PROSESNEWS.ID – DPRD Kabupaten Boalemo mendorong pemerintah pusat untuk mengambil alih pembiayaan serta pengangkatan tenaga kesehatan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Langkah ini krusial mengingat keterbatasan keuangan daerah dalam mengakomodir seluruh honorer di wilayah tersebut.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo, Helmi Rasid, menyampaikan bahwa dari total 1.495 tenaga PPPK Paruh Waktu yang terdaftar dalam database daerah, sebanyak 188 di antaranya merupakan tenaga medis yang tersebar di berbagai fasilitas layanan kesehatan.

Helmi menegaskan, kondisi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo saat ini belum mampu membiayai peralihan status PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu untuk sektor kesehatan. Padahal, kebutuhan akan pemenuhan fasilitas kesehatan daerah terus meningkat.

Politisi Partai Demokrat itu menilai, dedikasi serta pengabdian para tenaga kesehatan patut mendapatkan apresiasi setimpal dari negara. Menurutnya, mereka berada di garis terdepan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) nonstop selama 24 jam penuh.
Atas dasar pertimbangan tersebut, mantan aktivis HMI itu sangat berharap pemerintah pusat dapat memberikan skema pembiayaan khusus agar para tenaga medis di Boalemo bisa dialihkan menjadi PPPK Penuh Waktu tanpa membebani keuangan daerah.

Selain memperjuangkan sektor kesehatan, Komisi 1 DPRD Boalemo juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait pemenuhan status 271 guru PPPK Paruh Waktu, di mana sebanyak 240 formasi tenaga pendidik di antaranya akan diambil alih pembiayaannya oleh pusat.

Mantan wartawan tersebut berharap skema pengambilalihan pembiayaan oleh pemerintah pusat tidak hanya berlaku untuk sektor pendidikan saja, melainkan juga dapat diterapkan pada tenaga kesehatan yang berada di daerah-daerah berkembang seperti Kabupaten Boalemo.

The post DPRD Boalemo Dorong Pusat Akomodir Pengangkatan Tenaga Medis Jadi PPPK Penuh Waktu appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Data Desil Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kabupaten Boalemo dinilai tidak valid dan mendesak untuk segera diperbarui. Kondisi data yang tidak akurat di lapangan diduga kuat menjadi penyebab utama banyaknya warga kurang mampu yang tercoret dari daftar penerima bantuan sosial pemerintah.

Sorotan tajam ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo, Helmi Rasid. Ia menilai penetapan tingkat kesejahteraan masyarakat atau data Desil yang beredar saat ini terkesan dibuat secara asal-asalan tanpa melihat fakta riil kehidupan warga di lapangan.

Akibat ketidakakuratan data tersebut, sejumlah warga miskin di Boalemo kini gigit jari karena tidak lagi terdaftar sebagai penerima berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan tanggungan pemerintah.

“Banyak masyarakat yang menghubungi saya, mengeluhkan mereka sudah tidak lagi masuk dalam penerima bantuan, dengan alasan sudah masuk Desil 7-10. Padahal, mereka tidak memiliki apa-apa. Bahkan rumah mereka pun sudah tak layak, tapi anehnya, desilnya 8,” kata Politisi Demokrat tersebut.

Masalah penentuan kriteria Desil ini juga dinilai sangat mengada-ada dan merugikan nelayan kecil. Helmi menyayangkan sikap petugas pendata di lapangan yang tidak menggali informasi secara rinci mengenai status kepemilikan aset warga, sehingga bantuan modal dari pemerintah justru dijadikan alasan untuk menaikkan status ekonomi penerima.

“Ada juga alasan, yang bersangkutan tidak bisa masuk BPJS tanggungan pemerintah, dengan alasan sudah masuk Desil 7, karena memiliki perahu dan mesin katintin 9,5 PK. Itu kan bantuan pemerintah, mengapa harus dinaikan desilnya. Petugas data juga harus menanyakan, asal usul kepemilikan barang yang dimiliki masyarakat, bukan asal catat aja,” tegas mantan Wartawan itu.

Dampak buruk kekacauan data Desil ini ternyata juga berimbas langsung pada sektor pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mantan Aktivis HMI itu mengungkapkan, banyak anak petani, buruh, dan nelayan di Kabupaten Boalemo yang terancam putus sekolah karena gagal mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Padahal, secara regulasi, penolakan KIP Kuliah biasanya menyasar anak dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat. Namun di Boalemo, anak-anak nelayan dan buruh justru dipaksa gigit jari dan kehilangan akses pendidikan gratis hanya gara-gara status Desil orang tua mereka mendadak dinaikkan menjadi Desil 6.

Melihat kondisi yang kian memprihatinkan ini, Komisi 1 DPRD Boalemo mendesak pihak terkait untuk segera melakukan verifikasi dan validasi ulang data secara menyeluruh.

“Mereka yang kurang mampu secara ekonomi, dikeluarkan dari penerima bantuan seperti PKH, BLT, Bansos. Bahkan imbasnya sampai pada anak mereka, ada yang dikeluarkan dari BPJS, hingga tidak bisa lagi menerima KIP kuliah. Data macam apa ini, hanya merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan,” pungkasnya.

The post Kekacauan Data Desil, Bantuan BPJS Dicabut, Akses KIP Kuliah Anak Kurang Mampu Terancam Putus appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Boalemo meminta polemik hibah tanah untuk pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, diselesaikan secara bijak dan arif. Ego pribadi diharapkan dapat dikesampingkan demi kelancaran program nasional yang masuk ke daerah.

Langkah ini diambil setelah Komisi I DPRD Boalemo menggelar rapat mediasi yang menghadirkan pemerintah Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, serta pihak pemberi hibah. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial dan PMD, Kepala Dinas Kumperindag, Camat Mananggu, hingga Penjabat (Pj) Kepala Desa Bendungan.

Pokok permasalahan dipicu oleh sikap Pj Kepala Desa Bendungan yang menolak hibah tanah dari warga untuk pembangunan gerai koperasi. Pj Kades beralasan masih ada anggota keluarga pemberi hibah yang keberatan, padahal pemilik sah atas hak tanah tersebut telah resmi memberikan hibahnya.

Meski rapat mediasi telah menyimpulkan agar Camat dan Pj Kades berkoordinasi dengan Koramil terkait administrasi hibah dan persiapan pembangunan, Pj Kades justru mengabaikan hibah warga dan melakukan pengukuran lahan baru. Belakangan diketahui, lahan baru yang diukur tersebut merupakan aset milik SMPN 3 Mananggu yang direncanakan untuk pembangunan gedung baru pada tahun depan.

“Hibah tanah dari masyarakat kemarin, terima saja. Mengapa masih mencari tanah lain, yang informasinya itu milik SMP 3 Mananggu. Jangan sampai solusi yang diberikan Pj Kepala Desa ini akan menimbulkan masalah baru,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.

