PROSESNEWS.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo meminta komitmen ritel modern dalam mendukung produk UMKM lokal sekaligus memastikan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV bersama para pemangku kepentingan yang digelar di Ruang Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (27/7/2026).

Agenda rapat membahas sinergi pengembangan penataan kemitraan usaha serta perlindungan tenaga kerja. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi untuk memberikan penjelasan terkait kemitraan dengan pelaku UMKM serta kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan.

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo lewat dr. Sri Darsianti Tuna, M.AP, mengatakan, hasil rapat menunjukkan ketiga jaringan ritel modern tersebut telah menyatakan komitmennya menjalankan ketentuan pemerintah dengan menyediakan ruang bagi produk UMKM di etalase gerai mereka.

“Alhamdulillah, berdasarkan informasi dari mereka, sudah berkomitmen menjalankan peraturan terkait penyediaan ruang bagi produk UMKM di etalase mereka,” kata politisi PPP itu.

Selain kemitraan UMKM, Komisi IV juga menyoroti kepesertaan BPJS Kesehatan bagi para pekerja. Menurutnya, perusahaan wajib mengalihkan status kepesertaan pekerja menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU) setelah seseorang resmi menjadi tenaga kerja, sehingga iurannya menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan lagi mengandalkan subsidi pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Ia menegaskan, masih terdapat dugaan perusahaan yang belum menjalankan kewajiban tersebut. Karena itu, Komisi IV meminta data jumlah pekerja beserta status kepesertaan BPJS mereka untuk memastikan seluruh tenaga kerja telah memperoleh haknya sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kalau sudah menjadi tenaga kerja, otomatis perusahaan wajib meng-cover BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jangan lagi menggantungkan subsidi dari pemerintah,” tegasnya.

Komisi IV juga mendorong agar kerja sama ritel modern dengan UMKM tidak hanya terbatas pada produk makanan. Baginya, produk kerajinan khas Gorontalo seperti suvenir dan gantungan kunci juga perlu diberi ruang promosi di gerai-gerai ritel modern agar memiliki akses pasar yang lebih luas.

“Kami berharap kolaborasi itu tidak hanya pada makanan, tetapi juga produk kerajinan tangan khas Gorontalo sehingga semakin banyak UMKM yang mendapat manfaat,” katanya.

Terkait perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja, Sri Darsianti menegaskan regulasi telah mengatur adanya sanksi. Karena itu, Komisi IV akan terus melakukan pengawasan agar seluruh perusahaan di Gorontalo mematuhi aturan dan memberikan perlindungan yang layak kepada tenaga kerjanya.

The post Komisi IV DPRD Gorontalo Minta Komitmen Ritel Modern Dukung UMKM dan Pekerja appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Akses layanan kesehatan jantung di Kabupaten Gorontalo kini semakin dekat. Sejak Januari 2026, RSUD MM Dunda Limboto resmi mengoperasikan fasilitas Catheterization Laboratory (Cath Lab) untuk pemeriksaan dan penanganan penyakit jantung serta pembuluh darah.

Dengan beroperasinya fasilitas ini, pasien jantung tidak lagi harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah. Berbagai tindakan medis dapat dilakukan secara langsung di RSUD Dunda, mulai dari pemeriksaan pembuluh darah hingga penanganan penyumbatan tanpa melalui prosedur operasi besar.

Wakil Direktur RSUD MM Dunda Limboto, dr. Jeinfer Rivian Lestyorini, menjelaskan bahwa Cath Lab tersebut telah dilengkapi teknologi medis modern. Fasilitas ini memungkinkan tenaga medis melakukan angiografi untuk melihat kondisi pembuluh darah, angioplasti menggunakan balon, hingga pemasangan stent atau ring guna menjaga kelancaran aliran darah ke jantung.

“Sebenarnya alat ini sudah tersedia sejak tahun 2024, namun terkendala pada aspek SDM dan administrasi kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setelah proses persiapan yang panjang, alhamdulillah, fasilitas ini kini siap beroperasi untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ungkap dr. Jeinfer.

