PROSESNEWS.ID – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, mulai melaksanakan tahapan penilaian kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik untuk Tahun 2021 ini.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, Alim S Niode, dalam kegiatan Bimbingan Tekhnis pengambilan data untuk enumerator menjelaskan, bahwa untuk pertama kalinya penilaian kepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dilaksanakan secara serentak di seluruh Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia tanpa terkecuali, termasuk Gorontalo.
“Maka kemampuan enumemrator dalam pengambilan data, perlu disetarakan meski akan ada dua lapis pengecekan keabsahan data sesudah pengambilan data awal,”kata Alim.
Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, Andika R Yahya, mengatakan, adapun tahapan penilaian kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik, antara lain adalah bimbingan tekhnis pengambilan data untuk enumerator, dan hal itu sudah dilaksanakan pada Hari Selasa, 25 Mei 2021.
“Sebelumnya kami juga sudah mengirimkan surat untuk Kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota yang ada di Provinsi Gorontalo terkait layanan mereka,”ujarnya.
Tahap berikut, lanjut Andika, adalah kegiatan workshop pendampingan untuk seluruh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta seluruh Kantor Pertanahan, dan Kepolisian Resor di Provinsi Gorontalo.
“Setelah workshop ini, kami akan lakukan penilaian pada Bulan Juni sampai September nanti,“pungkasnya. (Rls)
