PROSESNEWS.ID – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Zukri Suratinojo angkat bicara soal sorotan tentang salah seorang pejabat berstatus tersangka yang dilantik sebagai Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Provinsi Gorontalo, kemarin, Selasa (14/1/2020).
“Pada PP No 11 Tahun 2017 pasal 276 poin C disebutkan bahwa PNS diberhentikan jika dia ditahan karena menjadi tersangka kasus pidana. Beliau ‘kan tidak ditahan? Kita menghormati asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, hak-haknya sebagai PNS tetap ada, termasuk diangkat dalam jabatan tertentu,” terang Zukri, Rabu (15/1/2020).
Menurutnya, semua PNS yang memenuhi syarat punya hak yang sama untuk mengikuti seleksi calon Pimpinan Tinggi Pratama. Hal itu sejalan dengan Permenpan 15 Tahun 2019, dimana pada poin II huruf B angka 3, tidak diatur tentang status tersangka tindak pidana oleh PNS.
“Olehnya, kami juga tidak boleh menolak jika yang bersangkutan mengikuti seleksi terbuka. Kami juga sudah konsultasikan ke KASN, pesan mereka jangan diskriminatif,” terang Zukri.
Pihaknya juga ingin meluruskan opini yang berkembang bahwa pemberhentian PNS dari jabatannya didasarkan pada aspek suka atau tidak suka. Kata Zukri, Tim Penilai Kinerja (TPK) mempertimbangkan berbagai laporan dan pemeriksaan kepada para pejabat yang bermasalah.
Masalah ditinjau dari aspek kinerja, penyelewengan kewenangan serta masalah rumah tangga. Tiga aspek yang dianggap berpengaruh buruk terhadap lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan.
“Penyelewengan kewenangan bahkan sudah kita periksa dan diakui yang bersangkutan. Masalah keluarga juga begitu, kita panggil kedua belah pihak. Pertimbangan dari TPK bahwa pegawai seperti ini perlu kita istirahatkan dulu sambil mereka menyelesaikan masalahnya,” kata dia. (Ads)
