PROSESNEWS.ID – Progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, saat ini mencapai 63 persen dan ditargetkan akan selesai akhir bulan ini. Guna memacu penyelesaian pembangunan KNMP tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah melakukan peninjauan langsung proses pekerjaan, Rabu (5/8/2026).

Berdasarkan profil lokasi, KNMP Pentadu Barat akan dihuni oleh 945 kepala keluarga dengan jumlah nelayan sebanyak 452 orang. Fasilitas yang dibangun antara lain tambatan perahu, pendaratan ikan, pabrik es, gudang beku, dan berbagai sarana penunjang lainnya.

“Semua sudah disatukan nanti di KNMP, mulai dari SPBN, pabrik es, gudang pendinginan, dan sarana lainnya,” jelas Gubernur Gusnar saat berdialog dengan sejumlah nelayan.

Lebih lanjut Gubernur Gusnar menuturkan bahwa berkat keberhasilan menggelar Pekan Nasional Petani Nelayan, Provinsi Gorontalo mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat. Salah satu dibuktikan dengan meningkatnya jumlah KNMP yang akan dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Sebelumnya kita cuma mendapat empat KNMP, termasuk di Pentadu Barat ini. Setelah PENAS saya datangi Menteri Kelautan dan Perikanan, kita dapat 54 KNMP dan Boalemo mendapat tambahan tujuh KNMP. Pak Menteri juga berjanji KNMP itu akan didukung dengan kapal 30 GT,” terang Gusnar.

The post Usai PENAS, Gorontalo Tambah 54 KNMP untuk Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Keluarga besar Keday MIB Gorontalo menggelar acara keluarga atau Family Ghatering (Famget) yang berlangsung di Fila Cabana and Resto, Kabupaten Boalemo, Sabtu (6/6/2026).

Acara ini diadakan dengan tujuan untuk memperkuat silaturahmi antara para admin dan karyawan Keday MIB, serta membangun hubungan yang lebih erat di antara mereka.

Owner Keday MIB, Moh Indra Bempa, mengungkapkan kebanggaannya terhadap kegiatan ini. Ia merasa acara ini bukan hanya sekadar berkumpul, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi di antara seluruh anggota keluarga Keday MIB.

Dengan suksesnya acara Famget ini, diharapkan hubungan antara para karyawan dan admin Keday MIB semakin kuat, serta dapat terus berkolaborasi dan berkembang bersama di masa depan. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin, untuk terus memperkuat ikatan keluarga besar Keday MIB.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tamu istimewa, termasuk beberapa konten kreator terkenal dari Gorontalo. Di antaranya adalah Bapu Coky, Karo Porogege, dan banyak lagi. Kehadiran mereka menambah semarak acara dan memberikan nuansa yang lebih hangat di tengah keluarga besar Keday MIB.
Tidak hanya itu, famget ini juga dimeriahkan oleh penampilan artis ibu Kota Gorontalo, Andre Tahaku, yang membuat suasana semakin meriah.

The post Keday MIB Gorontalo Pererat Silahturahmi lewat Family Ghatering appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Lapangan Permata Coco, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, mendapat apresiasi dari salah satu warga penerima manfaat, Hamzah Hasan, Rabu (10/9/2025).

Informasi yang diperoleh, sebanyak 385 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tersebar di 11 Desa, Kecamatan Tilamuta .

Hamzah menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah provinsi yang menyalurkan bantuan beras di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat kecil yang setiap hari harus memikirkan ketersediaan pangan keluarga.

“Atas nama pribadi dan masyarakat Tilamuta, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Gusnar Ismail. Bantuan ini sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” Tutur Hamzah.

Ia menambahkan, perhatian pemerintah melalui program cadangan pangan ini bukan hanya sekadar memberikan beras, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat agar tetap bertahan di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.

“Semoga perhatian dan kepedulian ini terus berlanjut, sehingga masyarakat Boalemo, khususnya di Tilamuta, dapat merasakan manfaatnya. Kami tentu sangat terbantu dengan adanya bantuan seperti ini,” Tambahnya.

Lebih panjut, Hamzah berharap agar program serupa dapat terus dijalankan secara berkesinambungan.

“Kami masyarakat hanya bisa mendoakan, semoga kebaikan ini dibalas dengan keberkahan, dan pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Gusnar selalu diberikan kekuatan untuk tetap bersama rakyat,” Pungkasnya.

The post Salurkan Bantuan Cadangan Pangan, Warga Boalemo Apresiasi Gubernur Gusnar Ismail appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan pengumuman terkait hilangnya sertipikat tanah dengan Nomor Hak 30.03.10.07.1.00051 atas nama Suwito, warga Dusun Mulya II RT 07, Desa Jatimulya, Kecamatan Wonosari.

Dalam pengumuman Nomor 11/2025 tersebut, sertipikat yang hilang tercatat dibuka sejak tanggal 1 Maret 2016. Sehubungan dengan itu, BPN Boalemo memberikan waktu selama 30 hari kepada pihak-pihak yang merasa keberatan untuk mengajukan keberatan disertai alasan dan bukti yang kuat.

