PROSESNEWS.ID – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail, mengingatkan Gubernur Gorontalo agar membuka ruang penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dinilai mendesak mengingat kebijakan fiskal pada tahun 2027 masih akan mengalami pengetatan dan efisiensi dari pemerintah pusat.
Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo itu menegaskan, kondisi keuangan daerah perlu diantisipasi sejak dini agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak menjadi beban yang sulit dicapai akibat keterbatasan anggaran.
“Kita perlu membuka ruang penyesuaian RPJMD karena kebijakan fiskal pusat di tahun 2027 masih dalam kondisi pengetatan dan efisiensi. Ini harus diantisipasi dari sekarang,” ujar Erwinsyah di sela-sela Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (15 Juni 2026).
Selain itu, Ketua IMI Provinsi Gorontalo itu juga menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan yang hingga kini belum menemukan kepastian, meskipun DPRD Provinsi Gorontalo telah melakukan konsultasi terkait hal tersebut. Ketidakpastian DBH ini dinilai semakin mempengaruhi kondisi fiskal daerah dan menjadi salah satu alasan kuat perlunya evaluasi terhadap target RPJMD.
Pengusaha sukses itu menekankan, bahwa kajian ulang terhadap target RPJMD bukan berarti pemerintah tidak ambisius dalam pembangunan, melainkan sebagai langkah prudent agar perencanaan tetap realistis dan terukur sesuai dengan kemampuan fiskal yang ada.
“Kita perlu mengkaji ulang target RPJMD agar tidak sampai menetapkan target yang terlalu besar, sementara kondisi fiskal tidak mendukung. Ini penting demi menjaga kredibilitas perencanaan pembangunan daerah,” tegasnya.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Gorontalo itu berharap, Gubernur Gorontalo dapat segera merespons masukan tersebut dan mengambil langkah-langkah strategis dalam menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan realitas keuangan yang ada, demi tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