Kehadiran layanan Cath Lab juga membawa manfaat besar dari sisi pembiayaan. Pasien peserta BPJS Kesehatan dapat mengakses layanan ini tanpa biaya tambahan, sehingga penanganan penyakit jantung menjadi lebih terjangkau dan cepat.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan medis, pengoperasian Cath Lab di RSUD Dunda diharapkan mampu mengurangi beban rujukan pasien ke luar daerah yang selama ini memerlukan waktu, biaya, dan tenaga tidak sedikit.

Dengan fasilitas ini, RSUD MM Dunda Limboto memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan di Kabupaten Gorontalo serta menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat Gorontalo secara berkelanjutan.

The post Tak Perlu Lagi ke Luar Daerah, Layanan Cath Lab Hadir di RSUD Dunda appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail akan membentuk tim khusus yang bertugas menelusuri perusahaan-perusahaan di Gorontalo yang tidak memenuhi hak para buruh. Hal tersebut disampaikannya pada saat menerima massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Gorontalo di Halaman Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (1/5/2025).

“Terkait isu daerah, saya akan membentuk tim di bawah koordinasi dinas tenaga kerja dan perwakilan dari unsur serikat buruh atau federasi, agar supaya ketika kita mengecek perusahan mana yang belum memenuhi UMP+nya, kita bisa tahu, dengan Bapak Ibu sekalian sebagai penunjuk jalan,” Ungkap Gusnar saat bertemu dengan para buruh.

Pembentukan tim tersebut berangkat dari isu lokal yang disampaikan oleh massa buruh. Antara lain mempidanakan pengusaha yang tidak membayar UMP, mempidanakan pengusaha yang tidak mengikutsertakan jaminan sosial baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan di perusahaan, serta mempidanakan oknum pengusaha yang anti serikat pekerjaan. Gusnar meminta kerjasama dari semua pihak yang terlibat agar tuntutan ini bisa ditindaklanjuti dan kedepan tuntutan yang disampaikan tidak terulang lagi.

“Ini perlu tidak lanjut dan pengawalan, saya minta agar ini dilaksanakan bersama, pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan sendiri ketika para buruh dan perusahaan hanya diam,” pinta Gusnar.

Gubernur Gusnar menyampaikan tim yang akan dibentuk juga akan memantau dan mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan. Hal ini penting karena saat ini situasi ekonomi negara yang lemah dan perang tarif yang mengakibatkan lapangan pekerjaan berkurang.

Disamping itu, koordinator lapangan FSPMI, Andrika Hasan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Gusnar yang siap bertatap muka dan menanggapi tuntutan para buruh yang dimana hal ini pertama kali dilakukan oleh pemimpin pemerintah provinsi. Pihaknya bersama para buruh siap mengawal apa yang disampaikan dan diharapkan oleh Gubernur.

The post Gusnar Ismail Bakal Bentuk Tim Khusus Awasi Perusahaan Nakal di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Gorontalo melaksanakan program BPJS Keliling di Kantor Wali Kota Gorontalo, Selasa (14/1/2025). Program ini mengusung konsep “jemput bola” untuk memfasilitasi peserta dalam mendapatkan layanan administrasi kepesertaan yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid, yang turut menyaksikan langsung pelaksanaan program tersebut, menyampaikan apresiasinya kepada BPJS Kesehatan. Menurutnya, program ini sangat membantu para pegawai di lingkungan kantornya.

“Langkah BPJS untuk jemput bola ini luar biasa. Sangat membantu bagi para ASN, terutama bagi mereka-mereka yang mungkin selama ini belum disesuaikan data-datanya,” ungkap Ismail kepada pewarta.

Ismail berharap, layanan jemput bola seperti ini dapat terus meningkatkan kualitas layanan BPJS Kesehatan.

“Saya sebagai Pj Wali Kota sangat berterima kasih, mudah-mudahan dengan layanan ini tentunya akan memberi kualitas layanan dari BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, Ismail juga mengungkapkan bahwa Kota Gorontalo telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), yakni program jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara.

“Alhamdulillah, Kota Gorontalo saat ini sudah masuk UHC. Artinya, bahwa sudah sebagian besar warga kota tercover dalam BPJS. Tak hanya itu, yang ber-KTP kota, gratis untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan syarat belum terdaftar BPJS. Mudah-mudahan pelayanan dari tingkat puskes hingga rumah sakit semakin membaik lagi,” pungkas Ismail.