“Apabila dalam kurun waktu 30 hari sejak diumumkan tidak ada keberatan, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi,” demikian isi pengumuman yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, Sudiar pada tanggal 2 September 2025.

Adapun data pemohon dalam proses penerbitan sertipikat pengganti tercatat atas nama Lukmanto Hadiprayitno dengan nomor berkas 2528/2025.

The post Kantor Pertanahan Boalemo Terbitkan Pengumuman Resmi Terkait Sertipikat Hilang appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo mengumumkan adanya kehilangan sertifikat hak atas tanah yang tercatat atas nama Mujati, dkk. Sertifikat tersebut memiliki Nomor Hak 30.03.10.07.1.00035 dengan tanggal pembukuan 1 Oktober 2014.

Pengumuman dengan Nomor 5/2025 itu dikeluarkan pada 14 Agustus 2025, sebagai bentuk transparansi dan pemberitahuan kepada masyarakat sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, Sudiar menyampaikan, masyarakat diberikan waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman untuk menyampaikan keberatan apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonan penerbitan sertifikat pengganti.

“Jika dalam 30 hari tidak ada keberatan yang masuk, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan sertifikat lama dinyatakan tidak berlaku,” tertulis dalam pengumuman tersebut.

Adapun pemohon penggantian sertifikat ini tercatat atas nama Rudi Arifin dengan nomor berkas 2440/2025.

Dengan adanya pengumuman ini, masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan atau keberatan jika memiliki bukti yang kuat terkait kepemilikan tanah yang dimaksud.

The post Kantor Pertanahan Boalemo Umumkan Kehilangan Sertifikat Tanah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Saripi bukan desa yang hingar. Ia tidak tumbuh dari hiruk-pikuk pembangunan, tidak juga dari gemerlap proyek-proyek negara. Tapi dari ladang yang sabar dipangkas parang, dari tanah merah yang ditanami jagung, dan dari kebun kelapa yang dirawat turun-temurun. Kami hidup dari yang sederhana, dan dari sana pula kami belajar tentang makna cukup.

Saripi berada di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Di sinilah tempat saya lahir, tumbuh, dan memahami bahwa desa bukan sekadar ruang tinggal—tetapi ruang batin. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, desa ini pelan-pelan terbenam dalam ketegangan yang tidak ia pilih sendiri.

Kasus dugaan korupsi yang pernah mencuat di pemerintahan desa adalah pukulan pertama. Bukan karena uang yang hilang semata, tapi karena kepercayaan yang ikut runtuh. Di desa seperti Saripi, kepercayaan itu bukan hanya nilai moral—tapi fondasi hidup bersama. Ketika ia rusak, yang patah bukan hanya struktur, tapi juga rasa percaya antarwarga.

Belum usai luka itu, Saripi kembali disebut—kali ini karena isu tambang ilegal yang mencuat di sekitar wilayahnya. Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) jadi bahan pembicaraan, mengalir dari media sosial ke ruang-ruang obrolan warga.

Benar, masyarakat Saripi mungkin tidak sepenuhnya bergantung pada tambang. Tapi dalam keterbatasan pilihan ekonomi, sebagian memilih diam, sebagian lagi terdorong untuk terlibat. Bukan semata karena serakah, tapi karena hidup sehari-hari kadang lebih rumit dari sekadar benar dan salah.

Sementara itu, pengangguran terus mengintai. Data Dinas Ketenagakerjaan Boalemo (2023) mencatat angka pengangguran muda yang cukup tinggi. Tapi statistik tidak selalu bisa menjelaskan kenyataan. Pengangguran di Saripi adalah remaja yang berhenti sekolah karena biaya. Adalah pemuda yang menunggu pekerjaan yang tak kunjung datang. Adalah ketidakpastian yang mengendap dalam rumah-rumah sederhana.

Namun, satu hal yang tetap terasa kuat di desa ini adalah daya tahan.

Warga Saripi, meski sering kali dilupakan dalam program besar pembangunan, tetap menjalani hari dengan cara yang nyaris tak berubah. Bertani, berdagang kecil, bergotong-royong, dan berharap anak-anak bisa hidup lebih baik dari orang tuanya.

Potensi Saripi masih ada—pada tanahnya, pada manusianya, pada semangat warganya. Tapi desa seperti ini butuh ruang untuk bersuara. Bukan untuk meminta lebih, tapi untuk menyatakan: kami ada. Kami tahu. Kami tidak ingin diseret dalam narasi buruk hanya karena segelintir yang memilih jalan pintas. Kami ingin dikenal karena kekuatan bertahan, bukan karena luka yang terus dibicarakan.

“Mereka yang diajari untuk diam, pada akhirnya akan belajar untuk bersuara.”

— Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed

Masyarakat Saripi bukan tidak tahu. Mereka menyimpan banyak dalam diam, tapi mereka juga belajar. Suatu saat nanti, suara dari desa kecil ini tak hanya akan terdengar—tapi didengar.

