PROSESNEWS.ID – Dalam rangka mengembangkan desa digital di Provinsi Gorontalo, Komisi I DPRD Gorontalo bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Masran Rauf pada Jum’at (5/10/2021) mendatangi kantor Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) di Gedung Menara Merdeka, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Komisi I DPRD Gorontalo, Irwan Yusuf Mamesa yang mengatakan bahwa pada saat ini Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Diskominfotik tengah mengembangkan desa digital.
“ Program Desa Digital ini mendapat dukungan penuh dari Komisi I DPRD Gorontalo. Karena dengan adanya Desa Digital diharapkan dapat memperlancar serta membangun komunikasi dan informasi antar desa sekaligus mengangkat semua potensi yang ada di Gorontalo,” ucap Irwan
Lebih lanjut dikatakan oleh Irwan, guna mensukseskan program desa digital, komisi I DPRD telah menemui kepala daerah se-Provinsi Gorontalo.
Untuk itulah di dalam kunjungan ini kami meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan dukungan sekaligus memback up desa-desa yang masih blankspot sehingga di tahun 2022 atau 2023 konektivitas internet di Gorontalo semakin stabil khususnya di tingkat pedesaan,” ucap Irwan.
Masran Rauf menambahkan bahwa di Provinsi Gorontalo masih ada 66 desa maupun kelurahan yang masuk ke dalam kategori 3 T (Terdepan,Terluar dan Tertinggal) yang masih blankspot.
“Ini bisa terjadi dikarenakan tidak adanya informasi terkait beberapa hal mengenai urusan koordinasi daerah. Dan alhamdulillah Pemerintah Pusat telah memecahkan masalah ini dengan memberikan penegasan surat kepada kepala dinas provinsi, sehingga semua urusan di daerah bisa diketahui bersama dan dipecahkan secara bersama-sama,” jelasnya
Menanggapi pengembangan desa digital ini, Direktur Layanan Untuk Badan usaha BAKTI
Dhia Anugrah Febriansa, mengaku sangat mendukung sekali sehingga yang pertama akan diprioritaskan adalah desa-desa blankspot yang masuk ke dalam 3 T. Sementara yang tidak masuk ke dalamnya bisa menggunakan program Konektivitas Mandiri yang bekerja sama dengan Bumdes di seluruh Indonesia