The post Program Jemput Bola BPJS Kesehatan Dapat Apresiasi Pj Wali Kota appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Provinsi Gorontalo, menyosialisasikan program petakan, sisir, advokasi, dan registrasi (PESIAR) kepada perangkat desa di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Kepala Cabang BPJS Gorontalo Djamal Ardiansyah mengatakan, pengenalan program PESIAR tersebut merupakan upaya dalam memastikan seluruh masyarakat di masing-masing desa agar bisa mengikuti semua program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Tujuan dari program ini untuk memastikan agar semua masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan langsung dari desa,” ungkap Ardiansyah saat ditemui sejumlah awak media di Qreend Q Hotel, pada Senin (18/09/2023).

Sosialisasi tersebut, kata Djamal, merupakan tindaklanjut dari lounching antara Kementerian Desa dan BPJS yang dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2023 lalu.

BPJS dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga telah bekerja sama untuk menyukseskan program tersebut, dengan Desa Dumati, Kecamatan Telaga Biru sebagai contoh untuk desa lainnya.

“Jadi, kita sudah MOU dengan Pak Nelson, dengan Desa Dumati sebagai percontohan,” tambahnya.

Ardiansyah menilai, dengan melibatkan seluruh perangkat desa di Kabupaten Gorontalo dapat mempermudah seluruh masyarakat untuk ikut serta dan mendaftarkan diri dalam program JKN. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang lebih baik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam hal pendaftaran, Ardiansyah menjelaskan, ada dua cara yang berlaku. Bagi masyarakat kurang mampu, pendaftaran dapat dilakukan melalui pemerintah desa, sementara bagi yang mampu, pendaftaran dapat dilakukan secara pribadi atau melalui instansi tempat mereka bekerja.

Reporter: Pian N Peda

The post BPJS dan Pemda Gorontalo Bersinergi untuk Tingkatkan Jaminan Kesehatan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Gorontalo, Rabu (13/09/2023).

Ketua Cabang BPJS Provinsi Gorontalo, Djamal Ardiansyah mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan program tahunan yang terus dilakukan.

Program sosialisasi tersebut, kata Djamal, bukan hanya dilakukan di Kabupaten Gorontalo, melainkan di semua kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo.

“Jadi, beberapa hari kemarin kita sudah melakukan sosialisasi ini di Kabupaten Pohuwato, Boalemo dan Gorut,” kata Djamal saat diwawancarai oleh sejumlah awak media, di Aula Baitul Izza, Rabu (13/09/2023).

Tujuan dari sosialisasi tersebut, kata Djamal, adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kartu JKN, sebab ia menilai masih banyak masyarakat yang belum tahu pengunaan dari kartu tersebut.

“Bagaimana pengunaan program JKN, apa saja manfaatnya, jika ada kendala siapa yang harus dihubungi,” tambahnya.

Terakhir, Djamal berharap dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat bisa lebih memahami program tersebut dan cara mengunakan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Reporter: Pian N Peda

The post BPJS Provinsi Gorontalo Menggelar Sosialisasi Program JKN appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, mendukung penuh implementasi Peraturan Menkes (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, yang diundangkan pada 9 Januari kemarin. 

BPJS Kesehatan juga memastikan kenaikan tarif kapitasi dan non kapitasi dalam aturan tersebut sudah melibatkan BPJS Kesehatan. Bahkan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati menyebutkan kenaikan tarif telah memperhitungkan kecukupan iuran. 

“Peningkatan tarif kapitasi, sudah memperhitungkan juga kecukupan iuran dan kesinambungan program yang dilakukan bersama antara Kementerian Kesehatan, BPJS kesehatan, dan Kementerian Keuangan,” kata Lily dalam webinar virtual melalui YouTube, Senin (16/1/2023). 

Aturan tersebut kata Lily, juga telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Adapun, dengan penyesuaian tarif tersebut juga dibarengi dengan perluasan akses layanan. 

“Sejalan dengan transformasi pelayanan kesehatan serta perluasan jaminan. Seperti cangkok organ, yang tidak hanya meliputi cangkok ginjal tapi juga cangkok paru, cangkok hati dan cangkok pankreas,” ujarnya. 

