Dewas PDAM seharusnya, mengawasi kebijakan ini, karena mereka sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Dalam kondisi yang di alami ini, harusnya Dewas PDAM menekankan agar PDAM lebih mengutamakan fungsi sosialnya.
“Tadi saya baca di berita gratis air PDAM. Setelah saya datang, untuk mengecek langsung ternyata tetap bayar. Bahkan tagihan saya dua bulan sudah 300 ribu lebih. Sementara biasa saya membayar hanya 200 ribu,” keluhnya.
PROSESNEWS.ID – Lagi-lagi Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo, mendapatkan sorotan dari Komisi C DPRD Kota Gorontalo. Kali ini Ketua Komisi C Hais Nusi, menyoroti persoalan kinerja dan pelayanan PDAM kepada masyarakat. Hal itu diungkapkan Hais, pada saat rapat Komisi […]
