PROSESNEWS.ID –  BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga dunia usaha untuk memastikan semakin banyak pekerja mendapatkan perlindungan.

Komitmen itu kembali ditegaskan dalam pelaksanaan Jamsostek Award 2026 yang digelar BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo di Azlea Convention Center, Kota Gorontalo, Sabtu Malam (5/9/2026).

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Rahmad, mengatakan Jamsostek Award merupakan bentuk apresiasi sekaligus pemacu bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan badan usaha agar terus meningkatkan perlindungan terhadap pekerja.

“Penghargaan ini untuk menjadi pemacu semangat dalam rangka melindungi, khususnya bagi pemberi kerja, benar-benar memastikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerjanya,” kata Suci.

Menurutnya, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting, terutama dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan yang belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.

Suci menyebut upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan desa tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Gorontalo.

Saat ini, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Gorontalo berada di peringkat kelima secara nasional.

“Kita sedikit lagi bisa masuk ke tiga besar nasional,” ujarnya.

Untuk mengejar target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mendorong semakin banyak pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sanco Simanullang, mengatakan penguatan regulasi di tingkat daerah juga menjadi bagian penting dalam memperluas kepesertaan.

Menurut Sanco, regulasi yang kuat akan memberikan landasan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran sekaligus memastikan perlindungan bagi kelompok pekerja yang membutuhkan.

Ia mencontohkan Kabupaten Bone Bolango yang telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan perlindungan kepada hampir 20 ribu pekerja.

“Jadi kabupaten lain yang belum, saya kira kita ajak untuk mengalokasikan anggaran,” pungkasnya.

Dorongan perluasan kepesertaan juga menjadi perhatian mengingat mayoritas tenaga kerja di Gorontalo masih berada di sektor informal. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut sekitar 67 persen tenaga kerja berada di sektor informal, sedangkan 33 persen lainnya berada di sektor formal.

Kondisi tersebut membuat perlindungan terhadap pekerja informal menjadi salah satu pekerjaan penting yang perlu mendapat perhatian bersama.

Gusnar mendorong pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mendukung perlindungan pekerja informal, termasuk melalui pengalokasian anggaran pembayaran premi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam Jamsostek Award 2026, BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan dalam empat kategori, yakni pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, usaha menengah dan besar, serta usaha mikro dan kecil.

Kabupaten Bone Bolango menjadi peraih peringkat pertama kategori pemerintah kabupaten/kota, disusul Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo.

Penghargaan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai bentuk apresiasi, tetapi menjadi pemicu bagi seluruh pihak untuk meningkatkan cakupan perlindungan pekerja di Gorontalo.

Selain pemberian penghargaan, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan santunan jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, serta beasiswa kepada para ahli waris.

Reporter: Pian N. Peda

The post BPJS Ketenagakerjaan Dorong Gorontalo Masuk Tiga Besar Nasional appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo meminta agar perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh pekerja di daerah, baik sektor formal maupun informal. Permintaan itu disampaikan langsung oleh Ketua Deprov Gorontalo Thomas Mopili saat menerima audiensi dengan pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo bersama jajaran Komisi IV Deprov Gorontalo, Selasa (4/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, ia menilai program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki manfaat besar bagi pekerja. Karena itu, DPRD berkomitmen mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.

“Hari ini kami menerima kunjungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dari penjelasan yang kami dengar, sebetulnya program ini luar biasa sekali. Kami baru mendapatkan penjelasan yang lebih utuh, dan ini sangat dibutuhkan masyarakat,” tutur Thomas.

Ia mengatakan, pimpinan DPRD bersama Komisi IV telah bersepakat mendorong pemerintah daerah agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan seluruh pekerja di Provinsi Gorontalo.

“Kami berkomitmen bersama-sama mendorong agar Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo dapat meng-cover seluruh pekerja yang ada di Provinsi Gorontalo,” katanya.

Baginya, besarnya manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu alasan program tersebut perlu diperluas. Menurutnya, dengan iuran yang relatif terjangkau, peserta memperoleh perlindungan mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian hingga jaminan hari tua.

“Premi pembayarannya sangat ringan, tetapi manfaatnya luar biasa. Di dalamnya ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, sampai jaminan hari tua,” katanya lagi.

Ia mencontohkan manfaat jaminan kematian yang dinilai mampu menjadi penopang ekonomi keluarga ketika peserta meninggal dunia.

“Bayangkan, dengan iuran sekitar Rp16.200 per bulan, ketika peserta meninggal dunia, ahli waris bisa menerima manfaat sekitar Rp42 juta. Pada saat keluarga sedang mengalami goncangan ekonomi, bantuan seperti ini sangat berarti,” urainya.

