PROSESNEWS.ID – Dalam sepekan terakhir ini, masyarakat di Papua dan Maluku, dikabarkan mengalami kesulitan mendapatkan minyak tanah.
Terkait hal ini, PT Pertamina (Persero) Regional Papua Maluku meminta bantuan polisi dan dinas terkait untuk menelusuri persoalan ini.
Unit Manager Communication, Relation, dan CSR Regional Papua Maluku Edi Mangun mengatakan penyaluran minyak tanah di agen atau pangkalan, masih sesuai dengan kuota.
Ia menuturkan, perusahaan juga tidak mengurangi jatah yang diberikan ke wilayah tersebut.
“Kami meminta bantuan Dinas Perindagkop dan aparat penegak hukum untuk dapat mengawasi mobilisasi pergerakan minyak tanah di Papua dan Maluku,” ujar Edi dikutip dari Antara, Jumat (08/01/2021).
Menurutnya, seharusnya tak ada kelangkaan minyak tanah di Maluku dan Papua. Berdasarkan catatannya, stok di terminal BBM di Maluku dan Papua masih aman hingga 15 hari ke depan.
Bahkan, akan ada kapal pengangkut BBM yang bersandar di Terminal Ambon Maluku dan Papua. Makanya, keluhan masyarakat di Maluku dan Papua terkait sulitnya mendapatkan minyak tanah menjadi pertanyaan besar bagi perusahaan.
Lebih lanjut kata Edi, untuk pengawasan di luar jangkauan Pertamina sendiri, diharuskan melibatkan seluruh elemen dari Dinas Perindagkop dan aparat penegak hukum untuk dapat mengawasi mobilisasi pergerakan mobil minyak tanah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
“Peristiwa kelangkaan minyak tanah sering terjadi memasuki tahun baru. Aparat keamanan dan Disperindagkop dapat mengungkap apakah ada atau tidak modus operandi dengan kelangkaan minyak tanah ini,” tandasnya. (PR)
