PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengingatkan bahwa gelar adat Pulanga tidak sekadar menjadi bentuk penghormatan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang harus dijaga, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan oleh penerimanya.

Pesan tersebut disampaikan Gusnar dalam prosesi penganugerahan gelar adat Pulanga kepada Bupati Gorontalo Sofyan Puhi di Rumah Dinas Bupati Gorontalo, Kecamatan Limboto, Sabtu (17/10/2026).

Gusnar mengatakan, masyarakat tidak seharusnya memandang Pulanga hanya sebagai bentuk penghargaan yang berkaitan dengan Ilomata. Menurutnya, esensi pemberian gelar adat terletak pada nilai-nilai yang menyertainya serta kesediaan penerima untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata.

“Ada pendapat bahwa Pulanga ini adalah penghargaan. Hal ini selalu dikaitkan dengan Ilomata. Tapi ada satu hal yang kita lupakan, pemberian gelar pada hakikatnya adalah pemberian nilai yang harus dilaksanakan oleh yang diberi gelar adat,” ungkap Gusnar.

Ia menjelaskan, setiap gelar adat memiliki ketentuan dan batasan yang harus dipatuhi. Karena itu, penerima gelar Pulanga dituntut menjaga kehormatan gelar tersebut melalui sikap, perilaku, dan pelaksanaan tanggung jawabnya.

Gusnar mengakui bahwa menjalankan amanah adat bukanlah hal yang ringan. Namun, ia meyakini tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila disertai ketulusan dan keikhlasan.

“Ada batas-batas yang harus dijaga. Hal ini sangat berat untuk dilaksanakan, tetapi jika kita laksanakan dengan ikhlas, akan terasa mudah,” tuturnya.

Ia menegaskan, makna Pulanga tidak cukup diwujudkan melalui prosesi adat maupun pengakuan simbolis. Nilai-nilai yang melekat pada gelar tersebut harus tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menjalankan amanah kepemimpinan dan menjaga kepercayaan yang diberikan.

“Pulanga ini bukan saja penghargaan, tetapi adalah sebuah nilai yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Gusnar juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus memelihara dan melestarikan adat Gorontalo. Ia berharap nilai-nilai adat tidak sekadar diwariskan sebagai tradisi, tetapi juga tetap menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.

Prosesi penganugerahan gelar adat Pulanga kepada Bupati Gorontalo Sofyan Puhi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Kapolda Gorontalo, Bupati Gorontalo Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan Kabupaten Gorontalo, serta Dewan Adat se-Provinsi Gorontalo.

The post Gusnar Ismail Ingatkan Makna Pulanga, Gelar Adat yang Mengandung Amanah dan Tanggung Jawab appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyiapkan anggaran sebesar Rp6.567.477.979 untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 dan ke-14 bagi 2.272 PNS yang memenuhi syarat.

Terkait hal tersebut, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi telah menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk segera memproses pembayaran TPP tersebut.

“Saya sudah instruksikan BPKPD untuk membayar TPP 13 dan 14,” kata Bupati Sofyan.

Kepala BPKPD Kabupaten Gorontalo Endi Triyanto Manyo’e menjelaskan, TPP ke-13 dan ke-14 dialokasikan khusus bagi PNS yang memenuhi syarat. Pembayaran tersebut tidak mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun guru penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau sertifikasi.

Pencairan dijadwalkan mulai awal Oktober 2026, setelah penetapan APBD Perubahan dan DPA Perubahan 2026 serta pembayaran gaji rutin bulan Oktober.

“Proses pembayaran direncanakan paling cepat minggu pertama bulan Oktober, menyusul pembayaran gaji bulan Oktober setelah penetapan APBD Perubahan dan DPA Perubahan 2026,” ujar Endi.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap pencairan TPP tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan para penerima sekaligus memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

The post TPP 13 dan 14 Disiapkan Rp6,56 Miliar untuk ASN Kabgor appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali mencatatkan prestasi di tingkat regional. Pemkab Gorontalo berhasil meraih predikat Pemda TP2DD Terbaik Wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua) dalam ajang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia di Jakarta International Convention Center (JICC).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, dalam rangkaian Rakornas yang mempertemukan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk membahas penguatan pengendalian inflasi serta percepatan transformasi digital daerah.

Predikat TP2DD Terbaik Wilayah Sulampua menjadi apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Transformasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerapan transaksi non-tunai, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin efisien, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Bagi Kabupaten Gorontalo, penghargaan ini menjadi catatan penting dalam perjalanan transformasi digital pemerintahan.

Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan terintegrasi, digitalisasi pengelolaan transaksi daerah menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat tata kelola keuangan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Bupati Sofyan Puhi menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang terus mendorong penguatan digitalisasi di Kabupaten Gorontalo.

