PROSESNEWS.ID – Presiden RI Joko Widodo membuka pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan yang digelar di Ballroom The Ritz-Carlton, SCBD, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menghadiri pertemuan yang mengambil tema “Ekosistem Keuangan Berdaya Saing untuk Pertumbuhan Berkualitas” tersebut.
Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyoroti tentang defisit neraca perdagangan Indonesia. Data BPS menyebutkan, total ekspor Indonesia selama tahun 2019 sebesar USD 167.53 Miliar. Sementara impor sebesar USD 170.72 Miliar. Artinya, ada defisit USD 3,20 Miliar.
Presiden Joko Widodo menyinggung soal defisit neraca perdagangan itu karena dipengaruhi oleh banyaknya aturan yang masih menghambat investasi dan perdagangan tersebut. Olehnya melalui forum tersebut, Presiden Joko Widodo akan segera mengajukan RUU Omnibus Law ke DPR RI.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta pemerintah daerah untuk mendorong inklusi keuangan hingga ke tingkat desa. Seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat memiliki literasi keuangan tentang pemanfaatan jasa keuangan dalam berbagai bidang.
Gubernur Rusli Habibie melalui Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Huzairin Roham yang turut mendampingi mengatakan, inklusi keuangan khususnya di Provinsi Gorontalo secara bertahap telah dilakukan. Tidak hanya pemanfaatan jasa keuangan, tetapi juga telah mengurangi transaksi keuangan secara manual.
“Contohnya untuk pembayaran gaji, tunjangan dan pembayaran pajak kendaraan, kita lakukan secara digital. Lebih cepat dan mudah,” kata Huzairin.
Pada pertemuan itu, diserahkan 3 penghargaan yakni Provinsi Penggerak Inklusi Keuangan Bidang Pendidikan yang diraih oleh Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan kelompok Penggerak UMKM dengan Pola Klaster diraih oleh CV Ben Buana Sejahtera, serta penghargaan Penggerak Keuangan Mikro Syariah yang Mendukung Penciptaan lapangan Kerja diraih oleh Pondok Pesantren Darussalam, Ciamis. (Ads)