Mantan wartawan itu menggarisbawahi bahwa pembangunan koperasi desa seharusnya selalu berkoordinasi dengan Koramil atau Babinsa setempat guna memastikan kelancaran dan kelayakan lahan. Dari seluruh desa di Kecamatan Mananggu, hanya Desa Bendungan yang masih bermasalah terkait status tanah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Boalemo diminta turun tangan langsung untuk menjembatani persoalan ini.

Komisi I DPRD Boalemo menilai terdapat konflik personal antara Pj Kepala Desa dengan pihak pemberi hibah. Ketua Komisi I DPRD Boalemo, Helmi Rasid, menyoroti hal tersebut dan meminta agar sentimen pribadi tidak mengorbankan kepentingan publik.

“Masalah pribadi dikesampingkan dulu demi keberlangsungan pembangunan Koperasi Merah Putih,” ujar Helmi Rasid.

The post Komisi I DPRD Boalemo Minta Polemik Hibah Tanah Kopdes di Desa Bendungan Diselesaikan dengan Bijak appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) berkedok Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, terus bergolak. Sebanyak 1.800 warga diperas dengan pungutan sebesar Rp400 ribu hingga Rp600 ribu per orang.

Namun belakangan terungkap, program PTSL di wilayah tersebut sama sekali tidak ada. Pengurusan yang dilakukan selama ini murni proses balik nama alas hak.

Polemik pertanahan yang tertahan selama kurang lebih lima tahun tanpa kejelasan ini dibongkar dalam Rapat Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo. Rapat tersebut menghadirkan pihak BPN Kabupaten Boalemo, Sekretaris Daerah (Sekda) Boalemo, Asisten 2, serta BPKAD Boalemo.

DPRD Boalemo secara tegas mendesak mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boalemo yang menjabat sebelumnya untuk bertanggung jawab penuh atas kekacauan ini, termasuk membuka secara transparan aliran uang ribuan warga tersebut.

“Mantan Kepala BPN Boalemo wajib bertanggung jawab dan menjelaskan ke mana saja aliran dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Warga sudah mengorbankan uang mereka, jadi mereka menuntut haknya secara mutlak. Jika sejak awal tidak ada pungutan biaya dari warga, masalah ini tidak akan berlarut-larut hingga lima tahun tanpa penyelesaian,” tegas Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo, Helmi Rasid.

Helmi menegaskan bahwa kasus ini sudah masuk ke ranah hukum pidana dan tidak bisa lagi diselesaikan secara administratif semata.

“Persoalan PTSL yang berpolemik di Kecamatan Wonosari, saya melihatnya ini bukan lagi masalah administrasi. Namun, dalam polemik ini, ada dugaan tindak pidana Pungli. Dan APH perlu turung tangan, dalam masalah ini,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, masyarakat telah mengorbankan finansial keluarga demi menggantungkan harapan agar sertifikat tanah mereka resmi dibalik nama. Nahas, 1.800 sertifikat justru dikembalikan kepada warga dengan alasan tidak dapat diproses balik nama.

Mantan Aktivis HMI ini juga mendesak Pemerintah Daerah Boalemo untuk segera mengambil langkah nyata di tengah polemik agraria ini. Mengingat banyak pemilik pertama sertifikat sudah tidak berdomisili di Gorontalo, ia mendorong pembentukan gugus tugas yang melibatkan unsur Forkopimda. Langkah ini mencakup penyediaan anggaran daerah untuk penetapan pengadilan terkait pengalihan alas hak bagi warga kurang mampu.

Meski demikian, DPRD Boalemo menegaskan bahwa formulasi solusi bagi masyarakat tidak boleh menghapus atau mengenyampingkan proses tindak pidana pungli yang telah terjadi. Penegak hukum diminta mengusut tuntas seluruh pihak yang menikmati aliran dana ilegal tersebut.

The post Dugaan Pungli Berkedok PTSL di Wonosari Tembus Miliaran, DPRD Boalemo Minta Mantan Kepala BPN Bertanggung Jawab appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, disebut Fraksi Partai Golkar, selama hampir 2 tahun ini, tidak punya manfaat untuk masyarakat Gorontalo. Bahkan, Fraksi Golkar, diisukan akan menarik dukungan dari koalisi Pemerintahan Gusnar Ismail-Idah Syaidah.

Ketua Satgas DPD Partai Demokrat Helmi Rasid menjelaskan, pemerintahan Gusnar-Idah, tetap tegak lurus dan fokus melayani serta berkomitmen membangun Provinsi Gorontalo selama 5 tahun kedepan.

Ketika ada anggapan bahwa Gubernur Gusnar Ismail, tidak bermanfaat untuk masyarakat Gorontalo dan terhadap salah satu partai, kata Helmi itu hak mereka untuk menilai.

Namun kata Helmi, prinsipnya kerja-kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini, langsung menyentuh dan masyarakat sendiri yang akan menilai itu.

“Ketika asumsi Fraksi Golkar seperti itu, tidak menjadi masalah. Itu hak mereka, hanya saja yang menjadi catatan penting. Bahwa, Gusnar Ismail yang dinilai tidak bermanfaat untuk masyarakat Gorontalo itu, Ketua DPD 1 Golkar, merupakan Wakil Gubernur Gorontalo, berpasangan dengan Gusnar Ismail. Ini bagian dari Paket Pemerintahan,” bebernya.

Mantan Wartawan itu menilai, isu yang berkembang saat ini, hanya upaya untuk memecah persatuan dan solidaritas Gusnar Ismail dan Idah Syaidah dalam pemerintahan.

“Intinya, biarlah rakyat yang menilai. Apakah Gubernur Gorontalo bekerja dan bermanfaat untuk masyarakat Gorontalo atau tidak. Apapun ocehan orang, Gusnar-Idah tetap fokus bekerja,” ketusnya.

The post Gusnar Ismail Disebut Tak Bermanfaat Bagi Rakyat, Demokrat: Biarlah Rakyat yang Menilai appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Opini publik yang mulai digiring oknum yang tidak suka dengan Pemerintahan Gusnar Ismail-Idah Syahidah Rusli Habibie, kian masif dilakukan. Bahkan, ada pemberitaan yang sudah sangat tendensius dan tidak lagi mengikuti kaidah Jurnalistik serta keberimbangan pemberitaan.

Padahal Fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo, hanya melakukan Rapat Internal, termasuk melakukan evaluasi terhadap Pemerintahan Gusnar Ismail dan Idah Syaidah Rusli Habibie. Dan rapat internal fraksi seperti ini, biasa dilakukan oleh semua fraksi di DPRD.

