PROSESNEWS.ID — Demonstrasi yang terjadi pada bulan September lalu oleh para penambang di Pohuwato, yang berujung pada pembakaran Kantor Bupati, masih meninggalkan luka mendalam bagi para anggota DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya yang mewakili dapil Boalemo-Pohuwato.
Hal tersebut terlihat saat Aleg DPRD Provinsi Gorontalo dapil VI saat melaksanakan kunjungan reses di Kantor Bupati Pohuwato pada Selasa (31/10/2023).
Hasil dari reses yang dipimpin oleh Oktohari Dalango tersebut adalah DPRD Provinsi Gorontalo akan menganggarkan 50 juta. Oktohari mengatakan, anggaran tersebut dianggap sebagai jumlah yang minim, hanya cukup untuk melakukan pembongkaran bangunan yang rusak, dan belum mencukupi untuk memulihkan bangunan tersebut atau membangun kantor bupati yang baru.
“Mengapa harus dibangun yang baru? Karena, jika hanya direhabilitasi, sebagian besar bangunannya merupakan sisa-sisa kebakaran, seperti dinding-dindingnya. Sehingga kemudian hari kualitas dari bangunan akan cepat menurun,” jelas Oktohari
Oleh karena itu, Oktohari dan tim anggota DPRD dapil VI berharap agar pembangunan kantor bupati yang baru ini dapat mendapatkan dukungan yang komprehensif, terutama dalam bentuk dukungan anggaran.
Mereka berharap dukungan tersebut tidak hanya datang dari pemerintah provinsi dan pusat dalam bentuk dana hibah, tetapi juga mengharapkan kontribusi dari perusahaan tambang terkait untuk berpartisipasi dalam pemulihan dan pembangunan kantor bupati tersebut.
“Tidak hanya bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat berupa dana hibah, akan tetapi besar harapan juga perusahaan tambang terkait dapat berkontribusi dalam pemulihan dan pembangunan kantor bupati. Dan mari sama-sama membantu pemulihan dan pembangunan kantor bupati,” tutupnya.
Reporter: Fajrin Husin
