PROSESNEWS.ID – Kehadiran Perusahaan tambang di Gorontalo mulai memberikan dampak yang signifikan bagi penerimaan daerah. Terbaru, Pani Gold dikabarkan mengirim 234Kg dore emas ke Antam sebagai bagian dari produksi yang sudah dijalankan beberapa bulan terakhir.
Informasi tersebut disampaikan oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail saat menghadiri pertemuan dengan pejabat dan pegawai unit teknis Kementrian Keuangan RI bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Djp) Gorontalo, Kamis (30/4/2026).
“Saya terima informasi, hari ini ada pemuatan 234Kg dore emas, belum dimurnikan masih dalam bentuk kotor, jatuhnya 60-70 persen jadi emas murni. Bisa dibayangkan kalau 70 persen 234kg itu bisa 150-160kg dikali Rp3 juta berapa pendapatan yang bisa diperoleh,” beber Gusnar.
Lebih lanjut katanya, pembagian royalti sebagai dana bagi hasil sebesar 16 persen bagi pemerintah provinsi. 23 persen untuk enam kabupaten/kota dan 23 persen bagi kabupaten penghasil dalam hal ini Kabupaten Pohuwato.
Sejauh ini Pani Gold sudah berkontribusi bagi penerimaan Pemprov Gorontalo di kisaran Rp12 – Rp15 miliar. Jumlah itu akan terus bertambah mengikuti peningkatan produksi emas yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato.
Terkait dengan potensi pendapatan dari sektor pajak, Gubernur Gusnar sedang berupaya agar perusahaan-perusahaan besar yang operasional di Gorontalo untuk membuka cabang dan memiliki NPWP daerah. Hal itu dimaksudkan agar pajaknya bisa dibayarkan di Gorontalo dan menambah pendapatan daerah.
Saat ini baru Pani Gold yang pembayaran pajaknya sudah dilakukan di Kantor Pajak Gorontalo. Perusahaan – perusahaan besar lain seperti sawit dan wood pellet diharapkan bisa segera melakukan hal yang sama.
“Semua perusahaan – perusahaan besar di sini kantor pajaknya harus pindah di Gorontalo. Kami lakukan ini dengan persuasif tidak gontok-gontokkan karena ini perusahaan swasta dan berhubungan dengan investasi,” sambungnya.
Hal lain yang menjadi atensi Gusnar menyangkut teknis lelang barang pemda yang tidak terpakai. Ia menilai sejauh ini proses lelang belum maksimal. Banyak aset pemda yang tidak terpakai terlanjut dibiarkan rusak sebelum dilelang.
Koordinasi antara pemda dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo perlu ditingkatkan di masa yang akan datang.