Jangankan Fraksi Golkar, semua fraksi yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo berhak melakukan evaluasi terhadap Pemerintahan Provinsi Gorontalo. Sebagaimana, tugas dan fungsi DPRD.

Jika ada narasi yang mengatakan, bahwa Fraksi Golkar mulai meninggalkan Gusnar Ismail dalam koalisi, itu informasi sangat menyesatkan dan pembodohan terhadap Publik. Apalagi, sampai menyebut Golkar menarik dukungan terhadap pemerintahan Gusnar-Idah.

Ketua Satgas DPD Partai Demokrat Gorontalo, Helmi Rasid, saat dimintai tanggapan berkaitan dengan sikap Fraksi Golkar akan meninggalkan Gusnar Ismail. Mantan Aktivis HMI itu, menjelaskan informasi tersebut memang sengaja di hembuskan oleh orang yang memang sejak awal tidak suka dengan pemerintahan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah.

Dijelaskan Helmi, memang benar Fraksi Golkar melakukan rapat internal yang juga membahas evaluasi sekaligus proyeksi pemerintahan Gusnar Ismail-Idah Syahidah.

“Apa yang salah dengan rapat Fraksi Golkar? Tidak ada yang salah dalam rapat itu. Dan semua fraksi biasa melakukan rapat internal termasuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan Gusnar-Idah,” jelasnya.

Namun kemudian, evaluasi Fraksi Golkar terhadap Pemerintahan Gusnar-Idah, dikaitkan Partai Golkar akan meninggalkan koalisi, itu sangat konyol dan bodoh.

“Logikanya, Ibu Wakil Gubernur Idah Syahidah merupakan Ketua DPD I Partai Golkar, kemudian Golkar diisukan meninggalkan koalisi pemerintahan Gusnar-Idah. Ini menjadi lucu, dan opini sesat seperti ini perlu diluruskan,” tegas Anggota Fraksi Demokrat Boalemo itu.

Dijelaskannya lagi, jauh sebelum Fraksi Golkar melakukan evaluasi terhadap Pemerintahan Gusnar-Idah. DPD Partai Demokrat Gorontalo melalui Satuan Tugas (Satgas), yang telah dibentuk juga sudah melakukan evaluasi terhadap pemerintahan Gusnar-Idah. Termasuk, proyeksi Partai Demokrat menghadapi Pemilu 2029 mendatang.

“Jadi bukan hanya Fraksi Golkar yang melakukan evaluasi terhadap Pemerintahan Gusnar-Idah. Kami Partai Demokrat yang juga pengusung, sudah melakukan evaluasi terhadap pemerintahan ini. Dan tentunya, semua fraksi dan partai politik, memiliki hak yang sama untuk mengevaluasi,” bebernya.

Tentunya, evaluasi Fraksi Golkar dan Partai Demokrat Gorontalo, serta tidak menutup kemungkinan dari fraksi dan Partai Politik lain memberikan evaluasi terhadap Gusnar-Idah, tujuannya demi perbaikan dan perubahan Gorontalo kedepan.

“Dinamika politik dalam pemerintahan, sudah hal yang biasa. Semua cukup dengan komunikasi yang baik lintas partai. Jadi kalau ada yang mengaitkan Golkar, akan meninggalkan pemerintahan Gusnar-Idah, itu opini sesat yang sengaja dibuat oleh orang yang memiliki penyakit hati,” ketusnya.

Reporter: Gunawan

The post Golkar Diisukan Tarik Dukungan dari Gusnar-Idah, Satgas Demokrat: Pembodohan Publik appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pembangunan Kampung Nelayan di Kecamatan Paguyaman Pantai mendapat sorotan dalam agenda reses Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Boalemo, Helmi Rasid, S.Pd.

Aleg Fraksi Partai Demokrat itu mengunjungi tiga desa yang menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan, yakni Desa Limbatihu, Desa Bubaa dan Desa Olibu, Sabtu (15/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, ia menerima sejumlah aspirasi masyarakat. Di Desa Limbatihu dan Desa Bubaa, warga menyoroti keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek.

Warga mengeluhkan pihak ketiga dinilai belum melibatkan tenaga kerja, khususnya tukang yang berasal dari desa setempat.

Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Boalemo itu menegaskan, program pembangunan nasional yang masuk ke desa harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

“Jangan hanya pembangunannya yang masuk ke desa, tetapi masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat ekonomi. Tenaga kerja dan usaha masyarakat setempat harus ikut diberdayakan,” tegasnya.

Sementara di Desa Olibu, warga menyampaikan kekhawatiran terkait akses kendaraan pengangkut material.

Kendaraan berukuran besar yang membawa material pembangunan dikhawatirkan melintasi jalan sempit di depan rumah warga. Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan memicu persoalan sosial.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Aleg muda Dapil 3 Paguyaman-Paguyaman Pantai itu menghadirkan Camat Paguyaman Pantai Radius Pandju, Babinsa, Bhabinkamtibmas serta aparat desa untuk bermusyawarah bersama masyarakat.

Dalam pertemuan itu disepakati Camat Paguyaman Pantai akan menggelar rapat koordinasi bersama kepala desa yang wilayahnya menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan.

Rapat tersebut juga akan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pihak ketiga sebagai pelaksana pembangunan.

Khusus di Desa Limbatihu dan Bubaa, pihak ketiga akan diminta mengakomodasi tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek.

Ketua Satgas Demokrat Provinsi Gorontalo itu, juga meminta pihak ketiga memanfaatkan toko-toko bangunan di Kecamatan Paguyaman Pantai untuk kebutuhan material pembangunan, termasuk pasir dan kerikil.

“Supaya masyarakat juga mendapatkan pendapatan tambahan dari pembangunan Kampung Nelayan ini,” ujarnya.

Selain itu, Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu meminta, para kepala desa meningkatkan koordinasi dengan camat terkait progres pembangunan di wilayah masing-masing.

Hal itu penting setelah Camat Paguyaman Pantai mengaku belum mendapatkan koordinasi yang memadai, baik dari pihak ketiga maupun pemerintah desa mengenai perkembangan pembangunan Kampung Nelayan.

“Jangan nanti ada masalah, baru larinya ke camat. Semua pembangunan nasional tetap wajib saling koordinasi untuk menyukseskan program nasional yang masuk ke desa-desa,” tegasnya.

Dalam reses tersebut, pihak ketiga sebenarnya telah diundang untuk hadir dan memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat. Namun, pihak pelaksana tidak hadir dengan alasan masih mengikuti kegiatan lain.

