PROSESNEWS.ID – Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Indinesia Gorontalo (HPMIG), menyambut baik dilantiknya Penjabat Gubernur Gorontalo Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahudin, menggantikan Ir. Ismail Pakaya yang sebelumnya menjabat dalam kurun waktu 1 tahun.
Sekretaris Jendral PB HPMIG Aan Habu menuturkan, kehadiran Pj Gubernur Mohammad Rudy Salahudin merupakan awal baik untuk perubahan dan perbaikan Birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebab, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 Pemprov Gorontalo turut menjaga stabilitas dan keamanan Gorontalo, selama pelaksanaan Pilkada serentak.
Menurut Aan, untuk mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif, Pemprov Gorontalo yang memiliki infrastruktur birokrasi yang mempuni dan `harus mampu mewujudkan Pilkada aman, damai dan kondusif. Untuk mewujudkan itu, Pemprov Gorontalo perlu mempertimpangkan posisi pengisian pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Gorontalo.
“Seperti halnya dengan Pimpinan OPD Kesbangpol Provinsi Gorontalo, yang menjadi unjung tanduk dari stabilitas Gorontalo. Karena, Kesbangpol memiliki infrastruktur intelejen yang bisa mengidentifikasi di daerah mana saja yang berpotensi stabilitasnya tidak akan kondusif,” ujar Aan.
PB HPMIG kata Aan menitipkan kepada Pj Gubernur Gorontalo yang baru saja dilantik, untuk mengganti Kaban Kesbang Provinsi Gorontalo. Hal itu tentunya memiliki alasan kuat, mengapa perlu ada penggantian Kaban Kesbang Provinsi Gorontalo.
“PB HPMIG menilai, Kaban Kesbang Provinsi Gorontalo gagal membantu Pj Gubernur Gorontalo, dalam hal mengidentifikasi dan mencegah konflik yang terjadi di Kabupaten Pohuwato. Kesbangpol yang memiliki infrastruktur intelejen, seharusnya memberikan informasi kepada Pj Gubernur Gorontalo berkaitan dengan potensi konflik di Pohuwato. Informasi itu kemudian di jadikan bahan rapat Pj Gubernur dengan Forkopimda Provinsi Gorontalo, untuk pencegahan konfilik yang akan terjadi” tegasnya.
Lebih lanjut kata Aan, pencegahan itu tidak terjadi hingga menyebabkan konflik kerusakan dan kebarakan Kantor Bupati Pohuwato. Kemudian, menyebabkan beberapa aktivis dan warga Pohuwato di tetapkan tersangka, atas dugaan pengrusakan fasilitas negara. Seharusnya, kejadian seperti itu sudah di identifikasi lebih awal, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
“Dengan begitu Kesbangpol Provinsi Gorontalo, gagal melakukan identifikasi awal serta pencegahan atas konflik yang terjadi. Nah, dalam rangka menghadapi Pilkada serentak ini, maka perlu Pj Gubernur Gorontalo harus menggati Kaban Kesbang Provinsi Gorontalo. Jangan sampai, kejadian yang terjadi di Pohuwato, akan terjadi lagi di daerah lain. Karena ketidak mampuan Kaban Kesbang untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di setiap daerah. Padahal, Kesbang memiliki infrastruktur intelejen,” ketusnya.
