PROSESNEWS.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Boalemo meminta polemik hibah tanah untuk pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, diselesaikan secara bijak dan arif. Ego pribadi diharapkan dapat dikesampingkan demi kelancaran program nasional yang masuk ke daerah.
Langkah ini diambil setelah Komisi I DPRD Boalemo menggelar rapat mediasi yang menghadirkan pemerintah Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, serta pihak pemberi hibah. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial dan PMD, Kepala Dinas Kumperindag, Camat Mananggu, hingga Penjabat (Pj) Kepala Desa Bendungan.
Pokok permasalahan dipicu oleh sikap Pj Kepala Desa Bendungan yang menolak hibah tanah dari warga untuk pembangunan gerai koperasi. Pj Kades beralasan masih ada anggota keluarga pemberi hibah yang keberatan, padahal pemilik sah atas hak tanah tersebut telah resmi memberikan hibahnya.
Meski rapat mediasi telah menyimpulkan agar Camat dan Pj Kades berkoordinasi dengan Koramil terkait administrasi hibah dan persiapan pembangunan, Pj Kades justru mengabaikan hibah warga dan melakukan pengukuran lahan baru. Belakangan diketahui, lahan baru yang diukur tersebut merupakan aset milik SMPN 3 Mananggu yang direncanakan untuk pembangunan gedung baru pada tahun depan.
“Hibah tanah dari masyarakat kemarin, terima saja. Mengapa masih mencari tanah lain, yang informasinya itu milik SMP 3 Mananggu. Jangan sampai solusi yang diberikan Pj Kepala Desa ini akan menimbulkan masalah baru,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Mantan wartawan itu menggarisbawahi bahwa pembangunan koperasi desa seharusnya selalu berkoordinasi dengan Koramil atau Babinsa setempat guna memastikan kelancaran dan kelayakan lahan. Dari seluruh desa di Kecamatan Mananggu, hanya Desa Bendungan yang masih bermasalah terkait status tanah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Boalemo diminta turun tangan langsung untuk menjembatani persoalan ini.
Komisi I DPRD Boalemo menilai terdapat konflik personal antara Pj Kepala Desa dengan pihak pemberi hibah. Ketua Komisi I DPRD Boalemo, Helmi Rasid, menyoroti hal tersebut dan meminta agar sentimen pribadi tidak mengorbankan kepentingan publik.
“Masalah pribadi dikesampingkan dulu demi keberlangsungan pembangunan Koperasi Merah Putih,” ujar Helmi Rasid.