Saripi bukan desa yang dikenal luas didaerah, apalagi menjadi prioritas proyek pembangunan keberlanjutan. Tapi ia tidak kehilangan martabatnya. Dan bagi kami yang lahir dari tanahnya, itu cukup untuk terus percaya bahwa desa kecil pun punya hak untuk menentukan masa depannya sendiri.

The post Saripi: Di Antara Sunyi Tanah dan Suara yang Ingin Didengar appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Rencana pembukaan tambang batu kapur serta pembangunan pabrik pengolahan batu kapur di Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, mendapat penolakan tegas dari salah satu tokoh muda Gorontalo, Gunawan Rasid, Senin (30/6/2025).

Tokoh muda Gorontalo asal Paguyaman Pantai itu menilai, kehadiran PT Tamus Jaya Perkasa di wilayah tersebut sarat kepentingan dan merugikan masyarakat lokal. Bagaimana tidak, sejak 2023, perusahaan tersebut telah melakukan pendekatan yang dinilai tidak transparan dan cenderung memaksa.

Ia mengungkapkan, baru-baru ini, perusahaan tersebut kembali masuk ke Desa Olibu, dan ini sudah kali ke-empat perusahaan itu masuk dengan dalih mengundang para pemilik lahan yang jadi lokasi garapan.

“PT Tamus Jaya Perkasa masuk ke desa Olibu dengan membujuk pemilik lahan agar menyetujui penggunaan tanah mereka, dengan iming-iming penyerapan tenaga kerja lokal. Tapi kenyataannya, hanya segelintir orang yang diajak bicara. Padahal dampaknya menyentuh seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pendekatan sepihak terhadap pemilik lahan tanpa melibatkan masyarakat secara keseluruhan adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Jangan sampai ini jadi modus operasi diam-diam oleh perusahaan, agar mereka segera menggarap lahan tanpa protes, dan mendapatkan izin lahan secara cuma-cuma,” katanya dengan nada tegas.

Menurutnya, selain persoalan perizinan dan transparansi, rencana tambang ini juga dikhawatirkan menimbulkan berbagai dampak sosial dan lingkungan. Aktivitas penambangan batu kapur secara besar-besaran berpotensi merusak ekosistem sekitar, termasuk sumber air bersih yang menjadi kebutuhan vital warga.

Tak hanya itu, debu dari proses penambangan dan pengolahan batu kapur juga bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Paparan debu kapur dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan seperti ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), bahkan penyakit paru-paru kronis.

“Anak-anak dan lansia akan menjadi kelompok paling rentan. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keselamatan generasi mendatang. Belum lagi, di kawasan yang akan digarap, itu termasuk kawasan habitat kelelawar kalong yang dilindungi dan menjadi laboratorium alam Universitas Negeri Gorontalo (UNG,)” jelas tokoh muda tersebut.

Ia pun mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait agar memanggil perusahaan tersebut dalam hal memastikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

“Pembangunan tidak boleh mengorbankan hak hidup dan lingkungan masyarakat lokal. Jangan sampai keuntungan segelintir orang mengorbankan masa depan desa,” pungkas Gunawan.

The post Pembukaan Tambang dan Pembangunan Pabrik Batu Kapur di Paguyaman Pantai Tetap Ditolak appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Boalemo untuk mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan (RSUD-TN) menjadi Clara Gobel menuai reaksi dari sejumlah pihak.

Salah satu penolakan datang dari aktivis Boalemo asal Kecamatan Paguyaman Pantai, Gunawan Rasid. Ia menyampaikan keberatannya atas rencana tersebut pada Senin (21/4/2025).

Menurut Gunawan, perubahan nama itu tidak mendesak, karena nama RSUD-TN sudah melekat erat dengan masyarakat Boalemo.

Ia menilai, nama tersebut mencerminkan identitas lokal serta dedikasi pemerintah kepada petani dan nelayan, yang merupakan kelompok mayoritas di daerah itu.

“Perubahan nama dengan alasan history seperti yang dikatakan oleh Pak Wabup itu sah-sah saja. Sebab, orang yang pernah berkontribusi terhadap Daerah, Pemda harus memberi penghargaan atas jasa-jasanya,” ungkap Gunawan.

Namun demikian, ia mengingatkan, penamaan RSUD-TN sebelumnya dilakukan melalui proses partisipatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

“Namun, penting untuk dicatat bahwa nama tersebut, diberikan melalui proses partisipatif yang melibatkan masyarakat, tokoh, dan pemangku kepentingan. Ini menunjukkan bahwa nama RSTN adalah bagian dari persembahan pemerintah kepada masyarakat Boalemo yang mayoritasnya Petani dan Nelayan,” ujarnya menambahkan.

Gunawan juga mengkritik, perubahan nama tersebut lebih bersifat simbolis dan tidak menjamin adanya peningkatan pelayanan kesehatan. Ia menekankan bahwa yang lebih penting adalah perbaikan fasilitas dan kualitas layanan medis yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang paling utama adalah Pemda Boalemo harus memastikan peningkatan fasilitas, kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, dan memastikan kualitas disiplin kinerja pegawai Rumah Sakit. Itu yang lebih substansial,” tegasnya.