“Penghargaan ini bukan sekadar capaian, tetapi menjadi motivasi untuk terus memperkuat digitalisasi pemerintahan dan memberikan pelayanan yang semakin efektif, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Rakornas TPID dan TP2DD 2026 juga menjadi bagian dari rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026. Agenda tersebut turut memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia.

Predikat TP2DD Terbaik Sulampua 2026 menjadi catatan penting bagi Kabupaten Gorontalo sekaligus tantangan untuk terus memperluas inovasi dan memastikan transformasi digital bermuara pada pemerintahan yang lebih efektif serta pelayanan publik yang lebih baik.

The post Pemkab Gorontalo Raih Predikat TP2DD Terbaik Wilayah Sulampua appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketidakpastian status jabatan Camat Pulubala, Kabupaten Gorontalo, mulai menjadi perhatian pemangku adat. Persoalan tersebut dinilai tidak hanya menyangkut efektivitas pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan camat dalam pelaksanaan kegiatan adat di tingkat kecamatan.

Baate Tuntuggo atau pemangku adat Kecamatan Pulubala, Abdul Kadir Bano, mengatakan terdapat aturan adat yang membedakan kedudukan camat definitif dengan pejabat yang masih berstatus pelaksana harian (Plh).

Menurutnya, Plh camat belum dapat menjalankan seluruh peran simbolik dalam prosesi adat karena belum melalui proses penyambutan secara adat sebagai camat definitif.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan Takowa Da’a, pakaian adat yang dilengkapi sarung dan lazim dikenakan dalam kegiatan resmi yang berkaitan dengan adat.

Abdul Kadir menilai penggunaan pakaian tersebut oleh Plh Camat Pulubala dalam sejumlah kegiatan belum sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

“Kalau menurut pandangan saya secara adat, apa yang dilakukan oleh Plh camat, lahi-lahi da’a (tidak sesuai dengan aturan adat),” ujar Abdul Kadir saat diwawancarai, Senin (24/8/2026).

Ia menjelaskan, dalam tata adat setempat, camat yang telah ditetapkan secara definitif terlebih dahulu harus menjalani prosesi penyambutan adat. Setelah prosesi tersebut dilakukan, barulah yang bersangkutan memiliki kedudukan adat yang melekat pada jabatan camat.

“Belum pantas mengenakan pakaian adat Takowa Da’a karena belum disambut secara adat,” tegasnya.

Kondisi ini, kata Abdul Kadir, menimbulkan persoalan tersendiri bagi lembaga adat. Di satu sisi, keberadaan Plh diperlukan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Namun di sisi lain, lembaga adat harus tetap berpegang pada ketentuan dan tata cara yang telah berlaku.

Ia bahkan menyebut lembaga adat berada dalam posisi serba salah ketika harus menghadapi kegiatan yang membutuhkan keterlibatan camat.

“Plh camat sekarang ini hanya dalam keadaan terpaksa ketika disambut dengan adat, karena kita serba salah ketika tidak menyambut dengan adat,” ujarnya.

Abdul Kadir juga menilai persoalan ini perlu segera mendapat kepastian dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Menurutnya, ketidakjelasan status jabatan camat tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut karena turut berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan adat di wilayah tersebut.

Ia berharap dapat bertemu langsung dengan Bupati Gorontalo untuk menyampaikan persoalan tersebut sekaligus meminta kejelasan mengenai masa depan jabatan Camat Pulubala.

“Sebenarnya kami ingin bertemu dengan Pak Bupati untuk membahas ini. Jangan gantung kami lembaga adat kecamatan. Kalau memang Pak Camat sebelumnya sudah tidak akan dikembalikan, maka segera definitifkan Camat Pulubala,” katanya.

Menurut Abdul Kadir, penetapan camat definitif akan memberikan kepastian tidak hanya bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga bagi lembaga adat dalam menjalankan berbagai prosesi sesuai ketentuan.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Gorontalo segera mengambil keputusan agar tidak terjadi lagi kerancuan dalam pelaksanaan kegiatan adat di Kecamatan Pulubala.

Reporter: Pian N. Peda

The post Berlagak Seperti Pejabat Definitif, Plh Camat Pulubala Disorot oleh Pemangku Adat appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Keputusan penonaktifan empat camat di Kabupaten Gorontalo kini menyisakan tanda tanya. Dua camat telah kembali menduduki jabatannya, sementara dua lainnya masih harus menunggu keputusan Majelis Penjatuhan Disiplin Hukum (MPDH).

Keempat camat tersebut sebelumnya dinonaktifkan karena diduga kurang maksimal menjalankan tugas tambahan, khususnya dalam memaksimalkan peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Gorontalo.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, pemerintah menunjuk: Herman Umar sebagai Plh Camat Tibawa, Halid Kadir sebagai Plh Camat Pulubala, Ucon Ari sebagai Plh Camat Mootilango, dan Agustiarno Maku sebagai Plh Camat Bilato.

