PROSESNEWS.ID – Menanggapi Superfisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone Bolango akan tingkatkan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Bone Bolango, Halid Tangahu usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Gorontalo bersama KPK beberapa hari yang lalu. Dalam RDP itu, dijelaskannya bahwa indeks integritas Kabupaten Bone Bolango masih butuh perhatian.
“Seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang belum berbanding lurus dengan pengelolaan keuangannya, ini masih butuh perbaikan” ungkapnya saat ditemui di ruang kerja, Kamis (19/05/2022) kemarin.
Dirinya menyampaikan, selaku pimpinan DPRD menyambut baik superfisi KPK tersebut yang nantinya akan ada setiap tahun. Ia berharap gambaran – gambaran yang disampaikan KPK pada RDP itu bisa dijadikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Termaksut dalam pengangkatan OPD jangan sampai ada yang dobol jabatan, apalagi sampai terjadi lelang jabatan,” tegasnya.
Terakhir ia menegaskan, pihak DPRD akan terus meningkatkan pengawasan sehingga kedepan bisa meminimalisir kekurangan – kekurangan sebelumnya.
Reporter: MRA
