Agenda tahunan yang digelar di Gedung Banthayo Lo Yiladia (BLY) ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dan dihadiri seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Dalam sambutannya, Wali Kota Adhan menegaskan, RKPD harus disusun secara terencana dan rasional, dengan orientasi utama pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angan-angan.

“Saya minta seluruh jajaran, dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah, harus rasional dan benar-benar bisa dilaksanakan. Jangan hanya membuat dokumen yang penuh mimpi atau hanya sekadar untuk menghabiskan anggaran,” tegas Adhan.

Lebih jauh, Adhan menekankan, pembangunan daerah tidak boleh hanya menjadi kegiatan formalitas. Setiap program, kata dia, harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan mendukung kemajuan daerah.

“RKPD ini bukan sekadar dokumen biasa. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut nasib Kota Gorontalo ke depan. Jadi kita harus serius, tidak boleh asal-asalan,” sambungnya.

Adhan juga menguraikan arah kebijakan RKPD 2026 yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan infrastruktur, serta pengembangan digitalisasi. Ketiga fokus itu, menurutnya, merupakan bagian dari upaya mendorong Kota Gorontalo sebagai kota jasa yang religius.

“Ada beberapa isu strategis yang wajib kita perhatikan, seperti masih rendahnya kualitas SDM di sektor jasa dan ekonomi kreatif, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, keterbatasan infrastruktur fisik dan digital, lemahnya integrasi nilai-nilai religius, serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran,” jelas Adhan.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci menjawab tantangan pembangunan.

“Kita harus berani berinovasi dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus terlibat demi kemajuan Kota Gorontalo,” tambahnya.

Senada dengan Wali Kota, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid, turut menyoroti pentingnya efisiensi dalam penganggaran pembangunan.

“Strategi penganggaran akan kita perbaiki, dengan memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran betul-betul memberikan output nyata. Kolaborasi OPD dengan masyarakat dan dunia usaha juga akan terus ditingkatkan,” jelas Ismail.

Ia juga menekankan bahwa program prioritas Pemkot Gorontalo akan tetap berfokus pada penanganan persoalan mendasar.

“Dengan keterbatasan anggaran, kita dituntut untuk lebih kreatif dan efektif dalam menjalankan program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.