Gunawan, yang juga merupakan mantan Sekretaris Umum HMI Cabang Gorontalo, menilai bahwa nama RSTN telah menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Tidak usah diganti, yang terpenting adalah terus meningkatkan mutu pelayanan, daripada mengganti nama yang telah melekat makna dan rasa memiliki mendalam bagi Rakyat Boalemo,” tutupnya.

The post Rencana Penggantian Nama RSTN Boalemo Menjadi Clara Gobel Tuai Kritik Aktivis appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bupati Boalemo Rum Pagau, resmi melakukan pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Sulut ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal itu dikuatkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Sabtu, (14/4/2025).

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, mengingatkan kepada Bupati Boalemo, pemindahan RKUD ini, agar segera disampaikan ke DPRD Boalemo. Sebab, dalam proses penarikan penyertaan modal, harus melalui beberapa tahapan, agar di kemudian hari tidak bermasalah hukum.

Dijelaskan Helmi, Kabupaten Boalemo memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pernyataan Modal pada Bank Sulut. Dengan begitu, Bupati Boalemo harus mengusulkan pencabutan Perda nomor 40 Tahun 2005, tentang Penyertaan Modal di DPRD Kabupaten Boalemo. Jika tidak, pemindahan Penyertaan Modal tersebut bertentangan dengan Perda yang sudah ada.

“Bank Sulut sebagai RKUD yang di atur dalam Perda Kabupaten Boalemo harus di cabut dengan melahirkan Perda baru. Nanti dalam Perda baru, mencabut Perda Nomor 40 Tahun 2005, dan mengesahkan pemindahan Penyertaan Modal ke BRI. Jika itu dilakukan. Dengan begitu, RKUD BSG tidak berlaku lagi,” Ujar Helmi yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Boalemo.

Menurut mantan Aktivis HMI itu, usulan pencabutan Perda Penyertaan Modal itu, segera di usulkan ke DPRD. Karena, hal itu masih membutuhkan proses yang cukup panjang. Dari Paripurna, hingga pembentukan Perda baru yang mencabut Perda lama.

“Tidak bisa serta Merta memindahkan RKUD yang sudah ada. Ingat, kita masih punya Perda Penyertaan Modal ke BSG dan itu belum di cabut. Maka, kami di DPRD berharap pak Bupati Boalemo, melalui bagian hukum untuk segera mengusulkan pencabutan Perda lama dan membentuk Perda baru berkaitan pemindahan Penyertaan Modal ke Bank BRI,” ketusnya.

Jika saat ini masih, sebatas Pemindahan RKUD, silahkan. Namun, untuk penarikan Penyertaan Modal, segera di siapkan segala sesuatunya, agar benar-benar maksimal.

The post Jika Penyertaan Modal Pindah ke BRI, Fraksi Demokrat Minta Pemda Boalemo Segera Usulkan Pencabutan Perda appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Rabu (9/4/2025) tanpa keterwakilan figur dari Gorontalo yang mengisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulutgo menimbulkan pernyataan tegas dari sejumlah stakeholder Gorontalo, salah satunya Bupati Boalemo Rum Pagau.

Menurut Anggota DPRD Boalemo Helmi Rasid, pernyataan Rum Pagau yang mengatakan akan tarik saham dari Bank Sulutgo patut didukung. Pasalnya, sebagai Bupati, Rum Pagau punya kewenangan menarik saham milik Pemda Boalemo.

“Pemda Boalemo termasuk DPRD kecewa, dengan hasil Rups BSG tanpa keterwakilan figur dari Gorontalo. Sehingga, sikap Bupati menarik saham Pemda Boalemo adalah langkah yang tepat, dan menunjukan Pemda memiliki keberanian dan harga diri,” ujar Politisi Partai Demokrat itu.

Disisi lain, Helmi mengingatkan agar pernyataan Rum Pagau harus konsisten dan bisa dipertanggungjawabkan, dalam bentuk tindakan nyata.

“Pemda akan menarik sahamnya, Bupati juga katanya akan evaluasi kepemilikan saham. Jika tidak terjadi apa yang disampaikan Bupati, kita DPRD Patut mencurigai. Dan tentunya, persoalan ini kita akan bawa ke rapat Internal DPRD. Ada apa sebenarnya, ketika pernyataan penarikan saham di batalkan,” tegasnya.

Maka kata Helmi, Pemda Boalemo pesaham terbesar kedua, setelah Pemprov Gorontalo. Tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk menarik pernyataan modal di Bank BSG. Apalagi, tidak ada satupun orang Gorontalo yang dilibatkan dalam jabatan Komisaris BSG.

The post DPRD Dukung Sikap Tegas Bupati Boalemo Menarik Saham di BSG, Helmi : Batal Tarik, Kita Curigai appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS ID – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Baoelmo tentang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) mendapat penolakan dari Fraksi Demokrat DPRD Boalemo.

Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang paripurna itu dihadiri oleh enam (6) Fraksi, diantaranya, PDIP, Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Persatuan Indonesi (PI). Rabu (9/4/2025).

Saat pembacaan pemandangan umum Fraksi, dari enam Fraksi di DPRD Boalemo, Demokrat satu-satunya Fraksi yang menolak Rapenperda Penertiban Hewan Lepas.

Hal ini di sampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Helmi Rasid saat membacakan pemandangan umum menegaskan, Ranperda tersebut wajib ditolak dengan alasan tidak begitu mendesak. Masalah utama Boalemo adalah pengentasan kemiskinan di daerah. Sehingga Ranperda perlu berfokus pada peningkatan Ekonomi Daerah.

“Fraksi Demokrat menilai Rancangan Peraturan Daerah tentang peningkatan ekonomi di Boalemo berkaitan dengan permasalahan kursial, bukan tentang Penertiban Hewan Lepas. Terlebih, Boalemo adalah Kabupaten termiskin di Provinsi Gorontalo. Sehingga Rapenperda harus berkaitan dengan peningkatan ekonomi. Jadi, belum mendesak ketika Ranperda itu dibahas lebih lanjut,” Tuturnya.

Lebih lanjut, Helmi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi l DPRD Boalemo itu menegaskan, lebih baik Rancangan Peraturan Daerah itu ditiadakan. Ia lebih memperhatikan gaji Honorer Daerah yang sering molor bahkan sampai tidak diterimakan. Di tambah dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran yang memperhatikan asas manfaat.

“Dibanding kita membahas Ranperda yang tidak urgent, lebih baik anggaran Rapenperda itu kita geser ke honorer Daerah yang selalu jadi problem di Baolemo. Belum lagi, kebijakan efisiensi anggaran perlu jadi perhatian serius. Harus hati-hati menganggarkan Rapenperda di tengah pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran,” Tegasnya.

Terakhir, Fraksi Demokrat tidak main-main, sekalipun dalam rapat paripurna hanya Fraksi Demokrat yang menolak Rapenperda tersebut, Demokrat siap mengawal Daerah Boalemo dari krisis ide dan gagasan.

“Sikap Demokrat, pada prinsipnya ingin ada perubahan di Boalemo, Demokrat menginginkan Boalemo keluar dari penjara kemiskinan, Demokrat Boalemo mengedepankan gagasan pembangunan masa depan Boalemo, bukan serta-merta menerima sesuatu tanpa landasan kritis Demi Kemajuan Boalemo,” bebernya.

The post Fraksi Demokrat Boalemo, Tolak Ranperda Penertiban Hewan Lepas appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Rencana pembukaan tambang batu kapur dan pembangunan pabrik batu kapur di Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo yang sempat dihentikan di tahun 2024 kemarin, kini pihak perusahaan PT. Tamus Jaya Perkasa kini kembali mewacanakan pembangunannya.

Bahkan beberapa kali upaya perusahaan tersebut datang membujuk masyarakat dengan alasan, akan menyerap tenaga kerja lokal. Sampai dengan hari ini, Senin (17/2/2025) perusahaan kembali datang untuk bersosialisasi dengan masyarakat Desa Olibu.

Gunawan Rasid salah satu Aktivis Boalemo, menolak keras atas pembangunan pabrik dan pembukaan tambang batu kapur di wilayah Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Mantan Sekretaris HMI Cabang Gorontalo itu menilai, rencana tersebut berupaya menerobos masuk dengan cara-cara pendekatan emosional dan menjanjikan pekerjaan bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Padahal di balik itu semua, ada upaya perampokan hasil alam.

“Rencana ini sudah dari tahun 2024 kemarin, perusahaan itu menjanjikan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi rakyat. Namun perlu dicatat bahwa ini akal bulusnya perusahaan merampok hasil alam. Ironisnya, perusahaan ini tidak mengantongi izin yang jelas dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Buktinya apa, 2024 kemarin Polsek Paguyaman Pantai telah menahan alat berat berupa excavator yang dibawa masuk oleh perusahaan karena izinya tidak jelas,” tegas Gunawan.

“Selain izin, dampaknya terhadap kerusakan ekosistem alam. Sebagaimana amanat UU No 39 Tahun 2009 sangat jelas bertujuan melindungi lingkungan. Artinya apa, jika ini masuk beroperasi maka perusahaan itu melawan amanat undang-undang lingkungan, dan ini wajib dihentikan rencana itu,” sambungnya.

Ia menambahkan, di kawasan pembangunan pabrik, kawasan itu masuk dalam kawasan habitat hewan liar seperti kelelawar kalong yang di lindungi. Habitat tersebut menjadi laboratorium alam Universitas Negeri Gorontalo. Jika rencana pembangunan dilanjutkan, maka pihak perusahaan dengan sengaja dan kasar memaksa mengusir habitat kelelawar.

Terakhir, Gunawan menuturkan cukup marah dengan sikap pihak perusahaan yang pandang enteng karena hanya mengutus satu orang untuk bernegosiasi dengan masyarakat.