Penyerahan Surat Perintah Tugas (SPT) dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, di ruang kerjanya pada Rabu (22/4/2026).

Sugondo yang juga menjabat sebagai Panglima ASN sekaligus Ketua MPDH kala itu menegaskan, bahwa penonaktifan dilakukan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Namun, setelah proses berjalan kurang lebih dua bulan, dua dari empat camat tersebut telah kembali aktif. Keduanya adalah Camat Mootilango dan Camat Bilato.

“Yang dinonaktifkan dari empat itu, sudah dua yang aktif kembali. Tinggal dua lagi yang belum aktif. Sambil mempelajari apa yang menjadi laporan-laporan itu,” ujar Sugondo pada (3/7/2026).

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Jika dugaan kelalaian yang menjadi dasar penonaktifan sama, mengapa dua camat sudah dikembalikan sementara dua lainnya masih belum mendapatkan kepastian?

Pertanyaan itu semakin menguat karena hingga Agustus, status dua camat tersebut masih belum berubah.

Saat dimintai keterangan, Sugondo mengatakan masih tetap sama dalam proses.

“Masih sama seperti kemarin, masih dalam proses,” jelasnya (6/8/2026).

Kepastian Hukum Dipertanyakan

Lamanya proses ini mulai menjadi perhatian publik. Pasalnya, dua camat yang masih nonaktif diketahui menghadapi dugaan kelalaian yang sama dengan dua camat yang telah dikembalikan ke posisi semula, yakni persoalan memaksimalkan peserta MTQ tingkat Kabupaten Gorontalo.

Jika alasan penonaktifan berada pada perkara yang sama, publik berhak mempertanyakan standar dan pertimbangan apa yang digunakan dalam menentukan nasib masing-masing camat.

Bukan soal membela atau menyalahkan pihak tertentu. Persoalannya adalah kepastian.

Ketika dua orang sudah dinyatakan dapat kembali menjalankan tugas, sementara dua lainnya masih berada dalam status menunggu keputusan, tentu muncul pertanyaan mengenai dasar perbedaan perlakuan tersebut.

Apalagi, proses yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi aparatur yang bersangkutan.

Pemerintah tentu memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Namun, kewenangan tersebut semestinya berjalan beriringan dengan prinsip objektivitas, transparansi, proporsionalitas, serta kepastian hukum.

Kini bola berada di tangan MPDH.

Publik menunggu, apakah dua camat tersebut akan kembali diaktifkan seperti dua camat lainnya, atau justru akan menerima keputusan berbeda?

Yang menjadi pertanyaan lebih besar adalah: jika dugaan pelanggarannya sama, apa yang membuat proses dan keputusan terhadap mereka berbeda?

Pertanyaan itu tentu hanya bisa dijawab melalui keputusan resmi MPDH.

Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan seorang camat. Ada karier, hak-hak sebagai aparatur, nama baik, serta kepastian hukum yang ikut menunggu di balik keputusan tersebut.

The post Pemkab Nonaktifkan Empat Camat, Dua Sudah Kembali, Mengapa Nasib Dua Lainnya Masih Digantung? appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Momentum pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVII Tahun 2026 dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Salah satu langkah nyata yang dilakukan yakni dengan meresmikan Pasar Rakyat di pelataran Kantor Bupati Gorontalo.

Peresmian Pasar Rakyat dilakukan langsung oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan.

Sebanyak 42 pelaku UMKM turut ambil bagian dalam Pasar Rakyat tersebut dengan membuka berbagai gerai yang menawarkan aneka produk lokal, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga produk olahan hasil pertanian dan perikanan.

Sofyan mengatakan bahwa kehadiran Pasar Rakyat bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan emas bagi para pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan.

“Pasar Rakyat ini merupakan wadah bagi UMKM untuk berkembang. Kami ingin memastikan bahwa manfaat dari penyelenggaraan PENAS KTNA XVII benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil,” ujar Sofyan.

Ia juga optimistis ribuan peserta yang hadir pada ajang PENAS KTNA XVII akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Kabupaten Gorontalo. Kehadiran peserta dari berbagai daerah di Indonesia diyakini mampu meningkatkan transaksi ekonomi, baik di sektor perdagangan, kuliner, jasa, maupun usaha mikro lainnya.

“Dengan datangnya ribuan peserta PENAS, tentu akan terjadi perputaran uang yang besar. Ini menjadi peluang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan mereka,” tambahnya.