Bagi putra asli Paguyaman Pantai itu, ketidakhadiran pihak pelaksana menjadi catatan penting. Sebab, pertemuan tersebut tidak hanya membahas teknis pembangunan, tetapi juga menjadi ruang untuk mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

Terakhir, politisi muda Partai Demokrat itu mengatakan, pembangunan harus berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, komunikasi antara pelaksana proyek, pemerintah desa, kecamatan dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan Kampung Nelayan berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Reporter: Gunawan

The post Helmi Minta Pembangunan Kampung Nelayan di Paguyaman Pantai Tak Abaikan Kepentingan Warga appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Paguyaman Pantai kembali menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang hingga kini menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat.

Atas sorotan itu, Anggota DPRD Boalemo Helmi Rasid meminta, adanya penanganan serius dari Pemerintah Provinsi Gorontalo karena status jalan di Paguyaman Pantai adalah kewenangan Provinsi, Selasa (7/4/2026).

“Jalan menuju Paguyaman Pantai ini kondisinya sudah rusak parah, bahkan sering longsor saat musim hujan. Jadi, saya meminta Pemerintah Provinsi harus serius, sebab infrastruktur jalan di Paguyaman Pantai paling banyak merupakan kewenangan Provinsi,” katanya.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, akses jalan menuju Paguyaman Pantai merupakan satu-satunya jalur utama yang selama ini digunakan masyarakat, dan keberlangsungan aktivitas masyarakat sangat bergantung pada kondisi jalan tersebut.

“Perlu dipahami bahwa jalan ini adalah satu-satunya akses utama masyarakat Paguyaman Pantai. Jika jalan ini tertutup atau rusak, maka aktivitas masyarakat bisa lumpuh total, termasuk soal terhambatnya roda ekonomi para petani dan nelayan dalam menyuplai hasil pertanian dan perikanan ke luar wilayah Paguyaman Pantai” tegasnya.

Helmi yang menjabat Ketua Komisi I DPRD Boalemo itu, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengembangan jalur alternatif guna mengantisipasi gangguan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Salah satu jalur yang dinilai berpotensi adalah ruas jalan di Desa Towayu-Limbatihu.

“Saya juga mendorong agar jalan Towayu- Limbatihu bisa diperbaiki. Sebab, jika jalur itu ditingkatkan, masyarakat akan memiliki alternatif jalan lain ketika akses utama tertutup akibat longsor atau kerusakan,” usulnya.

Dalam keterangan terakhirnya, Aleg Dapil Paguyaman-Paguyaman Pantai itu berharap, agar Infrastruktur yang menjadi usulan pada Musrenbang tidak hanya menjadi catatan semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui program prioritas pembangunan lewat sentuhan kewenangan provinsi.

“Sebagai wakil rakyat, saya berharap apa yang menjadi aspirasi masyarakat Paguyaman Pantai dalam Musrenbang, dapat diakomodir dan direalisasikan, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan secara nyata dan adil,” tutupnya.

The post Musrenbang Kecamatan Paguyaman Pantai, Infrastruktur Kewenangan Provinsi Diminta Diperhatikan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Gorontalo membentuk Satuan Tugas (Satgas), sebagai upaya revitalisasi struktur partai di tubuh organisasi.

Pembentukan Satgas tersebut merupakan hasil Rapat Pimpinan Harian (Rapinhar) yang digelar di Kantor DPD Demokrat Gorontalo (5/1/2026), dan menjadi langkah strategis konsolidasi menghadapi agenda Organisasi, termasuk Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab) dalam waktu dekat.

Di hadapan jajaran Pimpinan Harian (Pinhar), Ketua DPD Partai Demokrat Gorontalo, Erwin Ismail, menegaskan, Satgas memiliki peran untuk melakukan konsolidasi, koordinasi, dan penataan kembali struktur organisasi hingga ke tingkat bawah.

“Satgas ini bertugas merapikan struktur dan memetakan kembali kekuatan organisasi jelang Musda dan Muscab. Revitalisasi penting agar Partai Demokrat semakin solid dan siap menghadapi agenda politik ke depan,” tegasnya.

Dalam Rapinhar tersebut, DPD Demokrat Gorontalo menunjuk Helmi Rasid sebagai Ketua Satgas yang akan bekerja melakukan verifikasi dan konsolidasi internal pada tingkat DPC hingga DPAC.

Sementara itu, Ketua Satgas, Helmi Rasid, mengatakan, Satgas dapat bekerja cepat, sistematis, dan berbasis data organisasi.

“Kita ingin memastikan semua struktur berjalan aktif, memiliki fungsi kerja yang jelas, dan siap bergerak bersama. Demokrat harus hadir sebagai partai yang modern, terbuka, dan dekat dengan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Satgas akan memberikan waktu untuk pemenuhan struktur organisasi di seluruh tingkatan.

“Apabila dalam batas waktu yang diberikan struktur belum juga terpenuhi, maka akan kami rekomendasikan kepada DPD untuk mengambil sikap sesuai mekanisme konstitusi organisasi,” tambahnya.

Helmi yang juga menjabat Ketua Komisi 1 DPRD Balemo itu, berharap, pembentukan Satgas sekaligus menjadi sinyal penguatan mesin politik Demokrat Gorontalo menjelang pelaksanaan Musda dan Muscab, serta agenda kerja partai mendatang.

“Dengan hadirnya Satgas, kita berharap, ada perubahan yang baik di tubuh organisasi. Sebab, kalau organisasi tertata, maka ikhtiar untuk mengawal agenda-agenda kerakyatan di Gorontalo akan terwujud”, tutupnya.

The post DPD Demokrat Gorontalo Bentuk Satgas, Upaya Revitalisasi Struktur Partai appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo, Helmi Rasid, meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo untuk segera mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Selasa (12/8/2025).

Helmi mengingatkan, pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB telah menetapkan jadwal resmi tahapan pengadaan PPPK Paruh Waktu tahun 2025. Seluruh proses akan tuntas pada 30 September 2025, sehingga tidak ada alasan bagi OPD untuk menunda atau menunggu hingga mendekati batas akhir.

“Jangan ada yang terlewati. Semua OPD harus bergerak cepat, jangan menunggu sampai detik terakhir. Begitu jadwal ditutup, kesempatan itu hilang,” tegasnya.

Berdasarkan jadwal resmi, tahapan dimulai pada 7-20 Agustus dengan usulan penetapan kebutuhan oleh instansi. Selanjutnya, 21-30 Agustus Menteri PANRB akan menetapkan kebutuhan, diikuti pengumuman alokasi formasi pada 22 Agustus hingga 1 September 2025.

Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Paruh Waktu dijadwalkan berlangsung 23 Agustus sampai 15 September, sementara usul penetapan Nomor Induk (NI) PPPK akan dilakukan pada 23 Agustus sampai 20 September. Tahapan diakhiri dengan penetapan NI PPPK Paruh Waktu pada 23-30 September 2025.

Politis Partai Demokrat itu menilai, kecepatan dan ketepatan OPD dalam mengajukan usulan formasi akan berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor pelayanan publik.

