PROSESNEWS.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Gorontalo, meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar memprioritaskan anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat Kota Gorontalo.
Hal itu terkuak dalam rapat Banggar bersama TAPD Kota Gorontalo, yang membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023. Senin, (25/7/2022).
Dalam rapat itu, Anggota Banggar DPRD Kota Gorontalo Irwan Hunawa menuturkan, KUA dan PPAS sudah di asistensi oleh TAPD Pemkot Gorontalo. Hanya saja, dalam asistensi itu ditemukan biaya pembelanjaan ya g seharusnya tidak perlu di masukan dalam KUA dan PPAS.
“Dalam Rancangan KUA dan PPAS ini ada beberapa item penganggaran yang harus di koreksi. Dalam pembahasan rancangan ini, saya minta kepada TAPD untuk memprioritaskan APBD 2023 pada pemulihan ekonomi masyarakat, melalui UMKM,” bebernya.
Dijelaskannya, tidak bisa dipungkiri akibat pandemi Covid-19 yang melanda tanah air, menyebabkan banyak usaha masyarakat yang tutup, akibat pandemi. Khususnya UMKM di Kota Gorontalo, yang tercatat selama 2 tahun terakhir, mengalami penurunan.
“Nah, selama dua tahun APBD Kota Gorontalo, TAPD mengenyampingkan keberadaan UMKM di Kota Gorontalo. Padahal, UMKM perlu di bantu, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo. Namun, sayangnya selama dua tahun, UMKM ini tidak mendapat perhatian khushs dari pemerintah. Padahal, pelaku UMKM ini membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi,” tegasnya.
Reporter : Ujang Zulkifli
