PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo mengerahkan aparaturnya untuk meningkatkan penggunaan masker warga di tingkat desa. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku sedih ada hasil survei yang menyebut daerahnya sebagai peringkat pertama tidak patuh menggunakan masker di Indonesia.
Gubernur Rusli meminta diidentifikasi OPD mana yang punya aparatur di tingkat desa yang dievaluasi dan dibiayai oleh APBD provinsi. Tenaga Pendamping Keluarga Harapan (PKH), tenaga penyuluh pertanian dan sumber daya lain diminta aktif untuk memberikan edukasi dan pembagian masker kepada masyarakat di tingkat desa.
“Sengaja hari ini saya ajak rapat virtual, saya minta ada satu format yang harus mereka (aparatur di tingkat desa) ikuti dan menyesuaikan dengan insentif mereka. Jika di desa tidak maksimal, maka ada konsekuensi pengurangan insentif. Jadi ada take and give-nya gitu,” pinta Rusli saat memimpin rapat pimpinan OPD secara daring dari Aula Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (5/8/2021).
Terkait dengan rencana tersebut, Gubernur Rusli meminta Dinas PMD Dukcapil sebagai instansi yang beririsan dengan aparatur desa diminta aktif memonitor perkembangannya. Begitu juga dengan Dinas Sosial penggerak PKH dan Dinas Pertanian yang mengurusi penyuluh.
Meski masyarakat di tingkat desa menjadi kewenangan bupati dan wali kota, namun Rusli berharap aparaturnya ikut ambil bagian. Masalah penanganan covid-19 khususnya membangun kesadaran penggunaan masker butuh perhatian dan dukungan semua pihak.
“Saya jujur saja kaget dengan hasil penilaian satuan tugas covid-19 di mana Gorontalo tertinggi tidak menggunakan masker, angkanya 75 persen. Saya berdiskusi dengan Pak Kapolda, beliau menduga bahwa hasil ini karena kita tidak pernah mengisi aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC). Ini mungkin mengakibatkan kita paling tinggi,” bebernya.
Terkait dengan pengisian aplikasi tersebut, ia meminta semua ASN Pemprov Gorontalo termasuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) diminta aktif mengisi. Pelaporan pengisian aplikasi BLC dikoordinir oleh Badan Kepegawaian Daerah.
Penggunaan Masker Gorontalo Rendah, Begini Penjelasan Satgas Covid-19
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr. Yana Yanti Suleman menjelaskan hasil survei penggunaan masker di Gorontalo yang rendah dipengaruhi oleh pelaporan aplikasi Bersama Lawan Covid-19 yang rendah. Aplikasi tersebut juga harusnya memuat laporan tentang pelaksaan PPKM di daerah serta posko yang didirikan di kabupaten/kota apakah operasional atau tidak.
“Dari 600 posko PPKM yang ditargetkan, Provinsi Gorontalo ada 100-an. Dari angka itu 24 persen saja yang berjalan. Ini barangkali yang perlu didorong pak untuk aktif dan terutama melaporkan aktivitas posko di aplikasi BLC,” beber Yana.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Rusli Nusi. Menurutnya, selama ini pelaksanaan PPKM hanya rutin dilaporkan oleh provinsi dan kabupaten Boalemo.
“Kami minta bantuan Pak Sekda untuk mengotimalkan Dinas PMD Dukcapil mengontrol pembuatan posko, aktivitas dan laporannya. Mudah mudahan laporan Jumat ini bisa meningkat. Memang aktivitas posko ini tidak terlaporkan maksimal Pak Gub,” lapor Rusli Nusi.
Pemprov Gorontalo sendiri sejauh ini sudah melakukan segala cara agar edukasi penggunaan masker berjalan maksimal. Edukasi melalui mobil publikasi, penggunaan media sosial hingga turun langsung ke pasar-pasar tradisional. Selain mengedukasi juga dilakukan pembagian masker.