DPRD Provinsi Gorontalo pun berencana mendorong peningkatan dukungan anggaran agar lebih banyak pekerja di daerah dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Mudah-mudahan ke depan kami bisa menganggarkan lebih besar untuk Provinsi Gorontalo,” tambahnya.

Selain dukungan anggaran, Thomas juga menilai sosialisasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat. Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo lebih aktif memberikan edukasi, khususnya kepada pekerja sektor informal yang belum memahami manfaat program tersebut.

“Masyarakat perlu tahu program ini. Kami meminta teman-teman BPJS untuk lebih gencar memberikan penjelasan dan pemahaman. Kalau tersosialisasi dengan baik, saya yakin masyarakat akan dengan mandiri mendaftarkan diri,” tambahnya lagi.

Thomas berharap seluruh pekerja di Gorontalo dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai risiko pekerjaan maupun guncangan ekonomi.

“Harapan kami, semua pekerja di Gorontalo bisa ter-cover. Program ini sangat membantu masyarakat ketika menghadapi goncangan ekonomi,” tutupnya.

The post DPRD Gorontalo Minta Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Menjangkau Seluruh Pekerja appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo meminta komitmen ritel modern dalam mendukung produk UMKM lokal sekaligus memastikan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV bersama para pemangku kepentingan yang digelar di Ruang Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (27/7/2026).

Agenda rapat membahas sinergi pengembangan penataan kemitraan usaha serta perlindungan tenaga kerja. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi untuk memberikan penjelasan terkait kemitraan dengan pelaku UMKM serta kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan.

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo lewat dr. Sri Darsianti Tuna, M.AP, mengatakan, hasil rapat menunjukkan ketiga jaringan ritel modern tersebut telah menyatakan komitmennya menjalankan ketentuan pemerintah dengan menyediakan ruang bagi produk UMKM di etalase gerai mereka.

“Alhamdulillah, berdasarkan informasi dari mereka, sudah berkomitmen menjalankan peraturan terkait penyediaan ruang bagi produk UMKM di etalase mereka,” kata politisi PPP itu.

Selain kemitraan UMKM, Komisi IV juga menyoroti kepesertaan BPJS Kesehatan bagi para pekerja. Menurutnya, perusahaan wajib mengalihkan status kepesertaan pekerja menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU) setelah seseorang resmi menjadi tenaga kerja, sehingga iurannya menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan lagi mengandalkan subsidi pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Ia menegaskan, masih terdapat dugaan perusahaan yang belum menjalankan kewajiban tersebut. Karena itu, Komisi IV meminta data jumlah pekerja beserta status kepesertaan BPJS mereka untuk memastikan seluruh tenaga kerja telah memperoleh haknya sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kalau sudah menjadi tenaga kerja, otomatis perusahaan wajib meng-cover BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jangan lagi menggantungkan subsidi dari pemerintah,” tegasnya.

Komisi IV juga mendorong agar kerja sama ritel modern dengan UMKM tidak hanya terbatas pada produk makanan. Baginya, produk kerajinan khas Gorontalo seperti suvenir dan gantungan kunci juga perlu diberi ruang promosi di gerai-gerai ritel modern agar memiliki akses pasar yang lebih luas.

“Kami berharap kolaborasi itu tidak hanya pada makanan, tetapi juga produk kerajinan tangan khas Gorontalo sehingga semakin banyak UMKM yang mendapat manfaat,” katanya.

Terkait perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja, Sri Darsianti menegaskan regulasi telah mengatur adanya sanksi. Karena itu, Komisi IV akan terus melakukan pengawasan agar seluruh perusahaan di Gorontalo mematuhi aturan dan memberikan perlindungan yang layak kepada tenaga kerjanya.

The post Komisi IV DPRD Gorontalo Minta Komitmen Ritel Modern Dukung UMKM dan Pekerja appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail akan membentuk tim khusus yang bertugas menelusuri perusahaan-perusahaan di Gorontalo yang tidak memenuhi hak para buruh. Hal tersebut disampaikannya pada saat menerima massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Gorontalo di Halaman Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (1/5/2025).

“Terkait isu daerah, saya akan membentuk tim di bawah koordinasi dinas tenaga kerja dan perwakilan dari unsur serikat buruh atau federasi, agar supaya ketika kita mengecek perusahan mana yang belum memenuhi UMP+nya, kita bisa tahu, dengan Bapak Ibu sekalian sebagai penunjuk jalan,” Ungkap Gusnar saat bertemu dengan para buruh.