Ia berharap Pasar Rakyat dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi selama pelaksanaan PENAS KTNA XVII serta menjadi sarana promosi produk-produk lokal agar semakin dikenal oleh masyarakat luas.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menunjukkan komitmennya untuk menjadikan PENAS KTNA XVII tidak hanya sebagai ajang pertemuan petani dan nelayan nasional, tetapi juga sebagai momentum kebangkitan ekonomi kerakyatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

The post Sofyan Puhi Dorong UMKM Manfaatkan Momentum PENAS KTNA appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bank SulutGo (BSG) Cabang Limboto menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) tahap kedua kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis dan diterima langsung oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, di Kantor BSG Cabang Limboto.

Bantuan yang diberikan berupa sejumlah kendaraan operasional pengangkut sampah guna mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan pelayanan kebersihan lingkungan.

Menariknya, selain tujuh unit kendaraan roda tiga Viar, BSG juga menyerahkan satu unit sepeda listrik yang turut menjadi bagian dari program CSR tersebut.

Penjabat Sementara (Pjs) Branch Manager BSG Limboto, Yellah Ahaliki, mengatakan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Keuangan Berkelanjutan (TJS-KB) tahap kedua tahun 2026.

“Bantuan hari ini diberikan dalam bentuk kendaraan operasional pengangkutan sampah berupa motor roda tiga Viar senilai Rp39 juta per unit kepada Pemkab Gorontalo,” ujar Yellah.

Ia menjelaskan, sebelum penyaluran tahap kedua ini, BSG terlebih dahulu menyalurkan bantuan pada tahap pertama yang difokuskan untuk mendukung calon jemaah haji asal Kabupaten Gorontalo.

“Sebelumnya, tahap pertama TJS-KB telah disalurkan saat pemberangkatan haji tahun 2026 berupa bantuan living cost sebesar Rp1 juta per orang kepada 163 calon jamaah haji dengan total bantuan mencapai Rp163 juta,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BSG atas komitmennya dalam mendukung berbagai program pemerintah daerah melalui penyaluran CSR yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, bantuan kendaraan operasional tersebut akan sangat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat armada pengangkutan sampah.

Dengan tambahan armada tersebut, pelayanan kebersihan di Kabupaten Gorontalo diharapkan semakin optimal sehingga mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Penyaluran CSR ini menjadi bentuk sinergi antara sektor perbankan dan pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik, khususnya di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan.

Selain membantu operasional Dinas Lingkungan Hidup, bantuan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah di berbagai wilayah Kabupaten Gorontalo.

The post BSG Tambah Armada Sampah Pemkab Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID

Apel tersebut menjadi momentum untuk memperkuat visi aparatur daerah dalam menyelaraskan kebijakan lokal dengan agenda strategis nasional.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Junus, Sekretaris Daerah Sugondo Makmur, jajaran asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Dalam amanatnya, Bupati Sofyan Puhi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mengawal dan menyukseskan berbagai program prioritas nasional yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk memastikan percepatan pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

“Pemerintah daerah siap mendukung penuh program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pemenuhan makan bergizi gratis, pemerataan kualitas pendidikan, penyediaan layanan kesehatan gratis, hingga penguatan kelembagaan koperasi desa,” ujar Sofyan.

Di hadapan ribuan aparatur, Sofyan juga menekankan bahwa semangat kebangkitan nasional di era modern harus diwujudkan melalui transformasi pelayanan publik.

Ia menyebut, di tengah tantangan era digital, ASN dituntut tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga wajib menjaga kedaulatan informasi serta menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain penyelarasan program pusat, Sofyan mengingatkan seluruh jajaran OPD untuk memperkuat koordinasi lintas sektor menjelang pelaksanaan Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII yang akan dipusatkan di Gorontalo.

“Agenda Penas ini adalah kehormatan besar sekaligus tanggung jawab bagi kita sebagai tuan rumah. Saya minta seluruh instansi memberikan pelayanan terbaik agar kegiatan ini mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi petani dan nelayan lokal,” tegasnya.

Sementara itu, menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Bupati mengajak seluruh ASN mengimplementasikan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dalam menjalankan roda pemerintahan demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Gorontalo.

The post Jelang Penas KTNA, Sofyan Minta OPD Perkuat Koordinasi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bupati Kabupaten Gorontalo, Sofyan Puhi, melantik, mengambil sumpah, serta mengukuhkan jabatan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Dalam sambutannya, Sofyan Puhi menegaskan, pelantikan dan pengukuhan tersebut bukan sekadar seremonial pergantian jabatan, melainkan bagian dari upaya restorasi pendidikan di Kabupaten Gorontalo.

Ia mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan penataan sistem rekrutmen, promosi, serta pengangkatan kepala sekolah secara lebih transparan, objektif, dan akuntabel guna menghadirkan kepemimpinan pendidikan yang profesional dan berintegritas.

“Kepercayaan ini harus dijadikan motivasi untuk terus berinovasi dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan yang berpihak kepada peserta didik,” ujar Sofyan.

Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai motor penggerak perubahan di satuan pendidikan masing-masing. Karena itu, para kepala sekolah yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru dan mampu menghadirkan perubahan positif di sekolah.

Sofyan juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat, disiplin, serta kemampuan memahami regulasi dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah.

“Seorang kepala sekolah harus mampu menjadi teladan, bersikap tegas namun tetap humanis, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Abdul Waris, menjelaskan jumlah kepala sekolah yang dilantik sebanyak 17 orang, kemudian 49 orang dikukuhkan, serta tiga pejabat ditunjuk sebagai pelaksana tugas, termasuk satu koordinator wilayah.

Abdul Waris menyebut proses pelantikan dilakukan melalui sistem aplikasi KSPSTK sehingga seluruh tahapan berjalan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

“Kalau tidak memenuhi syarat, tentu tidak akan lolos dalam sistem,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelantikan kali ini merupakan kloter kedua. Sebelumnya, pada 6 Maret 2026 lalu, Bupati Gorontalo telah lebih dahulu melantik dan mengukuhkan sebanyak 191 kepala sekolah dan koordinator wilayah.

The post Pemkab Gorontalo Benahi Sistem Rekrutmen Kepala Sekolah Secara Transparan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengapresiasi langkah Polres Gorontalo dalam menyambut kegiatan Pekan Nasional (PENAS) Tani dan Nelayan yang akan dipusatkan di Kecamatan Limboto.

Hal tersebut disampaikan langsung Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, saat menghadiri pembentukan gerakan “Sabuk Kamtibmas” dalam apel besar di Lapangan Kantor Bupati Gorontalo, Senin (18/5/2026).

Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif menjelang perhelatan nasional Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XVII Tahun 2026.

Bersamaan dengan itu, Sofyan memberikan apresiasi terhadap inisiatif Polres Gorontalo. Gerakan “Sabuk Kamtibmas” dinilai menjadi simbol kekuatan yang menyatukan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, organisasi masyarakat, tokoh adat, hingga warga dalam satu kesatuan yang kokoh.

“Marilah kita saling mendukung dan menjaga kondusifitas kamtibmas dalam menghadapi PENAS XVII 2026 di Gorontalo,” ujar Sofyan.

Sementara itu, Kapolres Gorontalo AKBP Ki Bagus Tri menjelaskan bahwa dinamika ke depan akan menghadapkan daerah pada berbagai tantangan nyata. Potensi konflik sosial hingga upaya penyusupan oleh kelompok tertentu menjadi fokus yang harus diwaspadai sejak dini.

Oleh karena itu, Kapolres menekankan bahwa Polri tidak bisa bekerja sendirian. Solidaritas dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga harkamtibmas.

“Mari kita memperkuat deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan, membangun kolaborasi lintas sektoral tanpa ego kelembagaan, serta menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis,” tegas Ki Bagus.

Lebih lanjut, ia berharap gerakan “Sabuk Kamtibmas” tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi gerakan nyata yang berkelanjutan hingga ke tingkat desa dan komunitas terkecil. Seluruh elemen masyarakat pun diajak mengambil peran untuk memastikan seluruh rangkaian PENAS XVII di Gorontalo berjalan aman, damai, dan sukses.

The post Sabuk Kamtibmas Disiapkan untuk Amankan PENAS XVII appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus memperkuat strategi untuk menekan angka pengangguran melalui program pelatihan vokasi berbasis kompetensi yang menyasar masyarakat usia produktif.

Upaya tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sofyan, saat menutup kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kompetensi Batch I Tahun 2026 di Aula UPTD BLK Limboto, Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan Limboto, Sabtu (16/5/2026).

Dalam sambutannya, Sofyan menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil, produktif, dan siap bersaing di dunia kerja.

Menurutnya, pelatihan vokasi merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai sekaligus membuka peluang lahirnya wirausaha baru di Kabupaten Gorontalo.

“Pelatihan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi investasi daerah dalam menyiapkan SDM unggul. Setelah keluar dari BLK, peserta harus siap bekerja bahkan mampu membuka usaha mandiri,” tegas Sofyan.

Sebanyak 64 peserta mengikuti pelatihan tersebut yang terbagi dalam empat bidang keterampilan, masing-masing diikuti 16 peserta. Bidang pelatihan meliputi komputer, make up artist, servis sepeda motor injeksi, dan menjahit pakaian menggunakan mesin.

Program tersebut didukung melalui pendanaan APBN dari Balai Besar Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar sebagai bagian dari penguatan kompetensi tenaga kerja daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo, Kisman Ishak, mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja masyarakat.

“Pelatihan ini bukan hanya meningkatkan keterampilan masyarakat, tetapi juga mendorong lahirnya SDM yang produktif, kompetitif, dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Kisman.

