PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengikuti pertemuan seluruh Gubernur se-Indonesia dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (13/3/2022). Pada pertemuan itu Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah arahan kepada para gubernur, mulai dari penanganan COVID-19, pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), hingga pemindahan Ibu Kota Negara.
Terkait penanganan COVID-19, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing. Presiden juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah.
“Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan. Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster,” ucap Presiden.
Lebih lanjut Presiden meminta para gubernur untuk menyikapi situasi global yang tidak menentu saat ini. Menurutnya, situasi global ini dapat menyebabkan krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak pada negara kita. Oleh karena itu, Presiden meminta para gubernur untuk menyesuaikan APBD dengan situasi yang terjadi saat ini.
“Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” jelas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan kepada para gubernur terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ungkap Presiden.
Presiden menginginkan dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula.
“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ucap Presiden.
