PROSESNEWS.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba menyebutkan peran perempuan dalam posisi strategis pengambil keputusan masih sangat minim. Menurutnya, partisipasi perempuan perlu ditingkatkan, agar perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki laki dalam semua aspek kehidupan.
“Kurangnya perempuan sebagai pemimpin membuat organisasi maupun institusi kurang memiliki sudut pandang perempuan, sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada penyusunan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan berdampak pada rendahnya indeks kesetaraan gender,” kata Sekda Darda saat membuka Diskusi Kesetaraan Gender di Hotel Maqna, Senin (30/5/2022).
Darda menyatakan data statistik masih menggambarkan adanya kesejangan keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu faktor yang menyebabkan lingkaran ketidakadilan gender ini berada pada tataran kebijakan yang masih bias gender. Untuk itu, Darda berharap diskusi yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bisa menjadi jawaban dan solusi, agar pembangunan berkeadilan gender di daerah bisa terwujud.
“Yang hadir ini 90 persen perempuan, saya harap hasil diskusi ini bisa melahirkan solusi bagi kesetaraan gender,” harap Darda.
Diskusi Kesetaraan Gender tentang kepemimpinan perempuan di bidang politik dan hukum dalam perspektif hukum adat masyarakat Gorontalo dihadiri Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik Hukum, Kementerian PPPA, Dermawan, Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie sebagai pemateri, Ketua Dewan Adat Gorontalo, dan serta para akademisi.
