PROSESNEWS.ID – Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke dua instansi pemerintah pusat, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Konsultasi tersebut berfokus pada mekanisme peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang terdata dalam database agar dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo, Helmi Rasid, menjelaskan bahwa berdasarkan arahan dari Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB, pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu bagi tenaga teknis dan medis diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini harus disesuaikan dengan alokasi formasi serta kemampuan anggaran di masing-masing wilayah.
“Untuk kebutuhan PPPK Penuh Waktu, diserahkan ke Daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan formasi PPPK. Ini khusus untuk PPPK Paruh Waktu tenaga teknis dan Tenaga Medis,” kata Politisi Partai Demokrat tersebut.
Ia mengungkapkan, saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Boalemo belum memadai untuk mengakomodir seluruh peralihan status pegawai honorer tersebut. Total PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Boalemo mencatatkan 1.495 orang, yang terdiri atas 1.036 tenaga teknis, 188 tenaga kesehatan, serta 271 tenaga pendidik.
Melihat kondisi fiskal daerah, mantan aktivis HMI itu berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan pengangkatan tenaga medis. Menurutnya, dedikasi para tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan medis selama 24 jam penuh bagi masyarakat sangat krusial dan patut mendapatkan apresiasi setimpal.
Kabar baik justru datang dari hasil konsultasi bersama Kemendikdasmen, di mana pembiayaan serta alokasi pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu khusus sektor pendidikan akan ditanggung langsung oleh pemerintah pusat. Di Kabupaten Boalemo sendiri, dari total 271 guru PPPK Paruh Waktu, daerah membutuhkan kuota sebanyak 240 formasi guru.
Pengisian kuota pendidik ini menjadi prioritas mendesak mengingat Boalemo masih mengalami defisit tenaga pengajar, ditambah banyaknya guru ASN yang memasuki masa pensiun tahun ini. Selain itu, para PPPK Paruh Waktu lokal dinilai paling siap untuk ditempatkan dan mengabdi di pelosok atau daerah terpencil.
Menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut, mantan wartawan ini meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo untuk segera memetakan kebutuhan guru di setiap SD dan SMP. Pemetaan data dan kelengkapan dokumen administratif menjadi syarat utama agar Kabupaten Boalemo dapat diprioritaskan pusat saat Petunjuk Teknis (Juknis) resmi diterbitkan dalam waktu dekat.