Pembentukan tim tersebut berangkat dari isu lokal yang disampaikan oleh massa buruh. Antara lain mempidanakan pengusaha yang tidak membayar UMP, mempidanakan pengusaha yang tidak mengikutsertakan jaminan sosial baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan di perusahaan, serta mempidanakan oknum pengusaha yang anti serikat pekerjaan. Gusnar meminta kerjasama dari semua pihak yang terlibat agar tuntutan ini bisa ditindaklanjuti dan kedepan tuntutan yang disampaikan tidak terulang lagi.

“Ini perlu tidak lanjut dan pengawalan, saya minta agar ini dilaksanakan bersama, pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan sendiri ketika para buruh dan perusahaan hanya diam,” pinta Gusnar.

Gubernur Gusnar menyampaikan tim yang akan dibentuk juga akan memantau dan mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan. Hal ini penting karena saat ini situasi ekonomi negara yang lemah dan perang tarif yang mengakibatkan lapangan pekerjaan berkurang.

Disamping itu, koordinator lapangan FSPMI, Andrika Hasan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Gusnar yang siap bertatap muka dan menanggapi tuntutan para buruh yang dimana hal ini pertama kali dilakukan oleh pemimpin pemerintah provinsi. Pihaknya bersama para buruh siap mengawal apa yang disampaikan dan diharapkan oleh Gubernur.

The post Gusnar Ismail Bakal Bentuk Tim Khusus Awasi Perusahaan Nakal di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Arif Budiman menilai Inovasi Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo sangat baik, terhadap perlindungan pekerja.

“Sangat baik, karena perlindungan terhadap tokoh agama, pekerja keagamaan, sudah dilakukan oleh Pemkot Gorontalo,” ungkap Arif saat diwawancarai usai kegiatan Sesi Interview Penghargaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2022, Senin (30/01/2023).

Apalagi, kata Arif, saat mendengarkan pemaparan Sekretaris Daerah Ismail Madjid, bahwa yang mana di tahun 2023 ini Pemkot Gorontalo telah menganggarkan pekerja informal rentan sebanyak 10.000 orang.

“Anggaran untuk 10.000 orang pekerja informal rentan ini, disampaikan Bapak Sekda tadi akan bertambah,” katanya.

Selain itu, dijelaskan Arif, penghargaan Paritrana Award yang digelar hari ini, bertujuan melihat kepedulian pemerintah Kabupaten/Kota untuk melindungi para pekerja, dengan masalah jaminan sosial Ketenagakerjaan.

“Dengan Paritrana Award ini, masyarakat pekerja di Provinsi Gorontalo semakin banyak terlindungi jaminan sosial Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Reporter : Reza Saad

The post BPJS Ketenagakerjaan Nilai Pemkot Gorontalo Sangat Baik Dalam Perlindungan Pekerja appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menerima kunjungan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi, Gorontalo, Maluku, Arif Budiarto, di Gubernuran Gorontalo, Senin (22/11/2021). Pertemuan itu membahas kepesertaan pegawai honorer lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo pada program BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami menargetkan sebanyak empat ribuan pegawai honorer Pemprov Gorontalo menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2022. Kalau untuk PNS sebanyak 5.600 orang sudah ikut melalui wadah Korpri,” jelas Arif.

Arif menjelaskan, premi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp15 ribu perorang perbulan. Dengan premi itu, peserta akan menerima manfaat berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

“Jika terjadi kecelakaan, semua biayanya kita tanggung hingga peserta itu sembuh. Sedangkan untuk kematian, ahli warisnya akan mendapat Rp42 juta dan jika sudah menjadi peserta selama tiga tahun, anaknya akan mendapat beasiswa sampai perguruan tinggi untuk dua anak,” papar Arif.

Dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Gorontalo, BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan sosialisasi ke 12 OPD. Beberapa OPD sudah mengikutsertakan pegawai honorernya pada program BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo.

“Kita akan dorong terus agar semua honorer di OPD Pemprov Gorontalo masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja khususnya pegawai honorer itu sendiri,” tandas Wagub Idris Rahim.

The post Pegawai Honorer Pemprov Gorontalo Bakal Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Penandatangan kesepakatan bersama ini merupakan merupakan bentuk sinergitas Pemerintah Kota  (Pemkot) Gorontalo dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Hal itu disampaikan Walikota Gorontalo Marten Taha, pada acara penandatanganan kesepakatan bersama antara BPJS dan Pemkot, Rabu (27/10/2021).

