PROSESNEWS.ID – Pemkab Bone Bolango mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI, karena dinilai telah menyelenggarakan kinerja pelayanan publik tahun 2020 dengan sangat baik.
Bahkan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bone Bolango, merupakan pelayanan publik terbaik di Provinsi Gorontalo.
Masing-masing pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Bone Bolango merupakan penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai A- atau kategori “Sangat Baik” dan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai B atau kategori “Baik”.
Piagam penghargaan itu, diserahkan Deputi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI, Prof. Dr. Diah Natalisa, dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Bone Bolango yang dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bone Bolango, Senin (15/3/2021).
Piagam penghargaan tersebut diterima oleh Kepala DPMPTSPTK Bone Bolango, Djumaidil, dan Kepala Dinas Dukcapil Bone Bolango, Oktavianus S. Rahman yang disaksikan langsung Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Merlan S. Uloli.
Deputi Pelayanan Publik, KemenPANRB, Prof. Dr. Diah Natalisa mengatakan saat ini unit penyelenggara pelayanan publik, baik yang berasal dari Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah, sedang berlomba-lomba untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik lagi.
Menurutnya, jika sebelumnya citra pelayanan publik adalah banyaknya keluhan masyarakat tentang layanan pemerintah, mulai dari pelayanan yang masih dianggap belum optimal, lambat, berbelit-belit, dan tidak merata menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka gerakan transformatif pelayanan sudah dimulai.
Penyelenggara pelayanan semakin adaptif untuk mampu menjawab kebutuhan atau harapan masyarakat sehingga tetap on the track untuk mewujudkan citra pelayanan publik kelas dunia.
”Hari ini masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih baru, lebih murah, dan lebih sederhana. Hal itu, perlahan namun pasti, mulai diterapkan penyelenggara pelayanan, agar tercipta kebahagiaan publik dalam mengakses pelayanan yang diberikan,”kata Diah Natalisa.
Perubahan ini, lanjut Diah Natalisa, tentunya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar melakukan debirokratisasi, namun tetap berorientasi pada pelayanan, dimana sasaran pelaksanaan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima.
Perwujudan kualitas pelayanan prima dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, sehingga yang sulit menjadi mudah, dan yang rumit menjadi sederhana.
”Dengan demikian, kinerja pelayanan publik dapat diukur dari seberapa baik pelayanan yang dirasakan masyarakat, dan seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat,” tuturnya. (rls/AKP)
