PROSESNEWS.ID – Imbas dari efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo mengubah sistem pembekalan Kuliah Kerja Sosial (KKS) menjadi online. Keputusan ini menuai penolakan dari ratusan mahasiswa yang menganggap pembekalan KKS seharusnya tetap dilakukan secara tatap muka agar lebih efektif.
Bagi mahasiswa, KKS adalah momen penting yang menuntut interaksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, mereka menilai pembekalan seharusnya tetap dilakukan secara tatap muka agar materi yang diberikan lebih maksimal dan mudah dipahami.
Ketua Panitia KKS, Retna Gumanti, saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp menjelaskan, awalnya seluruh rangkaian kegiatan KKS dirancang berlangsung secara offline selama dua hari. Bahkan, panitia telah menyiapkan lokasi, narasumber, serta mengundang pihak pemerintah daerah untuk ikut serta dalam acara tersebut.
“Jadi ada potongan sebesar 75% dari Inpres No. 1 Tahun 2025, sehingga kami panitia juga kaget, bagaimana dengan kegiatan ini,” ujar Retna Gumanti, Jumat (14/02/2025).
Efisiensi anggaran yang diterapkan tidak hanya berdampak pada pembekalan KKS, tetapi juga berpotensi menghilangkan program KKS itu sendiri. Retna bahkan mengungkapkan kekhawatirannya terkait KKS bisa saja ditiadakan.
“Bahkan kalau bisa dibilang KKS ini bisa saja dihilangkan,” katanya.
Setelah melalui diskusi panjang, panitia akhirnya memutuskan tetap melaksanakan KKS dengan beberapa ketentuan baru. Salah satunya adalah memangkas biaya pembekalan dengan mengubah sistem offline menjadi online.
Menurut Retna, ada tiga aspek utama yang membutuhkan anggaran besar dalam pelaksanaan KKS, yakni transportasi ke lokasi, pembayaran tempat, dan pembekalan.
Meskipun demikian, sejumlah aspek tetap tidak bisa dimaksimalkan. Salah satunya adalah biaya pendampingan, yang akhirnya terpaksa dihapuskan.
“Dengan adanya pemotongan 75% ini, bahkan biaya untuk para pendamping pun sudah ditiadakan,” pungkas Retna.
Keputusan ini menimbulkan dilema bagi mahasiswa yang berharap KKS dapat berjalan maksimal. Mereka tetap menginginkan pembekalan dilakukan secara langsung demi efektivitas kegiatan. Namun, di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran membuat panitia harus beradaptasi dengan situasi yang ada.
Hingga kini, mahasiswa masih terus menyuarakan protes mereka terhadap kebijakan ini. Mereka berharap ada solusi yang bisa mengakomodasi kepentingan akademik sekaligus menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Reporter: Pian N. Peda
