PROSESNEWS.ID – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo merespon persoalan terkait banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang belum memahami tugas dan fungsinya dalam mengelola sistem informasi.
Hal tersebut berdasarkan hasil pembahasan yang dibahas dalam Webinar terkait Sosialisasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional, yang diikuti oleh Kadis Diskominfo Provinsi Gorontalo Masran Rauf, Selasa (22/6/2021).
Masran menjelaskan dalam webinar yang diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Kominfo se Indonesia itu, hal yang ditegaskan oleh Kemenkominfo adalah sosialisasi pemanfaatan data nasional dalam rangka SPBE
“Kami di Pemprov Gorontalo sudah memberlakukan sistem pemerintahan berbasis eletronik (SPBE) yang sesuai dengan Permenkominfo dan telah kita didukung dengan peraturan gubernur (pergub) yang sudah ada,” ujar Masran
Untuk memaksimalkan kinerja tersebut, mantan Karo Humas dan Protokol ini menuturkan pihaknya sudah melakukan sosialisasi serta evaluasi monitoring ke setiap OPD terkait pembuatan serta penggunaan sistem informasi
“Selama ini ada aplikasi yang tidak efektif digunakan atau yang menggunakan domain maupun sub domain yang punya kami di pemerintah Provinsi Gorontalo itu adalah gorontaloprov.id,” terangnya.
Masran menambahkan bahwa ketika OPD yang melakukan pembuatan website sendiri, dan tidak menggunakan domain yang berlaku maka secara otomatis akan terbaca oleh sistim.
“Secara berkala kami melakukan monitoring. Memonitoring efektifitasnya, kegunaannya dan pemanfaatannya karena yang kami hindari bocornya securiti sistim yang ada di aplikasi yang dibuat oleh masing-masing OPD. Ini yang kami buat di pemerintah Provinsi Gorontalo,” tambahnya.
Terakhir dirinya menegaskan untuk pembuatan website sendiri harusnya selalu melibatkan dinas Kominfo
“Dinas Kominfo itu menjadi pusat data yang mengelola data dan terkoneksi langsung dengan teman-teman di OPD. Itu yang kami lakukan jika ada OPD yang mau membuat aplikasi harusnya sumbernya dari Kominfo,” tutup Masran.
