Pimpinan dan anggota Komisi I bersama Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo membahas pengendalian harga beras, optimalisasi distribusi pangan, serta penyerapan hasil pertanian bersama Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, dan jajaran terkait. Koordinasi ini dilakukan untuk mengantisipasi tekanan inflasi sekaligus memastikan kepentingan petani dan masyarakat sebagai konsumen mendapat perhatian.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti angka inflasi daerah yang tercatat sekitar 5,38 persen berdasarkan data September 2026. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama, terutama di tengah kenaikan harga beras medium dan meningkatnya kebutuhan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Karena itu, koordinasi antara DPRD, Bulog, dan pemerintah daerah dinilai penting untuk menjaga ketersediaan bahan pangan serta memastikan harga komoditas strategis tetap terkendali.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, juga menekankan pentingnya optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau, khususnya di wilayah yang mengalami kenaikan harga.

Namun, stabilitas pangan tidak hanya menyangkut kepentingan konsumen. DPRD juga menyoroti kepastian penyerapan hasil pertanian, terutama jagung yang menjadi salah satu komoditas unggulan Gorontalo.

Dalam pertemuan itu, Bulog mengungkapkan bahwa realisasi penyerapan jagung secara nasional baru mencapai sekitar 238 ribu ton dari penugasan sebanyak 1 juta ton. Salah satu kendalanya adalah harga jagung di lapangan yang berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga memengaruhi pelaksanaan pembelian sesuai ketentuan.

Mikson berharap koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat penyerapan hasil pertanian dan memberikan kepastian pasar bagi petani.

“Kami berharap koordinasi dengan Bulog ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat penyerapan hasil pertanian, menjaga ketersediaan stok pangan, serta memastikan distribusi berjalan efektif. Jangan sampai petani kesulitan memasarkan hasil panennya, sementara masyarakat di sisi lain harus menghadapi kenaikan harga pangan,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pangan perlu menjaga keseimbangan antara harga yang layak bagi petani dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Dukungan terhadap mekanisme penyerapan, standar kualitas, kadar air, serta fasilitas pascapanen juga diperlukan agar hasil pertanian dapat memenuhi persyaratan pembelian Bulog.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Bulog menyampaikan bahwa stok beras yang dikelola secara nasional mencapai sekitar 4,6 juta ton. Bulog juga melaporkan telah menyelesaikan penugasan penyerapan beras setara 4 juta ton pada 24 September 2026, dengan total penyerapan sekitar 4,2 juta ton, termasuk sisa stok tahun sebelumnya.

Hingga akhir Desember 2026, target penyerapan beras nasional diproyeksikan mencapai kisaran 4,4 juta hingga 4,5 juta ton. Cadangan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan pemerintah menjaga ketersediaan beras dan melakukan intervensi ketika terjadi gejolak harga.

Selain penyerapan, pertemuan turut membahas penguatan fasilitas gudang, pengeringan, dan pengujian kualitas untuk mendukung pemasaran hasil pertanian. Penyaluran lanjutan beras dan jagung, menurut Bulog, masih menyesuaikan petunjuk teknis serta alokasi wilayah dari Badan Pangan Nasional.

DPRD Provinsi Gorontalo berharap koordinasi berkelanjutan dengan Bulog dan instansi terkait dapat memperkuat distribusi pangan, mengoptimalkan penyerapan hasil pertanian, serta menekan risiko kenaikan harga menjelang akhir tahun.

Dengan demikian, ketersediaan pangan bagi masyarakat dan kepastian pasar bagi petani diharapkan dapat berjalan beriringan dalam menjaga stabilitas pangan di Provinsi Gorontalo.

The post Harga Pangan dan Nasib Petani Jadi Perhatian DPRD Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mengunjungi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk meminta penguatan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Gorontalo, Kamis (8/10/2026).

Kunjungan kerja itu membahas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan pengelolaan KNMP, termasuk sarana perikanan tangkap, penguatan koperasi nelayan, sumber daya manusia, hingga akses pasar hasil perikanan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, meminta penjelasan terkait mekanisme penetapan lokasi KNMP, dukungan pembiayaan melalui APBN, pembangunan infrastruktur pendukung, serta strategi peningkatan daya saing perikanan tangkap.

Komisi II juga menyoroti keberlanjutan KNMP di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, yang pembangunannya telah mencapai 100 persen dan sebelumnya telah diresmikan Presiden, namun belum beroperasi secara optimal.