“PPPK Paruh Waktu ini bisa menjadi solusi mengisi kekosongan tenaga di daerah, terutama pada bidang-bidang yang bersifat teknis dan membutuhkan kehadiran langsung di lapangan,” jelasnya.

Anggota DPRD asal Kecamatan Paguyaman Pantai itu juga menekankan, pentingnya koordinasi internal antar-bidang di setiap OPD agar proses pengumpulan data kebutuhan formasi bisa rampung sebelum batas waktu.

“Jangan sampai ada alasan keterlambatan administrasi. Semua sudah ada jadwal, tinggal disiplin mengikuti waktu. Saya berharap seluruh OPD dapat memanfaatkan kesempatan pengadaan PPPK Paruh Waktu untuk memperkuat pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat,” pungkasnya.

The post Helmi Rasid Ingatkan OPD Jangan Terlambat Usulkan Formasi P3K Paruh Waktu appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ikatan Bela Diri Campuran Amatir (IBCA MMA) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) tahun 2025 dengan tema “The Ultimate Fighter: Merancang Strategi Juara dan Mencetak Bibit Unggul MMA Gorontalo”, yang berlangsung di Warkop Uslap, Kota Gorontalo, Senin (21/7/2025).

Rakerprov ini menjadi tonggak awal untuk merancang langkah strategis pembinaan atlet dan memperkuat struktur organisasi IBCA MMA di seluruh kabupaten/kota. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pengurus cabang, pelatih, serta perwakilan atlet muda dari berbagai daerah.

Ketua IBCA MMA Gorontalo, Helmi Rasid, dalam sambutannya, menekankan pentingnya membangun sistem pembinaan berjenjang dan berkelanjutan. “Tema The Ultimate Fighter bukan sekadar jargon. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk serius membina generasi petarung yang tidak hanya kuat secara teknik, tapi juga bermental juara,” tegas Helmi.

Menurutnya, Rakerprov ini akan merumuskan peta jalan pembinaan atlet hingga 5 tahun ke depan, termasuk peningkatan kualitas pelatih, standarisasi kompetisi lokal, dan penguatan sinergi dengan instansi pendidikan serta pemerintah daerah.

“Gorontalo punya potensi besar. Banyak bibit unggul di desa-desa yang belum tergali. IBCA MMA siap menjadi rumah dan wadah untuk mengorbitkan mereka ke level nasional bahkan internasional,” tambah Helmi yang juga Aleg muda Demokrat Boalemo.

Rangkaian Rakerprov juga mencakup sesi dialog terbuka antara pengurus provinsi dan kabupaten/kota, pemaparan program kerja tahun 2025, serta pembahasan keikutsertaan atlet Gorontalo dalam event nasional IBCA MMA.

“Dengan semangat kolaboratif, saya berharap Rakerprov IBCA MMA Gorontalo mampu memperkuat ekosistem MMA amatir di Bumi Serambi Madinah serta menjadi fondasi kokoh bagi lahirnya petarung-petarung Indonesia dari wilayah Gorontalo,” pungkasnya.

The post Rakerprov IBCA MMA Gorontalo: Rancang Strategi Besar Cetak Juara Masa Depan Daerah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bupati Boalemo Rum Pagau, resmi melakukan pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Sulut ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal itu dikuatkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Sabtu, (14/4/2025).

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, mengingatkan kepada Bupati Boalemo, pemindahan RKUD ini, agar segera disampaikan ke DPRD Boalemo. Sebab, dalam proses penarikan penyertaan modal, harus melalui beberapa tahapan, agar di kemudian hari tidak bermasalah hukum.

Dijelaskan Helmi, Kabupaten Boalemo memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pernyataan Modal pada Bank Sulut. Dengan begitu, Bupati Boalemo harus mengusulkan pencabutan Perda nomor 40 Tahun 2005, tentang Penyertaan Modal di DPRD Kabupaten Boalemo. Jika tidak, pemindahan Penyertaan Modal tersebut bertentangan dengan Perda yang sudah ada.

“Bank Sulut sebagai RKUD yang di atur dalam Perda Kabupaten Boalemo harus di cabut dengan melahirkan Perda baru. Nanti dalam Perda baru, mencabut Perda Nomor 40 Tahun 2005, dan mengesahkan pemindahan Penyertaan Modal ke BRI. Jika itu dilakukan. Dengan begitu, RKUD BSG tidak berlaku lagi,” Ujar Helmi yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Boalemo.

Menurut mantan Aktivis HMI itu, usulan pencabutan Perda Penyertaan Modal itu, segera di usulkan ke DPRD. Karena, hal itu masih membutuhkan proses yang cukup panjang. Dari Paripurna, hingga pembentukan Perda baru yang mencabut Perda lama.

“Tidak bisa serta Merta memindahkan RKUD yang sudah ada. Ingat, kita masih punya Perda Penyertaan Modal ke BSG dan itu belum di cabut. Maka, kami di DPRD berharap pak Bupati Boalemo, melalui bagian hukum untuk segera mengusulkan pencabutan Perda lama dan membentuk Perda baru berkaitan pemindahan Penyertaan Modal ke Bank BRI,” ketusnya.

Jika saat ini masih, sebatas Pemindahan RKUD, silahkan. Namun, untuk penarikan Penyertaan Modal, segera di siapkan segala sesuatunya, agar benar-benar maksimal.

The post Jika Penyertaan Modal Pindah ke BRI, Fraksi Demokrat Minta Pemda Boalemo Segera Usulkan Pencabutan Perda appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Rabu (9/4/2025) tanpa keterwakilan figur dari Gorontalo yang mengisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulutgo menimbulkan pernyataan tegas dari sejumlah stakeholder Gorontalo, salah satunya Bupati Boalemo Rum Pagau.

Menurut Anggota DPRD Boalemo Helmi Rasid, pernyataan Rum Pagau yang mengatakan akan tarik saham dari Bank Sulutgo patut didukung. Pasalnya, sebagai Bupati, Rum Pagau punya kewenangan menarik saham milik Pemda Boalemo.

“Pemda Boalemo termasuk DPRD kecewa, dengan hasil Rups BSG tanpa keterwakilan figur dari Gorontalo. Sehingga, sikap Bupati menarik saham Pemda Boalemo adalah langkah yang tepat, dan menunjukan Pemda memiliki keberanian dan harga diri,” ujar Politisi Partai Demokrat itu.

Disisi lain, Helmi mengingatkan agar pernyataan Rum Pagau harus konsisten dan bisa dipertanggungjawabkan, dalam bentuk tindakan nyata.