Bahkan kata Gunawan, jika perusahaan itu akan beroperasi, maka akan berpengaruh juga terhadap kesehatan masyarakat di Paguyaman Pantai.

“Namanya debu kapur, pasti akan ada dampak terhadap manusia. Belum lagi dampak terhadap tanaman masyarakat, seperti jagung, cabai dan lain sebagainya. Prinsipnya, sebelum ada AMDAL, kami menolak pembangunan itu,” bebernya.

The post Aktivis Boalemo Tolak Rencana Pembukaan Tambang dan Pembangunan Pabrik Kapur di Paguyaman Pantai appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, BOALEMO – Aktivitas Pertambangan emas Ilegal di Kabupaten Boalemo belakangan ini, hangat diperbincangkan di kalangan aktivis Boalemo. Bahkan beberapa hari kemarin Polda Gorontalo sudah menetapkan 3 orang tersangka, terduga pelaku pengrusakan lingkungan di Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.

Persoalan tambang ilegal ini, bukan hanya ada di Kecamatan Dulupi. Di Kabupaten Boalemo sendiri tersebar di beberapa titik, ada titik Kecamatan Mananggu, Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman.

Sedikitnya, ada empat Desa di Kecamatan Paguyaman, yaitu Desa Saripi, Tenilo, Hulawa dan Desa Mustika menjadi lahan garapan para oknum yang berupaya merusak lingkungan sekitar.

Mantan Sekjen HPMIG Aan Habu mengaku, merasa keberatan dengan aktivitas tambang emas Ilegal itu yang besar potensinya merusak ekosistim lingkungan hidup.

Menurut Aan, posisi garapan tambang Ilegal berada di area aliran sungai Desa Saripi dan Hulawa. Sehingga, jika itu terus digali apalagi sudah menggunakan alat berat maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan di empat desa tersebut.

“Selain ilegal, Ini upaya pengerusakan ekosistem secara masif, karena terinformasi dan dibuktikan dengan dokumentasi aktivitas tambang ilegal, ternyata sudah ada 12 alat berat beroperasi di wilayah Paguyaman,” ujarnya

Aktivis lingkungan itu, dengan tegas meminta para pelaku penambang ilegal untuk tidak selalu bernaung atas dasar ekonomi rakyat. Rakyat yang mana, menginginkan lingkungannya di rusak.

“Pertambangan ilegal ini, kalau di biarkan. Tidak menutup kemungkinan, produksi beras dari Paguyaman dan Wonosari akan tercemar oleh limbah tambang. Sementara, kita semua bergantung pada suplai pangan dari dua kecamatan itu,” ketusnya.

The post Setelah Dulupi dan Wonosari, Kini Paguyaman Jadi Sasaran Kerusakan Lingkungan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Sejumlah ratusan rumah di beberapa kecamatan Kabupaten Boalemo terendam banjir pada Rabu (22/01/2024). Tiga kecamatan terdampak banjir tersebut meliputi Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Botumoito, dan Kecamatan Paguyaman.

Banjir terjadi akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Boalemo sejak pukul 12:00 WITA. Hujan deras menyebabkan sungai di Desa Mohungo, Desa Ayuhulalo, dan Desa Potanga meluap hingga menggenangi permukiman warga.

Berdasarkan informasi dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boalemo, banjir di Desa Mohungo berdampak pada dua dusun. Di Dusun I, terdapat 70 rumah yang terdampak, mencakup 85 kepala keluarga (KK) dengan total 158 jiwa. Sementara di Dusun III, banjir menggenangi 133 rumah, memengaruhi 170 KK dengan total 525 jiwa.

Di Kecamatan Botumoito, Desa Potanga terdampak banjir dengan total 21 KK yang terdiri dari 63 jiwa. Desa Diloato juga mengalami hal serupa dengan jumlah yang sama, yaitu 21 KK dan 63 jiwa.

Meski dampak banjir cukup luas, beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Warga yang terdampak kini tengah mendapatkan perhatian dari pihak berwenang untuk bantuan dan penanganan lebih lanjut.

Reporter: Pian N. Peda

The post Ratusan Rumah di Boalemo Terendam Banjir akibat Hujan Lebat appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bele Mo’osehati atau rumah sehat telah hadir di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dan di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Peresmian di dua lokasi tersebut dilakukan oleh Pj. Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin, didampingi Ketua TP. PKK Djoewiati Soebrata, Selasa (14/1/2025).

Bele mo’osehati merupakan inovasi Dinas Kesehatan provinsi bekerja sama dengan TP. PKK dan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan tengkes. Rumah sehat diharapkan menjadi pusat layanan bagi balita tengkes dan ibu hamil dengan pemberian makanan tambahan serta edukasi kesehatan dan gizi yang baik.

“Bele Mo’osehati ini meskipun masih dalam tahap pengembangan, sudah mampu menggambarkan pelayanan yang komprehensif terhadap masalah stunting. Anak-anak dengan masalah gizi dapat diterima di sini. Di samping memberikan edukasi kepada para ibu mengenai pola asuh dan gizi, tempat ini juga menyediakan ruang bagi anak-anak untuk bermain.,” kata Pj. Gubernur Rudy.

