PROSESNEWS.ID, POHUWATO — Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyesalkan pembakaran kantor Bupati Pohuwato yang dilakukan sekelompok masyarakat, Kamis (21/9/2023). Menurutnya, aksi tersebut harusnya tidak dilakukan karena hanya akan merugikan masyarakat.
Penjagub Ismail tiba di Pohuwato sekitar pukul 18.30 WITA. Ia langsung menggelar rapat terbatas bersama Kapolda Gorontalo Irjenpol Angesta Romano Yoyol, Danrem 133/NW Brigjen TNI Totok Sulistyono dan Bupati Pohuwato Syaiful Mbuinga.
Ismail Pakaya berterus terang, dirinya sangat menyesalkan adanya pengrusakan dan pembakaran kantor Bupati Pohuwato yang dilakukan oleh massa aksi. Padahal, Kapolda Gorontalo sudah berupaya melakukan dialog namun massa aksi tidak bersedia dan melakukan pengrusakan.
“Kantor ini adalah pusat layanan, pusat pemerintahan. Inilah yang menjadi penyesalan saya. Kantor bupati itu dibiayai melalui pajak daerah, retribusi daerah dan itu berasal dari uang masyarakat. Jadi kalau kita membakar berarti merugikan kita sendiri sebagai masyarakat,” jelas Ismail saat diwawancarai media dengan mata berkaca-kaca.
Penjagub meminta warga Kabupaten Pohuwato dan Kecamatan Marisa pada khususnya untuk tidak terpengaruh dengan isu liar dalam situasi seperti ini. Masyarakat diminta berpikir dengan tenang dengan tidak mengedepankan emosi.
“Dalam situasi seperti ini harus berpikir secara tenang, tidak mengutamakan emosi. Kami berharap mereka mereka yang melakukan provokasi, pengrusakan dan pembakaran kantor Bupati untuk dilakukan langkah-langkah hukum,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kapolda Gorontalo Irjenpol Agesta Romano Yoyol memastikan keamanan di Pohuwato hingga malam hari sudah kondusif. Pihaknya menyebut ada penambahan personil pengamanan dari Polda Gorontalo.
“Sampai sekarang belum bisa kita katakan provokator, diamankan belum bisa kita sampaikan. Ada sebatas saksi, memprovokasi dan melakukan. Nanti akan kita sampaikan,” beber Kapolda.
Pembakaran kantor Bupati Pohuwato buntut dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekolompok orang yang mengatasnaman diri Aliansi Majelis Permusyawaratan Rakyat Pohuwato (MPRP) dan Aliansi Forum Persatuan Penambang Pohuwato. Mereka menuntut tali asih tanah dari PT Pets selaku perusahaan tambang
Selain kantor bupati yang terbakar, fasilitas lain ikut dirusak yakni kantor DPRD, Rumah Dinas Bupati dan Kantor perusahaan tambang PT. PETS.
Terkait peristiwa ini, pemerintah belum menghitung total kerugian dari aksi anarkisme tersebut. (Rsl)
