PROSESNEWS.ID – Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan Sosialisasi Tahapan Pemilu.

Acara ini berlangsung di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, pada Sabtu (9/11/2024) dan dihadiri oleh Dharma Wanita Persatuan BPTD Kelas II Gorontalo.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Gorontalo, Opan Hamsah, yang memulai acara dengan kuis interaktif untuk mendorong partisipasi peserta.

Dalam arahannya, Opan mengajak peserta untuk menjadi pemilih yang berintegritas dan selalu memverifikasi kebenaran informasi yang diterima guna menghindari penyebaran hoaks.

“Ketika menerima informasi, jangan langsung diteruskan, tetapi pastikan dulu kebenaran dari informasi tersebut,” ujar Opan. Selain itu, ia juga menghimbau peserta untuk menghindari praktik money politics serta mengajak seluruh pemilih untuk hadir di TPS pada 27 November 2024 mendatang.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh pejabat eselon IV di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo, yang juga mendukung upaya peningkatan kesadaran pemilih dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024.

The post KPU Provinsi Gorontalo Gelar Sosialisasi Pilakda untuk Segmen Pemilih Perempuan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Momen pesta demokrasi pemilihan umum 2024 ikut disemarakkan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., dengan turun langsung memberikan hak suara.

Rektor menggunakan hak suaranya dengan datang langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) berlokasi di dekat kediamannya dengan didampingi istri dan anaknya.

Rektor mengaku dengan menggunakan hak suara pada pemilu kali ini, merupakan salah satu cara untuk ikut serta menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024.

Dengan ikut memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif, akan sangat menentukan pembangunan daerah dan negara untuk lima tahun mendatang demi menyongsong Indonesia emas.

“Pemilu 2024 adalah momen yang sangat penting untuk memilih pemimpin yang akan mendorong kemajuan bagi bangsa dan negara, untuk itu kita sebagai warga Negara yang baik harus ikut menyukseskan pemilu dengan menggunakan hak suara dan jangan golput,” ujar rektor.

Usai memberikan hak suaranya rektor mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menciptakan pemilu damai dan berintegritas.

Ia juga berpesan agar pilihan yang berbeda oleh setiap individu, tidak menjadi alasan untuk saling terpecah maupun memutus hubungan silaturahmi.

“Silahkan berbeda pilihan karena itu hak demokrasi setiap masyarakat, namun yang terpenting tetap jaga kedamaian dan hubungan silaturahmi,” terang rektor.

The post Gunakan Hak Suara, Rektor Datang ke TPS pada Pemilu Tahun 2024 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo menerima laporan puluhan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) jatuh sakit dalam pelaksanaan pemilu.

Sedikitnya sebanyak 50 orang dilaporkan jatuh sakit dalam proses pemilu tahun 2024.

Ketua KPU Kabupaten Gorontalo,Roy Hamrain mengatakan, KPPS yang dilaporkan jatuh sakit tersebut sebagai besar disebabkan karena kelelahan.

“Faktornya karena lelah,” kata Roy saat dimintai keterangan di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo pada, Rabu (21/02/2024).

Roy juga mengatakan, sebagai besar di antara mereka yang jatuh sakit ada yang langsung di rujuk ke rumah sakit dan ada yang dibawa ke Puskesmas terdekat.

Kabar baiknya, sampai dengan saat ini dari 50 orang yang dinyatakan jatuh sakit sebagai besarnya di sudah pulih dan kembali beraktivitas sebagaimana biasa.

“Sebagian besar sudah beraktivitas dan yang lainnya sudah dirawat di rumah masing-masing” pungkasnya.

Reporter: Pian N Peda

The post Anggota KPPS Jatuh Sakit di Kabupaten Gorontalo Capai 50 Orang appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum 2024 di daerah sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Berdomisili di Bandung, Penjagub Ismail bersama istri Fima Agustina hanya mencoblos calon Presiden dan Wakil Presiden, bertempat di TPS 001 di Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Rabu (14/2/2024).

DPTb merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun tidak dapat menggunakan haknya karena keadaan tertentu dan mengajukan pindah lokasi memilih ke TPS lain. Peraturan sesuai aturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Meski lahir dan besar di Gorontalo, Staf Ahli Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik Kemenaker RI itu terdata sebagai pemilih di Bandung, Jawa Barat tempat ia tinggal sebelum ditunjuk sebagai Penjagub. Itulah sebabnya Ismail Pakaya dan istri Fima Agustina hanya berhak mencoblos kertas suara Capres-Cawapres.

Selain DPTb, terdapat dua kategori pemilih lain yang dapat memilih di TPS diantaranya Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau pemilih yang terdata KPU dari data pemilih yang telah dimutakhirkan. Kemudian Daftar Pemilih Khusus yakni pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ataupun DPTb.

The post Penjagub Gorontalo Hanya Mencoblos Capres-Cawapres appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Akibat hujan deras yang diiringi angin kencang, puluhan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Gorontalo roboh.

Sedikitnya ada 27 TPS yang roboh akibat cuaca ekstrem belakang ini, dan TPS-TPS tersebut diperkirakan tidak bisa digunakan lagi karena rusak parah.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo Agustina Bilondatu membenarkan adanya kejadian tersebut, yang tersebar di sejumlah kecamatan.

“Jadi tersebar di 10 kecamatan, masing-masing Asparaga, Batudaa, Dungaliyo, Biluhu, Tibawa, Tolangohula, Tilango, Boliyohuto, Telaga Jaya dan Bongomeme,” kata Agustina pada, Selasa (13/02/2024)

Lebih lanjut, Agustina mengungkapkan sejumlah TPS juga mengalami kebanjiran namun masih didominasi oleh TPS yang roboh. Meskipun demikian, TPS-TPS yang roboh dipastikan akan di bangun kembali.