Sekretaris Komisi II, Erwinsyah Ismail, menyampaikan bahwa pembangunan KNMP di Leato Selatan telah selesai, sementara KNMP di Lamu, Kabupaten Gorontalo, hampir rampung.

Untuk Gorontalo, terdapat rencana pembangunan KNMP di 44 titik pada 2026. Namun, 12 titik masih menghadapi persoalan status lahan sehingga belum dinyatakan clear.

Dalam pertemuan itu, KKP juga menjelaskan target pembangunan KNMP secara nasional yang meningkat dari 1.000 menjadi 2.000 titik pada 2027 atas arahan Presiden.

Terkait pengelolaan aset, fasilitas KNMP yang telah selesai dibangun masih berstatus milik KKP karena proses Berita Acara Serah Terima (BAST) belum dilakukan. Selama masa pra-operasional, KKP masih menanggung biaya perawatan kerusakan dan operasional listrik untuk memberi kesempatan kepada koperasi mempersiapkan pengelolaan unit usaha.

Nantinya, fasilitas umum seperti jalan, penerangan, pagar kawasan dan toilet akan diserahkan kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa sesuai status lahannya. Sementara sarana produksi dan unit bisnis seperti cold storage, pabrik es, kios kuliner dan bengkel perbekalan akan diserahkan kepada kelompok masyarakat atau Koperasi Desa Merah Putih.

KKP juga telah bersinergi dengan Kementerian Koperasi untuk menguatkan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih. KKP menangani aspek teknis perikanan dan operasional sarana perikanan, sedangkan Kementerian Koperasi berfokus pada kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia koperasi.

Setiap titik KNMP nantinya didukung empat orang pengelola. Mereka telah mengikuti seleksi berbasis CAT pada Juli 2026 dan pendidikan serta pelatihan pada Agustus 2026.

Komisi II berharap dukungan pemerintah pusat terhadap KNMP di Gorontalo dapat diperkuat sehingga program tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu meningkatkan produksi, memperluas akses pasar dan memberi dampak terhadap kesejahteraan nelayan.

The post Komisi II DPRD Gorontalo Kunjungi KKP, Minta Penguatan Kampung Nelayan di Daerah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mencari referensi pengelolaan retribusi pasar yang lebih tertata dan transparan melalui kunjungan kerja ke Pasar Cikini Gold Center, Jakarta, Sabtu (19/9/2026).

Rombongan pimpinan dan anggota Komisi II diterima pengelola pasar, Yohanes. Pertemuan membahas tata kelola administrasi pasar, termasuk sistem pembayaran dan pendataan pedagang.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mengatakan pengelolaan retribusi di Gorontalo perlu diarahkan ke sistem yang lebih modern dan tidak bergantung pada penagihan manual.

“Kami ingin melihat bagaimana sistem yang diterapkan di sini (Cikini Gold Center) bisa menjadi referensi bagi Gorontalo. Retribusi harus tercatat dengan baik, mudah diawasi, dan memberikan kepastian bagi pedagang maupun pemerintah,” katanya.

Sementara itu, pengelola pasar Cikini Gold Center, Yohanes, menjelaskan, pembayaran pedagang di Pasar Cikini Gold Center telah menggunakan administrasi terstruktur melalui invoice atau faktur tagihan. Sistem tersebut membantu pengelola mencatat kewajiban pedagang sekaligus memudahkan pengawasan pembayaran.

Bagi Komisi II, pola tersebut dapat menjadi referensi dalam pembenahan retribusi pasar di Gorontalo, terutama melalui digitalisasi, pendataan, transparansi, dan pengawasan penerimaan.

DPRD berharap pengelolaan yang lebih terintegrasi nantinya tidak hanya memudahkan pedagang, tetapi juga memperkuat akuntabilitas penerimaan daerah.

The post Komisi II Deprov Lirik Sistem Invoice Cikini untuk Benahi Retribusi Pasar di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menjembatani berbagai persoalan distribusi BBM bersubsidi di daerah dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Hasilnya, BPH Migas berencana turun langsung ke Gorontalo untuk melihat kondisi distribusi dan mengidentifikasi penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU.

Langkah tersebut dilakukan setelah Komisi II bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa melakukan kunjungan kerja ke BPH Migas, Kamis (10/9/2026).

Rombongan yang dipimpin Ridwan bersama Ketua Komisi II Mikson Yapanto serta anggota Komisi II Venny Rosdiana Anwar, Lolly Junus dan Usman Tahir Rajak, diterima Komite BPH Migas Hasby Anshori.