“Pemda akan menarik sahamnya, Bupati juga katanya akan evaluasi kepemilikan saham. Jika tidak terjadi apa yang disampaikan Bupati, kita DPRD Patut mencurigai. Dan tentunya, persoalan ini kita akan bawa ke rapat Internal DPRD. Ada apa sebenarnya, ketika pernyataan penarikan saham di batalkan,” tegasnya.

Maka kata Helmi, Pemda Boalemo pesaham terbesar kedua, setelah Pemprov Gorontalo. Tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk menarik pernyataan modal di Bank BSG. Apalagi, tidak ada satupun orang Gorontalo yang dilibatkan dalam jabatan Komisaris BSG.

The post DPRD Dukung Sikap Tegas Bupati Boalemo Menarik Saham di BSG, Helmi : Batal Tarik, Kita Curigai appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS ID – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Baoelmo tentang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) mendapat penolakan dari Fraksi Demokrat DPRD Boalemo.

Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang paripurna itu dihadiri oleh enam (6) Fraksi, diantaranya, PDIP, Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Persatuan Indonesi (PI). Rabu (9/4/2025).

Saat pembacaan pemandangan umum Fraksi, dari enam Fraksi di DPRD Boalemo, Demokrat satu-satunya Fraksi yang menolak Rapenperda Penertiban Hewan Lepas.

Hal ini di sampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Helmi Rasid saat membacakan pemandangan umum menegaskan, Ranperda tersebut wajib ditolak dengan alasan tidak begitu mendesak. Masalah utama Boalemo adalah pengentasan kemiskinan di daerah. Sehingga Ranperda perlu berfokus pada peningkatan Ekonomi Daerah.

“Fraksi Demokrat menilai Rancangan Peraturan Daerah tentang peningkatan ekonomi di Boalemo berkaitan dengan permasalahan kursial, bukan tentang Penertiban Hewan Lepas. Terlebih, Boalemo adalah Kabupaten termiskin di Provinsi Gorontalo. Sehingga Rapenperda harus berkaitan dengan peningkatan ekonomi. Jadi, belum mendesak ketika Ranperda itu dibahas lebih lanjut,” Tuturnya.

Lebih lanjut, Helmi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi l DPRD Boalemo itu menegaskan, lebih baik Rancangan Peraturan Daerah itu ditiadakan. Ia lebih memperhatikan gaji Honorer Daerah yang sering molor bahkan sampai tidak diterimakan. Di tambah dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran yang memperhatikan asas manfaat.

“Dibanding kita membahas Ranperda yang tidak urgent, lebih baik anggaran Rapenperda itu kita geser ke honorer Daerah yang selalu jadi problem di Baolemo. Belum lagi, kebijakan efisiensi anggaran perlu jadi perhatian serius. Harus hati-hati menganggarkan Rapenperda di tengah pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran,” Tegasnya.

Terakhir, Fraksi Demokrat tidak main-main, sekalipun dalam rapat paripurna hanya Fraksi Demokrat yang menolak Rapenperda tersebut, Demokrat siap mengawal Daerah Boalemo dari krisis ide dan gagasan.

“Sikap Demokrat, pada prinsipnya ingin ada perubahan di Boalemo, Demokrat menginginkan Boalemo keluar dari penjara kemiskinan, Demokrat Boalemo mengedepankan gagasan pembangunan masa depan Boalemo, bukan serta-merta menerima sesuatu tanpa landasan kritis Demi Kemajuan Boalemo,” bebernya.

The post Fraksi Demokrat Boalemo, Tolak Ranperda Penertiban Hewan Lepas appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID,BOALEMO – Sudah beberapa kali, Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo, berkaitan dengan skema pembayaran gaji Guru Paud. Apakah, di ambil dari Dana Desa ataukah di kembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo, sebagai induk dari para Guru Paud.

Namun, cukup disayangkan sampai dengan hari ini polemik pembayaran gaji Guru Paud, tidak memiliki kejelasan. Seakan Pemda Boalemo dan Pemerintah Desa saling lempar tanggungjawab, atas pembayaran gaji.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, saat dikonfirmasi menegaskan, bahwa pembayaran gaji Guru Paud, tidak bisa lagi menggunakan Dana Desa. Sebab, Juknis pembayaran gaji Guru Paud, tidak ada dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes).

Dijelaskan Helmi, Dari Permendes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024. Permendes 13 Tahun 2023 tentang petunjuk Oprasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024, dan Permendes nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

“Dari tiga aturan Permendes yang di terbitkan tidak ada, pasal yang menyebutkan soal pembayaran gaji Guru Paud di ambil dari Dana Desa. Kalau insentif Guru Paud, itu ada. Tapi, yang Pemda Boalemo harus perhatikan, bahwa insentif itu bukan gaji. Kalau salah memaknai, pasti akan salah merealisasikan,” bebernya.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, berkaitan dengan penggajian Guru Paud juga ini, sudah di koordinasikan langsung dengan Kementerian Desa, dan hasil koordinasi itu tidak membolehkan pembayaran gaji Guru Paud, tidak bisa di bebankan dalam Dana Desa.

“Bahkan, Kemendes tegaskan kepada Komisi 1 yang saat itu, melakukan koordinasi langsung, bahwa Dana Desa hanya insentif, dan gaji ada di Dinas terkait. Jadi Dana Desa hanya memberikan insentif, bukan gaji,” bebernya.

Lebih lanjut Helmi mengingatkan, jika Pemda Boalemo memaksa pembayaran Gaji Guru Paud harus lewat Dana Desa. Maka, yang bertanggungjawab penuh adalah Bupati dan Wakil Bupati Boalemo, terhadap pemanfaatan Dana Desa tidak sesuai dengan peruntukannya, sebagai mana telah di atur dalam Kemendes PDTT.

“Kalau di kemudian hari, desa kena TGR bahkan terburuknya dianggap oleh Aparat Penegak Hukum, bahwa Desa menyalahgunakan Dana Desa tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Maka, yang wajib di proses Hukum Kepala Daerah. Bukan Kepala Desa,” tegasnya.

Disamping itu juga, Mantan Aktivis HMI itu menyentil soal Peraturan Bupati (Perbup) Kewenangan Desa, yang tak kunjung selesai. Dari tahun 2024, Perbup Kewenangan Desa, terus di minta Komisi 1 DPRD Boalemo, untuk segera di selesaikan. Namun, hingga saat ini, belum juga selesai.

“Kabupaten Boalemo, satu-satunya daerah belum memiliki Perbup Kewenangan Desa, dan ini bukti bahwa Birokrasi Pemda Boalemo, tidak jalan dan sangat pemalas. Mudah-mudahan dengan adanya pemerintahan definitif ini, akan ada perubahan,” harapnya.

The post Pemda Boalemo Jangan Saling Lempar Tanggungjawab Soal Pembayaran Gaji Guru Paud appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, BOALEMO – Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kewenangan Desa, kembali jadi fokus Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo di awal Tahun 2025.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid menyebut, Perbup Kewenangan Desa sudah lama di bahas, tapi tak kunjung di tetapkan.