Tidak hanya itu, Lily menjelaskan bahwa aturan baru tersebut juga memperluas cakupan skrining kesehatan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan tidak bertambahnya penyakit yang berdampak atas trofik ke depan yang dapat membebani dalam pembiayaan pelayanan kesehatan. 

“Penyesuaian kebijakan kenaikan standar tarif ini, memang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang pertama mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan untuk memperbaiki anomali dalam struktu yang lama dan juga terus menjaga substansibilitas,” bebernya.

Selain itu, penyesuaian tarif tersebut juga diharapkan dapat mendorong penguatan mutu layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ataupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Selain itu, mendukung perkembangan kebijakan kebutuhan dasar kesehatan untuk peningkatan upaya promotif preventif dan layanan kualitas layanan bagi peserta. 

“Perubahan kebijakan standar tarif ini mengedepankan mutu layanan diantaranya besaran tarif kapitasi FTKP mempertimbangkan ketersediaan dokter dan rasio dokter dengan peserta terdaftar dalam mendorong perbaikan mutu layanan,” jelas Lily. 

Terakhir, Lily pun berharap program JKN ini dapat menjadi parameter pelaksanaan jaminan sosial bagi negara lain. Terlebih menurutnya sudah banyak negara yang melakukan benchmark terhadap pelaksanaan program JKN ini. 

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti jutga berkomentar bahwa penyesuaian tarif kapitasi da non kapitasi tersebut sudah sesuai dan telah melalui persetujuan bersama. “Aturan itu bagus dan sudah disepakati sebelumnya dengan BPJS [Kesehatan],” kata Ali kepada Bisnis, Minggu (15/1/2023).

Ali yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Kesehatan pada 2011–2014 itu mengatakan pihaknya berharap dengan kenaikan tarif tersebut mampu meningkatkan mutu pelayanan dan mengakomodasi fasilitas kesehatan.  Termasuk layanan fasilitas kesehatan primer yang semakin baik.

“Tentu sebagian untuk memberikan insentif berbasis kinerja pula,” imbuhnya.

Dia pun mengatakan pihaknya tidak khawatir akan kenaikan tarif tersebut. Termasuk bayang-bayang defisit yang sebelumnya pernah dialami BPJS Kesehatan pada 2019. “Kami telah perhitungkan tentu dengan diskusi dan simulasi yang panjang, sehingga masih dalam skenario kami,” tandasnya.

The post Siap-siap, Mulai Tahun Ini Asuransi BPJS Kesehatan Kembali Menaikan Tarif Kapitasi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Penandatangan kesepakatan bersama ini merupakan merupakan bentuk sinergitas Pemerintah Kota  (Pemkot) Gorontalo dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Hal itu disampaikan Walikota Gorontalo Marten Taha, pada acara penandatanganan kesepakatan bersama antara BPJS dan Pemkot, Rabu (27/10/2021).

Marten menjelaskan, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagi tenaga kerja untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Misalnya, ketika terjadi resiko kecelakaan kerja, kematian, atau usia tidak produktif lagi.

“Manfaat program BPJS ketenagakerjaan sangat dirasakan oleh peserta, terutama di masa pandemi Covid-19 ini,” jelas Walikota dua periode itu.

Dalam kesempatan itu, Marten menyampaikan banyak Terima kasih kepada BPJS atas terselenggaranya kerja sama tersebut. Karena, hal itu sejalan dengan visi misi Kota Gorontalo.

“Kami berharap, setelah kesepakatan bersama ini ditandatangani, maka dapat segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama oleh perangkat daerah teknis,” terang Marten.

“Semoga pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dapat membawa manfaat untuk kepentingan masyarakat Kota Gorontalo yang kita cintai,” pungkasnya.

Reporter : Reza Saad

The post Pemkot Gorontalo dan BPJS Ketenagakerjaan Jalin Kemitraan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membentuk Tim Kemitraan Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja (Perjaka) di tingkat Provinsi Gorontalo. Tim tersebut diketuai Deputi Direksi Wilayah Sulutenggo Malut dan beranggotakan unsur pemerintah, Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo), serikat pekerja, serta sekretaris daerah sebagai pengarah dalam kegiatan Kemitraan Perjaka.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo Muhammad Yusrizal mengatakan, Tim Kemitraan Perjaka dibentuk sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi kemitraan pemangku kepentingan untuk memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU) dan anggota keluarganya.