Dalam pertemuan itu, Komisi II menyampaikan berbagai persoalan BBM yang terjadi di Gorontalo, mulai dari dugaan pengurangan kuota hingga antrean panjang di sejumlah SPBU.

Namun, berdasarkan data yang disampaikan BPH Migas, kuota BBM bersubsidi di Gorontalo tidak mengalami pengurangan, bahkan justru meningkat.

“Dari paparan data yang disampaikan BPH Migas, kuota BBM di Gorontalo tidak ada pengurangan, malah naik. Jadi ini yang harus kita luruskan bersama, karena persoalan yang terjadi di lapangan bukan karena kuotanya dikurangi,” ujar Ridwan.

Menurut Ridwan, kondisi tersebut membuat penyebab antrean perlu ditelusuri lebih jauh. Persoalan tidak hanya menyangkut kuota, tetapi juga pola distribusi, peningkatan kebutuhan serta potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Ridwan menegaskan BBM bersubsidi harus dipastikan manfaatnya diterima masyarakat yang berhak.

“Yang harus kita sepakati dulu, BBM ini untuk rakyat, bukan untuk penambang. Jangan sampai BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru digunakan untuk kepentingan kegiatan pertambangan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti penggunaan jeriken, kendaraan dengan tangki modifikasi dan pembelian BBM dalam jumlah tidak wajar yang berpotensi memengaruhi ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Komisi II akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU untuk melihat langsung kondisi antrean, pola pembelian dan proses distribusi BBM bersubsidi.

“Kita akan melakukan kunjungan lapangan secara mendadak. Kita ingin melihat betul apa yang terjadi di lapangan sehingga terjadi antrean,” tutur Ridwan.

Di sisi lain, BPH Migas menyatakan kesiapannya untuk datang langsung ke Gorontalo. Kunjungan tersebut akan melibatkan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda untuk melihat kondisi distribusi BBM secara langsung sekaligus mencari penyebab antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU.

BPH Migas juga merencanakan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD dan pihak terkait lainnya. Setelah rapat, rombongan akan melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah fasilitas, termasuk TBBM, SPBU dan SPBUN, termasuk fasilitas yang sudah tidak beroperasi.

Selain persoalan distribusi, pertemuan tersebut turut membahas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). BPH Migas mendorong pemerintah daerah memastikan regulasi daerah terkait PBB-KB agar potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut dapat dioptimalkan.

Ridwan menyebut persoalan itu menjadi catatan Komisi II untuk dikomunikasikan dengan Gubernur Gorontalo, termasuk potensi penerimaan dari aktivitas bahan bakar sektor industri.

“Ini yang menjadi catatan Komisi II untuk kita tindak lanjuti dan komunikasikan dengan Pak Gubernur, termasuk melihat berapa besaran pajak yang dapat diterapkan sesuai ketentuan,” sebutnya.

Pertemuan juga membahas rencana relokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM). Relokasi dinilai perlu dikaji dengan mempertimbangkan perkembangan kepadatan penduduk di kawasan perkotaan serta kondisi sedimentasi laut.

BPH Migas menyarankan Pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan surat resmi dari Gubernur apabila rencana relokasi TBBM dinilai mendesak. Gorontalo Utara menjadi salah satu wilayah yang dipertimbangkan.

BPH Migas juga mengusulkan sosialisasi aplikasi XTRA kepada pemerintah daerah dan pihak terkait agar pemangku kepentingan memahami sistem serta kendala distribusi BBM di lapangan.

Kunjungan Komisi II ke BPH Migas tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mempertemukan persoalan yang terjadi di lapangan dengan lembaga pengatur hilir migas. Dengan rencana kunjungan BPH Migas ke Gorontalo, persoalan antrean dan distribusi BBM diharapkan dapat ditelusuri secara langsung dan menghasilkan langkah penyelesaian yang lebih konkret.

The post Perjuangan Komisi II Deprov Jembatani Persoalan BBM, BPH Migas Akan Turun ke Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Harga Pertalite eceran di Taluditi, Kabupaten Pohuwato, disebut mencapai Rp25 ribu per liter. Persoalan itu menjadi salah satu pembahasan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo saat menggelar RDPU bersama Dinas ESDM dan instansi terkait, di ruang Komisi II, Selasa (8/9/2026).

Harga Pertamax di wilayah tersebut bahkan disebut mencapai Rp35 ribu per liter. Kondisi ini dinilai dapat membebani petani dan nelayan yang membutuhkan BBM untuk aktivitas mereka.

Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, mengatakan antrean panjang Pertalite di sejumlah SPBU tidak sepenuhnya disebabkan kelangkaan stok.

“Terkait dengan bukan kelangkaan, begitu banyaknya antrean di setiap SPBU. Mereka mengatakan antrean bukan persoalan kekurangan stok. Stoknya siap, cuma memang ada lonjakan kebutuhan dari masyarakat terkait Pertalite ini,” katanya.

Menurutnya, kenaikan harga Pertamax dan Dexlite membuat sebagian masyarakat beralih ke Pertalite. Komisi II pun akan menemui BPH Migas di Jakarta untuk membahas kemungkinan penambahan kuota BBM Gorontalo.

“Kami Komisi II agendakan ke Jakarta, bertemu dengan BPH Migas dalam rangka meminta kalau boleh kuota untuk Gorontalo itu ditambah,” ungkap politisi Partai NasDem itu.

Anggota Komisi II Limonu Hippy meminta perbedaan informasi mengenai kuota BBM antara Pertamina Patra Niaga dan SPBU diklarifikasi.

“Misalnya ada kuota yang sebelumnya 16 kemudian menjadi 8, dari 24 menjadi 16, dan dari 32 menjadi 16. Ini yang harus kita klarifikasi,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Sementara Hamzah Idrus mengungkap masih adanya pengisian BBM menggunakan jeriken yang dilayani SPBU. Ia juga menemukan dugaan celah penggunaan barcode pada kendaraan berbeda.

“Barcode itu kan seharusnya terikat pada satu plat nomor unit kendaraan. Tapi di lapangan kita melihat ada satu barcode yang bisa digunakan untuk kendaraan lain. Kalau sistemnya seperti ini, berarti ada celah yang harus segera diperbaiki,” tegas Politisi PKS itu.

Politisi PDI-P Venny Anwar juga meminta penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bagi petani dievaluasi karena diduga dimanfaatkan pihak yang bukan petani.

Sedangkan Paris Jusuf meminta pengawasan BBM tidak berhenti pada sidak.

“Jangan sampai cuma dua hari gertak, selesai, sudah tidak ada tindak lanjut. Apa gunanya? Tidak ada guna,” tegas Politisi Partai Golkar itu.

Komisi II mendorong sidak dilakukan di seluruh SPBU Gorontalo untuk memetakan persoalan distribusi dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Berbagai temuan tersebut akan menjadi bahan Komisi II saat bertemu BPH Migas, termasuk terkait kuota BBM untuk Gorontalo.

The post Pertalite Tembus Rp25 Ribu di Taluditi, Komisi II DPRD Gorontalo Siapkan Langkah ke BPH Migas appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Keluhan warga terkait antrean panjang di sejumlah SPBU di Gorontalo direspons cepat oleh Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo dengan cara melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT Pertamina Patra Niaga Fuel Gorontalo, dan melibatkan Hiswana Migas serta pihak terkait, Rabu (2/9/2026).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Mikson Yapanto mengatakan, hasil koordinasi menunjukkan antrean yang terjadi bukan karena stok BBM habis atau langka. Persediaan disebut masih mencukupi.

“Bukan kelangkaan. Antrean, sebenarnya stoknya sudah cukup,” kata politisi Partai NasDem itu.

Menurutnya, antrean meningkat setelah muncul informasi mengenai kemungkinan pembatasan BBM. Informasi tersebut membuat sebagian masyarakat khawatir dan memilih membeli lebih banyak untuk mengantisipasi pembatasan.

Komisi II mengimbau masyarakat tidak panik dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Pembelian berlebihan justru berpotensi memperpanjang antrean.

“Saya berharap dan mengimbau kepada masyarakat harus tenang,” harapnya singkat.

Di sisi lain, Komisi II menilai peningkatan konsumsi BBM perlu direspons dengan evaluasi alokasi di setiap SPBU. Kebutuhan antara satu SPBU dan lainnya tidak sama, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah lainnya.

Dijelaskan Mikson, SPBU yang mengalami peningkatan kebutuhan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Usulan tersebut kemudian dapat diteruskan melalui mekanisme yang berlaku kepada BPH Migas.

“Kalau ada kebutuhan yang meningkat, hendaknya koordinasi dengan pemerintah daerah bahwa di SPBU ini ada kebutuhan yang perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Komisi II mendorong koordinasi antara Pertamina, Hiswana Migas, pemerintah daerah, dan pihak terkait diperkuat. Penyesuaian alokasi dinilai penting agar pasokan mengikuti kebutuhan masyarakat dan antrean di SPBU dapat ditekan.