Untuk diketahui 27 TPS yang roboh tersebut masing-masing:

TPS 3 Karya Baru (Asparaga)
TPS 1 Huntu (Batudaa)
TPS 1 Dulamayo Barat (Telaga)
TPS 6 Dulamayo selatan (Telaga)
TPS 1 Momala (Dungaliyo)
TPS 1 Ambara (Dungaliyo)
TPS 3 Lobuto (Biluhu)
TPS 2 Motilango (Tibawa)
TPS 8 Balahu (Tibawa)
TPS 5 Buhu (Tibawa)
TPS 2 Molohu (Tolangohula)
TPS 6 Sukamakmur (Tolangohula)
TPS 4 Sukamakmur (Tolangohula)
TPS 4 Makmur Abadi (Tolangohula)
TPS 3 Margomulyo (Tolangohula)
TPS 2 Gandaria (Tolangohula)
TPS 2 Sukamakmur Utara (Tolangohula)
TPS 1 Polohungo (Tolangohula)
TPS 1 Bandung Rejo (Boliyohuto)
TPS 4 Parungi (Boliyohuto)
TPS 1 Dulohupa (Boliyohuto)
TPS 2 Sidomulyo (Boliyohuto)
TPS 1 Monggolito (Boliyohuto)
TPS 2 Hutadaa (Telaga Jaya)
TPS 6 Tilote (Tilango)
TPS 1 Molopatodu (Bongomeme)
TPS 1 Batulayar (Bongomeme)

Reporter: Pian N Peda

The post Akibat Cuaca Ekstrem 27 TPS di Kabgor Roboh appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Wali Kota Gorontalo Marten Taha memastikan seluruh logistik Pemilihan Umum 2024 di Kota Gorontalo sudah lengkap, untuk didistribusikan ke 50 kelurahan yang terbagi di sembilan kecamatan, termasuk di tiga TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo.

Hal ini disampaikan Marten saat mendampingi Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, meninjau beberapa TPS yang ada di Kelurahan Molosipat dan Huangobotu, Selasa (13/2/2024).

“Yang paling penting adalah logistik. Logistik sudah bisa dipastikan saat ini untuk seluruh wilayah Kota Gorontalo sudah berada di kantor seluruh kelurahan, untuk semua TPS, sebelum besok pagi akan bergerak menuju TPS masing-masing. Kita juga memastikan semua aman terkendali karena dijaga ketat oleh petugas keamanan dari TNI/Polri,” ujar Marten.

Wali Kota dua periode ini juga memastikan seluruh SDM pelaksana dalam hal iniPPS dan KPPS yang akan melaksanakan tugas dalam kondisi fit, sehat dan bugar. Sarana dan prasarana penunjang seperti ATK TPS, meja KPPS, serta meja untuk bilik suara semua tersedia.

“Harapan kami juga semoga saja besok cuaca mendukung, tidak hujan. Sehingga pelaksanaan pencoblosan dalam hal ini pemungutan dan penghitungan suara akan berjalan dengan lancar, aman dan tertib, sesuai dengan harapan KPU, bawaslu, pak gubernur dan kita semua,” tandasnya.

Diketahui detiap TPS tersebut terdapat lima kotak suara yang masing-masing untuk pemilihan Presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota.

The post Ismail PAstikan Logistik Pemilu di Kota Gorontalo Sudah Lengkap appeared first on Prosesnews.id.

Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)

PROSESNEWS.ID — Saya tidak ingin menyebut nama atasannya secara spesifik dalam tulisan, apalagi mengkampanyekannya. Saya hanya ingin membahas soal Mayor Teddy. Bagi saya ini yang paling menarik dari seluruh episode politik yang sedang kita saksikan.

Siapakah Mayor Teddy?

Sampai Sabtu sore, saya tidak tahu siapa Mayor Teddy. Tapi beberapa hari terakhir ini, tergiang terus nama si Mayor Teddy ini. Saya memang lagi kurang tertarik membahas soal Pilpres pada dua minggu terakhir ini karena harus menyiapkan salah satu Hari Agung dalam Islam yakni Isra’ Mi’raj, dimana UNG telah menerbitkan kitab Meeraji dengan tulisan latin bahasa Gorontalo sekaligus terjemahan bahasa Indonesia. Juga harus ikut turut serta membantu secara teknis pelaksanaan KKN UNG Pemilu 2024. Pilpres tahun ini bagi saya adalah hal yang tidak terlalu menarik karena terlalu tegang, saling hina, suudzon, ghibah dan bahkan fitnah.

Hingga tadi sore putri saya yang bernama Zahra Tanipu memperlihatkan wajah si Mayor Teddy, dia menanyakan kira-kira kapan si Mayor Teddy ke Gorontalo. Memang banyak pertanyaan aneh dan unik dari anak-anak saya selama beberapa tahun terakhir sejak mereka aktif memantau media sosial.

Pertanyaannya terus terang tak bisa saya jawab, karena memang saya tidak tahu. Lalu saya mulai searching di Tiktok, Instagram, dan Facebook saya soal Mayor Teddy. Rupanya ia adalah seorang ajudan Menteri Pertahanan RI saat ini, yang sebelumnya ia adalah ajudan Presiden RI.

Hingga dari hasil googling yang rupanya Mayor Teddy adalah lulusan SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Sebagian besar alumnus SMA Taruna dipastikan masuk dan diterima di Akademi Militer ataupun Akademi Kepolisian, Teddy adalah jebolan Akademi Militer tahun 2011.

Dalam karir militernya, Teddy lulusan sekolah pasukan elit di US Army Infantry School. Teddy adalah United States Army Ranger School dengan meraih predikat International Honor Graduate. Di Ranger School, Presiden SBY juga alumni dari sekolah ini.

Teddy lahir di Manado dari sepasang tentara yakni Kolonel Inf. (Purn) Giyono dan Mayor Caj (K) Patris R.A. Rumayan. Ia pernah menikah tahun 2018, lalu memilih pisah dan kini ia berstatus jomblo.