Selain menjadi pusat pelayanan stunting bagi balita dan ibu hami, Bele Mo’osehati juga menyiapkan tempat bermain anak-anak, alat peraga edukasi dan dapur sehat untuk asupan makanan bergizi. Balita dan ibu hamil juga diberikan makanan tambahan untuk meningkatkan asupan gizi dan menaikan berat badan

Pj. Gubernur Rudy berharap Bele Mo’sehati bisa berkembang di desa-desa lain di Provinsi Gorontalo dengan dukungan pemerintah daerah, TP. PKK dan instansi terkait. Di dua lokasi berbeda, Ketua TP. PKK Provinsi Djoewiati Soebrata menandatangi Kesepakatan Bersama dengan TP. PKK Boalemo dan Pohuwato untuk pencegahan dan penanganan stunting melalui Bele Mo’osehati.

Balita dan ibu hamil pada dua lokasi masing-masing menerima bantuan makananan tambahan yang diserahkan oleh Pj Gubernur Rudy bersama istri dan Kadis Kesehatan. Bele Mo’osehati kini telah hadir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

The post Bele Mo’osehati Hadir di Boalemo dan Pohuwato untuk Tingkatkan Gizi Ibu dan Anak appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Setelah menetapkan hasil perolehan suara dari lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo belum melakukan penetapan calon terpilih. Ketua KPU Boalemo, Yuyun S. Antu, menjelaskan, penetapan calon bupati terpilih belum dapat dilakukan karena KPU masih menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendaftaran perkara.

“Jadi penutupan register perkara di MK, nah setelah itu nanti MK akan bersurat ke KPU terkait daerah mana saja tidak ada sengketa atau yang tidak ada perkara dapat dilaksanakan penetapan calon terpilih,” ungkap Yuyun.

Yuyun juga menyampaikan, penutupan buku register perkara dijadwalkan pada 19 atau 20 Desember 2024.

“Jadi nanti setelah tanggal tersebut kita akan memperoleh surat terkait dengan kapan pelaksanaan penetapan calon terpilih,” tambahnya.

Terkait kemungkinan adanya gugatan dari pasangan calon, Yuyun menjelaskan, hingga batas waktu pendaftaran gugatan setelah hasil perolehan suara ditetapkan pada 4 Desember 2024, tidak ada pasangan calon yang mengajukan gugatan ke MK.

“Sampai dengan saat ini tidak ada laporan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi sejak tiga hari penetapan perolehan suara,” ungkap Yuyun.

The post KPU Boalemo Tunggu MK untuk Penetapan Calon Bupati Terpilih appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo menggelar kegiatan doa syukuran bersama anak yatim setelah sukses melaksanakan Pilkada Serentak 2024. Acara ini berlangsung di Kantor KPU Boalemo pada Jumat, 13 Desember 2024.

Ketua KPU Boalemo, Yuyun S. Antu, mengungkapkan, kegiatan doa syukuran ini merupakan bentuk rasa syukur atas terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang berlangsung aman dan sukses.

“Pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 di Kabupaten Boalemo telah berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Sebagai bentuk rasa syukur, kami mengadakan kegiatan syukuran bersama anak yatim di kantor KPU Kabupaten Boalemo. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian kami terhadap masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian lebih,” kata Ketua KPU, Yuyun S. Antu.

Selain itu, KPU juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Boalemo yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan Pilkada, hingga pelaksanaannya yang berjalan kondusif.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Boalemo atas partisipasi aktif mereka dalam menjaga demokrasi yang damai dan kondusif. Selain pemberian santunan, acara ini juga diisi dengan doa bersama untuk mendoakan kedamaian dan keberkahan bagi Kabupaten Boalemo di masa mendatang,” ucap Yuyun.

Lebih lanjut, Yuyun menambahkan, suksesnya Pilkada di Boalemo tidak hanya diukur dari hasil pemilihan, tetapi juga dari kebersamaan yang selama ini terjalin dengan baik.

“Kami percaya keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari hasil pemilihan, tetapi juga dari kebersamaan kita dalam menjunjung nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Kami berkomitmen untuk terus menjalankan tugas dengan integritas tinggi demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat,” tambah Yuyun.

The post Sukses Gelar Pilkada, KPU Boalemo Gelar Doa Syukuran appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo, Yuyun S. Antu, mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Boalemo berhasil melampaui target nasional sebesar 82 persen.

“Kalau untuk partisipasi pemilih, kita masih di atas target nasional 82 persen,” ujar Yuyun saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (4/12/2024).

Menurut Yuyun, data yang diterima oleh KPU menunjukkan partisipasi pemilih di Kabupaten Boalemo mencapai 82,78 persen.

“Jadi itu angka partisipasi kita, bedanya di angka target nasional,” ungkap Yuyun.

Yuyun menjelaskan, angka partisipasi ini diperoleh dari total 108.295 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari jumlah tersebut, 89.149 pemilih menyalurkan hak suara mereka.

