PROSESNEWS.ID – Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Thariq Modanggu mengatakan, Kelembagaan Badan Kerjasama Utara-utara (BKUS) perlu dievaluasi.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Kerja (Raker) pelaksanaan program BKSU yang berlangsung di Aula Tinelpo, Kantor Bupati Gorut. Rabu, (17/03/2021).
“Perlu ada evaluasi. Evaluasi dimaksudkan, guna menyesuaikan dengan regulasi yang ada,” tutur orang nomor dua di Gorut.
Rapat sendiri, membahas MOU, syarat-syarat kerjasama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 28 Tahun 2018, tentang kerja sama daerah dan Permendagri.
“Kita lihat, sudah sejauh mana keberhasilan dari format kerja sama sebelumnya yang sudah berjalan 8 tahun. Mana yang harus dikembangkan, mana yang tidak layak lagi, dan mana yang harus diperbaharui. Itu yang akan didorong lagi,” jelasnya.
“Terhadap regulasi yang baru tentang kerjasama daerah, baik itu peraturan pemerintah maupun permendagri. Termasuk, syarat dan mekanisme apa yang belum ada didalam kerja sama selama ini itu yang harus diadakan,” kata Thariq lagi.
Karena ini berkaitan dengan konsekuensi anggaran di masing-masing daerah tambahnya, maka harus ada payung hukum yang memayungi. Baik itu yang mengatur kewenangan masing-masing daerah, dan penggunaan anggaran dalam kegiatan BKSU.
“Dan yang paling utama, di samping tiga agenda lain yaitu, penyusunan master plan dan road map kawasan, kemudian sistem data base kawasan dan, sistem informasi kawasan,” pungkasnya.