“Di dalam tim ini kita menyamakan persepsi terkait regulasi untuk pekerja atau badan usaha. Setiap ada upgrade regulasi kita bahas bersama-sama, sekaligus kita melakukan sosialisasi ke pekerja atau badan usaha agar pekerja ini mengetahui dan memahami regulasi program JKN,” kata Yusrizal usai kegiatan forum Tim Kemitraan Perjaka di Restaurant Domestique, Kota Gorontalo, Jumat (18/6/2021).

Selain itu, Yusrizal mengungkapkan Tim Kemitraan Perjaka juga bisa memonitoring kebijakan pendaftaran PPU-BU serta sinkronisasi data peserta.

“Saat ini memang belum seluruh badan usaha di Provinsi Gorontalo meregistrasi. Untuk itu dengan adanya tim ini, kita membahas terkait badan usaha yang belum patuh mendaftarkan karena kewajiban dari badan usaha untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya. Kewajiban itu juga sudah di atur dalam UU 24/2011, kemudian Perpres 82/2018 tentang jaminan kesehatan,” tambah Yusrizal.

Sementara itu di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba berharap dengan adanya Tim Kemitraan Perjaka tersebut bisa memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi PPU dan anggota keluarganya agar tercipta jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

“Kita memang membutuhkan Tim Kemitraan seperti ini, sehingga program-program yang dijalankan oleh BPJS untuk kepentingan masyarakat pengguna BPJS terlaksana dengan baik,” ujar Darda.

The post BPJS Kesehatan Bentuk Tim Kemitraan Perjaka di Tingkat Provinsi Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menerima kunjungan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku, Arif Budiarto, di rumah jabatan Wagub Gorontalo, Kamis (10/6/2021). Pertemuan itu membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

“Kami menyempatkan bertemu dengan pak Wagub Gorontalo untuk menyampaikan program BPJS Ketenagakerjaan dan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ucap Arif saat diwawancarai usai pertemuan itu.

Arif menjelaskan, Inpres tentang program Jamsostek ditujukan kepada 19 menteri, dua badan, serta gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia. Inti dari terbitnya Inpres tersebut agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mengikutsertakan pekerja yang ada di daerah dalam program Jamsostek, baik Jaminan Kesehatan Kerja, Jaminan Kematian, serta program beasiswa bagi anak pekerja.

“Program ini merupakan Jaring Pengaman Sosial. Manfaatnya, jika pekerja mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia, ahli waris akan mendapatkan santunan dan anak dari pekerja itu tetap bisa melanjutkan sekolah,” jelas Arif.

Terkait program Jamsostek itu, Wagub Idris Rahim mengatakan bahwa saat ini Pemerintah bersama DPRD Provinsi Gorontalo sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Diutarakannya, Ranperda yang merupakan usul inisiatif DPRD Provinsi Gorontalo itu bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh, serta menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

“Kami apresiasi dukungan BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Gorontalo. Terbitnya Inpres dan Ranperda ini merupakan komitmen dan perhatian pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” tutur Idris.

Pada April 2021, Wagub Idris Rahim telah menyalurkan beasiswa pendidikan bagi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 70 ahli waris dari 43 kasus kematian pekerja di Gorontalo memperoleh beasiswa pendidikan mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi.

The post Temui Wagub, Deputi BPJS Ketenagakerjaan Bahas Optimalisasi Jamsostek appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Beredar informasi melalui pesan short message service (SMS) terkait penerimaan dana bantuan sebesar Rp 47 juta mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Dalam pesan itu juga disertai sebuah tautan untuk mengklaim dana bantuan tersebut. 

Setelah dilakukan penelusuran, informasi ini adalah tidak benar atau hoaks. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti melalui laman Instagram resmi BPJS Kesehatan menegaskan, BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan dana bantuan apapun seperti yang tertulis dalam pesan SMS yang beredar.