Mengapa Mayor Teddy Mencuat? 

Nah, nama Teddy rupanya mulai mencuat ke permukaan saat disoroti media ketika hadir sebagai ajudan salah satu Capres pada Debat Capres bulan Desember tahun lalu. Lalu, mulailah Teddy menjadi sosok idola baru bagi kalangan ibu-ibu hingga para perempuan milenial dan Gen Z.

Karakter dan latar belakang Teddy memenuhi semua prasyarat dari seorang idola baru ; ganteng, cerdas, berwibawa, ramah dan rajin. Bagi netizen, setelah jenuh dengan segala hiruk pikuk Pilpres, tentu segala pertunjukkan tokoh-tokoh politik termasuk artis-artis yang digaet untuk menarik simpati, tidak lagi menggairahkan suasana. Apalagi mulai mendekati Hari – H yang terjadi saling hina yang mengarah pada saling serang karakter individu, bukan lagi saling mendebat gagasan.

Pada titik jenuh itu, bagi netizen Mayor Teddy dianggap sebagai oase baru yang dapat membasahi “keringnya” politik nasional walaupun Mayor Teddy bukanlah politisi atau tim kampanye. Mayor Teddy adalah “perasan” dari kebutuhan netizen tentang sosok yang kalem tapi tegas, penolong, “ba kendis”, mirip opa-opa korea, postur tubuh proporsional dan tentu saja single. Apalagi aksi heroiknya yang menggendong seorang gadis yang jatuh pingsan di panggung kampanye terakhir.

Setelah mencuat, mulai terlihat banyaknya fans grup dan akun-akun fans yang dibuat, yang isinya adalah keseharian Mayor Teddy. Dan dalam waktu singkat terjadilah parasocial relationship yakni terbentuknya hubungan satu arah antara idola dan fans. Pada kondisi parasocial relationship, seorang fans sudah merasa memiliki ikatan emosional bahkan merasa mengenal idolanya secara personal. Hal itu terlihat dari eskpresi netizen pada kolom komentar baik di Tiktok, Instagram, Twitter dan Facebook.

Hingga kemarin, pembentukan soliditas netizen terhadap Mayor Teddy mulai kencang. Saya mencoba mensimulasikan foto Mayor Teddy dan foto saya, tujuannya ingin mengetahui sejauhmana netizen (teman saya di media sosial) mengenal Mayor Teddy, dan rata-rata teman saya mengenalnya bahkan seperti telah dekat. Walaupun dalam postingan tersebut, saya tidak menuliskan nama Mayor Teddy. Rupanya ingatan netizen terhadap wajah, topi, kacamata dan juga kendis Mayor Teddy telah sebegitu kental.

Pemujaan dan Histeria Terhadap Mayor Teddy

Setelah pengenalan terhadap idola mulai terbentuk, karakter dan identitas fans (netizen) mulai bisa dikategorikan. Fans Mayor Teddy adalah ibu-ibu muda dan perempuan single yang berasal dari kalangan milenial dan Gen Z.

Kebiasaan netizen dalam menggemari idolanya adalah (1). Bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan, dipikirkan, atau dirasakan oleh idolanya saat ini. (2). Mengecek media sosial sepanjang waktu hanya untuk mengetahui hal-hal terbaru tentang idolanya. (3). Merasa memiliki hubungan spesial atau romantis dengan idolanya. (4). Membayangkan atau mencari tahu tentang kehidupan pribadi idolanya, seperti dengan siapa mereka menjalin hubungan atau berkencan.

Jika hal itu mulai menggejala, maka yang terjadi adalah Celebrity Worship Syndrome (CWS). Istilah ini dikemukakan oleh Lynn McCutcheon. CWS adalah gangguan obsesif seseorang terhadap selebriti atau orang terkenal lainnya. Orang yang mengalami CWS cenderung memiliki ketertarikan emosional yang kuat terhadap idolanya. Mereka tidak hanya mengagumi sang idola, tetapi sampai berusaha mencari tahu segala informasi pribadi tentang idolanya. Hingga berujung pada pemujaan.

Pada kondisi ini, seseorang akan terlihat lebih ekstrim dalam mengemukakan ekspresinya, hal ini terlihat dari banyaknya story di Instagram, Tiktok dan Facebook tentang Mayor Teddy dengan caption yang unik dan lucu. Situasi ini menuju apa yang dinamakan histeria.

Dalam kondisi histeria, seseorang tidak lagi sadar akan kondisi psikologisnya, ia tak bisa lagi mengendalikan perasaannya. Dalam konteks yang ada, Mayor Teddy dianggap sebagai sekumpulan tanda dan simbol. Bagi Jean Baudrillard, situasi saat ini adalah masa mode of consumtion, dimana konsumsi masyarakat kontemporer dilatar belakangi oleh kebutuhan akan simbol dan tanda.

Pada kondisi mode of consumtion, Mayor Teddy dianggap sebagai realitas, walaupu sebenarnya bukan. Mayor Teddy sebagai tanda dan simbol pada akhirnya telah “dimanipulasi” sehingga hubungan netizen seperti konsumen, yang mengonsumsi tanda dan simbol tentang Mayor Teddy.

Apa Implementasi dari Mayor Teddy Effect

Sebagaimana diketahui bahwa pada Pemilu 2024 ada sebanyak 66.822.389 atau 33,60 persen pemilih dari generasi milenial. Sedangkan pemilih dari generasi Z adalah sebanyak 46.800.161 pemilih atau sebanyak 22,85 persen. Kedua generasi ini mendominasi pemilih Pemilu 2024, yakni sebanyak 56,45 persen dari total keseluruhan pemilih.

Di antara 56,54 persen tersebut ada sekitar separuhnya yang terdiri dari ibu-ibu muda dan perempuan single. Itu berkisar pada angka 50 – 60 juta pemilih.

