PROSESNEWS.ID – Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, Bupati Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) Hamim Pou akhirnya mengeluarkan surat edaran yang berisi sanksi bagi warga yang tidak mau Divaksin.
Dalam surat edaran dengan Nomor 009/BUP-BB/109/V/2021 tertulis bahwa, bagi setiap orang maupun masyarakat di Kabupaten Bonebol yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksinasi Covid-19 tetapi tidak mau melaksanakannya, maka akan dikenakan sanksi administratif.
Sanksi yang diberikan berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial, seperti bantuan bantuan sosial. Kemudian penghentian layanan administrasi pemerintahan Desa maupun Kelurahan, bahan sampai dengan sanksi berupa denda.
Bupati Bonebol Hamim Pou saat di konfirmasi membenarkan surat edaran tersebut. Menurutnya, ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mempercepat proses Vaksinasi di tingkat bawah.
“Untuk surat edaran itu betul adanya, jadi bagi pemerintah maupun masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai sasaran vaksinasi, akan menolak untuk divaksi, maka akan ada penerapan sanksi,” kata Hamim Pou.
Untuk edaran ini kata Hamim, ia menitikberatkan kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang harus menjadi ujung tombak adanya proses vaksinasi.
“Mereka juga harus mensosialisasikan mengenai vaksinasi ini kepada seluruh warga, terutama lansia yang rentan terpapar Covid-19,” ia menandaskan.