Ia menambahkan, informasi seputar BPJS Kesehatan dapat diakses melalui laman bpjs-kesehatan.go.id, media sosial resmi BPJS Kesehatan, atau menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

KATEGORI: HOAKS

Link counter:-https://www.instagram.com/p/CPpPMhZlnTN/

The post Waspada Bantuan Mengatasnamakan BPJS appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo berharap kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Cabang Gorontalo. Agar secepatnya mencairkan anggaran bagi Rumah Sakit (RS) Aloe Saboe dan RS Otanaha sesuai data yang diajukan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo Erman Latjengke usai menghadiri forum kemitraan yang dilaksanakan di Rumah Dinas (Rudis) Walikota Gorontalo.

“Ini tentunya sangat kami harapkan, sebab itu adalah bagian anggaran yang dibutuhkan pihak RS, untuk pembayaran tenaga medis dan juga sebagai operasional RS,” kata Erman Latjengke.

Erman mengatakan, kalau sekiranya pembayaran ini sangat lancar dari pihak BPJS, maka otomatis operasional RS akan berjalan dengan sangat baik pelayanannya.

“Kalau operasional RS berjalan baik, tentunya pelayanannya berjalan dengan baik pula,” ujarnya.

Pada kesempatan itu pula Erman Latjengke menuturkan, bahwa kepesertaan BPJS di Kota Gorontalo itu masih berkurang 4,5 % atau sembilan ribu lebih. Mengapa tidak secara totalitas penduduk Kota Goronta terakomodir di kepesertaan BPJS?.

“Ternyata, setelah di tanyakan seperti itu, pihak BPJS Cabang Gorontalo mengatakan bahwa ada kendala sedikit seperti di domisili dan lain sebagainya,” tutur Erman Latjengke.

Erman Menambahkan, tentunya ini ada solusi, bahwa ternyata masih ada kuota tiga ribu lebih kepesertaan BPJS dari Provinsi Gorontalo yang belum terisi.

“Nah, tentunya ini menjadi bagian daripada solusi untuk kepesertaan bagi masyarakat Kota Gorontalo, nantinya ini akan terakomodir di kepesertaan BPJS Provinsi Gorontalo yang menggunakan APBD Provinsi,” pungkasnya.

Reporter : Abd Kadir Djauhari

The post DPRD Minta Pihak BPJS Segera Cairkan Dana untuk Rumah Sakit appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Selaku Provinsi yang mencapai UHC pertama, sejak tahun 2013. Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat dorongan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mempertahankan gelar Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

Hal itu disampaikan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut), Chandra Nurcahyo, usai bersilaturahmi dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim di ruang kerja Wagub kompleks Gubernuran Gorontalo, Selasa (10/3/2020).

“Sejak tahun 2013 Provinsi Gorontalo adalah provinsi pertama yang sudah UHC. Selaku pionir yang pertama kali mencapai UHC, kami berharap Gorontalo bisa mempertahankan gelar UHC ini,” harapnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dikes Provinsi Gorontalo, Misranda Nalole, menjelaskan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi Gorontalo, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun ini baru mencapai 78 persen. Ini disebakan, masih rendahnya cakupan kepesertaan tersebut karena masih berprosesnya verifikasi dan validasi data.

“Tahun ini kita belum UHC dibanding tahun kemarin, masih ada kekurangan sebanyak 22 persen. Hal itu karena adanya instruksi bapak Gubernur agar peserta itu benar-benar sudah diverifikasi dan validasi datanya,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Misranda, hasil verifikasi dan validasi data yang dilaksanakan oleh Pemprov Gorontalo pada akhir tahun 2019 lalu, banyak ditemukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang telah meninggal dunia, peserta yang tidak ditemukan, kepesertaan ganda, serta peserta yang telah meningkat kesejahteraannya sehingga tidak layak lagi menjadi PBI. Dari 120.265 orang peserta PBI Jamkesta yang diverifikasi dan divalidasi datanya, sebanyak 38.913 jiwa di antaranya dinyatakan tidak valid sehingga harus dikeluarkan dari kepesertaan dan tanggungan pemerintah.

“Proses pendataan kepesertaan ini masih terus dilakukan. InsyaAllah dalam waktu tidak terlalu lama bisa selesai sehingga kepesertaan tahun ini akan sama dengan tahun kemarin yang mencapai 98 persen,” ungkapnya. (Ads)

The post BPJS Kesehatan, Dukung Provinsi Gorontalo Pertahankan Gelar UHC appeared first on Prosesnews.id.