“Kalau kita melihat dari partisipasi pemilih, jadi dari DPT sebanyak 108.295 ditambah dengan DPK 278, kemudian angka partisipasi dalam DPT yakni 89.149. Ditambah dengan DPTB 454 yang menggunakan hak pilih, sehingga angka 82,78 persen itu kita dapat,” jelas Yuyun.

The post Partisipasi Pemilih Boalemo Capai 82 Persen, Lampaui Target Nasional appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kegiatan berlangsung di Kantor KPU Boalemo, Selasa (4/12/2024).

Ketua KPU Boalemo, Yuyun S. Antu, menyampaikan hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon:

• Pasangan nomor urut 1, Dedi Hamzah-Riko Djaini, memperoleh 28.137 suara sah.
• Pasangan nomor urut 2, Rum Pagau-Lahmudin Hambali, memperoleh 42.490 suara sah.
• Pasangan nomor urut 3, Sumarwoto-Nurmawan Pakaya, memperoleh 9.744 suara sah.
• Pasangan nomor urut 4, Wahyudin Lihawa-Abdilah Alhasni, memperoleh 5.966 suara sah.
• Pasangan nomor urut 5, memperoleh 1.859 suara sah.

“Jadi kita menetapkannya pada pukul 00.18 WITA pada tanggal 4 Desember 2024,” ujar Yuyun.

Lebih lanjut, Yuyun menegaskan, untuk menetapkan calon terpilih, KPU masih menunggu masa gugatan selama tiga hari jika ada pihak yang ingin mengajukan sengketa terhadap hasil rekapitulasi tersebut.

“Sampai dengan hari ini, belum ada calon yang mengajukan sengketa terkait perolehan hasil ini, dan kita berdoa sama-sama insya Allah tidak ada yang mengajukan ini karena semua calon ini adalah orang-orang Boalemo yang memiliki jiwa demokratis sangat luar biasa,” pungkas Yuyun.

The post Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pilkada Boalemo Tahun 2024, Berikut Hasilnya appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dalam rangka menjaga stabilitas daerah, pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Boalemo, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, meminta kepada seluruh camat dan kepala desa se Kabupaten Boalemo, untuk terus menerus memberikan himbauan, agar mencegah konflik di wilayah masing-masing.

Saat ini, sudah terjadi dugaan aksi penganiayaan terhadap salah satu pendukung Pasangan Calon (Paslon), akibat dari saling hujat antar satu sama lain. Dengan begitu, sangat penting peran camat dan kepala desa untuk menyudahi pertikaian akibat perbedaan pilihan Pilkada.

“Seluruh camat dan kepala desa harus terlibat aktif, untuk mencegah stabilitas di masing-masing wilayahnya. Ingatkan warganya, untuk menyudahi saling sindir di media sosial, hingga menyinggung personal. Bahkan, saling adu mulut, gara-gara beda pilihan Pilkada,” harapnya.

Lebih lanjut kata Helmi, peran aktif kepala desa sebagai ujung tombak pemerintah daerah yang ada di desa, harusnya lebih aktif mencegah konflik antar pendukung di wilayah masing-masing.

“Jangan kepala desa yang jadi pemicu perpecahan di desa. Apalagi hingga mengancam dan mengintimidasi masyarakatnya, karena tidak mengikuti perintahnya untuk memilih salah satu Paslon. Jika persoalan ini terjadi, silahkan masyarakat mengadu ke DPRD, nanti kita akang panggil kepala desanya,” bebernya.

Saat ini kondisi ekonomi Boalemo sangat memiriskan, sehingga membutuhkan kekompakan dan kebersamaan masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi Boalemo.

Menurut Helmi, Pilkada sudah usai, Petani silahkan kembali bertani, nelayan silahkan melaut, pelaku UMKM silahkan berjualan. Kita kembali ke aktivitas masing-masing. Jangan terpecah gegara beda pilihan Bupati. Jangan sampai jadi korban politik sesaat.

“Saya juga berharap kepada seluruh calon Bupati dan wakil bupati untuk memberikan himbauan kepada seluruh pendukungnya, untuk menyudahi pertikaian ini. Agar masyarakat kita, sudah kembali beraktifitas seperti biasa dan tidak terjadi lagi konflik antar warga,” ketusnya.

Terakhir Mantan Aktivis HMI itu, meminta kepada PJ Bupati Boalemo untuk melakukan Rapat Forkopimda Pasca Pilkada ini. Dengan harapan, mencegah stabilitas daerah melalui bantuan perangkat TNI/Polri di tingkat bawah.

“Pj Bupati Boalemo juga jangan hanya duduk diam, menikmati masa-masa terakhirnya menjabat. Pikirkan stabilitas di daerah ini. Jangan nanti terjadi konflik antar pendukung, baru semua pada sibuk memberikan himbauan,” bebernya.

The post Komisi I Minta Camat dan Kades Cegah Konflik Pasca Pilkada Boalemo appeared first on Prosesnews.id.