PROSESNEWS.ID — Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, meminta agar seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) satu persepsi dan satu frekuensi dalam menjaga kestabilan angka inflasi. Hal tersebut diungkapkannya saat memberikan arahan pada kegiatan Capacity Building Pengelolaan Survey dan Data Pangan, yang berlangsung di Gedung Bank Indonesia, pada Selasa (30/1/2024).
“Kami berharap muatan-muatan yang nanti akan didiskusikan bisa disamakan frekuensinya. Melalui kegiatan ini diharapkan semuanya bisa sama, baik informasi yang didapat, hal-hal yang akan dilakukan di lapangan, serta pedoman, sehingga tidak akan ada perbedaan,” ujar Sofian.
Ia juga menekankan bahwa hal yang paling penting adalah penyajian data-data yang telah diperoleh dari lapangan. Menurutnya, informasi tersebut kemudian dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
“Paling penting ini sebenarnya data-data yang diperoleh dari surveyor dan enumerator yang di lapangan, karena setelah itu terkumpul, maka kami TPID akan menerima itu sebagai bahan untuk kami jadikan kebijakan. Misalnya, ketika ada kasus sesuai data harga minyak tinggi, tapi stoknya banyak, kami dapat menjadikan itu sebagai bahan pertimbangan untuk menganalisa hal yang terjadi,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala BI Gorontalo, Dian Nugraha menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan daerah ini menjaga kestabilan inflasi. Ia berkata saat ini mencapai target nasional semakin sulit, sehingga perlu usaha yang lebih maksimal lagi.
“Memasuki tahun 2024 ini tentu saja tantangan kita lebih besar lagi, karena sudah dirilis target inflasi nasional adalah 2,5 persen plus minus satu persen. Tahun kemarin kita sudah melakukan semua hal, tapi kebobolan di akhir tahun, sehingga melalui kegiatan hari ini menjadi salah satu langkah strategis kita dalam menjaga keakurasian data untuk menjaga stabilitas inflasi,” imbuh Dian.
Turut hadir pada kegiatan tersebut kepala BPS Provinsi Gorontalo, Mukhamad Mukhanif, kepala-kepala OPD, enumerator provinsi serta kabupaten dan kota.