Pada tanggal 30 Januri 2020 belum lama ini, istrinya dirujuk di RS Defina Parigi Moutong, Sulteng. Guna proses persalinan. Usai melahirkan, dia diminta oleh pihak BPJS melalui petugas RS Defina, untuk segera membayar iuran anaknya yang baru saja dilahirkan.

Dia pun bergegas dan segera membayarnya. Menariknya, kata Majid. Saat dicek tagihanya, ternyata berkisar sekitar 220 ribu. Padahal menurutnya, tagihan untuk klas 2 sebagaimana kenaikan iuran BPJS mandiri saat ini, seharusnya hanya 110 ribu.

Tidak ingin berbelit-belit, ia pun kemudian membayarnya, dengan harapan bisa segera menyelesaikan urusan adminitrasi di RS Defina. Namun, beberapa saat kemudian. Dia dikagetkan dengan pihak BPJS, yang memintanya untuk segera melunasi lagi iuran untuk bayinya tersebut.

“Tiba-tiba pihak BPJS menyuruh saya lagi untuk segera melunasi tagihan BPJS anak saya. Padahal, saya sudah membayarnya sebanyak 220 ribu, sesuai dengan nomor virtual BPJS anak saya yang diberikan oleh pihak RS. Defina,” ujarnya

Merasa heran, ia segera melakukan Klarifikasi kepada pihak BPJS Boalemo. Namun, pihak BPJS mengatakan, bahwa iuran yang telah dibayarnya tersebut, hanya terhitung menjadi iuranya bersama istrinya untuk sebulan berjalan.

Menurut pihak BPJS, tagihan untuk virtual bayinya, belum diberlakukan. Atau belum terbuka lewat sistem. Sehingga, iuran yang baru saja dibayarkanya tersebut, hanya dihitung menjadi iuaran BPJS dirinya dan istrinya.

Namun hal itu di bantah oleh Majid. Pasalnya, kata dia. Iuran BPJS yang dibayarnya tersebut, sudah sesuai dengan nomor virtual bayi yang diberikan oleh petugas RS. Defina.

“Kalau pun misalnya, nomor virtual BPJS bayi saya belum berlaku. Kenapa saya sudah diberikan nomor virtual tersebut dan diminta untuk segera melakukan pembayaran,” ketusnya dengan nada kesal.

Bukan hanya itu, menurut penuturan Majid, seminggu sebelum istrinya melahirkan. Padahal dirinya sudah melunasi iuran BPJS untuk bulan berjalan. Jadi, kata dia sangat aneh lagi, apabila pembayaran yang baru saja dilakukanya tersebut, hanya dihitung menjadi iuran dia bersama istrinya.

“Tiba-tiba pihak BPJS mengatakan, setoran iuran yang baru saja saya bayarkan itu. Hanya dihitung sebagai iuaran saya dan istri untuk bulan berjalan. Padahal, seminggu yang lalu saya ini sudah melunasinya. Saya fikir, setoran tersebut untuk anak saya.” Bebernya

Lebih lanjut kata majid, kejadian yang dialaminya tersebut menandakan bahwa bobroknya sistem yang ada di tubuh BPJS. Karena menurutnya, pihak RS Defina telah memberikan pelayanan yang baik kepada istrinya sebagai pasien.

Majid berharap, persoalan yang dialaminya tersebut. tidak terulang lagi dan tidak akan menimpa masyarakat lainya. Karena menurutnya, sistem seperti itu hanya akan menyengsaran peserta BPJS mandiri lainya yang membutuhkan pelayanan medis. (Ryan)

The post BPJS Kesehatan Dinilai Tak Komitmen, Majid : Sitemnya Bobrok appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, SULTENG – Rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan oleh pemerintah, saat ini menjadi polemik di masyrakat. Iuran BPJS kesehatan akan naik 100 persen 1 Januari 2020, melalui Perpres Nomor 75 tahun 2019.

Lahirnya perpres ini adalah sebagai bentuk liberalisasi sektor kesehatan. Sebab, kesehatan bukan lagi pelayanan publik yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Negara yang berdampak pada bertambahnya jumlah rakyat miskin di negeri ini.

Pada hal konstitusi negara kita telah mengatur kesehatan rakyatnya melalui PANCASILA dan UUD 1945.