Sebagian besar dari mereka ini adalah yang belum menentukan pilihan (undecided voters) dan yang sudah ada pilihan tapi masih mungkin untuk mengubah pilihannya (swing voters).

Implikasi dari Mayor Teddy Effect adalah terbentukanya fanbase secara ekstrim dan cepat, bahkan parasocial relationship bisa jadi akan menjadi bandwagon effect (kecenderungan mengikuti gaya, style dan ikut-ikutan). Akan ada mode ikut-ikutan yang bergerak secara eksponensial.

Bagi kalangan politisi yang memiliki kemampuan dan pengetahuan diatas rata-rata, kesempatan ini tidak akan disia-siakan, apalagi dalam waktu yang sangat sempit. Entah “tanda dan simbol” tentang Mayor Teddy adalah by design, tetapi kecenderungan untuk memanfaatkan “momentum” Mayor Teddy telah mengisi minggu tenang secara aktif.

Mayor Teddy sebagai simbol dan tanda juga menjadi pemecah kejenuhan pemilih tentang isu gemoy, samsul, lagu tabrak-tabrak masuk, dan oke gas untuk kalangan milenial dan gen Z. Mayor Teddy dalam bentuk simbol menjadi perekat soliditas pemilih untuk terus bertahan hingga tanggal 14.

Termasuk menjaga soliditas kalangan tersebut untuk terus bertahan di tengah gempuran isu “dinasti”, bansos dan yang terakhir adalah film dokumenter Dirty Vote yang diluncurkan oleh kalangan aktifits pro demokrasi.

Jadi, disadari atau tidak, by design atau by momentum, setidaknya tanda dan simbol tentang Mayor Teddy telah mengisi hari-hari kosong selama minggu tenang, netizen sibuk membahas dan memperbincangkan hingga tanggal 14 Februari, tidak lagi membahas gempuran isu yang sedang naik. Dan demi idola yang dipujanya, besar kemungkinan semua fans Mayor Teddy akan mengarahkan pilihannya kepada yang dikawal Mayor Teddy selama ini.

Demi Mayor Teddy, mereka rela melakukan apa saja. Memang minggu ini, minggunya Mayor Teddy.

The post Minggu Tenang, Minggunya Mayor Teddy appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Beberapa hari menjelang pemilu 2024, Polresta Gorontalo Kota bersama Polsek jajaran melakukan peningkatan patroli dan razia miras untuk menjamin keamanan dan kondusifitas pemilu.

Malam Minggu (11/2), tim Rajawali Polresta Gorontalo Kota di bahwa komando Kasat Reskrim Kompol Leonardo Widharta, berhasil mengamankan 986 botol dan 50 liter miras jenis cap tikus dari seorang warga berinisial AM (33) di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo.

“Pengamanan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas AM yang diduga sering menjual minuman keras. Setelah penyelidikan, kami berhasil mengamankan ratusan botol miras tersebut di rumahnya,” ujar Kompol Leonardo.

Sementara itu, Kapolresta Gorontalo Kota, Kombespol Ade Permana menyatakan peredaran miras di Kota Gorontalo telah menjadi masalah yang meresahkan. Akibatnya, jumlah kasus kejahatan dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan minuman keras semakin meningkat.

“Kami telah mengambil langkah-langkah preemtif dan preventif untuk mengatasi masalah ini,” kata Kapolresta.

Ade menjelaskan pihaknya telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan operasi penyakit masyarakat (pekat) dan menindak penjual miras secara rutin.

Polresta Gorontalo Kota juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi miras, mengingat dampak negatifnya terhadap kamtibmas.

“Salah satu contoh adalah kejadian penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh pelaku dalam pengaruh miras,” tuturnya.

The post Jaga Kondusifitas Pemilu Kota Gorontalo, Polisi Amankan 986 Botol Miras appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo, langsung melakukan pembersihan ataupun penertiban alat peraga kampanye (APK), Minggu (11/02/2024) dini hari.

Pemerintahan pembersihan APK ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, di mana ketika telah memasuki minggu tenang, para kontestan tidak diizinkan lagi untuk melaksanakan kampanye, termasuk dalam bentuk APK.

“Dini hari tadi, kami bersama Bawaslu melakukan penertiban APK para calon peserta pemilu,” ungkap Kepala Satpol PP Kota Gorontalo, Mulky Datau.

Dalam melakukan penertiban tersebut, Mulky mengatakan, pihaknya terlebih dahulu menyasar APK yang ada di jalan-jalan protokol di seluruh wilayah Kota Gorontalo, kemudian dilanjutkan di jalan-jalan kelurahan hingga ke gang-gang.

“Penertiban akan dilaksanakan selama tiga hari k depan, sampai tanggal 13 Februari. Meski begitu, kami akan berupaya semaksimal mungkin semua APK yang terpampang di Kota Gorontalo sudah turun sebelum tanggal 13 Februari,” ujarnya.

Mulky juga menambahkan,  penertiban APK yang dilaksanakan pihaknya dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur, dan turut dibantu oleh Bawaslu.

The post Bawaslu dan Satpol PP Kota Gorontalo Bersihkan APK appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo bersama stakeholder lainnya akan melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) hari ini.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPU Roy Hamrain saat menggelar rakor pembersihan APK dan penyampaian Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di Orawasawa pada, Sabtu (10/02/2024).

Kegiatan Rakor tersebut melibatkan sejumlah pihak mulai dari Kepolisian, TNI, pemerintah daerah dan parpol sebagai peserta pemilu.

“Iya, nanti sebentar malam jam 10 kita akan berkumpul di Bawaslu dan mulai melakukan penertiban di dua lokasi, yaitu bagian timur dan barat,” kata Roy saat dimintai keterangan.

