PROSESNEWS.ID – Setidaknya ada 4 aspek penting yang menjadi fokus dalam Laporan Pengawasan Tahun 2019 yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Senin (13/1/2020).
“Ya, ada 4 hal yang kita jadi fokus kita, yakni soal pelaksanaan proyek strategis Nasional, peningkatan fiskal di daerah, pengamanan aset negara dan tata kelola pemerintahan,” ujar Kepala BPKP Provinsi Gorontalo Supriyadi usai menyerahkan Laporan Pengawasan Tahun 2019.
Supriyadi merinci, pihaknya menyoroti pembangunan PLTU Anggrek yang merupakan bagian proyek strategis Nasional. Menurutnya, proyek tersebut sudah cukup baik dimana hingga akhir Tahun 2019 progres pekerjaan fisiknya sudah mencapai 96%.
Selain itu ada waduk Bulango Ulu. Supriyadi berharap, proses pembebasan lahan bisa ikut melibatkan BPKP Gorontalo dalam hal pengawasan.
Dari sisi fiskal, BPKP Gorontalo menilai pendapatan daerah baik tingkat kabupaten/kota dan provinsi masih sangat minim. Diakui Supriyadi, keuangan di Gorontalo masih sangat bergantung dari intervensi alokasi anggaran pemerintah pusat.
Sementara untuk pengamanan aset, BPKP Gorontalo menyoroti soal salah satu BUMD yang sudah lama tidak beroperasi lagi.
“Kami sampaikan ke pak Gubernur, jika ingin dihidupkan kembali harus ada rencana strategis yang bagus dan kepengurusan yang profesional sehingga kita mengeluarkan uang itu ke pake (tidak rugi),” jelas Supriyadi.
Sementara untuk tata kelola pemerintahan, BPKP menilai sudah berjalan baik. Supriyadi bilang, kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah sangat baik dengan meraih penghargaan APIP level 3.
Selain itu, dari 6 kabupaten/kota di Gorontalo, tinggal satu kabupaten yang belum berstatus level 3. (Ads)