Marten menjelaskan, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagi tenaga kerja untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Misalnya, ketika terjadi resiko kecelakaan kerja, kematian, atau usia tidak produktif lagi.

“Manfaat program BPJS ketenagakerjaan sangat dirasakan oleh peserta, terutama di masa pandemi Covid-19 ini,” jelas Walikota dua periode itu.

Dalam kesempatan itu, Marten menyampaikan banyak Terima kasih kepada BPJS atas terselenggaranya kerja sama tersebut. Karena, hal itu sejalan dengan visi misi Kota Gorontalo.

“Kami berharap, setelah kesepakatan bersama ini ditandatangani, maka dapat segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama oleh perangkat daerah teknis,” terang Marten.

“Semoga pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dapat membawa manfaat untuk kepentingan masyarakat Kota Gorontalo yang kita cintai,” pungkasnya.

Reporter : Reza Saad

The post Pemkot Gorontalo dan BPJS Ketenagakerjaan Jalin Kemitraan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pada Tahun 2021 Pekerja Informal Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal Ini terungkap dalam rapat kerja sama operasional penetapan peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Adapun untuk  Bonebol sendiri yang telah tercover dalam BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 20.000 pekerja Informal.

Dalam hal ini Sekda Kabupaten Bonebol Ishak Ntoma, menuturkan sudah dari awal ketika Pemerintah Kabupaten Bonebol menjadi mitra dari BPJS Ketenagakerjaan merasakan manfaat yang sangat luar biasa.

“Itu sudah kita rasakan sehingga menimbulkan rasa bahagia bagi para peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baik dalam sektor formal maupun informal,” tutur Ishak.

Ishak menilai selama mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan masyarakat Kabupaten Bonebol mendapatkan pelayanan yang sangat maksimal. Dengan klaim dan pencairan yang tepat serta syarat yang diberikan tidak membuat masyarakat merasa kesusahan.

Sehingga Pemerintah Bonebol telah memutuskan di Tahun 2021 untuk melanjutkan kerja sama dengan pihak BPJS ketenagakerjaan.

Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo Hendra Alvian menjelaskan, adapun salah satu tujuan dan sasaran dari program ini, yakni memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

“Dari Tahun 2018 hingga 2021, iuran yang kami dapatkan dari Pemerintah Bonebol untuk BPJS ketenagakerjaan ini Sekitar 6.8 Miliar dan klaim yang terbayarkan sudah sekitar 10 Miliar,”ucap Hendra Alvian.

Dalam kesempatan itu pula harapan Hendra Alvian, tentunya untuk BPJS Ketenagakerjaan ini bukan hanya diberikan kepada  20.000 orang saja, akan tetapi semua pekerja di Bonebol telah tercover semuanya dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Hendra juga menuturkan berdasarkan UU No.24 Tahun 2011 wujud perlindungan sasarannya bagaimana negara bisa memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja yang ada di Indonesia.

“Untuk iuran perbulannya tentunya tidak memberatkan semua masyarakat yang ingin tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sebab,hanya dengan 16.800 rupiah per orang per bulan bisa merasakan manfaatnya secara maksimal,”tutup Hendra.

Reporter : Abd Kadir Djauhari

The post 20 Ribu Pekerja Informal Bonebol Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Jaminan kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja itu penting. Tak terkecuali jaminan bagi para pekerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT).

Hal itu disampaikan Bupati Gorontalo Utara (Gorut) Indra Yasin, di Aula Germas Gorut, saat menghadiri sosialisasi Jaminan khusus pekerja penerima upah di lingkungan Pemkab Gorut. Kamis, (04/02/2021).

“Sebagai pekerja, tentu kita butuh jaminan kesehatan, keselamatan, dan atau kecelakaan yang mengakibatkan kematian,” ujar Indra dalam sambutannya.

Ia berharap, sosialisasi yang dilaksanakan dinas Tenaga Kerja Gorut bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan ini, dapat lebih mendorong mutu dan kualitas, serta perlindungan bagi tenaga kerja yang ada.

Orang nomor satu di Gorut itu berharap, ada out put di balik sosialisasi tersebut. Diharapkan, para pekerja. Khususnya, PNS, PTT dan GTT di lingkungan Pemkab Gorut, segera mendaftarkan diri.

“Insya Allah, ini untuk kebaikan kita bersama. Saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja atas kegiatan yang sangat bermanfaat ini,” tandasnya.

Reporter : Sudin Lamadju

The post Bupati Gorut : Jaminan Keselamatan Pekerja Itu Penting appeared first on Prosesnews.id.