Ia menambahkan, penguatan pelatihan vokasi dengan fasilitas yang memadai diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, berdaya saing, serta siap menghadapi kebutuhan dunia industri yang terus berkembang.

The post Pemda Gorontalo Terus Berupaya Hadirkan Program untuk Menekan Angka Pengangguran appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menjelang pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS), Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mematangkan kesiapan infrastruktur daerah. Hal ini ditandai dengan peninjauan langsung lokasi rencana pembangunan dan renovasi Menara Pakaya Gorontalo oleh Bupati Gorontalo bersama pihak Danantara, Kamis (16/04/2026).

Dalam peninjauan tersebut, pihak Danantara yang merupakan representasi dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diwakili langsung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Limboto.

Bupati Gorontalo menyampaikan, peninjauan ini merupakan langkah awal untuk memastikan kelancaran teknis di lapangan sebelum pekerjaan fisik dimulai.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7,8 miliar dari Danantara. Dana ini merupakan hasil tindak lanjut dari aspirasi Bapak Rachmat Gobel,” jelas Sofyan.

Sofyan juga mengatakan pekerjaan akan dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama sebelum pelaksanaan PENAS dan tahap kedua setelah PENAS.

Selain renovasi fisik menara, kata Sofyan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga memfokuskan perhatian pada revitalisasi area publik di sekitarnya.

“Taman Menara juga akan direhabilitasi. Penataannya tidak menggunakan dana CSR Danantara, melainkan mendapat dukungan langsung dari Bapak Rachmat Gobel.”

Di tempat yang sama, Kepala Cabang BRI Limboto, Nur Jonson Arifin, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menyatakan bahwa survei bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo ini merupakan tindak lanjut konkret untuk menjadikan Menara Pakaya sebagai ikon utama kebanggaan Limboto.

“Semoga ke depan, tindak lanjut renovasi menara ini bisa membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan menambah kemegahan Gorontalo. Langkah ini sekaligus wujud dukungan kami terhadap program Bapak Bupati, yakni ‘Ayo ke Limboto’, untuk menjadikannya sebagai daya tarik wisata andalan,” tambahnya.

Kegiatan peninjauan lokasi ini turut dihadiri oleh Tim Kerja Bupati, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kepala Badan Keuangan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian ULP, Kepala Bagian Hukum, jajaran BRI Cabang Limboto, serta tamu undangan lainnya.

The post Sambut PENAS, Pemkab Gorontalo Benahi Menara dan Kawasan Limboto appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gorontalo resmi menandatangani nota kesepakatan tentang sinergi pelaksanaan fasilitas dan pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Penandatanganan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan narkotika di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Dalam sambutannya, Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menyampaikan penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa, khususnya generasi muda. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga berpotensi melemahkan ketahanan sosial, ekonomi, hingga keamanan daerah.

“Melalui kerja sama ini, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan,” jelas Sofyan.

Kesepakatan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan bahwa penanganan permasalahan narkotika merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, perangkat daerah, dan instansi terkait.

Melalui nota kesepakatan tersebut, kedua pihak akan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada serta membentuk Unit Layanan Terpadu. Unit ini diharapkan mampu memberikan layanan komprehensif, mulai dari edukasi dan pencegahan hingga rehabilitasi dan penanganan kasus secara terpadu.

Bersamaan dengan itu, Sofyan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, dunia pendidikan, sektor kesehatan, serta tokoh masyarakat, untuk turut berperan aktif dalam memerangi narkotika.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan tercipta lingkungan yang bersih dari narkoba serta terwujudnya masyarakat Kabupaten Gorontalo yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

The post Pemkab Gorontalo Gandeng BNN, Bentuk ULT untuk Tekan Peredaran Narkoba appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan sejumlah lapak pedagang yang berada di bawah kaki Menara Limboto.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo, Taufik Margono, menjelaskan bahwa sebelum penertiban dilakukan, para pedagang telah lebih dulu diberikan imbauan agar tidak meninggalkan lapak atau booth di lokasi berjualan.

Menurut Taufik, kawasan Menara Limboto merupakan area perkantoran sehingga harus dijaga ketertiban, kebersihan, dan kerapian lingkungan.

“Sebelumnya sudah dihimbau, tapi karena mereka tidak mau angkat, berarti kami bantu untuk mengangkatnya,” jelasnya.

Taufik juga menegaskan, pemerintah daerah tidak melarang masyarakat untuk berjualan di kawasan tersebut, selama aktivitas jual beli dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Silahkan berjualan, dari jam 4 sore, setelah itu, jika pada malam hari sudah selesai berjualan silahkan diangkat lagi lapaknya, agar kawasan Menara ini tetap steril pada pagi harinya,” tegasnya.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapart) Kabupaten Gorontalo, Susanto Napu, menambahkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran sejak akhir Desember lalu.