Adapun alasan penertiban APK tersebut, kata Roy, sebagai upaya menyuksukseskan pemilu yang segera diselenggarakan dalam waktu dekat.

Roy juga mengungkapkan, untuk penertiban di setiap desa akan dilakukan oleh para panwas desa selama tiga hari.

“Ada panwas desa, dan mulai malam hari ini sampai dengan tanggal 13 nanti,” pungkasnya.

Reporter: Pian N Peda

The post Malam Ini KPU Kabupaten Gorontalo Akan Tertibkan APK appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Kemarin siang hingga sore, saya diundang sebagai narasumber dalam Forum Demokrasi : Pemimpin Muda Mengawal Demokrasi yang diselenggarakan oleh Gardu Pemilu Gusdurian Gorontalo bekerjasama dengan KPU, Bawaslu dan FIS UNG.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula sebagai narasumber kawan-kawan muda energik seangkatan saya seperti Daniel Andara , Donald Tungkagi, Hikem dll.

Saya diundang dalam kapasitas sebagai DPL MBKM UNG untuk Pemilu 20204.

Sebagai DPL, saya menyampaikan bahwa kebijakan Rektor UNG Eduart Wolok untuk melaksanakan MBKM Pemilu adalah ikhtiar UNG untuk merawat dan menjaga demokrasi serta menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

MBKM Pemilu yang dilaksanakan UNG bisa dikatakan sebagai skema MBKM pertama di Indonesia yang memfokuskan pada agenda memperkuat demokrasi di tingkat bawah yakni Desa dan TPS. Secara teknis, UNG telah menerjukan 589 mahasiswa, 97 dosen pembimbing lapangan di 162 Desa dan 1386 TPS se Provinsi Gorontalo.

589 mahasiswa dan 97 DPL tersebut telah berada di TPS dan Desa sejak pertengahan Januari 2024. Sebelumnya, pelaksanaan MBKM Pemilu ini didasari pada penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara Rektor UNG Eduart Wolok , Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem dan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli. Tindak lanjut dari hal tersebut diikuti oleh penandatanganan kerjasama dengan Dekan FIS UNG Zuchri Abdussamad hingga IA oleh Kajur Sosiologi, Kajur Komunikasi, Kajur Sejarah.

Sejak awal kegiatan MBKM Pemilu adalah melakukan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif dalam rangka menjaga kualitas demokrasi. Selain itu, pada minggu ini mereka sedang membangun jejaring komunitas lokal yang terdiri dari tokoh dan relawan demokrasi untuk memastikan bahwa demokrasi tidak sekedar tanggal 14 Februari, tetapi lebih dari pada itu memastikan hak konstitusional warga pasca Pemilu terpenuhi.

Tentu yang selama ini menjadi kendala dalam tataran logika umum adalah menganggap demokrasi itu sebatas tanggal 14 Februari semata. Padahal yang lebih penting lainnya adalah menjaga amanah dan aspirasi warga pasca Pemilu yakni terpenuhinya hak konstitusional warga.

Jika kita membaca Indeks Demokrasi Indonesia yang masuk kategori flawed, maka semua pihak mesti ikut terlibat secara aktif, tapi itu tidak sebatas hanya terkait pelaksanaan Pemilu, namun juga terkait pasca Pemilu. Banyak hak konstitusional warga yang belum terpenuhi. Dan bahkan hasil pemilu seringkali tidak bisa memenuhi aspirasi warga saat pemilu. Makanya di Gorontalo partisipasi politik pada Pemilu tdk stabil, apalagi pasca Pemilu.

Keterlibatan UNG dalam Pemilu hingga pasca Pemilu adalah ikhtiar menjaga dan merawat demokrasi di tingkat bawah. Bahwa Desa hingga TPS mesti menjadi perhatian penting. Tentu saja banyak pilihan dan alternatif aksi/agenda utk mengawal dan menjaga demokrasi sangatlah banyak. Bisa dalam bentuk aksi spontanitas seperti petisi, demo dll, bisa pula dalam agenda yang terpola.

Dalam konteks itu, UNG memilih melaksanakan agenda yang integratif dengan tujuan dari tridharma perguruan tinggi yang selaras dengan pencapaian IKU (indikator kinerja utama).

Benefit MBKM Pemilu untuk mahasiswa yakni agenda ini bisa dikonversi dengan nilai KKN 4 SKS, tentu saja akan mendapatkan mentoring dari penyelenggara terkait kepemiluan hingga pemberdayaan warga untuk lebih partisipatif yang dalam kategori IKU bisa terhitung IKU 2. Selain itu, untuk dosen dan prodi/jurusan dalam penilaian IKU akan mendapat poin pada IKU 3, 4, 5, 6 dan 7.

Bagi penyelenggara dan masyarakat, benefitnya adalah akan mendapatkan tambahan sumber daya manusia yang bisa ikut membantu pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di lapangan, termasuk bisa menggairahkan partisipasi publik karena mahasiswa MBKM Pemilu juga ikut membantu mendorong inisiatif warga dalam mengorganisir berbagai komunitas lokal hingga tokoh masyarakat agar bisa menjadi benteng demokrasi ditingkat bawah.

Bahwa situasi politik di level nasional saat ini memang sangatlah dinamis, hingga dalam beberapa media nasional memberitakan terkait aspirasi berbagai perguruan tinggi, apakah yang bersifat personal maupun secara kelembagaan. Hal ini bisa dipandang sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi.

Pada konteks dan situasi dinamis tersebut, UNG lebih memilih memperkuat demokrasi dari bawah yang integratif, dari Desa dan TPS, yang hal tersebut tidak kalah pentingnya dalam menjaga dan merawat demokrasi. Bagi UNG, hal ini seturut dengan apa yang dicita-citakan seorang filsuf politik asal Slovenia, Slavoz Zizek, bahwa dalam situasi politik yang menuju “flawed” (kategori flawed dalam nilai Democracy Index untuk Indonesia) perlu adanya politik emansipasi yang menjadi instrumen untuk mengarahkan setiap warga memiliki akses yang sama terhadap pemenuhan hak konsitusonalnya.

