PROSESNEWS.ID – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menginstruksikan seluruh pemerintah daerah memprioritaskan para lanjut usia (lansia) dan guru untuk memperoleh vaksinasi COVID-19. Hal itu ditegaskan Menkes saat menjawab pertanyaan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim pada rapat rutin monitoring dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi secara nasional yang berlangsung secara virtual, Senin (29/3/2021).
Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim mempertanyakan prioritas sasaran vaksinasi tahap kedua untuk petugas pelayanan publik dan lansia.
“Seandainya dalam vaksinasi di lapangan sangat sulit dan lambat untuk melakukan vaksin ke lansia, apakah bisa dialihkan kepada yang membutuhkan seperti camat, kepala desa, dan pejabat publik lainnya?” kata Idris.
Menjawab pertanyaan itu Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan agar para kepala daerah memprioritaskan vaksinasi kepada lansia. Menkes mengungkapkan, hingga saat ini realisasi penyuntikan vaksin COVID-19 kepada kelompok lansia masih sangat rendah, di bawah 2 juta orang. Padahal pemerintah menargetkan sebanyak 21,6 juta lansia telah memperoleh vaksin hingga bulan Juni 2021 yang dilaksanakan bersamaan dengan vaksinasi bagi pejabat publik.
“Mohon diprioritaskan lansia dan guru. Lansia ini paling tinggi wafatnya dan rentan terhadap COVID-19,” tegas Budi.
Menkes menjelaskan empat faktor yang mempengaruhi rendahnya vaksinasi bagi para lansia. Pertama, rasa takut para lansia yang masih memiliki kekhawatiran tentang keamanan vaksin karena keterbatasan edukasi dan sosialisasi. Kedua, keterbatasan akses informasi dan teknologi untuk mendaftar program vaksinasi serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai penjadwalan.
Faktor ketiga yaitu keterbatasan akses transportasi di mana para lansia memiliki keterbatasan fisik untuk datang ke lokasi vaksinasi dan hanya mengharapkan bantuan anak dan keluarga lainnya yang juga memiliki keterbatasan waktu utamanya pada hari kerja. Faktor terakhir yang mempengaruhi rendahnya realisasi vaksinasi lansia adalah keterbatasan ekonomi.
“Lansia ini kalah bersaing dengan pejabat publik karena mereka pasif, sehingga itu tolong dibantu mereka untuk memperoleh prioritas penyuntikan vaksin,” tandas Menkes.