Ia menyebutkan, surat edaran tersebut mewajibkan penataan lapak mulai dilaksanakan pada 2 Januari. Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan oleh para pedagang.

”Surat edaran pertama tidak diindahkan, kita keluarkan lagi surat edaran kedua, tetap juga tidak ada pergerakan, terakhir pada malam jumat kami sudah datangi secara persuasif, tetap juga begitu, oleh karena itu kita melakukan penindakan pada hari ini bersama jajaran Satpol PP Kabupaten Gorontalo,” pungkasnya.

Penertiban ini dilakukan untuk menjaga kawasan pemerintahan tetap tertib, bersih, dan tidak terkesan kumuh, tanpa menghilangkan ruang ekonomi bagi masyarakat yang berjualan sesuai aturan.

The post Satpol PP Tertibkan Lapak Pedagang di Kawasan Menara Limboto appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah se-Indonesia Tahun 2025 yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Kegiatan nasional tersebut diikuti oleh seluruh Sekda provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Tujuannya untuk menyelaraskan arah pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan di daerah.

Pada kesempatan itu, Sekda Sugondo turut didampingi oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo sebagai perwakilan Pemerintah Daerah.

“Kehadiran kami dalam Rakor ini sangat strategis untuk memastikan sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Gorontalo, agar sejalan dengan prioritas nasional di tahun 2025,” ujar Sugondo.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menyiapkan sejumlah usulan program prioritas yang akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait.

Menurutnya, sinkronisasi program sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Sinkronisasi ini penting agar pembangunan di Kabupaten Gorontalo dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” jelasnya.

Rakor yang berlangsung selama empat hari, 26–29 Oktober 2025, tersebut diisi dengan berbagai pemaparan dan diskusi panel antara pemerintah pusat dan daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antarlevel pemerintahan dapat semakin kuat dan mampu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional maupun daerah secara terpadu.

The post Pemkab Gorontalo Aktif Dorong Sinkronisasi Program di Level Nasional appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo tengah melaksanakan asesmen bagi para calon camat sebagai upaya memperkuat lembaga pemerintahan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Asesmen ini diikuti oleh 53 calon camat, yang berlangsung di Ruang Dulohupa, Senin (13/10/2025). Para peserta terdiri dari pegawai di lingkungan Pemkab Gorontalo, termasuk camat yang saat ini masih menjabat. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari.

Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menyampaikan bahwa terdapat tiga aspek penilaian utama dalam asesmen ini, yakni: pengetahuan dasar pemerintahan, pemahaman terhadap adat istiadat, serta kesehatan mental dan kepribadian.

“Mulai hari ini sampai Rabu, insyaallah hasil asesmen ini akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan siapa saja yang layak dipercaya menjabat sebagai camat,” ujar Sofyan.

Sofyan menambahkan, keterlibatan tokoh adat dalam proses asesmen bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta tentang adat, mengingat camat juga berperan sebagai ketua adat di wilayahnya.

Dengan dilaksanakannya asesmen ini, Bupati berharap para camat yang nantinya terpilih benar-benar memiliki kompetensi dan integritas, sehingga pelayanan publik yang prima, pembangunan inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif dapat terwujud.

The post Seleksi Camat di Gorontalo Dirancang untuk Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Hal ini dibuktikan dengan peresmian Sekolah Satu Atap (SATAP) TK Negeri Cempaka dan SDN 10 Batudaa oleh Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, di Kecamatan Batudaa, Selasa (7 Oktober 2025).

Bupati Sofyan Puhi menjelaskan, pembangunan sekolah satu atap merupakan bentuk perhatian penuh pemerintah daerah terhadap peningkatan fasilitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Gorontalo.

“Sekolah terpadu seperti ini sangat baik untuk menjaga psikologi anak. Ini juga bagian dari program belajar 13 tahun, di mana satu tahun wajib ditempuh anak-anak di jenjang PAUD,” jelas Sofyan.

Menurutnya, sistem pendidikan terpadu atau satu atap memberikan banyak manfaat. Dengan pola ini, perkembangan dan pertumbuhan anak dapat dipantau secara berkelanjutan oleh para guru, mulai dari usia dini hingga ke jenjang sekolah dasar.

“Dengan sistem pendidikan terpadu, proses pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dipantau secara berkelanjutan oleh guru-guru sejak usia dini hingga masuk sekolah dasar,” ujar Sofyan.

Politisi Partai NasDem itu juga menegaskan, pemerintah daerah akan terus mengawal pelaksanaan program sekolah satu atap agar berjalan optimal. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendukung masa depan anak-anak di Kabupaten Gorontalo.

“Membangun generasi cerdas bukan hanya tugas sekolah, tapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” tandasnya.