Sebagai penutup, saya mengutip pendapat dari salah satu tokoh poskolonial India Gayatri Chakravorty Speak yakni “Can the Subaltern Speak?”. Siapakah yang dimaksud dengan “subaltern” oleh Spivak? Yakni orang-orang yang tidak memiliki akses kepada struktur kewarnegaraannya. Bahwa mereka itulah yang pemilih yang pasif, pasif dalam artian mereka adalah pemilih, memiliki identitas, masuk DPT, tetapi tidak memiliki akses terhadap apa yang seharusnya (hak) mereka dapatkan. Mereka datang memilih, tetapi hasil pilihan (aspirasi dan harapan) mereka tidak pernah membahagiakan mereka.

Untuk kaum “subaltern” itulah, MBKM UNG untuk Pemilu 2024 dilaksanakan.

The post MBKM UNG untuk Pemilu 2024: Ikhtiar Menjaga Demokrasi Dari Bawah appeared first on Prosesnews.id.

The post Kesbangpol Kota Gorontalo Terbitkan Edaran Piket 1×24 Jelang Pemilu appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, personil Polresta Gorontalo Kota aktif melakukan pengamanan di gudang logistik pemilu.

Kegiatan pengisian logistik ke kotak suara dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo, diawasi langsung oleh anggota KPU dan Bawaslu, serta mendapat pengamanan ketat dari personil Polresta Gorontalo Kota.

Ipda Djoni Ismail, perwira penanggung jawab KPU Kota Gorontalo mengungkapkan, seluruh proses mulai dari penyortiran hingga pengepakan dan pengisian logistik ke kotak suara, mendapatkan pengamanan langsung dari aparat Polresta Gorontalo Kota.

Hingga Sabtu (27/1/24), proses tersebut sudah selesai di sebagian besar wilayah, namun masih ada 11 kelurahan dengan 120 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum rampung.

“Kami mengawasi dan menjaga ketat 24 jam logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang tersimpan di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo,” ujar Ipda Djoni.

Di tempat terpisah, Kapolresta Gorontalo Kota, Kombespol Ade Permana menyampaikan, selain menjaga logistik Pemilu 2024, personil Polresta Gorontalo Kota juga melakukan patroli dan pengamanan objek vital untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

Ade menekankan pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU Kota Gorontalo dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu. Hal ini dilakukan untuk memastikan persiapan pengamanan Pemilu 2024 dan menjelaskan mekanisme pengamanan yang diimplementasikan oleh KPU.

“Kita terus koordinasi dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU untuk terselenggaranya Pemilu damai di Kota Gorontalo,” pungkas Ade.

The post Personil Polresta Gorontalo Ketat Awasi Pengisian Logistik Kotak Suara appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Surat suara, sebagai media utama bagi pemilih dalam memberikan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan menampilkan variasi warna yang memiliki keterangan dan fungsi yang berbeda-beda.

Dalam proses pemungutan suara, setiap pemilih akan diberikan lima surat suara dengan tanda warna berbeda yang memiliki peran spesifik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 1202 tahun 2023.

“Aturan tentang surat suara tersebut dapat ditemukan dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 1202 Tahun 2023,” jelas Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Gorontalo, Siti Anjarwati pada Selasa (16/01/24).

Berikut adalah penjelasan rinci mengenai setiap warna kertas suara dan fungsinya:

• Warna Abu-abu untuk Presiden dan Wakil Presiden

Isi Surat Suara:

1. Foto pasangan calon.
2. Nama pasangan calon.
3. Nomor urut pasangan calon.
4. Tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul pasangan calon.

• Warna Merah untuk Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

Isi Surat Suara:

1. Nomor calon anggota DPD.
2. Foto calon anggota DPD.
3. Nama calon anggota DPD.

• Warna Kuning untuk Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI

Isi Surat Suara:

1. Tanda gambar partai politik.
2. Nomor urut partai politik.
3. Nomor urut dan nama calon anggota DPR.

• Warna Biru untuk Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

Isi Surat Suara:

1. Tanda gambar partai politik.
2. Nomor urut partai politik.
3. Nomor urut dan nama calon anggota DPRD Provinsi.

• Warna Hijau Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota

Isi Surat Suara:

1. Tanda gambar partai politik.
2. Nomor urut partai politik.
3. Nomor urut dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Baca juga: DPTb Pemilu 2024, Perbedaan Hak Suara Pemilih Lintas Wilayah

Dengan ketentuan ini, diharapkan pemilih dapat dengan mudah mengenali jenis surat suara yang digunakan untuk masing-masing pemilihan dalam Pemilu 2024.

Para pemilih juga diharapkan dapat mematuhi petunjuk yang tertera pada surat suara guna memastikan suara mereka terhitung dengan benar.

Reporter: Zulkarnaen

The post Mengenal Lebih Dekat 5 Warna Surat Suara Pemilu 2024 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Dalam rangka mempersiapkan Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari mendatang, KPU Kota Gorontalo menggelar kegiatan “Sosialisasi Narasi Pemilu Damai dan Bebas Hoaks” di Grand-Q Hotel pada Selasa (16/1/2023).

Dalam sosialisasi tersebut, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Gorontalo, Siti Anjarwati, menjelaskan perbedaan hak suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu 2024 mendatang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) merupakan salah satu dari tiga kategori pemilih.

“Kategori ini adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun karena keadaan tertentu, mereka tidak dapat menggunakan hak suara di TPS asalnya dan harus memilih di TPS lain,” jelas Anjarwati.

Anjarwati menerangkan, hak suara pemilih DPTb berbeda tergantung pada kondisi pindah memilih sesuai alamat KTP-el baik itu perpindahan lintas wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau kelurahan/desa.