“Periode kemarin, Perda Kewenangan Desa sempat masuk Prolegda. Entah apa kendalanya, Perda tersebut tidak sempat di bahas. Nah, saat ini kami hanya meminta Perbup Kewenangan Desa dulu, biar nanti kedepan kita tingkatkan Perbup jadi Perda,” harapnya.

Kata Politisi Partai Demokrat itu, Perbup ini sangat penting untuk segera di terapkan, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap desa, terkait penganggaran program melalui Dana Desa.

Menurutnya, di Provinsi Gorontalo, tinggal Kabupaten Boalemo, yang tidak memiliki Perda ataupun Perbup tentang kewenangan desa. Padahal, wacana pembentukan Perda Kewenangan Desa sudah sangat lama di wacanakan.

“Pemda Boalemo terlalu banyak wacana yang dibingkai dalam narasi yang tidak ada hasilnya. Menuntaskan Perbup Kewenangan Desa saja, sampai di tahun 2025 ini, belum juga di selesaikan,” bebernya.

Dijelaskan Helmi, belum lagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak, yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini. Terinformasi, Pilkades akan di laksanakan secara manual. Padahal, Pilkades sebelumnya dilaksanakan secara e-voting.

“Kebijakan berubah seperti ini, yang membuat konflik antar masyarakat. Kalau dilaksanakan secara manual, maka kita akan mengubah Perda tentang Pilkades lagi. Kebijakan tumpang tindih seperti ini, sangat berpotensi konflik sosial,” tegasnya.

Dengan begitu, Helmi meminta kepada Pemda Boalemo untuk segera membenahi semua urusan yang tertunda di tahun 2024 kemarin. Khususnya, yang berkaitan dengan desa.

“Saya ingatkan kepada mitra kerja Komisi 1, untuk mempersiapkan realisasi program di masing-masing OPD. Jangan nanti di akhir tahun, semua program di paksa untuk di selesaikan. Di upayakan satu persatu program di realisasi, sesuai dengan RKA yang telah di bahas bersama dengan Komisi 1,” ketusnya.

The post Awal 2025, Helmi Rasid Sentil Soal Kewenangan Desa dan Pilkades Serentak appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dalam rangka menjaga stabilitas daerah, pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Boalemo, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, meminta kepada seluruh camat dan kepala desa se Kabupaten Boalemo, untuk terus menerus memberikan himbauan, agar mencegah konflik di wilayah masing-masing.

Saat ini, sudah terjadi dugaan aksi penganiayaan terhadap salah satu pendukung Pasangan Calon (Paslon), akibat dari saling hujat antar satu sama lain. Dengan begitu, sangat penting peran camat dan kepala desa untuk menyudahi pertikaian akibat perbedaan pilihan Pilkada.

“Seluruh camat dan kepala desa harus terlibat aktif, untuk mencegah stabilitas di masing-masing wilayahnya. Ingatkan warganya, untuk menyudahi saling sindir di media sosial, hingga menyinggung personal. Bahkan, saling adu mulut, gara-gara beda pilihan Pilkada,” harapnya.

Lebih lanjut kata Helmi, peran aktif kepala desa sebagai ujung tombak pemerintah daerah yang ada di desa, harusnya lebih aktif mencegah konflik antar pendukung di wilayah masing-masing.

“Jangan kepala desa yang jadi pemicu perpecahan di desa. Apalagi hingga mengancam dan mengintimidasi masyarakatnya, karena tidak mengikuti perintahnya untuk memilih salah satu Paslon. Jika persoalan ini terjadi, silahkan masyarakat mengadu ke DPRD, nanti kita akang panggil kepala desanya,” bebernya.

Saat ini kondisi ekonomi Boalemo sangat memiriskan, sehingga membutuhkan kekompakan dan kebersamaan masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi Boalemo.

Menurut Helmi, Pilkada sudah usai, Petani silahkan kembali bertani, nelayan silahkan melaut, pelaku UMKM silahkan berjualan. Kita kembali ke aktivitas masing-masing. Jangan terpecah gegara beda pilihan Bupati. Jangan sampai jadi korban politik sesaat.

“Saya juga berharap kepada seluruh calon Bupati dan wakil bupati untuk memberikan himbauan kepada seluruh pendukungnya, untuk menyudahi pertikaian ini. Agar masyarakat kita, sudah kembali beraktifitas seperti biasa dan tidak terjadi lagi konflik antar warga,” ketusnya.

Terakhir Mantan Aktivis HMI itu, meminta kepada PJ Bupati Boalemo untuk melakukan Rapat Forkopimda Pasca Pilkada ini. Dengan harapan, mencegah stabilitas daerah melalui bantuan perangkat TNI/Polri di tingkat bawah.

“Pj Bupati Boalemo juga jangan hanya duduk diam, menikmati masa-masa terakhirnya menjabat. Pikirkan stabilitas di daerah ini. Jangan nanti terjadi konflik antar pendukung, baru semua pada sibuk memberikan himbauan,” bebernya.

The post Komisi I Minta Camat dan Kades Cegah Konflik Pasca Pilkada Boalemo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, BOALEMO – Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, mengaku kecewa dan merasa di bohongi oleh Pemda Boalemo, dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Pemda Boalemo Rahmat Biaya.

Pasalnya, dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan mitra Komisi 1 DPRD Boalemo, Program Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kewenangan Desa, tidak di anggarkan di Tahun 2025.

Padahal, Perbup Kewenangan Desa ini, sudah di bahas bersama dengan camat-camat, kemudian di tindaklanjuti dengan rapat bersama Sekda Pemda Boalemo yang menghadirkan, Dinas Sosial dan PMD dan Camat se Kabupaten Boalemo.

Namun, dalam rapat pembahasan RKA dengan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo, malah Program Rancangan Perbup Kewenangan Desa, tidak masuk dalam pagu RKA.

“Kami Komisi 1, merasa di bohongi Sekda selaku TAPD. Padahal, kita rapat dari pagi sampai sore, untuk membahas Perbup ini, namun implementasinya tidak di anggarkan di Tahun 2025. Ini namanya pembohongan terhadap lembaga terhormat,” tegasnya.

Padahal, sejak 29 Oktober 2024 Komisi 1 DPRD Boalemo mengagendakan RDP dengan seluruh Camat se Kabupaten Boalemo, yang mengeluh soal belum adanya Perbup tentang Kewenangan Desa.

Tindak lanjut dari hasil RDP itu, Komisi 1 kembali memanggil Sekda, Dinas Sosial dan PMD untuk membahas dan menuntaskan persoalan rancangan Perbup Kewenangan Desa yang tak kunjung diselesaikan sudah beberapa tahun ini.

