PROSESNEWS.ID – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2023 mengangkat empat isu utama, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Isu tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 dan juga selaras dengan RKP Nasional.
“Tema RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 yakni peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia didukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Insya Allah ke empat aspek ini akan dijabarkan dan diramu dalam satu rumusan yang menjadi hasil dari Musrenbangda ini,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Senin (18/4/2022).
Idris menjelaskan, peningkatan ekonomi antara lain akan didorong melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, pariwisata, pertanian dan perikanan. Untuk peningkatan sumber daya manusia diupayakan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
Wagub menambahkan, untuk peningkatan kualitas lingkungan akan dilakukan melalui rehabilitasi hutan dan lahan serta pengelolaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Sedangkan untuk tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan kompetensi melalui penerapan core values “Berakhlak” yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.
“Melalui program kegiatan yang difokuskan pada empat aspek tersebut ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada tahun 2023 bisa mencapai 6,21 persen. IPM juga meningkat menjadi 69,68 poin, kemiskinan turun pada kisaran 15 persen hingga 14,5 persen, tingak pengangguran turun mencapai kisaran 3,63 persen hingga 2,90 persen, dan ratio ketimpangan bisa ditekan hingga mencapai 0,398 poin,” ungkap Wagub Idris.
Turut memberikan paparan secara langsung pada Musrengbang itu Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Kependudukan Ketenagakerjaan, Pungky Sumadi, dan Kepala BPIW Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra, memberikan paparan melalui video konferensi.