Dalam penafsiran undang-undang dasar 1945 pada Pasal 28 H : (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 : (1) fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh Negara.

(2) Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertangung jawab atas penyediaan fasilitas dan pelayanan umum yang layak.

Inilah konsekuensi Negara jika menganut kebijakan liberal kapitalistik akan melahirkan jurang pemisah antara rakyat dn Negara, Di buktikan dengan pelaksanaan Jaminan sosial dijalankan dengan model asuransi yang kemudian menjadi layanan kesehatan yang bersifat profit dan menjebatani terjadinya praktek korupsi ditubuh lembaga kesehatan.

Naiknya iuran BPJS 100 persen menandakan ketidak becusan sistem pelaksanaan BPJS yang kemudian akan merugikan rakyat dan Negara. Sebab, persoalan pelaksanaan BPJS berbasis pasar akan menyasar ke semua sektor rakyat termarginalkan pun tidak.

Provinsi Sulawesi Tengah, setahun lalu mengalami bencana alam yang kemudian dalam proses pemulihan ekonomi saat ini, tentu akan merasakan dampak dari proses pelaksanaan BPJS yang tidak baik.

Dari data yang ada sejak September 2019 , Peserta mandiri BPJS kesehatan Sulawesi Tengah dengan jumblah besaran tungakan 100 miliar rupiah. Dari segi jumlah tagihan mayoritas ada pada peserta jaminan sosial kesehatan kelas 3. Tapi dilihat dari nominal rupiah berada di kelas 1 karna nilainya yang lebih besar” (BPJS SULAWESI TENGAH).

Artinya adalah Tanpa dinaikan iuran BPJS, masih saja berujung pada penungakan iuran apalagi jika di naikan iuranya. Hal ini menunjukan BPJS terbalik membebani dan tidak menjadi solusi yang baik untuk rakyat.

Atas rencana pemerintah menaikan iuran BPJS 100 persen, di tambah carut marutnya system pelaksanaan BPJS kesehatan. Kami dari Serikat Tani Nasional (KPW STN SULTENG) mendesak Negara untuk “bubarkan” Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) dan gantikan dengan jaminan kesehatan Rakyat Semesta (JAMKESRATA).

Editor : Majid Rahman

The post BPJS Kesehatan Hanya Instrument Negara “Membunuh” Rakyat Indonesia appeared first on Prosesnews.id.

Konsep global budget BPJS kesehatan ini, sebagai mana disampaikan Kepala BPJS Cabang Gorontalo Muhamar Yusriza, konsep tersebut akan dilaksanakan mulai 2020 di 6 kantor cabang BPJS Kesehatan se Indonesia, salah satunya di Gorontalo.

Pihak BPJS juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait rencana tersebut. Global budget tersebut adalah pengalokasian anggaran pada rumah sakit selama setahun, yang dapat digunakan oleh rumah sakit untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta.

Melalui metode tersebut, cara pembayaran klaim ke rumah sakit akan didasarkan kepada anggaran yang dihitung secara keseluruhan. Proses administrasi, lanjutnya akan mempermudah pihak rumah sakit untuk membuat keputusan rasional dalam memaksimalkan sumber daya yang ada.

Lebih lanjut kata Yusrizal, rencana penerapan sistem pembayaran global budget ini masih dalam proses pembahasan. Ke depan, BPJS Kesehatan akan melakukan sosialisasi dan mengadakan rakor terkait hal tersebut.

Di sisi lain, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan pihaknya menyambut positif rencana tersebut. Namun, dia mengharapkan program tersebut tidak menimbulkan risiko tamabahan terhadap masyarakat peserta BPJS di Gorontalo.

“Silahkan dikaji dulu, dilihat, dan dihitung untung ruginya baik itu untuk pasien atau rumah sakit. Jangan sampai ada yang dirugikan,” ujarnya.

Sebagai langkah awal dari penerapan tersebut, BPJS Cabang Gorontalo diperkirakan akan menggandeng RSUD dr. Hasri Ainun Habibie yang dikelola oleh Pemprov Gorontalo dan RS. MM  Dunda di Limboto, Kabupaten Gorontalo. (Hel)

The post Gorontalo Jadi Percontohan Global Budget BPJS Kesehatan appeared first on Prosesnews.id.