Berikut adalah rincian hak suara pemilih DPTb yang berbeda di wilayah Kota Gorontalo:

Pemilih lintas provinsi: Pemilih hanya akan mendapatkan 1 surat suara, yaitu surat suara untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Pemilih lintas kabupaten/kota: Pemilih yang pindah masuk ke Kota Gorontalo hanya akan mendapatkan 3 surat suara, mencakup surat suara untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD RI.

Pemilih lintas kecamatan (beda daerah pemilihan): Pemilih akan mendapatkan 4 surat suara, meliputi surat suara untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi.

Pemilih Pindah lintas kecamatan (sama daerah pemilihan): Pemilih tetap akan mendapatkan 5 surat suara, termasuk surat suara untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Hal ini bertujuan untuk memastikan pemilih DPTb tetap dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2024 meskipun dengan jumlah surat suara yang disesuaikan,” pungkasnya.

Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami dan melaksanakan hak suara mereka secara efektif pada Pemilu 2024 mendatang.

Reporter: Zulkarnaen

The post DPTb Pemilu 2024, Perbedaan Hak Suara Pemilih Lintas Wilayah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Personil Polsek Kota Selatan, Polresta Gorontalo Kota, kembali melaksanakan patroli KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) pada Rabu malam (10/1/23) guna menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif menjelang Pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Kota Selatan dan Hulonthalangi Kota Gorontalo.

Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian I Polresta Gorontalo Kota, Aiptu Arif Hidayat, yang memimpin patroli KRYD, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari tugas rutin personil Polri untuk menjalin tali silaturahmi antara polisi dan masyarakat.

Patroli KRYD juga bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berkembang, memberikan rasa aman, serta menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas demi menciptakan situasi yang aman dan damai menjelang Pemilu 2024.

Dalam patroli kali ini, Aiptu Arif menyampaikan, personil Polsek Kota Selatan menyisir pemukiman warga, tempat hiburan, objek vital, dan tempat yang dianggap rawan Kamtibmas. Mereka juga standby di Bundaran HI untuk mengantisipasi adanya balap liar.

Selama patroli, 15 botol cap tikus berhasil diamankan dari sekelompok orang yang berkumpul di beberapa lokasi.

“Aktivitas patroli ini bukan hanya sekadar tindakan preventif, tetapi juga sebagai upaya mendekatkan diri dengan masyarakat, memberikan rasa aman, serta mengajak warga untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas, terutama menjelang Pemilu 2024,” ungkap Aiptu Arif.

The post Patroli KRYD Polsek Kota Selatan Amankan Wilayah Rawan Jelang Pemilu appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo telah mengembalikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari 15 Partai Politik setelah melakukan pemeriksaan.

Pengumuman ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Roy Hamrain dalam konferensi pers yang diadakan pada Selasa (09/01/2024).

Menurut Roy, batas pemasukan LKDK telah dijadwalkan berakhir pada tanggal 07 Desember dan pemeriksaan dilakukan pada tanggal 08 Desember.

Hingga saat ini, hanya tiga partai politik yang berhasil memenuhi persyaratan dan LADK mereka diterima. Tiga partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Demokrat.

“Jadi baru tiga partai yang kita terima, di antaranya PPP, Nasdem dan Demokrat,” kata Roy.

Roy Hamrain menyampaikan, alasan 15 partai politik lainnya dikembalikan adalah karena rata-rata belum memenuhi syarat yang ditetapkan.

Salah satu masalah yang mendominasi adalah ketidaksesuaian keabsahan data, di mana salah satu partai bahkan tidak memiliki cap yang diperlukan.

Dalam keterangannya, Roy Hamrain memberikan kesempatan kepada 15 partai politik yang LADKnya dikembalikan untuk melakukan perbaikan. Mereka diberikan waktu hingga awal pertengahan Januari, tepatnya hingga tanggal 12 Januari.

“Jadi, mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Januari adalah waktu yang diberikan kepada partai-partai politik yang LADKnya kami kembalikan untuk melakukan perbaikan,” ungkap Roy.

KPU Kabupaten Gorontalo berharap, partai politik yang bersangkutan dapat segera menyelesaikan perbaikan dan memastikan LADK mereka memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, proses pemilihan umum di Kabupaten Gorontalo dapat berlangsung dengan lancar dan transparan.

Reporter: Pian N Peda

The post Data Tidak Sesuai, KPU Gorontalo Tolak LADK 15 Partai Politik appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo mengumumkan progres signifikan setelah enam hari penuh melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada 14 Februari mendatang.

Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Roy Hamrain menerangkan, tahap penyortiran dan pelipatan untuk DPR-RI, DPRD Provinsi, serta dua dapil untuk Kabupaten telah selesai. Jumlah surat suara yang telah terlipat mencapai 772.922 dari total 1.534.325 surat suara.

“Ini hasil dari kerja keras selama enam hari, dan kami berkomitmen untuk terus melanjutkan pelipatan surat suara ini dari pagi hingga malam,” kata Roy pada Selasa (09/01/2024).

Roy juga mengungkapkan, selama proses pekerjaan, beberapa surat suara mengalami kerusakan, seperti berlubang dari percetakan dan tinta yang menyelimuti logo partai politik, nomor urut, dan nama calon.

Dengan adanya surat suara yang rusak, Roy mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPU Provinsi.

“Untuk pergantiannya, kita akan melakukan rapat pleno di Kabupaten Gorontalo kemudian kita akan teruskan ke KPU Provinsi, KPU Provinsi akan menyampaikan ke KPU RI kemudian dari KPU RI ke penyedia perusahaan yang mencetak surat suara,” pungkasnya.

Reporter: Pian N Peda

The post Penyortiran Surat Suara, KPU Kabgor Temukan Sejumlah Surat Suara Berlubang appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Politik di Indonesia selalu menampilkan wajah yang unik. Ia tak selalu linier dengan perasaan dan logika warganya.

