PROSESNEWS.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Gorontalo membentuk Satuan Tugas (Satgas), sebagai upaya revitalisasi struktur partai di tubuh organisasi.
Pembentukan Satgas tersebut merupakan hasil Rapat Pimpinan Harian (Rapinhar) yang digelar di Kantor DPD Demokrat Gorontalo (5/1/2026), dan menjadi langkah strategis konsolidasi menghadapi agenda Organisasi, termasuk Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab) dalam waktu dekat.
Di hadapan jajaran Pimpinan Harian (Pinhar), Ketua DPD Partai Demokrat Gorontalo, Erwin Ismail, menegaskan, Satgas memiliki peran untuk melakukan konsolidasi, koordinasi, dan penataan kembali struktur organisasi hingga ke tingkat bawah.
“Satgas ini bertugas merapikan struktur dan memetakan kembali kekuatan organisasi jelang Musda dan Muscab. Revitalisasi penting agar Partai Demokrat semakin solid dan siap menghadapi agenda politik ke depan,” tegasnya.
Dalam Rapinhar tersebut, DPD Demokrat Gorontalo menunjuk Helmi Rasid sebagai Ketua Satgas yang akan bekerja melakukan verifikasi dan konsolidasi internal pada tingkat DPC hingga DPAC.
Sementara itu, Ketua Satgas, Helmi Rasid, mengatakan, Satgas dapat bekerja cepat, sistematis, dan berbasis data organisasi.
“Kita ingin memastikan semua struktur berjalan aktif, memiliki fungsi kerja yang jelas, dan siap bergerak bersama. Demokrat harus hadir sebagai partai yang modern, terbuka, dan dekat dengan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, Satgas akan memberikan waktu untuk pemenuhan struktur organisasi di seluruh tingkatan.
“Apabila dalam batas waktu yang diberikan struktur belum juga terpenuhi, maka akan kami rekomendasikan kepada DPD untuk mengambil sikap sesuai mekanisme konstitusi organisasi,” tambahnya.
Helmi yang juga menjabat Ketua Komisi 1 DPRD Balemo itu, berharap, pembentukan Satgas sekaligus menjadi sinyal penguatan mesin politik Demokrat Gorontalo menjelang pelaksanaan Musda dan Muscab, serta agenda kerja partai mendatang.
“Dengan hadirnya Satgas, kita berharap, ada perubahan yang baik di tubuh organisasi. Sebab, kalau organisasi tertata, maka ikhtiar untuk mengawal agenda-agenda kerakyatan di Gorontalo akan terwujud”, tutupnya.
