PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersiap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Hal tersebut terungkap dalam rapat pimpinan OPD secara daring yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dari kediaman pribadinya, Selasa (27/7/2021).
Hasil assesment Kementrian Kesehatan yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Mendagri Nomor 26 Tahun 2021 bahwa lima kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo berada di level 3. Kabupaten Boalemo menjadi pengecualian dengan kasus komunitas, rawat inap dan kematian covid-19 yang rendah.
“Assesment ini Pak Gub berdasarkan aplikasi. Contohnya di Kota Gorontalo semua sudah berada di level 3. Kasus komunitasnya 71,72 per 100 ribu penduduk per minggu. Rawat inap RS 26,10 per 100 ribu penduduk per minggu dan kasus kematian 2,28 per 100 ribu penduduk per minggu,” jelas Kadis Kesehatan dr. Yana Yanti Suleman.
Yana menjelaskan, jika pemerintah daerah menerapkan PPKM level 3 maka ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Diantaranya hanya 25 persen pegawai bekerja dari kantor, pertemuan wajib dilakukan secara daring, pusat perbelanjaan dan mal diperbolehkan dengan kapasitas maksimal 25 persen.
“Hal hal lain yang diatur pak gub yakni pedagang kaki lima diizinkan dengan kapasitas 25 persen dan jam operasional maksimal pukul 17.00 waktu setempat. Restoran yang melayani pesan antar boleh beroperasi 24 jam. Kegiatan resepsi pernikahan pada PPKM level 3 masih tidak diizinkan, sementara kegaiatan hajatan masyarakat boleh dilakukan dengan maksimal 25 persen,” imbuhnya.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik instruksi mendagri tersebut. Meski begitu, ia berharap bupati dan wali kota harus konsisten dengan ucapan dan kebijakan yang nanti dilahirkan.
Rusli mencontohkan, di pasar Moodu Kota Gorontalo. Pasar yang menjadi kewenangan Pemkot Gorontalo dibiarkan tidak terurus. Tidak ada petugas yang intens mensosialisasikan soal protokol kesehatan atau turun membagikan masker.
“Coba kita Pemprov Gorontalo saja yang urus. Pak Kasatpol PP turun hari Senin ke pasar, dibantu dari BPBD, Dinas Kesehatan dan kalau perlu koordinasi dengan Kapolres dan Dandim. Taruh petugas di situ, sosialisasikan prokes, kita bagi bagikan masker,” tegas Rusli.
Penanganan covid-19 menurutnya tidak cukup hanya diserius oleh pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota harus turun dan peduli terhadap rakyatnya. Gubernur Rusli bahkan sering berkoordinasi dengan Kapolda dan menyatakan siap mendukung semua kebijakan penanganan covid-19.
“Tadi malam jam 12 saya masih telponan dan Kapolda. Beliau sampaikan apapun kebijakan saya untuk penanganan covid-19 beliau siap dukung. Pasukannya siap maju,” sambungnya.
Rusli ingin penanganan covid-19 dilakukan lebih realistis dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal sederhana yakni mengatur pasar tradisional sebagai tempat yang potensial penularan virus corona. Ia meminta aparat terkait turun setiap hari di kabupaten kota sesuai jadwal operasional pasar mingguan.