Bagi pendukung si A, langkah dan rekam jejak si B selalu salah di mata si A. Demikian pula sebaliknya. Hingga jika kontestasi itupun berakhir, lalu ada konsolidasi elit untuk saling berbagi “resources” dan termasuk posisi. Sebagai contoh kontestasi Pilpres 2019 yang sangat panas lalu diakhir oleh perjumpaan politik hingga berbagi kekuasaan.

Demikianlah, fakta politik Indonesia yang bisa disebut sebagai political gymnastic. Hal ini memperlihatkan bahwa politik adalah sesuatu yang cair. Politik itu tidak selalu linier dengan cara pandang yang minimal.

Fakta bahwa dalam Pilpres 2024 yang mulai hangat, lalu jika nanti ada konsolidasi elit yang mengagetkan pasca ini, warga yang begitu sengit pada saat ini tentu mau tidak mau harus mengelus dada, bahwa semangat mereka yang berapi-api dalam mendukung kandidatnya, yang harus anti A dan pro B, mau tidak mau dan suka tidak suka harus menerima kenyataan, bahwa pembicaraan Jakarta telah “delapan enam”.

Sebab, pada saat pasca Pilpres nanti, dengan formasi partai politik yang bisa kita lihat sementara dari berbagai hasil survey, tidak ada satupun kandidat yang meraih mayoritas dukungan di legislatif. Kandidat yang menang nanti, siapapun itu, akan berada pada situasi yang lemah dari sisi politis. Bahwa ada suara rakyat yang memilihnya dan membawa ia secara elektoral menjadi Presiden, bukan lagi alasan untuk dia dianggap terus “kuat”. Sandaran politisnya hanya berada dalam “keputusan” masing-masing ketua umum partai yang jumlahnya hanya hitungan jari. Merekalah yang “menentukan” arah politik bangsa kedepan.

Para ketua umum ini akan menggaransi dukungan politik pada Presiden terpilih jika ada kompensasi kursi mentri di kabinet, lembaga negara, jabatan strategis di BUMN serta tentu saja “resources” yang tak terbatas. Tanpa itu, dukungan politik pada Presiden terpilih tak akan bulat seperti pada periode sebelumnya.

Jauh sebelum fakta ini berlangsung, di zaman kerajaan silam, kondisi seperti ini sudah berulang-ulang terjadi. Termasuk juga apa yang telah dialami Soekarno saat berpindah kekuasaan pada Soeharto. Juga perpindahan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie. Dari Gus Dur ke Megawati hingga ke SBY.

Kita disodori oleh sejarah tikung-menikung politik. Kita juga banyak membaca soal ketangkasan elit kita di banyak tikungan sejarah. Banyak yang tak terkira dan tak terpikirkan. Tetapi, hal-hal yang tak terpikirkan itu, telah terjadi secara berulang-ulang. Banyak korban yang mengenaskan, ada yang terlempar. Ada pula yang bertahan dengan segala kedigdayaannya.

Karena itu, politik Indonesia tidak bisa dibaca lagi dengan modal perasaan yang berhadap-hadapan dengan logika serta fakta politik yang ada di depan mata. Imajinasi politik harus lebih kuat dalam menghadapi segala macam “political gymnastic” yang akan terjadi.

Politik Indonesia bukan sekedar angka numerik dan elektabilitas pada pemilu, juga bukan soal angka pertumbuhan dan kemiskinan semata. Politik Indonesia adalah puzzle peradaban yang sedang mencari pola untuk kemudian menyejarah.

Banyak hal yang luar biasa di negeri ini, namun kita memiliki kekurangan pada soal kesabaran. Hal yang jarang kita temui di negeri ini.

Menghadapi kondisi politik terkini tidak bisa dihadapi dengan model asal tumbuh, maju dan cepat berkembang. Harus disertai dengan kondisi siap dengan segala perubahan cuaca politik.

Pada suatu titik nanti, ada kalanya kita harus menahan diri, belajar mengelola kesabaran untuk hal-hal yang mengecewakan, sambil terus merawat benih-benih harapan untuk bangsa ini.

The post Indonesia Pasca Pilpres appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolang telah memulai proses sortir dan pelipatan 627.380 surat suara yang akan digunakan dalam pemilihan umum mendatang.

Proses ini dilakukan di sebuah gudang yang telah disewa oleh KPU dan mendapatkan pengawalan ketat dari tim kepolisian serta badan pengawas Pemilu dan melibatkan berbagai pihak, termasuk para penyelenggara Pemilu dari Sekretariat KPU Bone Bolang, panitia pemilihan kecamatan (PPK) sebagai tenaga pendukung, mahasiswa magang, dan masyarakat umum yang telah divalidasi oleh KPU.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bone Bolang, Shaqti Yusuf mengatakan, proses ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, KPU Kabupaten Bone Bolang fokus pada pelipatan surat suara untuk daerah pemilihan (Dapil) 2 DPRD Kabupaten Bone Bolang sebanyak 33.867 surat suara.

Shaqti menekankan, seluruh petugas yang terlibat dalam proses ini telah menjalani pemeriksaan ketat, termasuk body checking, pelarangan membawa handphone dan tas, serta kewajiban mengenakan identitas resmi.

“Di Bone Bolango ada 18 kecamatan, Kami meminta masing-masing PPK untuk mengutus tenaga pendukung, masing-masing 2 orang. Tidak hanya itu, kami juga melibatkan masyarakat,” ungkap Shaqti.

Proses sortir dan pelipatan surat suara ini dijadwalkan akan selesai dalam waktu 10 hari ke depan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi antara seluruh penyelenggara pemilu.

The post KPU Bone Bolang Tergetkan Pelipatan 600 Ribu Surat Suara dalam 10 Hari appeared first on Prosesnews.id.