The post Warga Keluhkan Antrean di SPBU, Komisi II DPRD Gorontalo Minta Alokasi BBM Ditambah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menemukan kendala lahan dalam rencana pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.

Kendala itu terungkap saat Komisi II melakukan monitoring dan evaluasi di Desa Bube. Rombongan meninjau langsung lokasi yang disiapkan pemerintah desa untuk pembangunan gerai, Rabu (2/9/2026)

Sekretaris Desa Bube mengatakan lahan untuk pembangunan gerai telah tersedia. Namun, penggunaannya masih terkendala persetujuan dari pihak TNI.

“Untuk lahannya sudah ada dan dinilai cukup bagus, tetapi masih ada kendala karena pihak TNI belum menyetujui pembangunan gerai di lokasi tersebut,” kata dia.

Selain persoalan persetujuan, kondisi lahan juga menjadi pertimbangan. Lahan tersebut masih membutuhkan timbunan dalam jumlah cukup banyak sebelum dapat digunakan untuk pembangunan.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mengatakan persoalan tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar agar tidak menghambat pelaksanaan program KMP.

“Kami ingin memastikan progresnya di lapangan seperti apa, apa saja kendalanya, dan bagaimana solusi yang bisa kita dorong bersama. Jangan sampai persoalan lokasi kemudian menghambat pelaksanaan program,” kata politisi Partai NasDem itu.

Baginya, pemerintah desa perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menentukan lokasi yang layak serta disepakati semua pihak.

Mikson juga mengingatkan pembangunan Gerai KMP tidak berhenti pada pembangunan fisik. Gerai tersebut harus mampu memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan memperkuat perekonomian desa.

Hasil monitoring Komisi II akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya, terutama menyelesaikan persoalan lahan dan mempercepat pembangunan Gerai KMP di Desa Bube.

The post Komisi II DPRD Gorontalo Soroti Kendala Lahan Gerai KDMP di Bone Bolango appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo menerima audiensi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bersatu, yang berlangsung di Ruang Komisi II Deprov Gorontalo, Jumat (14/8/2026).

Pertemuan membahas sejumlah persoalan di Kabupaten Pohuwato, mulai dari kondisi lingkungan, ketersediaan air, aktivitas pertambangan, hingga pemberdayaan masyarakat dan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian daerah.

Aliansi menyoroti penurunan debit air di sejumlah wilayah, khususnya Marisa, yang dinilai berdampak terhadap pertanian. Sebagian petani disebut terpaksa mengalihkan tanaman padi ke komoditas lain seperti semangka akibat keterbatasan pasokan air.

Mereka meminta penggunaan air permukaan oleh perusahaan, termasuk untuk kegiatan pertambangan, dievaluasi agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian.

Aliansi juga meminta data terkait kerusakan tutupan hutan, termasuk perbandingan dampak aktivitas perusahaan dengan kerusakan akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dugaan gangguan layanan PDAM di Popayato yang dikaitkan dengan aktivitas perusahaan juga diminta untuk diverifikasi.

Atas persoalan tersebut, Aliansi mendorong DPRD memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan perusahaan/Pani Gold Project, pemerintah daerah, instansi teknis, akademisi, dan masyarakat.

Menanggapi aspirasi itu, Ketua Komisi II Deprov Gorontalo Mikson Yapanto menegaskan, seluruh persoalan harus dikaji berdasarkan fakta dan data objektif.

“Jangan hanya berdasarkan cerita. Kita harus melihat langsung di lapangan dan harus didukung dengan data yang objektif,” tegasnya.

Mikson juga menyoroti kondisi kawasan Taluditi, khususnya rencana pembukaan ruang IPR/WPR. Menurutnya, pembukaan lahan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kawasan hutan lindung.

“Kalau kemudian pembukaan lahan semakin luas dan berdampak terhadap kawasan hutan lindung, tentu ini harus menjadi perhatian,” sorotnya.

Di sisi lain, Mikson menegaskan investasi tetap penting bagi daerah, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mendorong perusahaan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, melibatkan vendor dan UMKM daerah, serta membuka peluang magang bagi mahasiswa, termasuk bidang geologi.

Program CSR juga diminta lebih diarahkan pada kebutuhan masyarakat, terutama pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi.

“Perusahaan jangan hanya datang untuk berinvestasi dan berproduksi. Masyarakat sekitar juga harus mendapatkan manfaat dari keberadaan investasi tersebut,” katanya.

