PROSESNEWS.ID – Rahmuna Molou, warga Limboto, kembali mempertanyakan proses hukum yang saat ini ditangani Polres Gorontalo terkait dugaan penipuan yang menimpanya dan diduga dilakukan oleh seorang oknum pengacara. Hingga kini, penanganan laporan tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan dan kepastian hukum yang jelas.
Rahmuna mengatakan, laporan tersebut telah diajukan ke Polres Gorontalo sejak September 2025. Namun, hingga hampir setahun berlalu, ia mengaku belum mendapatkan kejelasan terkait perkembangan penanganan perkara tersebut.
Rahmuna mengaku telah berulang kali mendatangi Polres Gorontalo untuk menanyakan perkembangan penyidikan. Namun, setiap kali datang, ia mengaku hanya menerima jawaban bahwa proses masih berjalan dan masih menunggu tahapan berikutnya.
“Saya sudah bolak-balik ke Polres. Semua kelengkapan berkas yang diminta sudah saya penuhi, mulai dari fotokopi bukti hingga tanda terima. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan, katanya masih menunggu anggaran,” ujarnya.
Menurut Rahmuna, dirinya juga sempat mendapat informasi bahwa berkas perkara akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Namun, setelah mengecek langsung ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, ia mengaku belum menemukan adanya pelimpahan perkara tersebut.
“Saya datang ke kejaksaan untuk memastikan, ternyata belum ada juga. Terus saya datang lagi ke Polres katanya masih menunggu ahli. Jadi saya bingung sebenarnya kasus ini sudah sampai di mana,” katanya.
Perempuan berusia sekitar 70 tahun itu mengaku hanya menginginkan kepastian hukum atas laporan yang telah dibuatnya. Ia menegaskan, uang yang diserahkan kepada terlapor diberikan karena yang bersangkutan menawarkan diri untuk mengurus sertifikat tanah. Menurutnya, seluruh transaksi tersebut juga disertai bukti tanda terima.
Rahmuna juga mengaku kecewa karena dirinya pernah diarahkan oleh salah satu oknum penyidik untuk menempuh jalan damai. Menurutnya, penyelesaian secara damai bukanlah pilihan karena dirinya merasa menjadi korban dengan total kerugian sebesar Rp18.640.000.
Ia menjelaskan, oknum penyidik tersebut menyampaikan bahwa jika dirinya tidak mau menempuh jalur damai, ia juga akan dilaporkan oleh DUK terkait dugaan pencemaran nama baik dan berpotensi masuk penjara.
“Yang saya sesalkan itu ada salah satu penyidik meminta saya untuk damai, saya tidak suka damai. Dimana saya melakukan pencemaran nama baik, yang saya laporkan ini ada buktinya. Bukan saya yang meminta dia mengurus sertifikat, tetapi dia sendiri yang datang menawarkan jasa, lalu meminta uang kepada saya,” tegasnya.
Rahmuna berharap Polres Gorontalo segera memberikan kepastian terkait penanganan perkara tersebut. Jika memang penyidikan tidak dapat dilanjutkan, ia meminta adanya penjelasan resmi agar dapat menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan melaporkan perkara tersebut ke Polda Gorontalo.
“Kalau memang tidak bisa diselesaikan di sini, saya ingin tahu harus mengadu ke mana lagi. Saya hanya rakyat biasa yang mencari keadilan, jangan sampai hukum ini tajam ke bawah tumpul ke atas” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Tim Prosesnews.id telah berupaya mengonfirmasi perkembangan penanganan perkara tersebut kepada Polres Gorontalo. Namun, saat awak media mendatangi Mapolres Gorontalo, Kasat Reskrim tidak berada di kantor sehingga konfirmasi belum dapat diperoleh.
Awak media masih terus berupaya meminta keterangan resmi dari Kasat Reskrim Polres Gorontalo terkait perkembangan penyidikan kasus tersebut.
