak membuat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mundur dari upaya melawan pandemi di daerah. Apa yang ia alami justru membuatnya semakin bersemangat melindungi warganya dari terpaan virus mematikan ini.
Bukannya memilih beristirahat dan menyerahkan urusan pandemi ke anak buahnya, Gubernur Rusli justru tetap berdiri kokoh di barisan depan. Semua forkopimda, pimpinan OPD, bupati, wali kota ia kumpul melalui video conference.
“Gubernur hanya satu orang, wakil gubernur hanya satu orang. Tangan kami tidak sampai ke desa dan dusun. Oleh karena itu, saya minta bupati dan wali kota maksimalkan kepala desa dan camat. Mereka garda terdepan melawan covid-19 di tingkat masyarakat,” kata Rusli dalam arahannya.
Ia berharap aparat hingga di tingkat desa bersungguh sungguh mengedukasi masyarakat, mencegah penularan covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan pengumpulan masa diminta tidak dilakukan untuk mencegah penularan kian masif.
“Saya sering turun ke desa desa, mohon maaf saya lihat banyak yang belum menggunakan masker. Ini tanggungjawab kita semua. Di desa ada posko, tapi tidak ada petugasnya. Ini harus kita maksimalkan. Bupati dan wali kota memiliki kewenangan menengur aparatnya yang lalai,” tegasnya.
Tim gugus tugas covid-19 mencatat sedikitnya ada enam pokok obyek evaluasi penanganan covid-19 di Gorontalo. Khususnya menyangkut penerapan PPKM Mikro dan isolasi terpusat.
Dibutuhkan sinkronisasi antara peningkatan posko PPKM mikro di kabupaten dan kota dengan peningkatan kasus covid-19. Masalah pemulasaran pasien covid-19 yang meninggal akibat covid-19 yang diambil paksa keluarga tanpa protokol kesehatan. Banyak pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit meminta pulang paksa untuk isolasi mandiri di rumah masing masing.
Masalah lain yang dievaluasi yakni tidak adanya lokasi isolasi terpusat di kabupaten/kota yang membuat isolasi terpusat Pemprov Gorontalo hampir penuh. Isolasi terpusat bagi pelaku perjalanan banyak yang melarikan diri untuk kembali ke rumah masing-masing. Perlu adanya kesepakatan bersama untuk refocusing anggaran dan biaya tidak terduga untuk penanganan PPKM Mikro dan isolasi terpusat baik oleh provinsi dan kabupaten/kota.
