PROSESNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Pembahasan tersebut dilakukan di Aula I DPRD pada Senin (10/06/2024) dan mencakup 32 pasal yang telah dibahas secara mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus).
Ketua Pansus, Darmawan Duming, mengungkapkan, Ranperda tersebut akan segera diparipurnakan sebelum masa bakti anggota DPRD saat ini berakhir.
“Nanti kita lihat, yang jelas sebelum masa bakti kami berakhir kita akan paripurnakan,” ujar Darmawan.
Darmawan, yang juga merupakan politisi PDIP, berharap agar ketika Ranperda ini resmi menjadi Peraturan Daerah (Perda) sehingga Pemerintah Kota Gorontalo dapat segera mengeksekusinya.
Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan dari pihak perusahaan yang berada di Kota Gorontalo terhadap peraturan yang telah dibahas ini.
Lebih lanjut, Darmawan menyampaikan, untuk sanksi bagi para pelanggar dari Ranperda yang akan diperdakan ini, pihaknya telah menawarkan kepada pihak eksekutif untuk menambahkan sanksi berupa pidana.
“Sanksi yang ada di perda ini hanya ada sanksi tertulis, tapi kami sudah menawarkan kepada pihak eksekutif untuk menambahkan sanksi pidana, akan tetapi tidak melanggar aturan di atasnya,” jelas Darmawan.
Darmawan berharap, dengan adanya Perda ini, perusahaan-perusahaan di Kota Gorontalo dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan di Kota Gorontalo.
Reporter: Pian N. Peda