The post Perkuat Pendidikan, Pemkab Resmikan Sekolah Satap appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menjelang pelaksanaan Peran Saka Nasional di Bumi Perkemahan Bongohulawa pada 2–9 November 2025 mendatang, Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mematangkan berbagai persiapan.

Salah satu agenda penting yang menjadi perhatian adalah penataan stand dan pameran UMKM yang akan menjadi bagian dari event nasional tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, memimpin rapat koordinasi bersama Dewan Kerja Daerah Kwarda Pramuka Provinsi Gorontalo pada Minggu (28/9/2025), yang berlangsung di Bumi Perkemahan Bongohulawa.

Rapat itu turut dihadiri Asisten III Haris Tome, Asisten I Nawir Tondako, Kepala Dinas Koperasi Arifin Suaib, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Viktor Asiku, serta unsur Satpol PP, BLH, dan sejumlah dinas terkait lainnya.

Fokus pembahasan diarahkan pada penataan area UMKM dan pasar UMKM yang dipusatkan di kawasan Bumi Perkemahan Bongohulawa. Selain aspek tata ruang, rapat juga membahas produk-produk yang diperbolehkan dipasarkan, seperti produk olahan jadi dan kerajinan tangan, demi menjaga kualitas serta citra positif UMKM lokal di mata peserta dan tamu dari berbagai daerah.

Sekda Sugondo Makmur menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Dewan Kerja Daerah dan perangkat daerah penanggung jawab UMKM, agar tidak terjadi miskomunikasi dalam proses penataan.

Ia juga menambahkan bahwa komunikasi dengan pihak sponsor, terutama Bank Indonesia sebagai sponsor utama pelopor UMKM, harus terus dijaga dengan baik.

“Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk memberdayakan UMKM, khususnya UMKM lokal Gorontalo agar semakin dikenal di tingkat nasional,” tegas Sugondo.

The post Pemkab Gorontalo Terus Matangkan Persiapan Peran Saka Nasional appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo menepis anggapan miring terkait program Rp5 miliar untuk setiap kecamatan.

Juru Bicara Pemda, Safwan Tahir Bano, menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil selama kebijakan pembangunan telah direncanakan dengan matang dan dituangkan dalam blue print pembangunan daerah.

“Tidak ada hal yang mustahil jika pemerintah telah merencanakan kebijakan program pembangunan berbasis kepentingan rakyat. Program Rp5 miliar per kecamatan ditegaskan Bupati Sofyan Puhi akan direalisasikan secara bertahap,” ujar Safwan.

Menurutnya, program tersebut bukan sekadar janji, melainkan sudah tercantum jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo. Dokumen itu menjadi landasan operasional perencanaan sekaligus pelaksanaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

“Optimisme dan keyakinan ini akan mewujudkan program karena sudah masuk dalam RPJMD. Jadi, sangat keliru jika ada pihak yang menyebut mustahil. Justru yang mustahil adalah jika pemerintah hanya bicara tanpa dasar dokumen perencanaan,” tegas Safwan.

The post Pemkab Gorontalo Pastikan Program Rp5 Miliar per Kecamatan Masuk RPJMD appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, secara resmi melantik pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kabupaten Gorontalo periode 2025–2029.

Pelantikan yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Gorontalo (UG), Minggu (14/09/2025), turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Zulfikar Usira, Sekretaris Perbasi Provinsi Gorontalo Mohamad Amin, serta Plt Ketua KONI Kabupaten Gorontalo Ridwan Bobihoe.

Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera pataka Perbasi kepada Ketua Perbasi Kabupaten Gorontalo, Viktor Asiku, sebagai simbol pengukuhan.

Dalam sambutannya, Bupati Sofyan Puhi berharap kepengurusan baru mampu membangkitkan kembali semangat olahraga basket di Kabupaten Gorontalo.

“Basket punya potensi besar. Kabupaten Gorontalo sudah punya fasilitas lapangan terbuka maupun tertutup, ditambah sekolah-sekolah SMA. Tinggal bagaimana kita bisa merekrut dan membina atlet muda agar berprestasi,” ungkap Sofyan.

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah siap mendorong pengembangan cabang olahraga tersebut, baik melalui pembinaan, penyediaan event, hingga kolaborasi dengan KONI.

“Semoga kepengurusan baru menjadi spirit kebangkitan Perbasi Kabupaten Gorontalo,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Perbasi Kabupaten Gorontalo Viktor Asiku menegaskan komitmennya untuk membawa basket daerah lebih maju serta mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

“Kami berencana menggelar event pada Oktober nanti dengan cakupan Indonesia Timur. Ini bagian dari langkah awal mengembangkan basket di daerah,” tandas Viktor.

The post Sofyan Puhi Resmi Lantik Perbasi Kabupaten Gorontal appeared first on Prosesnews.id.