Dalam audiensi turut dibahas persoalan Sukrianto Puluhulawa. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, yang bersangkutan disebut bukan karyawan langsung perusahaan, melainkan bekerja melalui pihak ketiga atau vendor. Persoalan yang berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaan dan keselamatan di area operasional tersebut disebut telah diselesaikan secara damai.

Sementara itu, Aliansi juga menyoroti dampak penertiban PETI terhadap ekonomi masyarakat. Mereka meminta adanya alternatif mata pencaharian agar penertiban tidak memutus sumber penghasilan masyarakat.

Komisi II menyatakan akan mencatat dan menindaklanjuti aspirasi tersebut, termasuk mengkaji pelaksanaan RDP, memverifikasi kondisi sumber daya air dan layanan PDAM Popayato, mengumpulkan data kerusakan tutupan hutan, serta memperkuat pengawasan terhadap CSR dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Komisi II menegaskan penyelesaian persoalan Pohuwato harus tetap menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat, keberlanjutan investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

The post Terima Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bersatu, Komisi II Deprov Dalami Aspirasi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo membahas usulan penambahan kuota Program Kampung Nelayan Merah Putih dalam rapat internal yang digelar di ruang Komisi II, Senin (27/7/2026).

Hasil rapat tersebut akan menjadi dasar perjuangan Komisi II kepada pemerintah pusat agar Gorontalo memperoleh tambahan kuota program.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, H. Ir. Mikson Yapanto, S.T, mengatakan kebutuhan Program Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo masih sangat besar. Menurutnya, potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki daerah belum sebanding dengan jumlah program yang diterima.

“Komisi II berkomitmen mengawal usulan penambahan kuota Kampung Nelayan Merah Putih hingga ke pemerintah pusat. Kami ingin program ini tidak berhenti hanya di satu lokasi, tetapi dapat diperluas ke wilayah pesisir lainnya di Gorontalo,” kata Mikson.

Ia menjelaskan, saat ini Gorontalo baru memiliki satu Kampung Nelayan Merah Putih yang berlokasi di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo. Program tersebut dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan kawasan perikanan terpadu.

Menurut Mikson, satu kampung nelayan belum cukup jika melihat panjang garis pantai dan besarnya potensi perikanan Gorontalo. Karena itu, masih banyak desa pesisir yang layak mendapatkan program serupa.

“Kalau melihat panjang garis pantai dan besarnya potensi perikanan Gorontalo, satu Kampung Nelayan tentu belum cukup. Masih banyak desa pesisir yang membutuhkan program seperti ini. Karena itu kami akan memperjuangkan tambahan kuota agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” ujarnya.

Komisi II, lanjut Mikson, akan membangun komunikasi dengan kementerian terkait agar usulan penambahan kuota mendapat perhatian serius. Ia berharap pemerintah pusat segera merealisasikan tambahan kuota sehingga lebih banyak desa pesisir di Gorontalo dapat masuk dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap berikutnya.

“Ini menjadi komitmen Komisi II. Kami akan terus mengawal usulan ini sampai ada tambahan kuota untuk Gorontalo. Masyarakat pesisir berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, meningkatkan kesejahteraan, dan menikmati pembangunan yang merata,” tutupnya.

The post Komisi II DPRD Gorontalo Perjuangkan Tambahan Kuota Kampung Nelayan Merah Putih appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kasus dugaan penganiayaan yang menimpa Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, akhirnya berakhir damai.

Didampingi Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, Mikson resmi mencabut laporannya di Polda Gorontalo pada Selasa (16/12/2025).

Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan silaturahmi yang digelar di Polda Gorontalo. Dalam kesempatan itu, Mikson menyampaikan bahwa langkah damai dipilih atas dasar kemanusiaan.

Ia mengaku tersentuh setelah istri dan keluarga para penambang mendatangi Kantor DPW Partai NasDem Provinsi Gorontalo untuk menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang melibatkan suami dan anak mereka.

“Saya bersama Rachmat Gobel melaksanakan silaturahmi bersama Polda Gorontalo, sekaligus ada kesepakatan antara saya dan para penambang,” ujar Mikson.

Dengan adanya pengakuan kesalahan dari pihak penambang serta pencabutan laporan tersebut, Mikson berharap langkah ini dapat meredakan ketegangan yang sempat terjadi antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Ia juga berharap keputusan damai ini dapat menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas di wilayah Provinsi Gorontalo ke depan.

Reporter: Sandri Mooduto

The post Laporan Penganiayaan Anggota DPR di Gorontalo Dicabut appeared first on Prosesnews.id.