“Kita telah bersepakat menuntaskan Perbup Kewenangan Desa sampai bulan November ini. Namun saat Rapat Kerja di ruang Komisi I, ternyata Program Kegiatan rancangan Perbup Kewenangan Desa malah tidak di anggarkan,” bebernya.

Padahal kata politisi Partai Demokrat itu, di Provinsi Gorontalo satu-satunya daerah yang tidak memiliki Perbup Kewenangan Desa, hanya Boalemo. Dan ini sangat memalukan bagi daerah.

“Bagaimana daerah mau maju, sementara mengalokasikan anggaran untuk Program Rancangan Perbup saja tidak ada. Sementara semua sudah bersepakat, Perbup Kewenangan Desa di tahun 2025 sudah di terapkan,” tegasnya lagi.

“Karena itu, saya selaku Ketua Komisi 1 dengan tegas mengingatkan kepada Pemda jaga main-main dengan persoalan ini. Dan saya tidak mau tau, Pemda Boalemo harus menganggarkan Perbup Kewenangan Desa di masukan di Pagu RKA tahun 2025,” pinta mantan Aktivis HMI itu.

Dijelaskan Helmi, begitu juga dengan penganggaran Pemilihan Kepala Desa serentak di Tahun 2025. Masa Pilkades tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan secara e-voting, di Tahun 2025 malah kembali ke manual.

“Kalau dilaksanakan secara manual lagi, kita malah mundur. Dan masyarakat tidak percaya lagi terhadap Pemda Boalemo, yang akan berpotensi konflik lagi. Belum lagi, kalau di laksanakan manual, berarti kita harus merubah Perbup. Karena Perbup kita mengatur, Pilkades dilaksanakan secara e-voting,” ujarnya.

Pemda Boalemo kata Helmi, semakin hari, semakin ngaur cara berfikirnya. Entah, apa yang ada di benak Pejabat Pemda Boalemo, yang tidak sinkron saat melakukan penganggaran.

The post Helmi Rasid Sebut Sekda Boalemo sebagai Pembohong Soal Perbup Kewenangan Desa appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Helmi Rasid, kader muda Partai Demokrat Kabupaten Boalemo, dengan penuh semangat mengajak warga Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, untuk mendukung pasangan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah (GAS) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Gorontalo 2024, Sabtu (16/11/2024).

“Pasangan GAS ini adalah yang sudah matang untuk membangun Gorontalo,” tegas Helmi kepada warga yang hadir.

Helmi mengungkapkan, pasangan Gusnar-Idah memiliki pengalaman dan rekam jejak yang solid dalam kepemimpinan daerah.

Ia menekankan, pasangan ini telah siap dengan program-program terbaik yang akan membawa manfaat besar bagi masyarakat.

“Gusnar Ismail pernah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo,” jelasnya.

“Sedangkan Idah Syahidah pernah dua periode memimpin sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo,” tambah Helmi.

Sebagai kader Partai Demokrat, Helmi berjanji akan berada di garis depan untuk memastikan kemenangan pasangan GAS di Kabupaten Boalemo.

“Jika terpilih nanti, pasangan GAS akan memprioritaskan program-program yang langsung diimplementasikan untuk masyarakat,” katanya.

“Mereka berdua siap mengabdikan diri sepenuhnya untuk Gorontalo,” tutup Helmi dengan penuh keyakinan.

Melalui motivasi ini, Helmi berharap semangat dukungan dari warga Boalemo dapat mengantarkan Gusnar-Idah menuju kemenangan dalam Pilgub Gorontalo 2024.

The post Helmi Rasid Berapi-api Ajak Warga Boalemo Dukung Gusnar-Idah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, menyayangkan kondisi yang dialami perangkat desa dan honorer di Kabupaten Boalemo, yang sudah 3 bulan lamanya, belum juga menerima gaji.

Padahal, perangkat desa merupakan ujung tombak Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Helmi, jika terjadi keterlambatan pembayaran gaji hingga di 3 bulan, berarti ada kesalahan dalam tata kelola keuangan daerah. Hingga mengorbankan hak-hak perangkat desa dan honorer di lingkup Pemda Boalemo.

“Saya menduga, ada ketidakberesan dalam tata kelola keuangan daerah, yang menyebabkan tersendatnya pembayaran hak-hak aparat desa dan honorer. Padahal, mereka sudah bekerja melayani masyarakat, sebagaimana tugas dan tanggungjawab perangkat desa,” ujar politisi muda yang baru saja dilantik itu.

Lebih lanjut kata Helmi, seharusnya Pemda Boalemo sudah mengantisipasi dari jauh-jauh hari, terkait semua jenis pembayaran yang bersifat wajib. Khususnya, pembayaran gaji perangkat desa dan honorer.

“Persoalan keterlambatan gaji ini kan, merupakan masalah yang berulang dan belum ada solusinya. Ketika sudah dibayarkan 3 bulan, pasti daerah 3 bulan berikut berhutang lagi dalam pembayaran gaji. Ironisnya, begitu terus siklusnya, dan Pemda tanpa ada rasa bersalah sama sekali,” bebernya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu, memerintahkan PJ Bupati Boalemo untuk melakukan evaluasi kepada OPD terkait, untuk segera melakukan pembayaran terhadap semua tunggakan gaji yang ada. Bila perlu, Minggu ini sudah dibayarkan semua.

“Pj Bupati Boalemo yang bertanggungjawab penuh, atas keterlambatan pembayaran gaji. Dan PJ Bupati memiliki hak untuk mengevaluasi OPD terkait, jika Kadisnya tak mampu, silahkan mundur. Begitu juga dengan PJ Bupati Boalemo, kalau tak mampu, mundur saja dari PJ Bupati,” tegasnya.

Dijelaskan Helmi, sistem pengelolaan keuangan Pemda Boalemo sangat amburadul, dan PJ Bupati Boalemo yang sudah dua kali berganti juga, tidak mampu menyelesaikan masalah ini.

“Jangan tanya di mana angka kemiskinan di Boalemo masih tinggi. Jangankan masyarakatnya, aparat desa yang memiliki gaji saja menjerit akibat keterlambatan gaji yang sampai 3 bulan. Coba, Pejabat di Boalemo tidak menerima gaji, selama 3 bulan, kira-kira kita bisa apa?,” tanya Helmi.

Seharusnya, kata Helmi, semua harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan bijak. Sebab, keterlambatan gaji perangkat desa dan honorer sampai dengan beberapa bulan, menjadi salah satu penyebab lumpuhnya pertumbuhan ekonomi di Boalemo.

The post Gaji Perangkat Desa Belum Dibayarkan, PJ Bupati Boalemo Diminta Mundur appeared first on Prosesnews.id.